Dokumen tersebut membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia yang menandai dimulainya era reformasi. Tiga peristiwa penting yang terjadi adalah pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran, referendum kemerdekaan Timor Timur yang menghasilkan keputusan untuk merdeka, dan penolakan pertanggungjawaban Habibie oleh MPR sehingga ia mengundurkan diri dari jabatan presiden.

1. formasi

2.  Pertumbuhan pembangunan ekonomi
 Krisis finansial Asia
 Krisis moneter Indonesia
dampak :
Krisis pangan dan penyediaan sembako
Peningkatan pengagguran

3. Dampak :
•Ueforia Media Massa oleh masyarakat
•Tragedi Trisakti 12 Mei 1998
•4 mahasiswa tewas ditembak aparat:
1. Hafidin Royan
2. Elang mulya lesmana
3. Hery hartanto
4. Hendryawan

4. Ketika puncak peristiwa ini sedang terjadi, Presiden Soeharto sedang
berada di Kairo, Mesir, untuk mengadakan rapat G-15 pada tanggal
13-14 Mei 1998
Melihat peristiwa yang memilukan ini, Wakil presiden menyampaikan
pernyataan keprihatinan pemerintah yang amat mendalam dan
seruan kepada masyarakat agar menahan diri. Pernyataan dan
seruan ini dibacakan di Istana Wakil Presiden pukul 23.00 pada hari
Rabu malam.

6. Elang Mulya Lesmana

12. B.J. HabibieB.J. Habibie

13. 21 MEI 1998 – 20 OKTOBER 1999
Turunnya Soeharto pada 21 Mei `98
menjadi awal lahirnya era Reformasi
di Indonesia.
Pengambilan sumpah diambil di
Gedung Credential Room, Istana
Merdeka.

14. 1. Membentuk kabinet Reformasi Pembangunan
2. Perbaikan ekonomi
3. Reformasi bidang politik
4. Kebebasan menyampaikan pendapat
5. Pelaksanaan sidang istimewa MPR 1998
6. Pemilu 1999

15. 1. Membentuk kabinet Reformasi Pembangunan1. Membentuk kabinet Reformasi Pembangunan
Dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998 terdiri atas perwakilan dari
ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Kemudian, pada tanggal 25 Mei 1998
diadakan petemuan pertama.

16. 2. Perbaikan ekonomi2. Perbaikan ekonomi
a. Melakukan rekapitulasi perbankan
b. Merekonstruksi perekonomian nasional
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibawah Rp.100.000
d. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
e. Melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang disarankan oleh IMF

17. 3. Reformasi Bidang Politik3. Reformasi Bidang Politik
Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk
partai politik serta adanya rencana pengadaan pemilu.

18. 4. Kebebasan berpendapat4. Kebebasan berpendapat

19. 5. Pelaksanaan sidang istimewa MPR 19985. Pelaksanaan sidang istimewa MPR 1998
Dilaksanakan pada tanggal 10-13 November 1998 yang
menghasilkan 12 ketetapan.

20. Bagian ketetapan yang terdiri dari enam ketetapan MPR baru, yaitu :
1. Tap. MPR No. X/MPR/1998, yang berisi mengenai pokok-pokok pelaksanaan reformasi
pembangunan Indonesia, sebagai karangka dasar untuk menyelamatkan dan normalisasi
kehidupan nasional sebagai haluan negara Indonesia.
2. Tap. MPR No. XI/MPR/1998, yang berisi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dari unsure korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Tap. MPR No. XIII/MPR/1998, yang berisi mengenai pembatasan masa tugas presiden dan
wakil presiden republik Indonesia.
4. Tap. MPR No. XV/MPR/1998, yang berisi proses penyelenggaraan Otonomi Daerah.
5. Tap. MPR No. XVI/MPR/1998, yang berisi tentang kehidupan politik ekonomi dalam rangka
melanggengkan konsep demokrasi ekonomi.
6. Tap. MPR No. XVII/MPR/1998, yang berisi mengenaipenegakan Hak Asasi Manusia (HAM).a

21. Bagian ketetapan yang terdiri dari dua ketetapan yang mengubah dan
menambah ketetapan yang lama, yaitu :
7. Tap. MPR No. VII/MPR/1998, yang berisi mengenai perubahan dan penambah
terhadap Tap. MPR No. I/MPR/1983 yang membahas mengenai peraturan
tata-tertib Maj elis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
8. Tap. MPR No. XIV/MPR/1998, ketetapan ini mengubah dan menambahkan
Tap. MPR No. III/MPR/1998 yang membahas mengenai pelaksanaan Pemilihan
Umum.

