Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Kebijakan pada Masa Pemerintahan MegawatiRisa Nabila
Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Kebijakan pada Masa Pemerintahan MegawatiRisa Nabila
Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Dampak kebijakan pemerintah pada Masa Orde Baru Tita Rosita
Dokumen tersebut membahas dampak kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Secara umum, kebijakan pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat untuk kekuasaan presidensial namun juga menimbulkan dampak negatif seperti demokrasi yang lemah dan sistem yang bersifat otoriter. Di bidang ekonomi, pertumbuhan tinggi dicapai meski kesenjangan antardaerah se
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati SoekarnoputriAmmara Fathina
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) berfokus pada kebijakan ekonomi seperti menstabilkan kurs, menekan inflasi, dan membentuk KPK. Di bidang politik, dilakukan pemilu demokratis pada 2004 dan menetapkan undang-undang baru tentang pemilu. Pemerintahan ini mencatat keberhasilan seperti membentuk KPK dan menangkap koruptor, namun juga mengalami kegagalan seperti lepasnya pulau
Kelompok 6 membahas dampak positif dan negatif masa Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pers, dan hukum. Positifnya termasuk pembangunan kekuatan negara dan swasembada beras, namun negatifnya adalah sistem yang otoriter dan KKN serta ketimpangan ekonomi. Di bidang pers, kebebasan berpendapat dibatasi pemerintah.
menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik.
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)
Secara umum, pengertian dualisme kepemimpinan adalah kondisi dimana ada dua orang pemimpin dengan kewenangan yang sama yang memimpin suatu organisasi. Akibatnya akan ada perbedaan antara masing masing pemimpin.
Dokumen tersebut membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia yang menandai dimulainya era reformasi. Tiga peristiwa penting yang terjadi adalah pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran, referendum kemerdekaan Timor Timur yang menghasilkan keputusan untuk merdeka, dan penolakan pertanggungjawaban Habibie oleh MPR yang menyebabkannya mengundurkan diri dari jabatan pres
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 hingga 1999. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri riset dan teknologi serta wakil presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau setelah Soeharto, namun berhasil meredam gejolak dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dan reformasi politik lainnya. Ia juga melakukan reformasi ekonomi untuk menangani krisis moneter
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 hingga 1999. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri riset dan teknologi serta wakil presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau setelah Soeharto, namun berhasil meredam gejolak dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dan reformasi politik lainnya. Ia juga melakukan reformasi ekonomi untuk menangani krisis moneter
Dampak kebijakan pemerintah pada Masa Orde Baru Tita Rosita
Dokumen tersebut membahas dampak kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Secara umum, kebijakan pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat untuk kekuasaan presidensial namun juga menimbulkan dampak negatif seperti demokrasi yang lemah dan sistem yang bersifat otoriter. Di bidang ekonomi, pertumbuhan tinggi dicapai meski kesenjangan antardaerah se
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Kebijakan Masa Pemerintahan Megawati SoekarnoputriAmmara Fathina
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) berfokus pada kebijakan ekonomi seperti menstabilkan kurs, menekan inflasi, dan membentuk KPK. Di bidang politik, dilakukan pemilu demokratis pada 2004 dan menetapkan undang-undang baru tentang pemilu. Pemerintahan ini mencatat keberhasilan seperti membentuk KPK dan menangkap koruptor, namun juga mengalami kegagalan seperti lepasnya pulau
Kelompok 6 membahas dampak positif dan negatif masa Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pers, dan hukum. Positifnya termasuk pembangunan kekuatan negara dan swasembada beras, namun negatifnya adalah sistem yang otoriter dan KKN serta ketimpangan ekonomi. Di bidang pers, kebebasan berpendapat dibatasi pemerintah.
menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik.
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)
Secara umum, pengertian dualisme kepemimpinan adalah kondisi dimana ada dua orang pemimpin dengan kewenangan yang sama yang memimpin suatu organisasi. Akibatnya akan ada perbedaan antara masing masing pemimpin.
