Rangkuman pkn semester 2 kelas 11

1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
RANGKUMAN PKN
BAB 6-9 SEMESTER 2

2. Bab 6
A.Hakikat hak dan kewajiban warga negara
 Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban
 Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia
 Hak warga negara adalah hak yang melekat pada manusia dalam kedudukannya
sebagai warga negara
 Hak asasi sifatnya universal,sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status
kewarganegaraan
 Hak warga negara indonesia terbagi menjadi 2(jimly asshiddiqie):
a. Hak konstitusional(hak yang dijamin dalam UUD 1945)
b. Hak hukum(berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-
undangan)
 Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sbg hak konstitusional bagi WNI saja:
a. Pasal 28D ayat 3’’berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan’’
b. Pasal 27 ayat 2’’berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak’’
c. Pasal 27 ayat 3’’berhak dan wajib ikut dalam bela negara’’
d. Pasal 30 ayat 1’’berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara’’
e. Pasal 31 ayat 1’’berhak mendapat pendidikan’’
 Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh
seorang warga negara sebagaimana diatur dalam UU
 Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang
B.Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara
 Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati
atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang diterapkan oleh UU
 Pelanggaran kewajiban warga negar biasanya disebabkan oleh tingginya sikap
egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara

3. BAB 7
A.Mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional
 Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan
terorganisasi yang membahayakan kedaulatan suatu negara
 Agresi mempunyai bentuk yang bereda mulai dari skala yang paling besar sampai
kecil
 Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar
 Indonesia pernah merasakan agresi yang dilakukan oleh belanda sebanyak 2 kali
yaitu 21 juli 1947 dan 19 desember 1948
 Pemberontakan bersenjata pada dasarnya merupakan ancaman yang dilakukan oleh
pihak dalam negeri
 Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan senjata antara lain G30S
PKI,Pemberontakan PKI madiun,DI/TII
 Sabotase merupakan aksi pengrusakan objek vital suatu negara
 Spionase merupakan aksi memata matai untuk mendapatkan rahasia negara
kegiatan ini dilakukan secara terutup dengan menggunakan kemajuan teknologi
 Ancaman non militer salah satunya disebabkan oleh pengaruh negaitf dari globalisasi
 Ancaman non militer dapat berdimensi ideologi,politik,ekonomi,dan sosial budaya
B. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun
integrasi nasional
 Strategi pertahanan dan keamanan bangsa indonesia dalam ancaman militer telah
diatur dalam Pasal 30 ayat 1-5:
1. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanan melalui sistem permesta
3. TNI terdiri dari AD,AL,AU sbg alat negara yang bertugas
mempertahankan,melindungi kedaulatan negara

4. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sbg alat negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat
5. Susunan dan kedudukan TNI,Kepolisian diatur oleh UU
 Sistem permesta bercirikan:
a. Kerakyatan (pertahanan dan keamanan untuk seluruh rakyat)
b. Kesemestaan (seluruh sumber daya digunakan untuk upaya pertahanan)
c. Kewilayahan (dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI)
BAB 8
A. Hakikat Konsep Geopolitik
 Secara etimologi berasal dari kata geo(bumi),polis(negara),teia(urusan/politik)
 Geopolitik dimaknai sbg ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya
dikaitan dengan masalah masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa
 Teori geopolitik frederich ratzel dikenal sebagai teori biologis’’negara seperti
organisme hidup’’
 Teori geopolitik Rudolf Kjellen melanjutkan dari teori ratzel’’negara adalah suatu
organisme’’
 Teori geopolitik Karl Haushofer tentang pandanga lebensraum(hak suatu bangsa
atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan)
 Teori geopolitik Halford Mackinder dikenal dengan teori daerah jantung
 Teori Geopolitik Alfred Mahan tentang laut
 Teori geopolitik Douhet,Mitchel tentang kekuatan dirgantara
 Istilah geopolitik di indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Ir.Soekarno pada
pidato nya saat sidang BPUPKI 1 Juni 1945
 Penerapan teori geopolitik indonesia adalah wawasan nusantara
 Wawasan nusantara adalah cara pandang/sikap bangsa indonesia terhadap diri dan
lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
 Sebagai politik kewilayahan,wawasan nusantara memiliki sifat:
a. Manunggal(mendorong terciptanya keserasian yang dinamis dalam berbagai
aspek kehidupan)
b. Menyeluruh(menjadikan wilayah nusantara menjadi satu kesatuan yang utuh)

5. B. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
 Pasal 1 ayat 1’’Negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk
republik’’
 Prinsip kesatuan dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD
1945’’dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia’’
 Makna negara indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan pada
Pasal 25A UUD 1945
BAB 9
A. Hakikat budaya politik
 Istilah budaya politik diperkenalkan oleh Gabriel A. Almond dalam tulisan nya
Comparative political system tahun1956
 Almond mengembangkan konsep budaya politik bersama verba dan menghasilkan
buku The civic culture
 Budaya politik diartikan sbg pandangan politik yang mempengaruhi
sikap,orientasi,dan pilihan politik seseorang.
B. Klasifikasi budaya politik
 Morton davies membagi budaya politik ke dalam tiga tipe,yaitu:
a. Budaya politik parokial(parochial political culture)
 Sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit
 Tidak dijumpai spesialisasi tugas dan peran dalam kegiatan politik
 Tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah
 Adanya kesadaran masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik
didalam masyarakat yang dipegang oleh kepala adat/kepala suku
b. Budaya politik subjek(subject political culture)
 Masyarakat telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik.

