Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait FINTECH di Indonesia bertujuan untuk melindungi konsumen, mendorong inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi yang masih belum mumpuni ini dinilai menghambat potensi ekonomi dari bisnis FINTECH. Diperlukan pendekatan yang mempermudah FINTECH untuk berkembang namun tetap menjaga manajemen risiko.

1. Regulasi dan Kebijakan
Pemerintah tentang FINTECH

2. Pendahuluan
• Financial Technology atau Fintech adalah inovasi
dalam bidang keuangan yang menggabungkan
antara layanan keuangan dan teknologi informasi.
• Masuknya Fintech merupakan terobosan baru
terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi
lebih efisien dan mudah.
• Sejauh ini, ketentuan mengenai Fintech memang
masih sedikit dan belum dibahas secara
menyeluruh.
• Dari sudut pandang peraturan perundang-
undangan, belum ada aturan selevel undang-
undang yang mengatur secara khusus mengenai
Fintech ini.

3. • Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia
(BI) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi
industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi
untuk mengatur fintech.
Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016
tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran (PTP).
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
4. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018
tentang Inovasi Keuangan Digital dan Jasa Keuangan.
Pendahuluan …

4. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi (LPMUBTI)
• OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal
yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari
pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan
fintech peer to peer lending (P2P lending).
• Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan
untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan
data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan
terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para
pengelola perusahaan fintech.
• Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan
saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan
bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta
beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara
fintech.

5. Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016
tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)
• Terbitnya PBI No. 18/40/PBI/2016 ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk
di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi
instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun
infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan
transaksi pembayaran.
• Cakupan dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 ini
meliputi penyelenggara dalam pemrosesan
transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan
dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi
pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan
pemrosesan transaksi pembayaran, laporan,
peralihan izin penyelenggara jasa sistem
pembayaran & pengawasan, larangan, serta sanksi.

6. Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
• Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat
sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada
penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI No.
19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga
kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut.
• Terbitnya PBI ini bertujuan untuk mendukung terciptanya
stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta
sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip
perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan
kehati-hatian.

7. Peraturan BI No.19/2017…
Di samping itu, BI juga menerbitkan ketentuan
pelaksanaan PBI Penyelenggaraan Teknologi
Finansial diatur dalam :
• Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.
19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba
Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
dan
• PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan
Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

8. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018
tentang Inovasi Keuangan Digital dan Jasa Keuangan.
• Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya
mendukung pelayanan jasa keuangan yang
inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas, serta
untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi,
pembiayaan, serta layanan jasa keuangan
lainnya.
• Cepatnya kemajuan teknologi di industri
keuangan digital tidak dapat diabaikan dan
perlu dikelola, agar dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya untuk kepentingan
masyarakat.

9. Peraturan OJK No. 13/2018 …
• Kebijakan Inovasi Keuangan Digital (IKD) mengatur
antara lain, mekanisme pencatatan dan pendataan
fintech, mekanisme pemantauan dan pengawasan
fintech, pembentukan ekosistem fintech, dan
membangun budaya inovasi.
• Juga mengatur inklusi dan literasi keuangan digital,
kegiatan bisnis dan perlindungan data, manajemen
risiko yang efektif, kolaborasi, perlindungan
konsumen dan transparansi.
• Yang utamanya adalah mengenai anti pencucian
uang dan perdanaan terorisme (AML-CFT : Anti
Money Laundering and Counter-Financing of
Terrorism).

10. 4 Inti Regulasi Fintech
1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Profesionalitas, dan
4. Kesetaraan (fairness)
Kerangka reguasi ini bertujuan untuk
memaksimalkan kelebihan industri teknologi
finansial dalam mendorong inklusi keuangan
sambil menekan potensi risiko.

11. 4 Inti Regulasi Fintech …
1. Transparansi
• Berarti setiap perusahaan teknologi finansial
harus memastikan semua pengguna
memahami risiko yang timbul dari layanannya.
• Misalnya: Pemberi pinjaman melalui layanan
pinjaman langsung tunai (peer-to-peer lending),
harus diberikan informasi soal peminjam
dananya. Kewajiban ini akan beragam
tergantung besaran dana pinjaman yang
diberikan.

12. 1. Transparansi …
• Perusahaan teknologi finansial juga harus
transparan kepada publik mengenai penetapan
harga, jumlah dana, dan berapa lama dana
pinjaman ditahan sebelum disalurkan.
• Perusahaan teknologi finansial harus rutin
melakukan ini, supaya publik paham fintech ini
kondisinya bagaimana. Perusahaan teknologi
finansial itu sendiri yang harus
mengumumkannya.

13. 2. Akuntabilitas
4 Inti Regulasi Fintech …
• Berarti setiap perusahaan teknologi finansial
harus mengungkapkan struktur perusahaan
agar publik mengetahui pihak yang
bertanggung jawab atas layanan yang
digunakan.
• Pemilik saham pengendali harus
bertanggung jawab jika ada sesuatu yang
terjadi.

14. 3. Profesionalitas
4 Inti Regulasi Fintech …
• Pengelola perusahaan teknologi finansial
juga harus profesional yang memiliki
sertifikat sesuai dengan wewenang dan
fungsinya.

15. 4. Kesetaraan (fairness)
4 Inti Regulasi Fintech …
• Perusahaan teknologi finansial juga harus
mengikuti batasan dan kewajiban yang
sama dengan institusi finansial lain.

16. Regulasi Fintech & Dampak Ekonomi
• Berkembangnya fintech diyakini harus diiringi
dengan pengawasan yang kuat dan sehat tetapi
hal tersebut belum sepenuhnya terwujud.
• Pengawasan fintech oleh regulator di Indonesia,
dinilai justru baru sebatas meregistrasi
penyelengara Fintech.
• Regulasi yang masih belum terlalu mumpuni ini
dipandang seolah mengesampingkan potensi
ekonomi dari bisnis fintech. Seakan Fintech
dibiarkan liar bermain di ruang gelap.

17. • Peneliti Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyarankan
agar pemerintah memberikan kemudahan dan
perlakuan khusus untuk industri fintech. Hal itu
agar fintech yang terdaftar semakin banyak
sehingga kegiatannya bisa terawasi lebih optimal.
• Perlu adanya perlakuan yang berbeda dalam
mendukung fintech. Perlu ada relaksasi regulasi
yang memudahkan penyelenggara fintech lending
untuk mendapatkan nasabah baru. Misalnya,
dengan kemudahan regulasi tanda tangan digital.
Regulasi & Dampak Ekonomi …

18. • Aturan tentang fintech perlu lebih ringan
daripada sektor perbankan dan lebih mengarah
ke hal-hal fundamental.
• Untuk memperkuat peran fintech, tidak
terkecuali dalam bidang perekonomian,
diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya
akusisi nasabah, meminimalisasi risiko penipuan,
dan mendapatkan konsumen yang beriktikad
baik.
• Risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal
bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan
akses identitas berbasis biometrik dan juga akses
ke layanan biro kredit
Regulasi & Dampak Ekonomi …