Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan gerakan PRRI dan Permesta pada 1950-an terjadi karena ketidakpuasan kelompok militer dan politik terhadap pemerintah pusat. Kedua pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas melalui operasi militer. Peristiwa ini memperkuat kesadaran akan pentingnya otonomi daerah di Indonesia.

1. UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM
MENGHADAPI ANCAMAN
DISINTEGRASI NKRI.
KELOMPOK 1
1. AFIFAH NURAINI
2. ANURIYAH PEBRIANA
3. FETIANA PRISTIANTI
4. IVONELLA HERINDRA N.
5. LU’LU’ FIRDAUSI H.
6. LYDIA NURKUMALAWATI
7. NAILAALMIRA

2. Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas
dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948.
Mengapa kabinet Amir jatuh?

3.  Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam
Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia.
• Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan
pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan
Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi
Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit
wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap
merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa
menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.
• Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28
Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi
terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai
Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa
aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan
propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi,
pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan
kerusuhan dibeberapa tempat.

4. • Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak
lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir
Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih
pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi
teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan
kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap
RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur.Tujuan pemberontakan itu
adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis.
Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan
rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini
membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan
TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu
bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot
Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan
operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun
dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil
ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap
dan dijatuhi hukuman mati.

5. PEMBERONTAKAN
• Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah
terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18
September 1948, PKI/FDR menuju ke arah timur dan
menguasai Kota Madiun,Jawa Timur dan pada hari itu
juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet
Indonesia". Hari berikutnya, PKI/FDR mengumumkan
pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun,
PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati,
Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan
Gubernur Jawa Timur RM Suryo, dokter pro-
kemerdekaan Moewardi, serta beberapa petugas polisi
dan tokoh agama.

6. AKHIR
• Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah
bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa,
selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi
penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh
Kolonel A. H. Nasution.
• Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi
menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari
cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang
mendukung Republik, semua kekuatan pembetontak akhirnya dapat
dimusnahkan.
• Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Musso yang
melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu,
Musso berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh-
tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir
sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan sisa-sisa
pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah Kediri, Jawa
Timur.

7. PRRI
(PEMERINTAH REVOLUSIONER
REPUBLIK INDONESIA)

8. PEMBERONTAKAN PRRI
A. Latar Belakang Pemberontakan PRRI
- Adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan
Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari
pemerintah pusat.
- Ketidakpuasan tersebut di atas didukung oleh beberapa
panglima militer.
- Kondisi politik yang tidak stabil.
- Kondisi perekonomian di Indonesia.
- Permasalahan militer di Indonesia.

9. B. GERAKAN GERAKAN PEMBERONTAKAN PRRI
-Para perwira militer membentuk :
1.Dewan Banteng pada 20 desember 1956 di Sumatera Barat
oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.
2.Dewan Gajah pada 22 Desember 1956 di Sumatera Utara
oleh Kolonel Maludin Simbolon.
3.Dewan Garuda pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh
Letnan Kolonel Barlian.
4.Dewan Manguni pada 17 Februari 1957 di Manado oleh
Mayor Somba.
-Pada 9 Januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan
pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. inti pertemuan
tersebut untuk membahas tentang pembentukan pemerintah
baru dan hal yang berhubungan dengan pemerintah baru
tersebut.

10. - Pada tanggal 15 Februari 1958
Letnan Kolonel Ahmad Husein
memproklamirkan berdirinya
Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI)
dengan perdana menteri
Syafruddin Prawiranegara.
- Dewan-Dewan bentukan militer
gerakannya bersifat agresif dan
selalu mencari kesalahan-
kesalahan pemerintahan pusat
(diantaranya tidak lagi mengakui
kabinet Djuanda). Letnan Kolonel Ahmad Husein

11. - Dewan perjuangan PRRI
membentuk kabinet baru yang
bernama Kabinet Pemerintahan
Revolusioner Republik Indonesia
(Kabinet PRRI), pembentukan
kabinet ini terjadi pada saat
presiden Soekarno sedang
melakukan kunjungan kenegaraan
di Tokyo, Jepang.

