Ady Setiawan, profile picture
Uploaded byAdy Setiawan
PPTX, PDF618 views

Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif

Teks tersebut membahas tentang pelaksanaan modifikasi kurikulum di SD Negeri 4 Krebet, Ponorogo sebagai sekolah inklusif. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) SD tersebut melakukan berbagai persiapan seperti pelatihan guru dan sarana prasarana untuk mendukung kurikulum inklusif, (2) Menerapkan enam tahapan modifikasi kurikulum meliputi identifikasi, asesmen, perencanaan, pelaksana

Embed presentation

Downloaded 10 times
• Konsep pendidikan inklusif di Indonesia merupakan sebuah konsep yang baru, meskipun pada hakekatnya konsep ini telah lama diterapkan di negara-negara lain. • Hal ini menjadi salah satu alasan pelaksanaan pendidikan inklusif masih terus perlu diperhatikan lebih serius, salah satu hal terpenting adalah kurikulum yang digunakan • Berdasarkan pada temuan awal peneliti, menunjukkan bahwa selama ini sekolah yang diteliti telah melaksanakan kurikulum sekolah inklusif yang sedikit berbeda dari ketentuan umum yang diberikan pemerintah • Mekanisme pelaksanaan tersebut merupakan hasil pengalaman sekolah dalam melayani PDBK yang sudah dilakukan jauh sebelum ditunjuk oleh pemerintah.
• Pelaksanaan modifikasi kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo. • Selanjutnya dari fokus tersebut dirinci menjadi enam subfokus, yaitu: • Persiapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Identifikasi dan Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pembuatan Profil Siswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Perencanaan Kurikulum Sekolah Inklusif yang terdiri dari; (a) tim khusus dan (b) tim umum, di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo
• Secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan modifikasi kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo. • Secara khusus bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan rangkaian modifikasi kurikulum di sekolah tsb, yang meliputi tentang: • Persiapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Identifikasi dan Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pembuatan Profil Siswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Perencanaan Kurikulum Sekolah Inklusif yang terdiri dari; (a) tim khusus dan (b) tim umum, di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo
• Penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan modifikasi kurikulum di sekolah inklusif SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo yang meliputi aspek mekanisme pelaksanaan modifikasi kurikulumnya saja. Adapun aspek-aspek yang lainnya tidak dibahas atau diabaikan dalam penelitian ini.
• Kajian Pustaka ini akan dijelaskan hal-hal berikut: a) konsep dasar sekolah inklusif b) modifikasi kurikulum sekolah inklusif c) urgensi pelaksanaan modifikasi kurikulum di sekolah inklusif d) hasil penelitian yang relevan, dan e) kerangka berfikir penelitian.
• penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif • Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan observasi atau Observational Case Studies (Sesuai dengan teori Bogdan dan Biklen, 2003:55)
Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri 4 Krebet yang terletak di Jl. Sidowayah no. 31 dusun Sidowayah, desa Sidoharjo, kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo
• Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi • Penelitian dilakukan mulai 29 Juni hingga 05 Agustus 2015, sesuai Surat Keterangan No. 423.6/28/405.08.20.18/2015
Sumber: Miles and Huberman (1994:12)
• HASIL WAWANCARA Contoh kode yang akan digunakan adalah KS.i1.W1.29-06-2015:48. Kode tersebut dapat dibaca dengan Sumber data KS (Kepala Sekolah), sebagai i1 (Informan pertama dalam penelitian ini), W1 berarti wawancara pertama untuk informan tersebut. 29-06-2015 adalah waktu pelaksanaan wawancara, dan 48 berarti nomor baris dalam transkip wawancara • HASIL OBSERVASI Contoh kode yang digunakan adalah F1-5-a-WOS-1-5. hal ini sesuai dengan kode temuan observasi dengan kode indikator dalam kisi-kisi penelitian • HASIL STUDI DOKUMENTASI Contoh kode yang digunakan adalah D.F1.6.c.GPK:01. D adalah Dokumen, F1.6.c adalah kode indikator. GPK adalah sumber dokumen, dan 01 adalah nomor urut dokumen dari sumber tsb.
