Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara ringkas, dokumen menjelaskan proses reformasi yang meliputi agenda reformasi, pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, upaya-upaya reformasi politik dan ekonomi, serta pelaksanaan pemilu.
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mencakup perjalanan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi. Mencakup latar belakang lahirnya Orde Baru, kehidupan pada masa Orde Baru, dampak kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, serta perkembangan revolusi hijau, industrialisasi, dan demokrasi pada era Reformasi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang reformasi Orde Baru di Indonesia pada akhir 1990-an yang meliputi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Reformasi diminta karena adanya ketidakadilan dan masalah sosial yang muncul akibat sistem otoriter dan krisis ekonomi pada masa Orde Baru.
Dokumen tersebut membahas tentang krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru hingga awal reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi 1997, peran elite politik dan masyarakat sipil dalam reformasi, serta tantangan-tantangan ekonomi dan sosial pasca-Orde Baru.
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara ringkas, dokumen menjelaskan proses reformasi yang meliputi agenda reformasi, pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, upaya-upaya reformasi politik dan ekonomi, serta pelaksanaan pemilu.
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mencakup perjalanan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi. Mencakup latar belakang lahirnya Orde Baru, kehidupan pada masa Orde Baru, dampak kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, serta perkembangan revolusi hijau, industrialisasi, dan demokrasi pada era Reformasi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang reformasi Orde Baru di Indonesia pada akhir 1990-an yang meliputi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Reformasi diminta karena adanya ketidakadilan dan masalah sosial yang muncul akibat sistem otoriter dan krisis ekonomi pada masa Orde Baru.
Dokumen tersebut membahas tentang krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru hingga awal reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi 1997, peran elite politik dan masyarakat sipil dalam reformasi, serta tantangan-tantangan ekonomi dan sosial pasca-Orde Baru.
Kelompok ini membahas tentang jatuhnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru antara lain krisis politik, ekonomi, dan sosial serta tragedi Trisakti yang memicu demonstrasi mahasiswa. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan masa transisi dimulai di bawah pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati hingga terpilih
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dicapai selama masa Orde Baru namun berakhir karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dan hak asasi manusia.
Reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca 21 Mei 1998 dimulai dengan naiknya BJ Habibie sebagai presiden, membentuk kabinet reformasi, memberikan amnesti terhadap tahanan politik, memperbaiki hukum dan demokrasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial akibat krisis moneter 1997.
Masa Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan reformasi dengan mengubah konstitusi, melawan korupsi, dan memberdayakan otonomi daerah. Namun, keduanya hanya menjabat satu periode karena kontroversi politik. Pergantian kepemimpinan terus berlanjut selama masa Reformasi.
Kondisi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan_sej Indo kelas XI Genap.pptxMelisaSafitri3
Pada masa Demokrasi Liberal, perekonomian Indonesia masih sangat lemah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian, namun hasilnya belum maksimal. Secara politik terjadi pergantian kabinet sering dan muncul berbagai krisis keamanan. Sistem demokrasi di Indonesia juga mengalami cobaan berat dengan kegagalan Konstituante dan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Era reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Rakyat mulai menikmati demokrasi dan kebebasan setelah orde baru jatuh. Namun, muncul berbagai persoalan seperti korupsi, konflik horizontal, dan kesulitan ekonomi. Berbagai pemerintahan yang berdiri selanjutnya berupaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bertahap sambil terus memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang masa Reformasi di Indonesia mulai tahun 1998 hingga sekarang. Masa Reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinan kepada Habibie akibat tuntutan reformasi dari masyarakat. Pada masa Reformasi terjadi perubahan politik dengan diberlakukannya otonomi daerah, partai politik baru, dan penghapusan dwifungsi ABRI. Di bidang ekonomi terjadi krisis ekonomi
Dokumen tersebut membahas tentang masa Orde Baru di Indonesia, mencakup penguatan peran negara, kebijakan pembangunan ekonomi seperti Pelita, dan kebijakan politik luar negeri seperti pembentukan ASEAN.
Reformasi 1998 di Indonesia diawali oleh berbagai krisis selama pemerintahan Orde Baru, seperti ketidakadilan ekonomi dan hukum, politik, serta kepercayaan masyarakat. Gerakan reformasi dipimpin mahasiswa dan tokoh masyarakat dengan tuntutan mundurnya Soeharto. Setelah Soeharto mundur pada Mei 1998, Indonesia melakukan reformasi dengan pemilihan umum 1999 dan mengubah konstitusi.
