Dokumen tersebut membahas tentang pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 dan berlangsungnya reformasi di Indonesia."

1. Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik
Ekonomi Masa Orde Baru dan Reformasi
BAB
❸
Pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998.
Sumber gambar: wikimedia.org

2. Sumber: wikimedia.org
Pembacaan sumpah jabatan Soeharto sebagai Presiden RI
pada 1968.
 Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru
di Indonesia diawali sejak terjadinya
G30S/PKI yang menewaskan beberapa
pimpinan tertinggi Angkatan Darat.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
 G30S/PKI berhasil diatasi oleh Soeharto
selaku Panglima Kostrad (Komando
Strategis Angkatan Darat).

3. Sumber: wikimedia.org
Pembacaan sumpah jabatan Soeharto sebagai Presiden RI
pada 1968.
 Soeharto bertindak mengatasi gerakan
tersebut berdasarkan Surat Perintah 11
Maret 1966 (Supersemar) yang
ditandatangani Presiden Soekarno.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
 Pada 27 Maret 1968, MPRS kemudian
mengangkat Soeharto menjadi presiden
dengan tugas utama menyelenggarakan
pemilu. Soeharto menamakan masa
kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru.

4. Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi.
Demokrasi Pancasila Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
Penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya
perlindungan terhadap hak-hak minoritas.

5. Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Semua aturan dasar harus dilandasi
oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945.
Demokrasi Pancasila
Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan
MPR dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum MPR.
MPR membagi kedaulatan kepada lembaga
negara selain presiden dan DPR, antara lain MA dan BPK.

6. Pembubaran PKI
Penyederhanaan partai
politik
Pelaksanaan pemilu yang
berkesinambungan
Peran ganda atau
Dwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
Berdasarkan Ketetapan (Tap) MPRS No. XXIV/MPRS/1966, PKI
resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang
di seluruh Indonesia.
Sumber:
wikimedia.org
Rakyat menuntut pembubaran PKI

7. Pembubaran PKI
Penyederhanaan partai
politik
Pelaksanaan pemilu yang
berkesinambungan
Peran ganda atau
Dwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan
gabungan dari Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, dan
PSII.
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungan
dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai
Murba, IPKI, dan Parkindo.
 Golongan Karya (Golkar).

8. Pembubaran PKI
Penyederhanaan partai
politik
Pelaksanaan pemilu yang
berkesinambungan
Peran ganda atau
Dwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
 Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara
berkesinambungan sebanyak enam kali, yaitu pada tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
 Asas Luber, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan
rahasia.
 Golkar selalu memenangkan pemilu

9. Pembubaran PKI
Penyederhanaan partai
politik
Pelaksanaan pemilu yang
berkesinambungan
Peran ganda atau
Dwifungsi ABRI
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki
jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, seperti
posisi menteri, gubernur, dan bupati.

10. Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila
(P-4)
Penataan politik luar
negeri Indonesia
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
 Sejak 1978, pemerintah
menyelenggarakan penataran P4
bagi seluruh lapisan masyarakat
di Indonesia.
 Semua organisasi yang ada tidak
diperbolehkan menggunakan
asas selain Pancasila.

11. Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila
(P-4)
Penataan politik luar
negeri Indonesia
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
 Indonesia kembali menjadi
anggota PBB pada 28
September 1966.
 Indonesia juga
membangun hubungan
bilateral dengan Malaysia.
 Membekukan hubungan
Tiongkok karena peristiwa
G30S/PKI.

12. Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Ⓐ
Repelita I
Repelita II dan III
Repelita IV dan V
Dimulai pada 1969, difokuskan kepada upaya rehabilitasi
sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha,
dan investasi.
Berlangsung pada 1974-1984, difokuskan pada perencanaan
pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan
pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta
industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Diterapkan pada 1984-1994, mempertahankan pembangunan
sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan
barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan
industri padat karya.

13. Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
 Pada masa Kabinet Pembangunan ke-7 (awal Maret 1998), kondisi bangsa dan negara mulai
memburuk, demikian juga dengan kondisi perekonomian.
 Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar
AS mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia.
 Semakin lesunya iklim bisnis, kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat ketika
ada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir 1997.
 Krisis ekonomi membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional, ternyata
perbankan nasional dimiliiki oleh kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan kredit dengan
bunga yang ringan, banyak terjadi praktik KKN.
 Krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik dan hukum
sehingga melahirkan krisis kepercayaan.

14. Sumber gambar:
Wikimedia.org
Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
Gerakan Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan
mendasar untuk memperbaiki keadaan.
Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai
melanda Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti
kesalahan fatal pemerintah Orde Baru.
Pada 21 Mei 1998, menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya,
dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J Habibie.

15. Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
Mengganti Presiden
Soeharto sebagai
Presiden RI
Agenda
Reformasi
Melakukan amandemen
terhadap UUD 1945
Menghapus
Dwifungsi ABRI
Memberikan otonomi daerah
yang seluas-luasnya
Penegakkan
supremasi hukum
Membentuk pemerintahan
yang bersih dari KKN

16. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi.
Langkah awal
Reformasi
Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang
Pokok-Pokok Reformasi.
Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.
Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang
Pencabutan Referendum.
Ketetapan MPR RI No. XIII tentang Pembatasan Masa
Jabatan Presiden.
Amandemen UUD 1945 (I–IV) dan pelaksanaan pemilu.

17. Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
BJ Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Merekapitulasi perbankan, merekonstruksi
perekonomian nasional, melikuidasi beberapa
bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika hingga di bawah
Rp10.000, dan mengimplementasikan reformasi
ekonomi yang disyaratkan oleh IMF.

18. Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999–23 Juli 2001)
Sumber: wikimedia.org
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun
1967 yang berisi tentang larangan kepada etnis
Tionghok untuk merayakan agama dan adat
istiadat di depan umum dan hanya boleh
dilakukan di depan keluarga.

19. Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001–20 Oktober 2004)
Sumber: wikimedia.org
Menerbitkan dua undang-undang penting yang
mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri
yang terpisah,yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia
dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.

20. Demokrasi Masa Reformasi
Ⓑ
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004–Oktober 2014)
Sumber: wikimedia.org
Membentuk sejumlah institusi hukum, di
antaranya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kejaksaan
Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri),
Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

21. Arah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Ⓒ
 Di dalam amandemen UUD 1945, ada penegasan bahwa sistem pemerintahan
presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung.
 Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam UUD 1945,
yaitu:
1. presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,
2. menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
3. setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,
4. pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan
undang-undang.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementrian Negara, keleluasan presiden
dalam menentukan struktur kabinet menjadi terbatas. Undang-Undang tersebut secara
tegas membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 34 kementerian.