Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan 1-2 kali setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001 di perusahaan, meliputi hasil audit, keluhan pelanggan, kinerja proses, tindakan perbaikan, dan merekomendasikan perbaikan berikutnya.
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang revisi standar operasional prosedur manajemen logistik di rumah sakit RS Lavalette. Ringkasannya adalah dokumen ini menjelaskan proses revisi SOP manajemen logistik RS Lavalette dan beberapa dokumen terkait seperti gudang dan pengadaan logistik.
Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan 1-2 kali setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001 di perusahaan, meliputi hasil audit, keluhan pelanggan, kinerja proses, tindakan perbaikan, dan merekomendasikan perbaikan berikutnya.
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang revisi standar operasional prosedur manajemen logistik di rumah sakit RS Lavalette. Ringkasannya adalah dokumen ini menjelaskan proses revisi SOP manajemen logistik RS Lavalette dan beberapa dokumen terkait seperti gudang dan pengadaan logistik.
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
Modul ini membahas pelatihan untuk menjadi asesor kompetensi yang meliputi tahapan merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen sesuai standar kompetensi. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan baik secara formal maupun mandiri.
Dokumen tersebut merangkum kronologi dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai BPS Budianto Ritonga karena sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah antara tahun 2010-2011. Terdapat indikasi ketidaksesuaian pada surat keterangan sakit yang diajukan dari rumah sakit RSUP Hj. Adam Malik Medan.
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdfSamuelSaMzs2
Dokumen tersebut membahas tentang izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen minyak goreng sawit. Dokumen menjelaskan persyaratan untuk memperoleh izin CPPOB, proses penerbitannya, dan audit sarana produksi untuk memastikan pemenuhan standar keamanan pangan.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Standar operasional prosedur Bagian Umum Pengadilan Negeri membahas pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi perlengkapan dan perencanaannya, tugas rumah tangga kantor seperti perpustakaan dan kebersihan, pelaporan, serta penghapusan barang milik negara. Prosedur Bagian Kepegawaian membahas peningkatan pengelolaan data pegawai, termasuk absensi, daftar urut kepangkatan, dan inventarisasi pegawai.
Dokumen ini membahas pengendalian dokumen di Puskesmas Muara Aman. Mencakup pengertian dokumen dan pengendalian dokumen, tujuan pengendalian dokumen, kebijakan pengendalian dokumen, dan langkah-langkah pengendalian dokumen meliputi penomoran, penerbitan, revisi, penarikan, dan peninjauan ulang dokumen. Pengendalian dokumen bertujuan mengatur tata cara pengelolaan dokumen sesuai persyar
Implementasi Manajemen Mutu iSO 9001 di Departemen Pemeliharaan (Maintenance)...Ir. Duddy Arisandi, ST, MT
CARA MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 di DEPARTEMEN PEMELIHARAAN MESIN
[HOW TO IMPLEMENT ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN DEPARTMENT OF MACHINE MAINTENANCE]
Perlu suatu Standardisasi Mutu (seperti ISO 9001) untuk menjalankan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin. Fungsi standardisasi tersebut untuk MENUMBUHKAN BUDAYA Perbaikan Berkelanjutan berdasarkan tujuan dan sasaran spesifik dalam lingkup pemeliharaan mesin.
Audit Internal, Audit Ekternal, Tinjauan Manajemen TIDAK AKAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN selama persiapan dokumen tidak dasarkan kondisi pelaporan aktual di lapangan, DAN hanya untuk memenuhi syarat formal dokuman saja.
Jika seluruh perangkat yang dilaksanakan dengan pencatatan manual LENGKAP, maka akan memudahkan untuk mengimplementasikannya menggunakan perangkat lunak pemeliharaan mesin atau sistem terintegrasi seperti ERP (Enterprise Resource Planning) seperti SAP.
A Quality Standardization (such as ISO 9001) is required to run the Machine Maintenance and Repair Unit. The function of standardization is to GROW CULTURE Continuous Improvement based on specific goals and objectives within the scope of machine maintenance.
Internal Audit, External Audit, Management Review WILL NOT BE SIGNIFICANT IMPACT as long as the preparation of documents is not based on actual reporting conditions in the field, AND is only to fulfill the formal document requirements.
If all devices are carried out by FULL manual recording, it will be easier to implement them using maintenance software or integrated systems such as ERP (Enterprise Resource Planning) such as SAP.
