Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan belanja daerah dan pihak-pihak terkaitnya, meliputi (1) penyusunan anggaran kas oleh SKPD dan verifikasi oleh TAPD dan PPKD, (2) penyediaan dana melalui penerbitan SPD oleh PPKD, (3) permintaan pembayaran melalui SPP oleh bendahara, (4) perintah pembayaran melalui SPM oleh pengguna anggaran, dan (5)

1. Mekanisme Pelaksanaan Belanja Daerah serta Pihak-Pihak Terkait di dalamnya.
1) Penyusunan Anggaran Kas
Dalam penyusunan anggaran Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas
atas dasar rancangan DPA‐SKPD dan menyerahkan keduanya kepada PPKD
selaku BUD kemudian PPKD mengotorisasi kedua rancangan dan diserahkan ke
TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), diverifikasi dengan RKA‐SKPD
bersama kepala SKPD berdasarkan peraturan kepala daerah penjabaran.
selanjutnya TAPD menyerahkan rancangan anggaran kas SKPD hasil verifikasi
kepada PPKD untuk disahkan menjadi anggaran kas pemerintah daerah sebagai
dasar penyediaan dana
2) Penyediaan Dana
Setelah anggaran kas di tetapkan, PPKD menerbitkan surat penyediaan dana
(SPD) yang mana SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban APBD.
Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah diterbitkan.
Tahapan penerbitan SPD adalah : Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD
berdasarkan DPA‐SKPD dan rancangan anggaran kas pemda, kemudian diserah‐
kan kepada PPKD untuk diotorisasi dan ditandatangani menjadi SPD,
selanjutnya Rancangan SPD berisi jumlah penyediaan dana yang dibutuhkan
untuk mengisi UP (uang persediaan), GU (ganti uang persediaan), TU (tambahan
uang persediaan), dan LS (lumpsum) untuk belanja modal dan belanja gaji,
terakhir PPKD menyerahkan SPD kepada PA/KPA
3) Permintaan pembayaran
Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan
pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui pejabat pengelola keuangan SKPD (PPK‐SKPD).
4) Perintah Membayar
Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
5) Pencairan Dana
Jika dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat perintah
pencairan dana (SP2D). Penerbitan SP2D paling lama dua hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM.

2. 2. Belanja dengan Mekanisme UP dilakukan dengan cara pembayaran kepada
rekanan/pihak yang berhak dibayar dengan cara pembebanan dari rekening kas
Negara melalui rekenig Bendahara. Sedangkan dalam mekanisme LS
pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas Negara
kepada rekening rekanan tanpa melalui rekening bendahara.
Uang Persedian (SPP-UP), adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP-UP diajukan setiap awal tahun
anggaran dan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode
rekening tertentu.
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. SPP-LS dibedakan
menjadi dua yaitu LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta LS untuk pengadaan
barang dan/atau jasa.
HPS selalu menjadi pegangan dalam kewajaran harga pada proses pengadaan.