• Uji kredibilitas (validitas internal), untuk meningkatkan ketekunan di lapangan, peneliti tinggal sementara selama penelitian berlangsung di lokasi terdekat sekolah dan tinggal di kediaman salah satu guru yang berlokasi sekitar 5 km dari sekolah. • Uji dependabilitas. Dalam penelitian ini terdapat auditor dependent yaitu dosen pembimbing skripsi, Dr. Karwanto, S.Ag., M.Pd, dan auditor independent yaitu: Dr. Mudjito, Ak., M.Si., Dr. Budiyanto, M.Pd., dan Drs. Sujarwanto, M.Pd. • Uji konfirmability (obyektivitas). Peneliti menyerahkan draft hasil penelitian kepada KS dan GPK untuk dikoreksi terlebih dahulu pada 06/08/2015. • Uji transferabilitas
• SD Negeri 4 Krebet, Ponorogo berdiri pada tahun 1977 • Pada 12 Mei 2007 SD Negeri 4 Krebet dinyatakan mendapat akreditasi B+ (Plus) oleh BAN-SM melalui SK NIS: 100180, NSS: 101051103013, NSB: 007211790624008, serta NPSN: 20509874 • Akhir 2009, SD Negeri 4 Krebet ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk mulai melaksanakan program pendidikan inklusif sekaligus dinyatakan sebagai Sekolah Inklusif Pertama di Kabupaten Ponorogo tersebut. Penunjukkan ini ditindaklanjuti melalui SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat dengan nomor SK: 421/3695/405.08/2012. Penunjukkan yang sama juga pada dua sekolah lainnya, yakni SD Negeri 4 Karang Patihan dan SD Negeri 2 Pandak, Balong, Ponorogo.
Terwujudnya insan yang kompetitif berdasarkan IMTAQ. • Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual dan bernuansa PAIKEM. • Menyiapkan generasi unggul yang memiliki keselarasan di bidang IMTAQ dan IPTEK. • Menyiapkan peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri/memiliki keterampilan hidup, dan suka bekerja keras. • Mewujudkan lingkungan inklusif ramah pembelajaran (LIRP). • Membangun citra sekolah mandiri, serta menjadi idola dan mitra terpercaya di masyarakat. • Menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang bisa menjadi penggerak pembangunan dan berkarakter.
• ”ABK Bisa, Inklusif Yes” • Sekolah ini berlokasi di Jalan Sidowayah Nomor 31, dusun Sidowayah, desa Sidoharjo, kec. Jambon, kabupaten Ponorogo. Berjarak sekitar 28 km arah barat daya dari pusat pemerintahan kabupaten Ponorogo
Data Peserta Didik Tahun Ajaran 2014/2015 • Total Peserta didik 200 anak • Total PDBK 34 anak Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 • Guru 13 orang dan 1 karyawan • Satu GPK yaitu Budi Cahyono, S.Pd. • Melihat banyaknya PDBK yang terdata, Kepala Sekolah menilai tidak cukup jika sekolah hanya memiliki satu GPK, sehingga dikeluarkan surat keputusan Nomor 800/03/405.08.20.18/2014 yang menugaskan Katimun, S.Pd.I , guru kelas satu sebagai GPK.
• SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo, menyadari sepenuhnya tentang pentingnya perhatian khusus bagi perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif. • Salah satu bentuk upaya sekolah dengan membuat pedoman pelaksanaan kurikulum dan berbagai usaha strategis. • Woolfolk dan Kolter (2009) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai suatu sistem pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya.