22. Bagian yang berisi empat ketetapan yang bersifat mencabut ketetapan-ketetapan MPR
terdahulu, yaitu :
9. Tap. MPR No. IX/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. No. II/MPR/1998 yang membahas
mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
10. Tap. MPR No. XII/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. MPR No. V/MPR/1998 yang
membahas tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden selaku
Mandataris MPR untuk menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai
wujud pengamalan pancasila.
11. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998, Ketetapan ini mencabut Tap. MPR No. 11/MPR/1978, yang
berisi tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4 atau Ekaprasetia
Pancakarsa). Selain itu, ketetapan ini juga menetapkan pancasila sebagai Dasar Negara
Republik Indonesia.
12. Tap No.VII/MPR/1998, ketetapan ini berisi tentang pencabutan Tap IV/MPR/1983 tentang
referendum.

23. 6. Pemilu 19996. Pemilu 1999
• Pemilu ini diadakan pada tanggal 7 Juni
• Dianggap sebagai pemilu paling demokratis dibanding pemilu sebelumnya
• Dilaksanakan dengan Prinsip LUBER JURDIL
• Diikuti oleh 48 parpol yang lolos verifikasi dari 141 parpol pendaftar

24. PDIP (Megawati) =33,76%suara

25. Golkar =22,46%suara

26. PKB (Gusdur) =12,62%suara

27. PPP = 10,71 % suara

28. PAN (Amien Rais) = 7,12 % suara

29. MASALAH NASIONALMASALAH NASIONAL
Selama kepemimpinan Habibie

30. Pemicu konflik :
1. Pemekaran menjadi 3 (tiga) provinsi di Papua
2. Kebi jakan otonomi khusus (OTSUS) di Papua
3. Instruksi Presiden (In pres) Nomor 1 Tahun 2003 Yang
Bermasalah
Cat : yang akan dibahas hanya poin 1 saja, karena kebijakan tersebut ada pada masa Habibie

31. Gagasan pemekaran Papua muncul di era reformasi. Guhernur
provinsi Irian Jaya Freddy Numberi, mengusulkan pemekaran provinsi menjadi Tiga
Pemerintahan Habibie pada waktu itu beranggapan bahwa ide
pemekaran ini mampu untuk mempercepat pembangunan ekonomi di
Papua. selain itu dengan membagi-bagi Papua, dapat meredam tumutan kemerdekaan Papua.
Habibie mengeluarkan :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Dekril Presiden No 327/1999 pada 12 Oktober 1999 yang
mengangkat wakil gubernur Herman Monim dan Bram Alururi, masing-masing
sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.

32. Namun. ketika UU No 45/1999 maupun Dekrit Presiden No
327/1999 dicoba untuk diimplementasikan, rakyat Papua melakukan reaksi yang
tidak diduga sebelumnya.
Unjuk rasa besar-besaran berlangsung hingga akhirnya 16 Oktober 1999, DPRD
Papua mengeluarkan Keputusan No 11/1999 yang intinya menolak pemekaran
Provinsi Papua menjadi tiga provinsi.

35. Kejadian itu bermula ketika pada tanggal 27 Januari 1999, pemerintah Republik Indonesia
memberikan 2 opsi untuk menentukan masa depan Provinsi Timor Timur.
B. J. Habibie menginstruksikan agar rakyat Timor Timur memilih menerima
otonomi khusus atau memilih berpisah dari NKRI. Namun, hasil yang
mengecewakan bagi pemerintah Indonesia dengan 94.388 (21,5%) memilih
otonomi dan 344.580 (78,5%) memilih berpisah.

36. Setelah pengumuman hasil j ejak pendapat rakyat Timor Timur banyak terjadi
kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana seperti Kekerasan, pembunuhan
massal, kerusakan terhadap pemukiman penduduk dalam skala besar.
Hal tersebut ditengarai adanya campur tangan pemerintah Indonesia sebagai
bentuk kekecewaan mereka terhadap lepasnya satu daerah teritori mereka.

37. Pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum. Dalam suasana
Sidang Umum MPR yang digelar dibawah pimpinan Ketua MPR Amien Rais.
Tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato
pertanggung jawabannya di depan sidang.
Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat
Paripurna sambil mengatakan,
”Dengan demikian pertanggung jawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”.
Pada hari yang sama Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan
diri dari pencalonan presiden.