Daftar ISi
1. Sasaran Mutu Unit Pemeliharran dan Perbaikan Mesin (Quality Objective for Maintenance Department)
2. Rencana Mutu Unit Pemeliharran dan Perbaikan Mesin (Quality Planning for Maintenance Department)
3. Visi dan Misi Unit Pemeliharran dan Perbaikan Mesin (Vision and Mission for Maintenance Department)
4. Dokumen Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Documents for Maintenance Department)
5. Instruksi Kerja Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Work Instuctions for Maintenance Department)
6. Rekaman Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Record for Maintenance Department)
7. Laporan Bulanan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Monthly Report for Maintenance Department)
8. Laporan Tahunan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Annual Report for Maintenance Department)
9. Lembar Data Fasilitas Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Equpment Data Sheet for Maintenance Department)
Penulis (Create)
Duddy Arisandi
Akademi Teknik Soroako
Ka. Bag. Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin
(Head of Maintenance Department)
Annex 2-1 Session 1-3 Prinsip 2 legalitas bahan baku produksiCIFOR-ICRAF
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas prinsip legalitas bahan baku dan produksi serta sistem verifikasi legalitas kayu, (2) Mencakup dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan legalitas bahan baku kayu seperti kontrak, invoice, dan dokumen angkutan, (3) Juga membahas sistem pencatatan produksi dan mutasi kayu untuk memastikan kesesuaian produksi dengan izin yang dimiliki.
Bagi yang Membutuhkan Materi ini maupun Jasa Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Versi Terbaru, bisa menghubungi : HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline Service 0878-7063-5053 (Fast Response). Terimakasih.
PEDOMAN TENTANG PENGELOLAAN KONTRAK.docxmifaulazmi
Pedoman ini mengatur pengelolaan kontrak di Klinik Pratama Rawat Inap Al Khazm Tambak. Kontrak dibagi menjadi kontrak klinis dan manajemen, serta kontrak SDM dan non-SDM. Pedoman ini menjelaskan prosedur penandatanganan, pemantauan, dan pengakhiran kontrak sesuai peraturan perundangan.
Pelatihan ini membahas pengendalian dokumen dan rekaman sesuai dengan persyaratan ISO/TS 16949:2009. Tujuannya adalah memahami peran dan tanggung jawab pengendali dokumen, persyaratan pengendalian dokumen dan rekaman, serta implementasi yang sesuai dengan standar. Pelatihan ini ditujukan untuk seluruh karyawan terkait dengan proses QMS.
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
Modul ini membahas pelatihan untuk menjadi asesor kompetensi yang meliputi tahapan merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen sesuai standar kompetensi. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan baik secara formal maupun mandiri.
Dokumen tersebut merangkum kronologi dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai BPS Budianto Ritonga karena sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah antara tahun 2010-2011. Terdapat indikasi ketidaksesuaian pada surat keterangan sakit yang diajukan dari rumah sakit RSUP Hj. Adam Malik Medan.
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdfSamuelSaMzs2
Dokumen tersebut membahas tentang izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen minyak goreng sawit. Dokumen menjelaskan persyaratan untuk memperoleh izin CPPOB, proses penerbitannya, dan audit sarana produksi untuk memastikan pemenuhan standar keamanan pangan.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Standar operasional prosedur Bagian Umum Pengadilan Negeri membahas pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi perlengkapan dan perencanaannya, tugas rumah tangga kantor seperti perpustakaan dan kebersihan, pelaporan, serta penghapusan barang milik negara. Prosedur Bagian Kepegawaian membahas peningkatan pengelolaan data pegawai, termasuk absensi, daftar urut kepangkatan, dan inventarisasi pegawai.
Dokumen ini membahas pengendalian dokumen di Puskesmas Muara Aman. Mencakup pengertian dokumen dan pengendalian dokumen, tujuan pengendalian dokumen, kebijakan pengendalian dokumen, dan langkah-langkah pengendalian dokumen meliputi penomoran, penerbitan, revisi, penarikan, dan peninjauan ulang dokumen. Pengendalian dokumen bertujuan mengatur tata cara pengelolaan dokumen sesuai persyar
Implementasi Manajemen Mutu iSO 9001 di Departemen Pemeliharaan (Maintenance)...Ir. Duddy Arisandi, ST, MT
CARA MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 di DEPARTEMEN PEMELIHARAAN MESIN
[HOW TO IMPLEMENT ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN DEPARTMENT OF MACHINE MAINTENANCE]
Perlu suatu Standardisasi Mutu (seperti ISO 9001) untuk menjalankan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin. Fungsi standardisasi tersebut untuk MENUMBUHKAN BUDAYA Perbaikan Berkelanjutan berdasarkan tujuan dan sasaran spesifik dalam lingkup pemeliharaan mesin.