Dokumen tersebut merangkum profil dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden keenam Republik Indonesia. SBY dilantik pada 2004 dan berhasil memegang kekuasaan selama dua periode hingga 2014. Masa pemerintahannya ditandai dengan upaya pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti krisis ekonomi global dan bencana
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia.
2. Krisis ekonomi tahun 1997 memicu demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto.
3. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan B.J. Habibie dilantik sebagai presiden
Kelompok ini membahas tentang jatuhnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru antara lain krisis politik, ekonomi, dan sosial serta tragedi Trisakti yang memicu demonstrasi mahasiswa. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan masa transisi dimulai di bawah pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati hingga terpilih
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dicapai selama masa Orde Baru namun berakhir karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dan hak asasi manusia.
Reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca 21 Mei 1998 dimulai dengan naiknya BJ Habibie sebagai presiden, membentuk kabinet reformasi, memberikan amnesti terhadap tahanan politik, memperbaiki hukum dan demokrasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial akibat krisis moneter 1997.
Masa Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan reformasi dengan mengubah konstitusi, melawan korupsi, dan memberdayakan otonomi daerah. Namun, keduanya hanya menjabat satu periode karena kontroversi politik. Pergantian kepemimpinan terus berlanjut selama masa Reformasi.
Kondisi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan_sej Indo kelas XI Genap.pptxMelisaSafitri3
Pada masa Demokrasi Liberal, perekonomian Indonesia masih sangat lemah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian, namun hasilnya belum maksimal. Secara politik terjadi pergantian kabinet sering dan muncul berbagai krisis keamanan. Sistem demokrasi di Indonesia juga mengalami cobaan berat dengan kegagalan Konstituante dan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Era reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Rakyat mulai menikmati demokrasi dan kebebasan setelah orde baru jatuh. Namun, muncul berbagai persoalan seperti korupsi, konflik horizontal, dan kesulitan ekonomi. Berbagai pemerintahan yang berdiri selanjutnya berupaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bertahap sambil terus memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang masa Reformasi di Indonesia mulai tahun 1998 hingga sekarang. Masa Reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinan kepada Habibie akibat tuntutan reformasi dari masyarakat. Pada masa Reformasi terjadi perubahan politik dengan diberlakukannya otonomi daerah, partai politik baru, dan penghapusan dwifungsi ABRI. Di bidang ekonomi terjadi krisis ekonomi
Dokumen tersebut membahas tentang masa Orde Baru di Indonesia, mencakup penguatan peran negara, kebijakan pembangunan ekonomi seperti Pelita, dan kebijakan politik luar negeri seperti pembentukan ASEAN.
Reformasi 1998 di Indonesia diawali oleh berbagai krisis selama pemerintahan Orde Baru, seperti ketidakadilan ekonomi dan hukum, politik, serta kepercayaan masyarakat. Gerakan reformasi dipimpin mahasiswa dan tokoh masyarakat dengan tuntutan mundurnya Soeharto. Setelah Soeharto mundur pada Mei 1998, Indonesia melakukan reformasi dengan pemilihan umum 1999 dan mengubah konstitusi.
Dokumen tersebut merangkum profil dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden keenam Republik Indonesia. SBY dilantik pada 2004 dan berhasil memegang kekuasaan selama dua periode hingga 2014. Masa pemerintahannya ditandai dengan upaya pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti krisis ekonomi global dan bencana
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia.
2. Krisis ekonomi tahun 1997 memicu demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto.
3. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan B.J. Habibie dilantik sebagai presiden
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengembalikan keberlakuan UUD 1945 setelah Dewan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru selama 3 tahun.
2. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS serta DPAS, serta membentuk kabinet baru bernama Kabinet Karya.
3. Tujuannya adalah mengembalikan stabilitas politik yang kacau setelah kegagalan membuat konstitusi baru.
Dokumen ini membahas peran golongan muda sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tersebut tergabung dalam organisasi Angkatan Muda Indonesia yang semula dibentuk Jepang namun kemudian berubah menjadi gerakan anti-Jepang. Beberapa tokoh pemuda terlibat merencanakan penculikan Sukarno dan Hatta serta memberikan saran agar proklamasi ditandatangani atas nama bangsa. Selain itu, tokoh pemuda ikut mengetik dan
Dokumen tersebut merangkum berbagai peristiwa pemberontakan yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan, mulai dari pemberontakan PKI di Madiun hingga berdirinya berbagai negara-negara yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat seperti RMS, NII, dan PPRI di beberapa daerah. Pemerintah melakukan berbagai operasi militer untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut dan mempertahankan kes
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
REFORMASI.pptx
1. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis
ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh
secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi,
politik dan sosial.