12. Tindakan Pemerintah Terhadap Gerakan PRRI
Untuk memulihkan kembali keadaan negara, pemerintah dan
KSAD memutuskan untuk melancarkan :
Operasi militer. Operasi ini
merupakan operasi gabungan dari
Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara. Operasi ini
diberi nama Operasi 17 Agustus dan
Sapta Marga.
Operasi 17 Agustus dipimpin
Kolonel Ahmad Yani untuk wilayah
Sumatra Tengah. Bertujuan untuk
menghancurkan kaum separatis.
Kolonel Ahmad Yani

13.  Operasi Tegas dipimpin Letkol
Kaharudin Nasution. Tugasnya
mengamankan Riau, dengan
pertimbangan mengamankan
instalasi minyak asing di
daerah tersebut dan mencegah
campur tangan asing dengan
dalih menyelamatkan negara
dan miliknya.
 Operasi Saptamarga untuk
mengamankan daerah Sumatra
Utara yang dipimpin Brigjen
Djatikusumo.
Letkol Kaharudin Nasution

14.  Operasi Sadar dipimpin Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk
mengamankan daerah Sumatra Selatan.
 Untuk menghancurkan gerakan separatis PRRI, operasi militer
melakukan pencegahan meluasnya pemberontakan PRRI ke
tempat-tempat lain dan mencegah turut campurnya kekuatan
asing. Kekuatan asing itu bisa saja berdalih untuk melindungi
investasi dan warga negaranya, karena di daerah Sumatra
Timur dan Riau banyak terdapat kepentingan modal asing.
 Berkat operasi militer tersebut maka para pimpinan PRRI
menyerah satu per satu. Misalnya Ahmad Hussein tanggal 29
Mei 1961 melaporkan diri beserta pasukannya, dan diikuti
yang lain.
 Akhirnya pemberontakan PRRI dapat dihancurkan.

15. DAMPAK PEMBERONTAKAN PRRI
BAGI INDONESIA
 Terjadinya peristiwa PRRI membawa luka luar dalam bagi
masyarakat di Sumatera dan Sulawesi, banyak korban yang
berjatuhan baik dari pihak sipil maupun militer.
 Akibat pemberontakan PRRI pembangunan fisik yang sudah
ada di wilayah Sumatera dan Sulawesi menjadi hancur
sehingga sangat merugikan bagi masyarakat.
 Terjadinya PRRI menimbulkan kesadaran di kalangan
pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan
dan provinsi yang luas dan beraneka ragam masalah di setiap
daerahnya sehingga menjadikan PR kepada seluruh pemimpin
negara untuk menjaga ke bhinekatunggalika an, harus dihayati
dan diberikan hak otonomi di setiap daerah yang disesuaikan
dengan kebijakan dan kebutuhan serta kepentingan masing
masing daerah.

16. PERJUANGAN SEMESTA
(PRAMESTA)

17. Perjuangan Rakyat Semesta adalah
sebuah gerakan militer di Indonesia.
Tepatnya di Makasar pada tanggal 2 Maret
1957 dideklarasikan gerakan Perjuangan
Rakyat Semesta, oleh pemimpin sipil dan
militer Indonesia yaitu oleh Letkol Ventje
Sumual.
Pada awalnya gerakan Perjuangan
Rakyat Semesta mendapat dukungan dari
masyarakat Makassar, namun perlahan-
lahan masyarakat Makassar mulai
menyadari adanya penyimpangan-
penyimpangan pada pergerakan tersebut
sehingga masyarakat berbalik memusuhi
pihak Permesta, dan setahun kemudian
pada 1958 markas besar Permesta
dipindahkan ke Manado.

18. LATAR BELAKANG PERJUANGAN SEMESTA
(PRAMESTA)
 Diawali adanya pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di
timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Utamanya
bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatera
Tengah, dimana mereka merasa tidak puas dan adanya ketidak
adilan atas kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat.
 Adanya rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang
merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh
dalam negara kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk.
 Masalah politik tidak kondusif.
 Keadaan ekonomi di Indonesia.