Sumber: Loreman (2007) Inclusive School: Seven Pillars of Support
• Kurikulum yang fleksibel dimaknai sebagai upaya melakukan modifikasi atau penyesuaian dari kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. • Kurikulum yang dikembangkan di sekolah berdasarkan amanat Permendikbud Nomor 160 tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014 • Adanya keragaman hambatan yang dialami peserta didik yang sangat bervariatif, mulai dari ringan, sedang, sampai berat, maka dalam implementasinya kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sehingga sesuai dengan kebutuhan PDBK. • “The careful and systematic structuring of appropriate goals for a child with diverse abilities through the adaptation and modification of the regular curriculum is viewed by many as an excellent method of providing an appropriate education while also allowing for inclusion in a regular class” (Loreman:2005).
PemerintahSekolah
• Lerner dan Johns (2009:56)
• Menurut peneliti enam tahapan yang dilakukan sekolah dapat dikategorikan dalam tiga hal tahapan menurut Learner dan Johns (2009), yaitu; • Tahap Referral stage (Pengalihtanganan), di sekolah memiliki tahap persiapan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif, identifikasi awal pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pembuatan profil siswa. • Tahap Assesment Stage (asesmen), di sekolah memiliki tahap identifikasi lanjutan dan asesmen baik akademik ataupun non akademik yang dibantu oleh professional kesehatan, serta perencanaan oleh tim khusus dan umum dalam forum yang menghasilkan dokumen RPP modifikasi ataupun PPI • Tahap terakhir adalah Instruction Stage (pengajaran), di sekolah menerjemahkan dengan kegiatan pelaksanaan modifikasi kurikulum sekolah inklusif dalam konteks pembelajaran, baik dalam seting kelas inklusif ataupun kelas khusus, serta evaluasi pelaksanaan sekolah inklusif secara berkala.
• Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan sekolah dalam rangka menyiapkan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif bagi seluruh elemen. Keseriusan sekolah dapat dilihat dari beberapa kegiatan dan usaha sekolah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kurikulum tersebut. • Pendapat Sukmadinata (2001), yang menekankan bahwa untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa persiapan terutama kesiapan pelaksana.
• Sekolah memiliki beberapa kegiatan pra pengalihtanganan kepada professional, setidaknya ada tiga hal yang dilakukan sekolah dalam rangka persiapan tersebut, yaitu mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana-prasarana, dan orang tua dari PDBK • Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan dipersiapkan oleh pihak sekolah melalui kegiatan pelatihan ataupun workshop secara berkala. • Sumber kegiatan melalui; (1) Pemerintah, dan (2) usaha sekolah dengan menjalin kerja sama perguruan tinggi negeri, dan lembaga swasta yang support tentang pendidikan inklusif, serta melalui kerja sama dengan SLB terdekat sebagai pusat sumber.
• Selain itu, sekolah juga; (a) mengadakan join program dengan institusi atau perguruan tinggi; (b) mengadakan MoU (kerja sama) dengan pusat sumber dan lembaga terkait, dan (c) pelatihan internal bagi guru-guru dan pengenalan karakteristik PDBK secara langsung melalui keterlibatan langsung dalam setiap kegiatan • Menurut peneliti, beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah merupakan salah satu langkah tanggung jawab pemerintah dalam mengawal pelaksanaan pendidikan inklusif, khususnya bagi pemerintah daerah setempat. • Sedangkan, usaha-usaha sekolah ditujukan untuk dapat mempersiapkan seluruh elemen dengan sebaik mungkin. Mungkin banyaknya PDBK yang dimiliki sekolah.
• Hal lain yang dipersiapkan dalam rangka penciptaan “inclusive culture” adalah dari segi gedung, sarana-prasarana, dan juga atribut di sekolah. • Rusman (2011:74) berpendapat bahwa mengingat bentuk kurikulum yang nyata akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan menguji semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru dalam bentuk perbuatan. Sehingga diperlukan berbagai persiapan yang matang sebelum melaksanakan kurikulum. • Pihak SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo juga mempersiapkan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif bagi seluruh wali murid, khususnya wali murid bagi PDBK. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh wali murid pada saat penerimaan siswa baru. Serta melalui Gerakan Ayo Sekolah.
