Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mencakup perjalanan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet akibat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Beberapa kabinet yang disebutkan adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastroamijoyo II.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mencakup perjalanan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet akibat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Beberapa kabinet yang disebutkan adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastroamijoyo II.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Masa Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Gerakan reformasi bertujuan untuk mengubah sistem yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan tidak demokratis. Enam agenda gerakan reformasi meliputi suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan korupsi, penghapusan dwifungsi militer, penegakan hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca 21 Mei 1998 dimulai dengan naiknya BJ Habibie sebagai presiden, membentuk kabinet reformasi, memberikan amnesti terhadap tahanan politik, memperbaiki hukum dan demokrasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial akibat krisis moneter 1997.
Dokumen tersebut membahas tentang masa reformasi di Indonesia setelah keruntuhan Orde Baru, meliputi berakhirnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial; perkembangan politik dan ekonomi selama masa reformasi termasuk di bawah pemerintahan Habibie; serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca-reformasi beserta upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Perang Teluk terdiri dari tiga perang: Perang Irak-Iran, invasi Irak ke Kuwait yang memicu Perang Teluk II, dan invasi Amerika Serikat ke Irak pada Perang Teluk III untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan alasan memiliki senjata pemusnah massal.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948-1965 disebabkan oleh konflik ideologi, kepentingan kelompok, dan sistem pemerintahan. Pergolakan utama meliputi pemberontakan PKI Madiun 1948, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Gerakan 30 September 1965, serta berbagai konflik yang melibatkan Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan, dan Andi Aziz.
Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) berhasil mengendalikan harga, mengadakan pemilihan umum, dan mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat meski hanya berkuasa 5-6 bulan karena merasa tugas selesai.
Dokumen tersebut membahas tentang krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru hingga awal reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi 1997, peran elite politik dan masyarakat sipil dalam reformasi, serta tantangan-tantangan ekonomi dan sosial pasca-Orde Baru.
Dokumen tersebut membahas kondisi dan kebijakan pemerintahan SBY dan Boediono dari berbagai aspek seperti ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Secara umum, pemerintahan SBY dinilai berhasil memerangi korupsi namun masih menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan pokok dan rendahnya komitmen terhadap keamanan masyarakat.
Kelompok ini membahas tentang jatuhnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru antara lain krisis politik, ekonomi, dan sosial serta tragedi Trisakti yang memicu demonstrasi mahasiswa. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan masa transisi dimulai di bawah pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati hingga terpilih
Masa Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Gerakan reformasi bertujuan untuk mengubah sistem yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan tidak demokratis. Enam agenda gerakan reformasi meliputi suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan korupsi, penghapusan dwifungsi militer, penegakan hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca 21 Mei 1998 dimulai dengan naiknya BJ Habibie sebagai presiden, membentuk kabinet reformasi, memberikan amnesti terhadap tahanan politik, memperbaiki hukum dan demokrasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dan sosial akibat krisis moneter 1997.
Dokumen tersebut membahas tentang masa reformasi di Indonesia setelah keruntuhan Orde Baru, meliputi berakhirnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial; perkembangan politik dan ekonomi selama masa reformasi termasuk di bawah pemerintahan Habibie; serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca-reformasi beserta upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Perang Teluk terdiri dari tiga perang: Perang Irak-Iran, invasi Irak ke Kuwait yang memicu Perang Teluk II, dan invasi Amerika Serikat ke Irak pada Perang Teluk III untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan alasan memiliki senjata pemusnah massal.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948-1965 disebabkan oleh konflik ideologi, kepentingan kelompok, dan sistem pemerintahan. Pergolakan utama meliputi pemberontakan PKI Madiun 1948, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Gerakan 30 September 1965, serta berbagai konflik yang melibatkan Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan, dan Andi Aziz.
Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) berhasil mengendalikan harga, mengadakan pemilihan umum, dan mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat meski hanya berkuasa 5-6 bulan karena merasa tugas selesai.