Audit Internal, Audit Ekternal, Tinjauan Manajemen TIDAK AKAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN selama persiapan dokumen tidak dasarkan kondisi pelaporan aktual di lapangan, DAN hanya untuk memenuhi syarat formal dokuman saja.
Jika seluruh perangkat yang dilaksanakan dengan pencatatan manual LENGKAP, maka akan memudahkan untuk mengimplementasikannya menggunakan perangkat lunak pemeliharaan mesin atau sistem terintegrasi seperti ERP (Enterprise Resource Planning) seperti SAP.
A Quality Standardization (such as ISO 9001) is required to run the Machine Maintenance and Repair Unit. The function of standardization is to GROW CULTURE Continuous Improvement based on specific goals and objectives within the scope of machine maintenance.
Internal Audit, External Audit, Management Review WILL NOT BE SIGNIFICANT IMPACT as long as the preparation of documents is not based on actual reporting conditions in the field, AND is only to fulfill the formal document requirements.
If all devices are carried out by FULL manual recording, it will be easier to implement them using maintenance software or integrated systems such as ERP (Enterprise Resource Planning) such as SAP.
Daftar ISi
1. Sasaran Mutu Unit Pemeliharran dan Perbaikan Mesin (Quality Objective for Maintenance Department)
2. Rencana Mutu Unit Pemeliharran dan Perbaikan Mesin (Quality Planning for Maintenance Department)
3. Visi dan Misi Unit Pemeliharran dan Perbaikan Mesin (Vision and Mission for Maintenance Department)
4. Dokumen Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Documents for Maintenance Department)
5. Instruksi Kerja Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Work Instuctions for Maintenance Department)
6. Rekaman Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Record for Maintenance Department)
7. Laporan Bulanan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Monthly Report for Maintenance Department)
8. Laporan Tahunan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Annual Report for Maintenance Department)
9. Lembar Data Fasilitas Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin (Equpment Data Sheet for Maintenance Department)
Penulis (Create)
Duddy Arisandi
Akademi Teknik Soroako
Ka. Bag. Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin
(Head of Maintenance Department)
Annex 2-1 Session 1-3 Prinsip 2 legalitas bahan baku produksiCIFOR-ICRAF
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas prinsip legalitas bahan baku dan produksi serta sistem verifikasi legalitas kayu, (2) Mencakup dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan legalitas bahan baku kayu seperti kontrak, invoice, dan dokumen angkutan, (3) Juga membahas sistem pencatatan produksi dan mutasi kayu untuk memastikan kesesuaian produksi dengan izin yang dimiliki.
Bagi yang Membutuhkan Materi ini maupun Jasa Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Versi Terbaru, bisa menghubungi : HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline Service 0878-7063-5053 (Fast Response). Terimakasih.
PEDOMAN TENTANG PENGELOLAAN KONTRAK.docxmifaulazmi
Pedoman ini mengatur pengelolaan kontrak di Klinik Pratama Rawat Inap Al Khazm Tambak. Kontrak dibagi menjadi kontrak klinis dan manajemen, serta kontrak SDM dan non-SDM. Pedoman ini menjelaskan prosedur penandatanganan, pemantauan, dan pengakhiran kontrak sesuai peraturan perundangan.
Pelatihan ini membahas pengendalian dokumen dan rekaman sesuai dengan persyaratan ISO/TS 16949:2009. Tujuannya adalah memahami peran dan tanggung jawab pengendali dokumen, persyaratan pengendalian dokumen dan rekaman, serta implementasi yang sesuai dengan standar. Pelatihan ini ditujukan untuk seluruh karyawan terkait dengan proses QMS.
Operasi merupakan bagian dari proses bisnis yang tidak bisa dilewatkan, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melakukan kontrol mutu pada proses operasi perusahaan
Dokumen tersebut membahas tentang audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Audit internal berguna untuk memastikan konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu, mengetahui kelemahan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Audit internal dilakukan secara terencana, independen, dan mencakup seluruh aspek sistem manajemen mutu sesuai standar.