19. AWAL GERAKAN PERJUANGAN SEMESTA (PRAMESTA)
Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Letkol Ventje Sumual
memproklamirkan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta.
Gerakan ini meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia Timur
serta mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur.
Ketika itu keadaan Indonesia sangat bahaya dan hampir seluruh
pemerintahan di daerah diambil oleh militer. Selain itu mereka
juga membekukan segala aktivitas Partai Komunis Indonesia,
serta menangkap kader-kader PKI.
Adanya campur tangan asing, pada Januari 1958, Amerika
Serikat (Central Intellegence Agency) mulai mengembangkan
jaringan dukungan misi rahasia kepada pemberontak PRRI dan
Permesta. CIA mendukung pemberontak Permesta dalam bentuk
pemberian 15 buah bomber B-26 dan fighter P-51 Mustang yang
membentuk pemberontak angkatan udara bernama Angkatan
Udara Revolusioner dengan markas di lapangan udara Manado.

20. KEMBALI KE NKRI
Pada tahun 1960 Pihak
Permesta Menyatakan kesediaanya
untuk berunding dengan pemerintah
pusat. Perundingan pun dilangsungkan
Permesta diwakili oleh Panglima
Besar Angkatan Perang Permesta,
Mayor Jenderal Alex Kawilarang serta
pemerintah pusat diwakili oleh Kepala
Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan.
Dari perundingan tersebut tercapai
sebuah kesepakatan yaitu bahwa
pasukan Permesta akan membantu
pihak TNI untuk bersama-sama
menghadapi pihak Komunis di Jawa.

21. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres
322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang
terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi
anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah,
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak
menerimanya.
Sesudah keluar keputusan itu, beramai-ramai banyak
anggota Permesta yang keluar dari hutan-hutan untuk
mendapatkan amnesti dan abolisi. Seperti Kolonel Somba,
Mayor Jenderal A.E. Kawilarang, Kolonel Dolf Runturambi,
Kolonel Petit Muharto Kartodirdjo, dan Kolonel Ventje Sumual
beserta pasukannya menjadi kelompok paling akhir yang keluar
dari hutan-hutan untuk mendapatkan amnesti dan abolisi. Pada
tahun itu pula Permesta dinyatakan bubar.

22. Pemberontakan G 30S/PKI

23. LATAR BELAKANG MUNCULNYA
PERISTIWA G 30S/PKI
• Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis
di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan
menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini ditempuh dalam rangka
menegakkan diktator proletariat. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan
selalu dilakukan dengan cara kekerasan, seperti yang berlangsung diberbagai
negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.
• Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, yaitu pada tahun 1948, PKI pernah
mencoba untuk merebut kekuasaan dan pemerintah Republik Indonesia yang sah.
Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan
tersebut berhasil ditumpas berkat kerjasama ABRI dan rakyat yang setia pada
Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu, PKI bergerak
di bawah tanah, dan muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik di
Indonesia dan ikut serta dalam Pemilihan Umum I tahun 1955.
• Peristiwa percobaan kudeta PKI di tahun 1948, masih membekas dan
meninggalkan trauma bagi bangsa Indonesia, sehingga selalu timbul kecurigaan
terhadap gerakan-gerakan PKI.

24. SEBAB-SEBAB MUNCULNYA G 30S/PKI
• Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali
PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. Usaha yang dilakukan
D.N. Aidit berhasil dengan baik, sehingga dalam pemilihan umum tahun 1955, PKI berhasil
meraih dukungan rakyat dan menempatkan diri menjadi satu dari empat partai besar di
Indonesia, yaitu PNI, Masyumi, dan NV.
• Tampaknya PKI berkeinginan merebut kekuasaan melalui parlemen pada masa Demokrasi
Terpimpin. Di sarnping itu, mereka juga terlihat mempersiapkan diri untuk mencapai
tujuannya, yaitu berkuasa atas wilayah Republik Indonesia. Untuk itu dibentuk biro khusus
yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kader di berbagai organisasi politik,
termasuk dalam tubuh ABRI. PKI juga berusaha memengaruhi Presiden Soekarno untuk
menyingkirkan dan melenyapkan lawan-lawan politiknya. Hal ini tampak dengan
dibubarkannya Partai Masyumi, PSI, dan Partai Murba oleh presiden. PKI juga berhasil
memecah-belah PNI menjadi dua kelompok. Upaya itu ditempuh oleh PKI dengan
menyusupkan ir.Surachman (seorang tokoh PKI ) ke dalam tubuh PNI.Setelah PKI merasa
cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan
Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat peringatan Hari
Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan
Jenderal itu adalah agen Nekolim (Amerika Serikat atau Inggris). Tuduhan itu ditolak oleh
Angkatan Darat, bahkan Angkatan Darat langsung menuduh PKI yang akan melakukan
perebutan kekuasaan. Namun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ABRI pada
tanggal 5 Oktober 1965, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sejak akhir bulan
September 1965, sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin bertambah santer.