Dokumen tersebut membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia yang menandai dimulainya era reformasi. Tiga peristiwa penting yang terjadi adalah pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran, referendum kemerdekaan Timor Timur yang menghasilkan keputusan untuk merdeka, dan penolakan pertanggungjawaban Habibie oleh MPR yang menyebabkannya mengundurkan diri dari jabatan pres
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 hingga 1999. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri riset dan teknologi serta wakil presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau setelah Soeharto, namun berhasil meredam gejolak dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dan reformasi politik lainnya. Ia juga melakukan reformasi ekonomi untuk menangani krisis moneter
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 hingga 1999. Sebelumnya ia menjabat sebagai menteri riset dan teknologi serta wakil presiden. Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau setelah Soeharto, namun berhasil meredam gejolak dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dan reformasi politik lainnya. Ia juga melakukan reformasi ekonomi untuk menangani krisis moneter
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat selama masa transisi menuju demokrasi setelah rezim Orde Baru. Ia berhasil melakukan reformasi penting seperti otonomi daerah dan pemulihan ekonomi.
Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Gus Dur terjadi berbagai perubahan politik dan ekonomi penting. Habibie membebaskan ekspresi publik dan partai politik baru, serta mereformasi ekonomi dengan merekapitulasi perbankan. Gus Dur merestrukturisasi pemerintahan dan menaikkan gaji PNS. Namun keduanya akhirnya digulingkan, Habibie karena isu Timor Timur dan Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001.
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
Era reformasi dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, memberikan ruang kebebasan pers dan sistem multi partai. Pemilu 1999 dan selanjutnya menghasilkan kepemimpinan Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemajuan demokrasi. Namun, periode ini juga diwarnai krisis ekonomi 1997 dan lemahnya penegakan hukum.
Reformasi di Indonesia mengakibatkan berbagai perubahan besar bagi masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan kepercayaan mendorong terjadinya demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah itu, terdapat serangkaian perubahan kepemimpinan dan konstitusi serta pemilihan umum demokratis pertama pasca-Orde Baru.
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara ringkas, dokumen menjelaskan proses reformasi yang meliputi agenda reformasi, pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, upaya-upaya reformasi politik dan ekonomi, serta pelaksanaan pemilu.
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
Dokumen tersebut membahas sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia masa reformasi, mulai dari tuntutan reformasi pada masa Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mencakup perjalanan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan berbagai upaya penyelesaian konflik di tanah air.
Dokumen tersebut merangkum profil dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden keenam Republik Indonesia. SBY dilantik pada 2004 dan berhasil memegang kekuasaan selama dua periode hingga 2014. Masa pemerintahannya ditandai dengan upaya pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti krisis ekonomi global dan bencana
Keluarga di anjurkan untuk mengkonsumsi suplemen karena:
- Kebutuhan zat gizi tertentu seperti vitamin dan mineral pada kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita seringkali tidak terpenuhi dari makanan sehari-hari
- Suplemen diperlukan untuk melengkapi kekurangan zat gizi tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan gizi yang optimal
- Suplemen dapat memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan angg
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan khusus daerah dalam menjamin ketahanan pangan mengingat kondisi setiap daerah berbeda, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pengambilan keputusan dan prosesnya. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif dari beberapa pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan analisis mendalam. Proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, penetapan alternatif, pelaksanaan, dan evaluasi.
Protein dicerna menjadi asam amino, tripeptida, dan dipeptida oleh enzim pencernaan di lambung dan usus halus. Asam amino hasil pencernaan protein kemudian diabsorpsi dan diangkut ke sel-sel tubuh melalui sirkulasi darah. Di dalam tubuh, asam amino digunakan untuk membentuk protein, ikatan nitrogen lain, energi, dan lemak. Protein berlebihan akan diuraikan menjadi urea dan dikeluarkan melalui urine.