•Tuntutan dan Agenda Reformasi
Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun
mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari
pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda yaitu:
1. Suksesi kepemimpinan nasional
2. Amendemen UUD 1945
3. Pemberantasan KKN
4. Penghapusan dwifungsi ABRI
5. Penegakan supremasi hukum,
6. Pelaksanaan otonomi daerah
2. 1. Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Mei
1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi presiden RI ketiga
a. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan
B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet
Reformasi Pembangunan terdiri dari 36 Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen
kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur daerah, golongan
intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
b. Sidang Istimewa MPR 1998
Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menetapkan langkah
pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang.
• Terbukanya kesempatan untuk mengandemen UUD 1945 tanpa melaui referendum
• Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib
• Masa Jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas
3. • Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum ,ketentuan untuk memeriksa
kekuasaan pemerintah ,pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap
dwifungsi ABRI
• Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia ,mendorong kebebasan
mengeluarkan pendapat ,kebebasan pers ,kebebasan berserikat ,dan pembebasan
tatanan politik dan narapidana politik
c. Reformasi di bidang politik
• Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas
• Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik.
• Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak
d. Reformasi Bidang Ekonomi
1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan.
2. Memperkuat basis sektor riil ekonomi.
3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat
krisis.
4. e. Pelaksanaan Pemilu 1999
Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti oleh 48 partai politik). Sebelum
menyelenggarakan pemilu tersebut, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
anggota-anggotanya terdiri dari wakil partai politik dan wakil pemerintah.
Pemenang Pemilu :
1.
2.
3.
4.
5.
PDI Perjuangan
Golkar
PKB
PPP
PAN
f. Pelaksanaan Referendum Timor-Timur
pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengadakan Referendum bagi rakyat Timor-Timur
untuk menyelesaikan permasalahan Timor-Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan
sebelumnya.
Namun, Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999, adalah 78.5% menolak
dan 21,5% menerima
5. 2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
a. Reformasi ekonomi dan politik
Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:
– Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan
kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama,
memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).
– Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang
dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk
mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
– Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan
mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.
–
Hambatan yang terjadi
– Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri.
– Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota
DPR.
Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta
pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai
politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya.
Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan
6. 3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri
a. Reformasi ekonomi dan politik
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
– Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris
Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
– Kebijakan privatisasi BUMN. dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
– Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi
belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
b. Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah
Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi
– Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat propinsi NAD juga
dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September
2001
– menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
menjadi universitas negeri
7. c. Upaya Pemberantasan KKN
Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya
menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakkan hukum
terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya
penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat
penegak hukum sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan
berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani.
d. Pelaksanaan Pemilu 2004
Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%
sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam dua putaran. Dalam pemilu presiden putaran
kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan H. Susilo Bambang
Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla mengungguli pasangan Hj. Megawati
Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh 62.266.350 suara sementara pasangan
Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 suara
8. 4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
a. Reformasi ekonomi
– Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian
• Memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui
pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
• melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum.
b.
c.
Reformasi di Bidang Politik
– Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah
pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan
seimbang.
– Meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan
dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat
Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri
Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang
dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya
disintegrasi di wilayah konflik
9. d. Pelaksanaan Pemilu 2009
Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan
langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan
seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil
mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa
pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli
2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu
putaran.
10. – Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada
1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
– Sukses transmigrasi
– Sukses KB
– Sukses memerangi buta huruf
– Sukses swasembada pangan
– Pengangguranminimum
– Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
– Sukses Gerakan Wajib Belajar
– Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
– Sukses keamanan dalam negeri
– Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
– Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
– Lebih terbukanya kesempatan untuk menjadi presiden RI
11. •Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
•Banyaknya praktik “money politic” yang semakin terang-terangan
•Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
•Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh
dan Papua
•Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
•Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
•Adanya segelintir orang yang menguasai sumber daya alam tertentu yang menyebabkan tidak meratanya
kemakmuran.
•Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
•Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
•Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
•Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan
Misterius”
•Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
•Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakitAsal Bapak Senang, hal ini kesalahan
paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
•Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan
kesejahteraan anak buah.