6.  Masyarakat berkedudukan sbg kawula gusti,yaitu sbg abdi/pengikut setia
pemerintah/raja
 Masyarakat masih tidak berdaya memengaruhi atau merubah sistem
politik,masyarakat tidak memiliki keinginan untuk menilai atau mengkritik
kebijakan pemerintah
c. Budaya politik partisipan(participant political culture)
 Budaya politik yang ideal
 Masyarakat telah memiliki minat serta peran politik yang luas
 Tingkat partisipasi politik tinggi
 Budaya politik campuran menurut Almond:
a. Budaya politik subjek parokial
 Sebagian besar penduduk menolak tuntutan masyarakat kesukuan
 Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih
kompleks
b. Budaya politik subjek partisipan
 Masyarakat telah memperoleh orientasi input yang bersifat khusus
maupun pribadi sbg seorang aktifis
 Sementara sebagian masyarakat lain beriorientasi ke arah pemerintahan
otoriter dan cenderung pasif
c. Budaya politik parokial partisipan
 Berlaku di negara berkembang yang umumnya berbudaya politik parokial
 Norma dalam struktur pemerintahan biasanya bersifat partisipan
C. Karakteristik budaya politik masyarakat indonesia
1. Budaya politik indonesia di satu sisi masih bersifat parokial kaula dan dan budaya
politik partisipan di lain sisi
 Masyarakat indonesia masih ketinggalan menjalankan hak dan
kewajiban politiknya
 Di sisi lain elit politik menunjukan partisipasi aktif dalam politik
 Budaya politik indonesia merupakan budaya politik campuran
diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik parokial kaula

7. 2. Primordial masih berakar kuat dalam masyarakat indonesia
 Misalnya,pada pemilihan kepala daerah masyarakat cenderung memilih
calon kepala dari daerahnya tanpa melihat kualitas/kemampuan yang
dimiliki
3. Masih memegang kuat paternalisme
 Munculnya sifat bapakisme(asal bapak senang)
 Misalnya,sebagian masyarakat cenderung memilih parpol yang sesuai
dengan pilihan atasannya dengan pertimbangan supaya mendapat
perhatian lebih
D. Hakikat kesadaran politik
 Budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat
 Kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakan keinsyafan setiap
warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalm kehidupan bernegara
 Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya
 Kesadaran politik dapat tercipta salah satunya melalui sosialisasi politik
 Sosialisasi politik dapat diartikan sbg proses penanaman nilai-nilai politik yang
dilakukan oleh suatu generasi terhadap generasi lain melalui berbagai media
perantara
 3 mekanisme sosialisasi politik menurut Robert le vine:
a. Imitasi(peniruan terhadap perilaku individu lain)
b. Instruksi(proses pembelajaran baik secara fromal,informal,non formal)
c. Motivasi(belajar langsung dari pengalaman)
 Agen sosialisasi politik:
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Partai politik
 Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo
a. Komunikasi politik(penyalur aspirasi rakyat)
b. Sosialisasi politik(menanamkan nilai,norma dan sikap terhadap persoalan
politik tertentu)
c. Rekruitmen politik(mengajak orang orang berbakat untuk aktif dalam politik)
d. Pengatur konflik(mengatasi berbagai macam konflik yang muncul)
 Fungsi partai politik dalam Pasal 11 ayat 1 UU RI no.2 tahun 2008:
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas

8. b. Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan kesatuan bangsa
c. Penyerap,penghimpun,penyalur aspirasi masyarakat
d. Partisipasi politik warga negara indonesia
e. Rekruitmen politik
E. Partisipasi politik
 Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara
individu maupun kolektif yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik
yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan.
 bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson:
1. Kegiatan pemilihan
2. Lobbying(upaya untuk menghubungi pejabat/pemerintah dengan maksud
mempengaruhi keputusan)
3. Kegiatan organisasi
4. Mencari koneksi
5. Tindak kekerasan
CAT:INI GUE AMBIL POIN POIN PENTING NYA AJA YA...GUE SARANIN TETEP BACA DARI BUKU JUGA
TAKUT ADA YANG KELEWAT GA GUE MASUKIN DISINI
SELAMAT BELAJAR GUYS ^_^