Proses pencernaan makanan meliputi pencernaan mekanik dan kimiawi. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum/anus. Di setiap bagian terdapat enzim dan gerakan otot untuk memecah makanan menjadi molekul yang dapat diserap tubuh.
1. Sistem imun bawaan atau nonspesifik merupakan pertahanan dasar tubuh yang bersifat nonselektif terhadap semua zat asing
2. Terdiri atas pertahanan fisik, biokimia, humoral, dan selular yang bekerja secara bersamaan untuk menghancurkan patogen
3. Termasuk fagosit, makrofag, sel NK, dan molekul seperti komplemen, interferon, CRP yang berperan dalam pengenalan dan eliminasi patogen
Dokumen tersebut membahas tentang hipersensitivitas atau alergi, termasuk definisi, jenis, mekanisme, gejala, diagnosis dan penanganannya. Hipersensitivitas adalah reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang biasanya tidak berbahaya. Terdapat empat jenis hipersensitivitas yang berbeda mekanismenya, dan gejala umum meliputi urtikaria, sesak napas, dan gangguan saluran cerna. Diagnosis
3. Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau
dikenal sebagai BJ Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi
Selatan, 25 Juni 1936 adalah Presiden Republik Indonesia yang
ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari
jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan
oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden
pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan
menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan
1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil
Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan
terpendek.
4. Visi, misi dan kepemimpinan presiden
Habibie dalam menjalankan agenda
reformasi memang tidak bisa
dilepaskan dari pengalaman hidupnya.
Setiap keputusan yang diambil
didasarkan pada faktor-faktor yang
bisa diukur. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat
dimaklumi mengingat latar belakang
pendidikannya sebagai doktor di bidang
konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan
semangat demokratisasi, Habibie telah
melakukan perubahan dengan membangun
5. Golkar memang akan dipakai sebagai "mesin politik" utama
menggolkan Habibie kembali ke kursi presiden.
Asumsinya, Golkar merupakan partai politik paling siap
menghadapi pemilu yang akan memakai sistem distrik pada
saat itu.
Selain Golkar, "mesin politik" Habibie lainnya adalah ICMI
(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ).
6. Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca
pengunduran diri Soeharto pada masa orde
baru, sehingga menimbulkan maraknya
kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh
wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh
kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk
sebuah kabinet.
Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil
memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya
dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan
Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting
adalah UU otonomi daerah.
7. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden
menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi
masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap
pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai
dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan
bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia
diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".
Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa
pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945
yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku
jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau
janji di depan MPR atau DPR".
8. Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik
adalah:
1. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan
aspirasinya
2. Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri
Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk
penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan
Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi
hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan
tahun 1994)
3. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh
independen
4. Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :
a. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
b. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
9. Bidang
Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada Triwulan I dan II tahun 1999.
Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami
pemulihan. Untuk mewadahi reformasi ekonomi telah diberlakukan
beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti
UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU
Perlindungan Konsumen.
Bidang
Politik
Habibie mengadakan reformasi dalam bidang politik. Habibie
berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu
yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik dan
mencabut larangan berdirinya serikat buruh independent, kebebasan
menyampaikan pendapat akan tetapi berpedoman pada aturan yang
ada yaitu uu no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di depan umum.
10. Bidang Pertahanan Dan
Keamanan
Habibie mengatasi permasalahan ABRI . ABRI akan mengadakan
reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan
masyarakat, secara bertahap akan mundur dari dunia politik dan
akan memusatkan perhatian pada pertahanan Negara. Anggota
yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintah untuk memilih
kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di
sipil.
Bidang social dan budaya
Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan
pendapatnya di muka umum.
11. Presiden Habibie memimpin Indonesia
dengan
cermat, cepat, telaten, rasional dan
reformis. Habibie menunjukkan
perhatiannya terhadap keinginan
bangsa untuk lebih mengerti dan
menerapkan prinsip umum demokrasi
Bidang
Idiologi
12. Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak
tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era
kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai
penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di
Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center.
Masa
Pascakepresidenan