Dokumen tersebut merupakan prosedur audit internal PT X Files. Prosedur ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggung jawab, dan metode pelaksanaan audit internal mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan audit. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem manajemen yang efektif melalui audit rutin terhadap seluruh aspek sistem manajemen.
Dokumen tersebut membahas tiga topik utama yaitu siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) yang terdiri dari beberapa tahapan, standar dokumentasi sistem manajemen mutu, dan teknologi serta praktik pengembangan sistem yang meliputi penggunaan tujuan pengendalian dan struktur kerja (WBS) untuk mengelola proyek pengembangan sistem.
Dokumen ini berisi rencana pengelolaan proyek pembangunan sistem seleksi SNMPTN dan SBMPTN tahun 2017. Rencana ini mencakup proses manajerial, teknis, dan pendukung seperti perencanaan awal, struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan pengujian produk. Tujuannya adalah menghasilkan aplikasi terintegrasi untuk penerimaan mahasiswa baru 2017.
PELATIHAN AUDIT INTERNAL ISO 9001 2015.pptxwindamarthalia
Pelatihan Audit Internal ISO 9001:2015 memberikan pemahaman tentang audit internal sistem manajemen mutu dan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil audit. Peserta akan mempelajari analisis proses, pengembangan checklist audit, dan cara melaksanakan audit internal secara efektif sesuai standar. Pelatihan ini membantu meningkatkan kompetensi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan mutu secara independen dan beretika.
Unit ini menjelaskan kegiatan interpretasi spesifikasi mutu dan buku pedoman mutu perusahaan, menjelaskannya kepada staf terkait, serta memantau dan memelihara sistem perbaikan mutu. Ini mencakup identifikasi dan akses dokumentasi mutu, interpretasi spesifikasi proses dan sistem, serta penjelasan dan pemantauan sistem perbaikan mutu sesuai prosedur.
Pengawasan adalah proses memantau kegiatan organisasi untuk memastikan sesuai rencana. Terdiri dari penetapan standar, pengukuran kinerja, pembandingan hasil dengan standar, dan tindakan koreksi. Sistem pengawasan efektif harus akurat, tepat waktu, biaya efektif, obyektif, dan fleksibel.
1. Dokumen tersebut membahas standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu audit, dokumentasi audit, dan tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan.
2. Standar Audit 220 mengatur tanggung jawab auditor dalam menerapkan prosedur pengendalian mutu untuk memastikan audit dilaksanakan sesuai standar. SA 230 mengatur kewajiban dokumentasi audit sebagai bukti pelaksanaan audit. SA 240 memperluas tanggung jawab auditor dalam mendeteksi ris
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Prosedur Pengendalian Dokumen.pdf
1. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 1 Of 11
1. TUJUAN
1.1. Prosedur ini menjelaskan pengendalian dokumentasi dalam penerapan sistem
manajemen mutu di XYZ
1.2. Untuk menjelaskan metode identifikasi, indeksasi, pengarsipan, akses dan
penyimpanan, pemeliharaan, penarikan dan pemusnahan dokumen atau catatan
yang dikendalikan
1.3. Untuk memastikan dokumen yang didistribusikan terkendali dan terupdate dengan
versi terbaru
2. RUANG LINGKUP
Semua dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu di XYZ.
3. DEFINISI
3.1. Manual adalah informasi yang terdokumentasi yang menjelaskan persyaratan,
tanggung jawab, wewenang dan proses-proses yang saling berinteraksi sebagai
panduan dalam menerapkan suatu Sistem.
3.2. Standar adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi
dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi
untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan
tinggi tersebut.
3.3. Prosedur merupakan suatu proses, langkah–langkah atau tahapan– tahapan dari
serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur
juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department
3.4. Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna
menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK ini perlu dibuat untuk
mendampingi Standard Operating Procedures (SOP), menjelaskan secara rinci
langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP, dan hanya melibatkan 1 (satu) unit
kerja saja.
3.5. Form atau formulir merupakan dokumen terstruktur dengan pengaturan tetap yang
seringkali digunakan untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk menulis
atau memilih dan memasukkan data
3.6. Dokumentasi
Dokumentasi penting bagi keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu
yang memungkinkan untuk konsisten dan keseragaman penerapan di tempat
kerja.
