Konsideran

1. 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler
Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.
10. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 15 tahun 2018 Tentang
Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas
11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
12. Surat Keputusan Bersama empat Menteri; Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan
kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022,
Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026
Tahun 2022 tentang Pembelajaran Tatap Muka Masa Pandemi
13. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun
2020-2024.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan
Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan
Menengah

2. 18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 262/M/2022 tetnang perubahan atas Keputusan menterai
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang
Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
19. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Nomor
009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar
Pancasila Pada Kurikulum Merdeka
20. Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Nomor
033/H/KR/2022 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Standar Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022
Tentang Capaian Pembelajaran Pada Jenjang Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka
21. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor
025/H/KR/2022 jo Nomor 027/H/KR/2022 Tentang Satuan Pendidikan
Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri Pada Tahun
Ajaran 2022/2023 Tahap I dan Tahap II
22. Surat Edaran BSKAP Nomor: 2774/H.H1/KR.00.01/2022 Tentang Implementasi
Kurikulum merdeka Secara mandiri Tahun Ajaran 2022/ 2023
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.7 tahun 2007, tentang Pendidikan
Alquran dan Hadis
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 2 tahun 2007 tentang Tulis Baca
Alquran Sebagai Syarat Yang Harus Ada Dalam Muatan Lokal Pendidikan Al Quran
dan Hadis (PQ)