25. PERISTIWA G 3OS/PKI
• Menjelang terjadinya peristiwa G3OS/PKI, tersiar berita bahwa kesehatan presiden mulai
menurun dan berdasarkan diagnosis dan tim dokter RRC ada kemungkinan Presiden Soekamo
akan lumpuh atau meninggal. Setelah mengetahui keadaan Presiden Soekarno seperti itu,
D.N. Aidit langsung mengambil suatu keputusan untuk memulai gerakan. Rencana gerakan
diserahkan kepada kamaruzaman (alias Syam) yang diangkat sebagai Ketua Biro Khusus PKI
dan disetujui oleh D.N. Aidit. Biro Khusus itu menghubungi kadernya di kalangan ABRI, seperti
Brigjen Supardjo, Letnan Kolonel Untung Dari Cakrabirawa, Kolonel Sunardi dan TNI-AL,
Marsekal Madya Omar Dani dan TNT-AU dan Kolonel Anwar dan Kepolisian.
• Menjelang pelaksanaan Gerakan 30 September 1965, pimpinan PKI telah beberapa kali
mengadakan pertemuan rahasia. Tempat pertemuan terus berpindah dan satu tempat ke
tempat yang lainnya. Melalui serangkaian pertemuan itu, pimpinan PKI menetapkan bahwa
Gerakan 30 September 1965 secara fisik dilakukan dengan kekuatan militer yang dipimpin
oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa (Pasukan pengawal
Presiden) yang bertindak sebagai pimpinan formal seluruh gerakan.
• Sebagai pemimpin dari Gerakan 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung mengambil
suatu keputusan dan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai
bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian
penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama
dan Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat disiksa dan selanjutnya dibunuh. Mereka
dibawa ke Lubang Buaya, yaitu satu tempat yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara
utama Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya para korban itu dimasukkan ke dalam satu sumur
tua, kemudian ditimbun dengan sampah dan tanah.

26. • Ketujuh korban dan TNI-Angkatan Darat adalah sebagai berikut:
• 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Men Pangad).
• 2. Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputy II Pangad).
• 3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Pangad).
• 4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad)
• 5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
• 6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman / Oditur).
• 7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution).
•
Ketika terjadinya penculikan itu, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan
berhasil menyelamatkan diri setelah kakinya tertembak. Namun, putrinya yang bernama Ade
Irma Suryani menjadi korban sasaran tembak dan kaum penculik dan kemudian gugur. Ajudan
Jenderal A.H. Nasütion yang bernama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga menjadi
korban. Sedangkan korban lainnya adalah Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. ia
gugur pada saat gerombolan yang berusaha menculik Jenderal A.H. Nasution. Pada waktu
bersamaan, G3OS/PKI mencoba untuk mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo,
Wonogiri dan Semarang. Selanjutnya gerakan tersebut mengumumkan berdirinya Dewan
Revolusi melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dewan Revolusi yang dipancarkan melalui
siaran RRI itu dibacakan oleh Letnan Kolonel Untung. Sementara itu, Dewan Revolusi di
daerah Yogyakarta diketuai oleh Mayor Mulyono. Mereka telah melakukan penculikan
terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugijono. Kedua perwira TNI-AD ini dibunuh
oleh gerombolan penculik di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta.

27. PENUMPASAN G 30S/PKI
• Operasi penumpasan G3OS/PKI yang dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 diusahakan
sedapat mungkin tidak menimbulkan bentrokan senjata. Langkah yang pertama kali dilakukan
adalah menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan atau
dipergunakan oleh kaum Gerakan 30 September. Pasukan tersebut berasal dari anggota
pasukan Batalyon 503/Brawijaya dan anggota pasukan Batalyon 545/Diponegoro. Anggota
pasukan Batalyon 503/Brawijaya berhasil disadarkan dari keterlibatan Gerakan 30 September
tersebut dan kemudian mereka ditarik ke Markas Kostrad di Medan Merdeka Timur.
Sedangkan anggota pasukan Batalyon 545 / Diponegoro berhasil ditarik mundur sekitar pukul
17.00 WIB oleh pihak Gerakan 30 September ke Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma.
• Operasi militer tentang penumpasan Gerakan 30 September mulai dilakukan sore hari,
tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.15 WIB. Sementara itu, pasukan RPKAD berhasil menduduki
kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan
Merdeka tanpa terjadi bentrokan bersenjata atau pertumpahan darah. Juga pasukan Batalyon
238 Kujang/Siliwangi berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan Markas
Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Batalyon I Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit I dan
percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat
singkat, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga kota Jakarta telah berhasil dikuasai
kembali oleh ABRI dan kekuatan G3OS/PKI yang memberontak telah berhasil dilumpuhkan.