Dokumen yang tercakup dalam penerapan sistem termasuk dokumen
perencanaan sistem, kebijakan, standar, prosedur, instruksi kerja dan form.
2. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 2 Of 11
3.7. Dokumen yang dikendalikan
Dokumen atau catatan yang dikendalikan adalah setiap dokumen yang
pendistribusian dan status revisi dikendalikan
Dokumen yang dikendalikan harus terdaftar dan hanya dapat diterbitkan,
diubah atau ditarik oleh manager yang berwenang. Dokumen ini harus diberi
tanda sebagai “CONTROLLED”
Dokumen yang dikendalikan secara elektronik adalah dokumen revisi terbaru
dengan format soft copy yang tersedia di online dan hanya akan diupdate soft
copy dan jika dokumen ini dicetak (print) maka tidak dikendalikan. Dokumen
ini hanya dapat diakses bagi pengguna yang terdaftar di dokumen controller
3.8. Dokumen yang tidak dikendalikan
Dokumen yang tidak dikendalikan adalah dokumen yang tidak didaftarkan ke
dokumen controller atau dokumen yang dicetak dari online atau dokumen
copy yang dicetak untuk tujuan misalnya audit, dll. Dokumen yang tidak
dikendalikan ini tidak akan diperbaharui dan harus diberi tanda sebagai
“UNCTROLLED”
4. ACUAN STANDAR
ISO 9001 : Clausal 7.5.
5. DEPARTEMEN TERLIBAT
Seluruh karyawan yang menggunakan dokumen dan catatan dalam kepentingan
penerapan sistem mutu di XYZ.
6. DOKUMEN TERKAIT
Semua SOP yang berhubungan dengan pengendalian dokumen dan record (catatan).
7. TANGGUNG JAWAB
- Manajamen puncak bertanggung jawab untuk :
Mengembangkan, meninjau ulang dan mengesahkan kebijakan Perusahaan
- BPMI bertanggung jawab untuk :
Mengembangkan, mengesahkan dan meninjau ulang prosedur atas sistem mutu
Membuat sistem komunikasi yang efektif atas persyaratan prosedur bagi
seluruh pengguna
3. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 3 Of 11
Memastikan dokumen yang dikendalikan ditinjau sesuai dengan persyaratan
implementasi sistem
Memastikan ketersediaan sistem yang efektif untuk membantu proses
pemeliharaan catatan
- Document controller bertanggung jawab untuk :
Memastikan sistem manajemen mutu yang ada sekarang terjaga sesuai
prosedur ini dan dapat diakses oleh pengguna yang sah
Memastikan pendistribusian dan format dokumen yang terdistribusi sesuai
dengan prosedur ini
- Para manager bertanggung jawab :
Memastikan persyaratan prosedur ini diimplementasikan di area tanggung
jawab mereka
Memastikan ketersediaan dokumen yang diperlukan untuk mendukung
operasional sehari-hari di area tanggung jawab mereka dalam penerapan
sistem manajemen mutu dan memastikan penerbitan , peninjauan, dan
pengesahan dokumen ini sesuai prosedur
Memastikan record (bukti catatan) memadai dan pencatatan dengan benar
atas catatan yang digunakan dalam penerapan sistem di area tanggung jawab
mereka.
Menyediakan sumber daya dengan menunjuk seseorang di area
tanggungjawab mereka untuk pengendalian dokumen atau catatan sistem
manajemen mutu sesuai dengan prosedur ini.
- Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab untuk :
Memastikan catatan yang dihasilkan di tempat kerjanya dikendalikan dengan
baik sesuai dengan prosedur ini
Semua karyawan bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur ini dalam
penerapan sistem mutu di XYZ.
8. PROSEDUR
8.1. Penerbitan dokumen
Keperluan atau kebutuhan dokumen baru atau dokumen tambahan dalam
penerapan sistem dapat diajukan atau direkomendasikan oleh Top Manajemen,
BPMI atau Manager terkait. Keperluan dokumen dapat ditinjau berdasarkan pada :
Persyaratan legislatif
Perubahan proses bisnis atau perubahan aktivitas
Teridentifikasi dalam temuan audit internal/eksternal
4. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 4 Of 11
Rekomendasi dari hasil tinjauan manajemen
Saran dari karyawan, konsultan atau auditor
Perbaikan berkesinambungan (Continuous Improvement).