• Menurut peneliti, sosialiasi yang telah dilakukan ini akan sangat bermanfaat bagi wali murid. Namun, peneliti melihat hal lain, di daerah tersebut terdapat sebuah sanggar pendidikan rakyat, namun sudah non-aktif. Terdapat potensi jika sanggar tersebut dihidupkan kembali. Salah satu hal positif yang bisa dilakukan adalah pendidikan parenting, hal tersebut diperuntukkan bagi seluruh wali murid. Melalui sanggar, orang tua murid lebih leluasa bertanya dan berdiskusi serta berinteraksi dengan pemateri tentang pendidikan anak. Pihak sekolah harus menjadi pelopor. • Pendapat Learner dan Johns (2009) tentang pentingnya prereferral activities sebelum sekolah memasuki tahap identifikasi dan asesmen. • Menurut peneliti, langkah sekolah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan yang berfokus pada penyiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta wali murid sudah sangat tepat.
• Pada tahap persiapan ini juga, pihak sekolah telah menyiapkan SDM tenaga pendidik yang menjadi tim khusus ataupun tim pelaksana dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. • Pendapat Learner and Johns, (2009:55) menyebutkan perlunya keberadaan tim pendukung instruksional. “The instructional support team is a peer group of colleagues to help the classroom teacher analyze the student’s academic and/or behavior problems and recommended interventions and accommodations for the classroom” • Menurut peneliti, keberadaan tim khusus yang memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengelola dan menjadi pioneer dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusif ini sangatlah baik.
• Pendapat Budiyanto, et.all, (2013), identifikasi sebagai suatu usaha untuk menemukenali anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak atau peserta didik yang mengalami kelainan dengan berbagai gejala- gejala yang menyertainya. • Assesmen merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan informasi tentang anak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan bagi PDBK tersebut.
• Selama ini, sekolah konsen menyoroti lima hal dalam proses identifikasi dan asesmen, yaitu: (a) aspek kesehatan; (b) aspek akademis; (c) sosial emosional; (d) aspek kemandirian, dan (c) aspek non akademik. • Hal ini sesuai dengan pendapat Budiyanto, et.all (2013), bahwa identifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang dapat diamati, seperti (1) gejala fisik, (2) gejala perilaku, dan (3) gejala hasil bejalar • Menurut Peneliti, secara bahasa memang sedikit terdapat perbedaan, namun pada praktiknya tiga hal tersebut tidaklah berbeda dengan penerjemahan pihak sekolah. Gejala fisik diterjemahkan menjadi aspek kesehatan, gejala perilaku diterjemahkan sebagai aspek sosio emosional & kemandirian. Gejala hasil belajar dimaknai sekolah sebagai aspek akademik dan non akademik.
• Menurut peneliti tentang beberapa hal yang dijadikan objek identifikasi sudah baik, meskipun suatu hasil pengkajian dan pengalaman sekolah. Namun perlu diketahui, sejak tahun 2013 pemerintah telah menyiapkan format dokumen tentang identifikasi. Format tersebut dapat dijadikan sebagai alat identifikasi PDBK pada saat penerimaan siswa baru • Pendapat Lerner dan Johns (2009) bahwa untuk meningkatkan layanan kekhususan peserta didik di sekolah inklusif, maka peserta didik seharusnya diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan tingkat hambatan di dalam kategori pendidikan khusus yang berlaku. • Sekolah melakukan asesmen saat PSB dan PBM di tahap awal. • Pendapat Lerner dan Johns (2009:46), bahwa “Assesment is the process of collecting information about a student that will be used to form judgment and make decisions concerning that student”
• Dari kelima hal tersebut sekolah menggolongkan menjadi dua, yakni identifikasi dan asesmen yang dapat dilakukan sendiri oleh pihak sekolah dan identifikasi dan asesmen yang dibantu oleh pihak lain, yaitu professional dan pusat sumber. • Menurut Loreman (2005), pihak professional tersebut bisa termasuk dokter, perawat, ataupun keahlian serupa di bidang kesehatan lainnya, seperti psikolog, psikoterapis, terapis okupasi, terapis bahasa, ataupun tenaga paraprofesional lainnya. • Pendapat Loreman (2005), bahwa keterlibatan professional khususnya bidang kesehatan ini sebaiknya tidak hanya pada kegiatan identifikasi dan asesmen, namun juga pada tahap selanjutnya hingga akhir, artinya dilibatkan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan kurikulum.