28. • Untuk menentramkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan pasukan yang terlibat dalam
G3OS/PKI, maka dilakukanlah berbagai bentuk upaya. Di antaranya melalui siaran RRI pada pukul
20.00 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan
adanya usaha perebutan kekuasaam Usaha perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh gerombolan
yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September 1965” serta penculikan terhadap enam perwira
tinggi Angkatan Darat Sementara itu Presiden dan Menko Hankam/KASAB dalam keadaan aman dan
sehat. Dinyatakan pula bahwa di antara Angkatan Darat Angkatan Laut dan Kepolisian telah terjadi
saling pengertian untuk bekerja sama menumpas G3OS/PKI. Mayjen Soeharto juga menganjurkan
kepada rakvat Indonesia agar tetap tenang dan waspada. Setelah berhasil diketahui bahwa basis
utama dari G3OS/PKI berada di sekitar lapangan udara Halim Perdana Kusuma. maka Iangkah
berikutnya adalah berupaya membebaskan pangkalan tersebut dan tangan G3OS/PKI. Presiden
Soekarno dihimbau untuk meninggalkan daerah Halim Perdana Kusuma. Hal ini dimaksudkan. untuk
menjaga keselamatannya apabila terjadi bentrokan fisik antara pasukan TNI dengan pasukan
pendukung G3OS/PKI yang bersembunyi di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.
• Kemudian Presiden Soekarno meninggalkan halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Sedangan
pasukan RPKAD yang dibantu oleh pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi dan Batalyon 1 Kavaleri
diperintahkan bergerak menuju sasaran. Juga didatangkan bantuan kekuatan pasukan sebanyak tiga
kompi tempur Kavaleri pengintai yang langsung dipimpin oleh Komandan Kesejahteraan Kavaleri
(Dansenkav) Kolonel Subiantoro. Mereka tiba di Cijantung dan langsung diikutsertakan dalam
gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan, Kramat Jati dan simpang tiga Lanuma Halim
Lubang Buaya tanpa menemui kesulitan. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965 daerah
pangkalan udara Halim Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai, walaupun sempat mendapat
perlawanan kecil dan timbul kontak senjata. Kontak senjata juga terjadi pada saat dilakukan gerakan
pembersihan yang dilanjutkan hingga ke kampung-kampung di sekitar wilayah lubang Buaya. Karena
di daerah-daerah itu sebelumnya disinyalir dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Pemuda
Rakyat dan Gerwani.

29. • Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir
Polisi (Abriptu/Kopral Satu) Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik Brigjen Dl
Pandjaitan berhasil meloloskan diri. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil
menemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua.
Pengangkatan jenazah baru berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota
RPKAD dan KKOAL (marinir). Seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
(sekarang RSPAD Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas
Besar Angkatan Darat. Keesokan harinya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5
Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat itu dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi, serta diberi kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, anumerta. Ketika berada di Halim Perdana Kusuma pada
tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada
seluruh jajaran Angkatan Bersenjata. Presiden Soekarno meminta untuk mempertinggi
kesiapsiagaan dan untuk tetap di pos masing-masing serta hanya bergerak jika ada perintah.
Seluruh rakyat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara
persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, diumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat
untuk sementara waktu dipegang oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan untuk
melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor
Jenderal Pranoto Reksosamudro, Asisten II Men/Pangad. Perintah itu tidak segera diketahui
oleh anggota ABRI yang berada di luar Halim. Oleh karena itu, pada hari yang sama, sesuai
dengan tata cara yang berlaku, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara
memegang pimpinan Angkatan Darat .