8.2. Ciri-ciri Dokumen
8.2.1. Format Header Dokumen
Setiap penerbitan dokumen untuk penerapan sistem mutu yang
dikendalikan harus menggunakan format berikut di header setiap halaman,
kecuali untuk SOP, tanda tangan penerbit, peninjau dan pengesah hanya
diperlukan di halaman 1.
Logo MNP & Nama Perusahaan
Judul dokumen
Nomor dokumen/Doc. No
Tanggal efektif/ Effective Date
Nomor revisi / Rev. No
Nomor halaman (Termasuk jumlah halaman)
Tanda tangan pembuat dokumen (Issued by)
Tanda tangan pemeriksa dokumen (Reviewed by)
Tanda tangan pengesah (Approved by)
8.2.2. Format Prosedur
Format prosedur dapat berupa flowchart atau narasi dan harus diisi dengan
sebagai berikut :
Tujuan
Ruang Lingkup
Definisi
Acuan Standar
Departemen Terkait
Dokumen Terkait
Tanggung Jawab
Isi Prosedur
8.2.3. Format symbol dari Flowchart
5. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 5 Of 11
Symbol Digunakan untuk Symbol Digunakan untuk
Start & Ends Document
Process Same page connection
Material Next Page
Decision File
Critical Control Point Arrow flow Process
8.2.4. Format Instruksi Kerja
Format Header Dokumen
Tujuan
Referensi
Instruksi Kerja
8.2.5. Form/Borang
6. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 6 Of 11
Logo MNP
Judul
Nomor dokumen
Revisi
Tanggal efektif
Tanda tangan yang berwenang
8.3. Pengesahan dokumen sebelum terbitkan :
Masing-masing dokumen sebelum didistribusikan harus dikendalikan sebagai
berikut :
Harus dilengkapi dengan tanda-tanda pengesahan, kecuali form dan checklist
hanya memerlukan tanda tangan pada formulir pendaftaran
Harus disosialisasikan ke semua pengguna
Harus didaftarkan melalui document controller
Harus didistribusikan sebelum tanggal efektif berlakunya dokumen
Dokumen asli yang diarsipkan harus diberi tanda “CONTROLLED ORIGINAL”
Hard copy yang didistribusikan harus diberi tanda “CONTROLLED COPY” atau
“CONTROLLED DOCUMENT”
8.4. Pendaftaran Dokumen
Semua dokumen asli maupun revisi yang didaftarkan harus dikendalikan oleh
BPMI
Form registrasi dan distribusi dari control dokumen di (FRM-BPMI-005 & FRM-
BPMI-008)
Dokumen controller harus diperiksa kesesuaian dokumen dan dicatat ke
dalam daftar dokumen yang dikendalikan (FRM-BPMI-001 – FRM-BPMI-004)
7. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 7 Of 11
Cara pendaftaran dokumen :
INITIATOR / DEPT. TERKAIT DOCUMENT CONTROLLER BPMI CONTROLLER
8.5. Sosialisasi Dokumen Baru atau Dokumen Revisi
Dokumen baru atau dokumen revisi yang dikendalikan sebelum di daftarkan
harus disosialisasikan keseluruh pengguna
Bukti sosialisasi harus di dokumentasikan dalam daftar hadir sosialisasi. Daftar
hadir sosialisasi harus diberikan ke dokumen controller. Form Daftar Hadir
(FRM-BPMI-006)
Isi form registrasi
Serahkan dokumen &
daftar hadir sosialisasi
Cek kesesuaian
dokumen
Distribusikan dokumen
baru
Tarik dokumen
sebelumnya (jika ada)
Arsipkan sebagai
dokumen kadaluarsa
untuk dokumen yang
sebelumnya
Update daftar induk
dokumen
Approved registrasi
dokumen
8. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 8 Of 11
8.6. Distribusi Dokumen
Document controller bertanggung jawab untuk mendistribusikan dokumen
Document cotroller harus mencatat distribusi control dokumen. Distribusi
dokumen (FRM-BPMI-007 & FRM-BPMI-008)
8.7. Distribusi Elektronik Dokumen
Semua dokumentasi yang didistribusikan melalui internet online merupakan bagian
dari BPMI Pengendalian dokumen. Dokumentasi ini dipelihara dalam format
elektronik dan hanya tersedia dalam versi terakhir (versi terkini)
8.8. Pengendalian Dokumen yang Tidak Terpakai
Dokumen tidak terpakai lagi adalah dokumen yang sudah tidak sesuai dan tidak
lagi diperlukan oleh BPMI