Desain Relasi Identifikasi dan Asesmen dalam Pendidikan Sumber: Budiyanto (2009)
• Dalam identifikasi dan asesmen, pihak sekolah ataupun professional meminta kerja sama berbagai pihak sebagai informan, di antaranya: orang tua PDBK, teman main/sejawat, guru di jenjang sebelumnya (TK), guru kelas, peserta didik, serta jika dibutuhkan tetangga di sekitar kediaman PDBK. • Pendapat Lerner dan Johns (2009:56) yang menyatakan bahwa, “The initial referral of a student for special education evaluation can come through several sources such as the parent, the teacher, others professional who have contact with student, or self referral by the student”
• Pembuatan profil berdasarkan pada kebutuhan sekolah. Salah satu usaha strategis dengan mendokumentasikan seluruh catatan diri anak dalam suatu dokumen yang akan dijadikan pedoman pada saat perencanaan kurikulum modifikasi tersebut, baik kurikulum akademik ataupun non akademik. • Menurut Imron, (2011:17) bahwa dalam memanajamen peserta didik memiliki cakupan ruang lingkup yang cukup luas, yaitu meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik sejak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus dari sekolah tersebut, baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, maupun secara tidak langsung • Profil siswa dibuat oleh GPK
• Selama ini diketahui bahwa belum ada format khusus yang dibuat pemerintah. • Profil siswa memiliki beberapa konten, yaitu data individu yang meliputi nama, usia, kelas, dan sekolah, kemudian aspek akademik, aspek kemandirian, aspek kesehatan, aspek sosial-emosional, aspek keluarga, dan diagnosa sementara. • Menurut peneliti, langkah sekolah untuk mendokumentasikan catatan- catatan individu tersebut sangat baik dan perlu dijadikan masukan bagi sekolah lain. • Jika dihubungkan dengan pelaksanaan manajemen peserta didik di sekolah inklusif, berarti pihak sekolah diharuskan untuk mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, khususnya PDBK, serta mengatur seluruh pembimbingan sebagai upaya melaksanakan manajemen sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Profil siswa dapat dijadikan acuan utama.
• Sekolah memiliki tim khusus yang bertugas untuk memikirkan perkembangan pendidikan inklusif secara lebih detail. • Tim khusus ini terdiri dari GPK, pembantu GPK, dan 3 guru kelas, yaitu wali kelas satu, wali kelas V, dan guru pelajaran pendidikan agama islam. Dan GPK menjadi coordinator tim khusus tersebut. • Tugas tim khusus yaitu (1) pengelompokan jenis kekhususan PDBK; (2) identifikasi tujuan pendidikan setiap PDBK; dan (3) merancang grand desain modifikasi kurikulum bagi PDBK tersebut
• Menurut Learner and Johns, (2009:55) tersebut bahwa tugas utama tim ini adalah untuk membantu guru kelas dalam melakukan analisis aspek akademik ataupun non akademik peserta didik ataupun permasalahan perilaku peserta didik, serta memberikan rekomendasi mengenai langkah intervensi dan perilaku selama di dalam kelas. • Unsur RPP modifikasi atau PPI berdasarkan pada pedoman pemerintah dan telah sesuai dengan pendapat Gargiulo (2012) tentang unsur standar dalam PPI atau RPP yang dimodifikasi.