Dokumen tersebut membahas tentang krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir era Orde Baru hingga awal reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kegagalan pemerintah menangani krisis ekonomi 1997, peran elite politik dan masyarakat sipil dalam reformasi, serta tantangan-tantangan ekonomi dan sosial pasca-Orde Baru.
Dokumen tersebut membahas kondisi dan kebijakan pemerintahan SBY dan Boediono dari berbagai aspek seperti ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Secara umum, pemerintahan SBY dinilai berhasil memerangi korupsi namun masih menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan pokok dan rendahnya komitmen terhadap keamanan masyarakat.
Kelompok ini membahas tentang jatuhnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru antara lain krisis politik, ekonomi, dan sosial serta tragedi Trisakti yang memicu demonstrasi mahasiswa. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan masa transisi dimulai di bawah pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati hingga terpilih
Kondisi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan_sej Indo kelas XI Genap.pptxMelisaSafitri3
Pada masa Demokrasi Liberal, perekonomian Indonesia masih sangat lemah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian, namun hasilnya belum maksimal. Secara politik terjadi pergantian kabinet sering dan muncul berbagai krisis keamanan. Sistem demokrasi di Indonesia juga mengalami cobaan berat dengan kegagalan Konstituante dan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara ringkas, dokumen menjelaskan proses reformasi yang meliputi agenda reformasi, pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, upaya-upaya reformasi politik dan ekonomi, serta pelaksanaan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang masa demokrasi liberal di Indonesia mulai dari kabinet Mohammad Natsir (1950) hingga kabinet Djuanda (1959). Masa ini ditandai dengan lemahnya pemerintahan yang sering menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen serta pergolakan di daerah. Puncak krisis demokrasi liberal terjadi pada masa kabinet Djuanda dengan munculnya pemberontakan PRRI/Permesta sebelum akhirnya Soek
Era reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia. Rakyat mulai menikmati demokrasi dan kebebasan setelah orde baru jatuh. Namun, muncul berbagai persoalan seperti korupsi, konflik horizontal, dan kesulitan ekonomi. Berbagai pemerintahan yang berdiri selanjutnya berupaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bertahap sambil terus memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Masa Reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan reformasi dengan mengubah konstitusi, melawan korupsi, dan memberdayakan otonomi daerah. Namun, keduanya hanya menjabat satu periode karena kontroversi politik. Pergantian kepemimpinan terus berlanjut selama masa Reformasi.
Dokumen tersebut membahas latar belakang reformasi Orde Baru di Indonesia pada akhir 1990-an yang meliputi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Reformasi diminta karena adanya ketidakadilan dan masalah sosial yang muncul akibat sistem otoriter dan krisis ekonomi pada masa Orde Baru.
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
Dokumen tersebut membahas perkembangan masyarakat Indonesia menuju negara maju meliputi perkembangan kependudukan, politik, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dampaknya, serta program keluarga berencana dan transmigrasi yang dilakukan pemerintah.
Sistem ekonomi masa Orde Baru di Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pelaksanaan rencana pembangunan jangka pendek (Repelita). Namun, kebijakan ini juga meninggalkan beban berupa kerusakan lingkungan dan ketergantungan pada utang luar negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi. Mencakup latar belakang lahirnya Orde Baru, kehidupan pada masa Orde Baru, dampak kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, serta perkembangan revolusi hijau, industrialisasi, dan demokrasi pada era Reformasi.
Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dari 1959 hingga 1966. Ia menggantikan sistem demokrasi liberal karena dianggap tidak mencapai tujuan revolusi. Demokrasi Terpimpin memberikan pedoman UUD 1945 tetapi juga melemahkan lembaga legislatif dan hak asasi manusia. Sistem ini berakhir setelah peristiwa G30S/PKI pada 1969.
Tugas TIK. Presentasi tentang sistem pemerintahanD4U5
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Menguraikan latar belakang, kabinet, kebijakan, permasalahan yang terjadi pada masing-masing sistem pemerintahan.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
2. KELEBIHAN-KELEBIHAN REFORMASI :
• Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan.
• Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan
walaupun masih banyak kendala.
• Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam
beberapa sektor ekonomi.