Dokumen yang tidak terpakai lagi identifikasinya menjadi bagian dari proses
peninjauan ulang, semua Salinan yang dikendalikan yang telah didistribusi
harus ditarik dan secara benar untuk mencegah penggunaan yang tidak
sengaja
Dokumen yang tidak terpakai lagi harus diarsipkan dan dapat diakses untuk
keperluan sistem evaluasi dan keperluan legal lainnya
Dokumen controller harus mengecek jika Salinan nomor distribusi sudah
ditarik semua
8.9. Masa simpan dokumen yang sudah tidak terpakai
Masa simpan control dokumen yang sudah tidak dipakai harus ditentukan oleh
manajer terkait pada saat penerbitan dokumen
8.10. Pemusnahan Dokumen yang Sudah Tidak Terpakai
Segera dokumen yang tidak terpakai lagi ditarik dari tempat distribusi,
document controller harus memeriksa dan mengkoordinasikan pemusnahan
sesuai dengan masa simpan dan metode pemusnahan yang telah terdaftar
dalam Daftar Induk Dokumen
Control dokumen yang sudah tidak terpakai (obsolete) dimusnahkan sesuai
masa simpan dengan menggunakan formulir pemusnahan dokumen yang
dikendalikan.
9. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 9 Of 11
8.11. Peninjauan Dokumen
Peninjauan ulang dan revisi dokumen yang dikendalikan dapat dilakukan
sesuai jenis dokumen
Kebijakan perusahaan ditinjau tahunan
SOP dan dokumen lain yang dikendalikan diperlukan dan direvisi jika ada
perubahan dalam proses operasional kampus atau bisnis
8.12. Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen
Keamanan dan kerahasiaan dokumen yang dikendalikan sangat penting
meskipun dalam efektivitas penerapan sistem mutu informasi yang
diperlukan harus tersedia di semua lokasi dimana sistem mutu diterapkan
Untuk menjaga kerahasiaan informasi, semua copy/Salinan yang diberikan
untuk keperluan bisnis misalnya customer, supplier atau pihak lainnya yang
berkepentingan bisnis harus disertai peringatan atau surat persetujuan
menjaga kerahasiaan.
Semua informasi yang dipelihara di internet online terjamin kerahasiaan
informasi dokumen
Wewenang untuk akses pengendalian dan persetujuan harus dilakukan oleh
Kepala Departemen
Pengendalian akses dibatasi hanya untuk orang yang terdaftar dan diberikan
identitas akses menggunakan password. Akses diberikan sebatas dokumen
yang terkait dengan tugas mereka
Riwayat akses ditinjau dan diupdate jika ada perubahan. Riwayat pengguna
harus dicatat dan dikendalikan oleh document controller
8.13. Ketersediaan Dokumen
Dokumen yang dikendalikan harus tersedia atau dapat diakses di lokasi
penerapan sistem mutu. Instruksi kerja dan parameter proses harus ditempatkan
dekat dengan tempat dimana dokumen ini digunakan.
8.14. Pengendalian Record (Catatan Mutu)
Tujuan pengendalian catatan adalah untuk memastikan kegiatan
penerapan sistem mutu dapat dikendalikan sesuai persyaratan BPMI.
Catatan mutu yang dimaksud tercakup antara lain quality plans, form,
checklist, laporan evaluasi, laporan audit, inspeksi mutu, validasi mutu,
kalibrasi, registrasi, complain, klaim, laporan tinjauan manajemen,
training, laporan konsultan, kesesuaian perundangan, permintaan
10. BADAN PENJAMINAN MUTU Doc. No : SOP-BPMI-001
Effective Date : Sept 2022
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Rev. No : 00
Page : 10 Of 11
customer, MSDS yang digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem
manajemen mutu.
Catatan yang dihasilkan dapat berbentuk hard copy atau soft copy
(elektronik). Catatan harus disimpan dengan rapi, mudah diidentifikasi
sehingga efisien dan efektif ketika diperlukan untuk tujuan seperti :
o Analisis/Investigasi
o Audit Internal/Eksternal
o Bukti kesesuaian sistem
o Evaluasi dan kaji ulang
o Keperluan training
9. CATATAN REVISI DOKUMEN
Rev No Tgl Rev Alasan Revisi
00 Implementasi Awal