• Menurut Peneliti, dari teori tersebut maka dapat difahami bahwa aspek current performance (perkembangan terbaru) terdapat dalam unsur poin (1) identitas siswa (4) kelebihan, (5) kelemahan. Kemudian, special education and related (pendidikan khusus dan keterkaitan) terdapat dalam aspek (2) mata pelajaran, dan (3) materi. Kemudian, measuring program (program yang terukur) terdapat dalam aspek (6) indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian, unsur transition service/special service (layanan khusus) terdapat dalam aspek (7) strategi, (8) langkah kegiatan, dan (9) evaluasi. • Sehingga, aspek date and place (tanggal dan tempat), dan participation with a typical student (partisipasi yang perlu diberikan berdasarkan kekhasan peserta didik) belum terdapat dalam format PPI yang dirancang oleh tim khusus ini.
• Terdiri dari seluruh warga sekolah yaitu terdiri dari kepala sekolah, GPK, guru kelas, guru mata pelajaran, dan komite sekolah, serta orang tua. • Sesuai pendapat Lerner dan Johns (2009:56) yang mengatakan bahwa, “The initial referral of a student for special education evaluation can come through several sources such as the parent, the teacher, others professional who have contact with student, or self referral by the student”. • Tim umum bekerja secara bersama-sama dalam suatu forum besar yang rutin dilakukan setiap pergantian tahun ajaran baru • Sesuai pendapat Lerner dan Johns (2009) bahwa, “The IEP creates an opportunity for teachers, parents, school administrators, related service personnel, and students (when appropriate) to work together to improve educational result for children with disability”
• Pendapat Rahardja (2015) menjelaskan bahwa penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian PPI menerapkan asas kerjasama dengan melibatkan guru, tutor sebaya, orang tua siswa, dan GPK. • Menurut Peneliti, tingkat keakuratan masukan dari orang tua PDBK masih tergolong rendah, hal ini diakibatkan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, orang tua PDBK yang berasal dari lokasi yang jauh belum bisa bergabung dalam proses perencanaan. • Lerner dan Johns (2009) menjelaskan tentang beberapa peserta yang harus dilibatkan dalam “the IEP Meeting” setidaknya sebagai berikut: (1) orang tua PDBK; (2) satu guru regular; (3) satu GPK; (4) pusat sumber terdekat; (5) individu yang dapat menginterpretasikan hasil evaluasi; (6) individu atau perwakilan kelompok di luar pihak sekolah; dan (7) peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. • Dari keseluruhan peserta tersebut, menurut peneliti hanya poin nomor 6 yang belum terlibat dalam perencanaan modifikasi kurikulum di sekolah yang diteliti.
Pengelolaan Kelas di Sekolah Inklusif di Indonesia Bidiyanto, et.all (2013).
• seluruh peserta didik belajar secara bersama-sama dalam satu kelas. Saat ini terdapat sembilan kelas yang diseting sebagai kelas inklusif. • Budiyanto, et.all (2013) yang menyatakan bahwa di kelas ini PDBK belajar bersama-sama dengan peserta didik regular • GPK dan pembantu GPK akan berkolaborasi dengan guru kelas di dalam kelas pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu pada pelajaran-pelajaran tertentu dan pada saat mendekati UTS (ujian tengah semester) ataupun UAS (ujian akhir semester). • Choate (2013:39) berpendapat bahwa semua tenaga pendidik baik guru regular maupun GPK harus berbagi tanggung jawab dalam mengakomadasi kebutuhan pembelajaran baik untuk siswa dengan dan tanpa disabilitas.