• Era keterbukaan (sampai-sampai minta uang pelicin
pun terang-terangan).
• Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya
masing-masing.
• Kebebasan pers lebih terjamin.
3. Latar Belakang Munculnya Reformasi
Dan Kejatuhan Orde Baru
• Tidak konsisten dan
konsekuen melaksanakan
Pancasila & UUd 1945
secara murni
• ketidakadilan di bidang
politik, ekonomi dan
hukum.
• Kebebasan pers dibungkam
• Tidak berjalannya
Demokrasi
4. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
• Krisis politik, terlihat dari kekuasaan yang dikuasai
oleh kelompok-kelompok tertentu.
• Krisis ekonomi, didominasi oleh pemilik modal
sementara masyarakat ekonomi tidak dapat
berkembang.
• Krisis hukum, penerapan hukum hanya berlaku bagi
masyarakat kelas bawah sementara bagi kelompok
kelas atas hukum dapat direkayasa
• Krisis moneter, adalah kondisi yang disebabkan oleh
perekonomian dunia yang turut mempengaruhi
kondisi perekonomian dalam negeri
• Krisis kepercayaan, kondisi yang terjadi di dalam
negeri dimana masyarakat Indonesia tidak lagi
mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa
mampu memperbaiki kondisi Negara yang tengah
dilanda masalah
.
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Krisis Moneter
• Menurunnya nilai tukar Rupiah
terhadap Dollar
• Persediaan Sembako didalam negeri
menipis
• Banyaknya hutang pihak swasta yang
harus ditanggung Negara
• Kondisi perbankan yang kurang sehat
karena banyaknya KKN
• Tingginya angka kredit yang macet
• Pola sentralistik dibidang
perekonomian yang banyak
merugikan perkembangan dan
pembagunan didaerah-daerah
6. Kronologi Jatuhnya Orde Baru
• Soeharto kembali menjadi Presiden Ri (1998-
2003)
• Tuntutan Reformasi
1 Bubarkan Orde Baru dan Golkar
2 Hapuskan KKN
3 Hapuskan Dwifungsi ABRI
4 Tegakan Hukum, HAM, dan Demokrasi
7. Tragedi Trisakti
• 12 Mei 1998 Aksi Damai Mahasiswa Trisakti ke
Gedung MPR/DPR di Hadang ABRI
• Pukul 17.00 Mahasiswa akhirnya mundur
kekampus dengan tertib, tapi seorang oknum
bernama Mashud, memprovokasi massa
• 17.05-18.30 Aparat memprovokasi massa yang
mengakibatkan terjadinya kerusuhan
8. 4 Korban Tragedi Trisaksi
• Elang Mulya Lesmana
• Hendriawan Sie
• Hafidin Royan
• Heri Hertanto
9. • Tragedi Trisakti mengakibatkan
kerusuhan diberbagai daerah
pada tanggal 13-14 Mei 1998
• 14 Mei 1998 Gerakan
Mahasiswa berhasil
menduduki Gedung MPR/DPR
• Akibat desakan dan tuntutan
para mahasiswa dan
masyarakat maka tgl. 21 Mei
1998 jam 10.00 Presiden
Soeharto meletakkan
jabatannya dan menunjuk BJ.
Habibie sebagai Presiden.
10. Perkembangan Pemerintahan Pada
Masa Reformasi
A. Pemerintahan Habibie
Agenda Pemerintahan B.J Habibie
- Presiden B.J Habibie membentuk susunan
kabinet yang di namakan Kabinet
Reformasi Pembangunan.
- Pemberian Amnesti dan munculnya Kebebasan
berpendapat
- Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di
Indonesia.
- Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk Tim
Gabungan Pencari Fakta(TGPF).
- Penyelesaian Masalah Timor Timur
- Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-
kroninya
11. • Memisahkan POLRI dari ABRI
• Mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR.
• Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II
• Pemutusan hubungan dengan Golkar dan parpol
lainnya
• Komitmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu
Permasalahan Dwi Fungsi ABRI
12. PEMILU 1999
(7 Juni 1999)
• Diikuti 48 Parpol dengan prinsip LUBER
(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia)
• Pemenang Pemilu :
1. PDI Perjuangan
2. Golkar
3. PKB
4. PPP
5. PAN
13. Berakhirnya Masa Pemerintahan
Habibie
• Ketidakpuasan terhadap hasil referendum
Timor Timur yang menyebabkan lepasnya
Timor Timur dari Indonesia
• Penolakan pidato pertanggungjawaban
Habibie pada Sidang Umum MPR karena
Pemerintahan Habibie dianggap sebagai
bagian dari Orde Baru.
• Tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan
mundur dari jabatan Presiden
14. B. Pemerintahan Abdurahman Wahid
(1999-2001)
• Penolakan pidato
pertanggungjawaban Habibie
• Manuver politik yang digalang
Amien Rais dan Poros Tengah
(Parpol Islam) berhasil
mengalahkan Megawati dan
menjadikan Gus Dur Presiden
Indonesia
• Sidang istimewa 23 Juli 2001
menuntutnya diturunkan dari
jabatan.
15. Kebijakan Gus Dur
• Memperbolehkan perayaan imlek bagi etnis Tionghoa
• Meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran
maxsisme-leninisme
• Melakukan kunjungan keluar negeri dengan tujuan
untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia
sekaligus membuka peluang untuk melakukan
kerjasama dengan Negara-negara yang beliau kunjungi.
Karena kbijkannya yang mementingan unsur
toleransi maka Gur Dur dijuluki Bapak Pluralisme
Indonesia
16. Kontroversi Kebijakan Gus Dur
• Mencopot Kapolri Rusdiharjo dan mengangkat Chairuddin
Ismail sebagai PJS Kapolri tanpa persetujuan DPR
• Mengadakan kembali jabatan wakapolri yang sebelumnya
dihapuskannya
• Konflik dengan DPR-MPR dengan mengeluarkan dekrit yang
berisi :
a. Membekukan MPR-DPR.
b. Mengembalikan Kedaulatan Rakyat ke tangan Rakyat
Indonesia
c. Membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan
Mahkamah Agung.
• Mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel
• Tersandung kasus Bulogate dan Bruneigate pada tahun
2000
17. C. Pemerintahan Megawati
(2001-2004)
Kebijakan-kebijakan :
• Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan
menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu
karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan
kepercayaan dunia internasional berkurang.
• Membangun tatanan politik yang baru dengan
dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan
kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan
wapres.
• Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak
tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal
tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa
lepasnya Timor Timur dari RI.
• Melanjutkan amandemen UUD 1945 agar lebih sesuai
dengan dinamika dan perkembangan zaman.
• Merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan
membentuk KPK tahun 2002
18. D. Pemerintahan SBY
(2004-2009)
Kebijakan-kebijakan :
• Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20%
dari keseluruhan APBN.
• Konversi minyak tanah ke gas.
• Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
• Pembayaran utang secara bertahap kepada
badan PBB.
• Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi
rakyat kecil.
• Subsidi BBM.
• Memudahkan investor asing untuk berinvestasi
di Indonesia.
• Meningkatkan sektor pariswisata dengan
mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
• Pemberian bibit unggul pada petani.
• Berhasil mengupayakan perdamaian dengan
GAM pada tahun 2005
19. Kendala Kebijakan SBY
• Masalah pembangunan ekonomi yang ala
kadarnya menyebabkan angka pengangguran dan
kemiskinan tetap tinggi.
• Penanganan bencana alam yang datang bertubi-
tubi berjalan lambat dan tidak profesional.
• Pembenahan masalah korupsi yang selalu
dihalangi
• BLT yang tidak sampai ketangan yang berhak
• Imej SBY yang pendiam dan JK yang agresif
menuai ketidakpercayaan rakyat dan
memperlihatkan ketidakompakan pemerintah
20. Keadaan Indonesia Pasca Reformasi
Secara Umum (1998-2009)
• Reformasi tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram.
Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah
seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh
masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.
• Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai
eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan
jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat
berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.
• Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan
pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah,
seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
• Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang
politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi
(misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi
melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak
memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).
• Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus
dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).