• Loreman (2005) berpendapat bahwa “baik di kelas khusus ataupun kelas inklusif seharusnya terjadi kolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran antara guru kelas (guru utama) dengan guru bantu (GPK)”. • Proses interaksi antara guru kelas ataupun guru mata pelajaran dengan GPK ataupun pembantu GPK tidak hanya terbatas pada proses belajar mengajar di dalam kelas saja. • Menurut peneliti, keterbatasan waktu GPK dalam kelas Inklusif karena regulasi pemerintah yang belum melihat profesionalitas GPK secara utuh • Menurut peneliti, waktu kolaborasi antar keduanya masih belum maksimal, juga dikarenakan waktu tugas GPK yang sangat padat
Model kolaborasi instruksional dalam kelas inklusif Menurut Gargiulo, R.M. (2012) Keterangan: Guru regular Siswa reguler Guru bantu (GPK) PDBK
• Dikhususkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang bertempat di ruang sumber • Penggunaan ruang sumber sebagai fasilitas seting kelas khusus ini sesuai dengan pendapat Budiyanto, et.all (2013) yang menyatakan bahwa “kelas khusus ini merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif dengan cara memisahkan di kelas tersendiri dari peserta didik regular. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut”. • Guru yang mengajar di ruang sumber adalah GPK, dibantu dengan seorang pembantu GPK. • Pendapat Gargiulo (2012), model One Teacher, One Observe (satu guru, satu observasi).
• Pemanfaatan ruang sumber memang masih sangat minim, hal ini sengaja di lakukan karena pihak sekolah tidak menginkan terlalu lama memberikan pembelajaran khusus bagi PDBK, apalagi PDBK dengan kekhususan yang tidak terlalu berat. • Minimnya pemanfaatan penggunaan ruang suber tersebut, peneliti melihat salah satunya juga disebabkan oleh minimnya GPK yang ada, selain minimnya waktu yang tersedia. • Bagi PDBK yang masih memiliki hambatan dalam pemahaman materi, pihak sekolah memberikan materi tambahan pada waktu malam hari setelah waktu maghrib yang berlokasi di kediaman pembantu GPK • PDBK dibekali melalui berbagai kegiatan vokasional dan ekstrakurikuler, disediakan untuk melatih sensori kasar dan kreatifitas
• Menurut Choate (2013), layanan pendukung yang dimaksud adalah (a) pendukung kurikulum (memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang memudahkan PDBK dalam menguasai materi pembelajaran), dan (b) pendukung khusus (memberikan tambahan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki peserta didik). • Menurut Peneliti, Salah satu fungsi dari identifikasi dan asesmen akademik yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Peserta didik diberikan pengarahan tentang minat yang dimiliki, terkhusus bagi PDBK. Sehingga dalam praktiknya, peneliti mengamati bahwa dalam setiap kegiatan tersebut terjadi keharmonisan antara peserta didik regular dan PDBK yang sengaja digabung dan tidak dipisahkan.
• Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif dilakukan secara berkala di setiap tiga bulan dan per semester. • Pendapat Scriven (1991) dalam Hasan (2009:58) bahwa kegiatan evaluasi dalam suatu pelaksanaan kurikulum khususnya di tingkat satuan pendidikan sangatlah penting, karena evaluasi ini sama dengan bentuk akuntabilitas terhadap customer (orang tua peserta didik dan stakeholder ataupun masyarakat dalam arti luas). • Rusman (2011:99), tujuan evaluasi adalah penyempurnaan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan • Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa usaha sekolah secara berkala mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tersebut sudah tepat.
1. Pelaksanaan modifikasi kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo. terdiri dari enam kegiatan yaitu: 1) persiapan; 2) identifikasi dan asesmen; 3) pembuatan profil siswa; 4) perencanaan modifikasi kurikulum yang terdiri dari; (a) tim khusus dan (b) tim umum; 5) pelaksanaan kurikulum; dan 6) evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif. Tahap persiapan dalam pelaksanaan modifikasi kurikulum dan pembuatan profil siswa merupakan salah satu usaha sekolah secara mandiri. Hal ini belum diatur oleh pemerintah di segala tingkatannya, sehingga belum ada format khusus. 2. Persiapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif ditujukan bagi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan wali murid. Persiapan bagi tenaga pendidik dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dari pemerinthah serta dari usaha sekolah mandiri. Persiapan segi sarana-prasarana yang aksesibel. Serta, persiapan bagi wali murid melalui sosialisasi di setiap awal dan akhir tahun, dan kegiatan “Gerakan Ayo Sekolah”.
3. identifikasi dan asesmen peserta didik dalam segi akademik oleh sekolah dan non-akademik oleh profesional. Lima hal yang konsen disoroti pihak sekolah. Informan yang secara aktif dilibatkan adalah: orang tua PDBK, teman main/sejawat, guru di jenjang sebelumnya (TK), guru kelas, peserta didik, serta tetangga di sekitar kediaman PDBK. 4. Pembuatan Profil Siswa bagi PDBK dilakukan oleh GPK, berdasarkan pengalaman yang didapat dari tim HKI. Profil siswa memiliki beberapa konten, yaitu data individu yang meliputi nama, usia, kelas, dan sekolah, kemudian aspek akademik, aspek kemandirian, aspek kesehatan, aspek sosial-emosional, aspek keluarga, dan diagnosa sementara. Digunakan sebagai dasar perencanaan kurikulum modifikasi.
5. Perencanaan modifikasi kurikulum terdiri dari tim khusus dan tim umum. Tim khusus terdiri dari GPK, pembantu GPK, dan 3 guru kelas. Tim umum terdiri dari seluruh guru dan komite. Tim khusus bertugas membahas tentang; (1) pengelompokan jenis kekhususan PDBK; (2) identifikasi tujuan pendidikan setiap PDBK; dan (3) merancang grand desain modifikasi kurikulum bagi PDBK. 6. Sekolah membagi kelas menjadi dua, yaitu: seting kelas inklusif dan kelas khusus. Kelas inklusif seperti kelas pada umumnya. Kelas khusus dikhususkan bagi PDBK, didukung beberapa kegiatan vokasional dan ekstrakurikuler. 7. Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif dilakukan secara berkala di setiap tiga bulan dan setiap akhir semester.
• Usaha sekolah melalui join program dinilai sangatlah baik dan dapat mendukung pelaksanaan kurikulum. Hal tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi salah satu ciri sekolah inklusif tersebut. • Pelatihan internal dengan menghadirkan salah satu guru dari pusat sumber untuk berbagi pengalaman. Sehingga kerja sama dengan pusat sumber dapat lebih meluas dari awal persiapan hingga evaluasi. • jika memungkinkan sekolah menginisiasi jalannya kembali sanggar Sekolah Rakyat Sanguakik yang telah dirintis oleh salah satu pemerhati pendidikan dari PTN. Melalui sanggar ini, sekolah bisa memberikan materi parenting kepada setiap warga yang memiliki anak sehingga materi parenting education yang didapat lebih intens. • Selama ini penggunaan kelas khusus sangat terbatas, peneliti menyarakan sekolah untuk menambah waktu PDBK belajar di ruang sumber sesuai dengan kekhususannya. Setidaknya bisa ditambahkan menjadi tiga kali dalam seminggu. • Penyempurnaan draft pedoman pelaksanaan kurikulum sekolah
• Selama ini, menurut pengakuan pihak sekolah, kabupaten Ponorogo belum memiliki komitmen yang besar untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan inklusif di daerah tersebut. Sehingga, peneliti menyarankan pemerintah tingkat kabupaten untuk dapat lebih memberikan perhatian lebih dalam berbagai hal termasuk penyiapan SDM, serta segera menunjuk koordinator pendidikan inklusif. • Keberadaan profil siswa sebagaimana yang dibuat oleh SD Negeri 4 Krebet ini baik untuk diterapkan di seluruh sekolah inklusif karena sangat membantu sekolah dan guru dalam merancang kurikulum sesuai kekhususan PDBK. Seharusnya pemerintah membuat format profil siswa yang dapat dilaksanakan di setiap sekolah inklusif. • Pemerintah selama ini belum memberikan jabatan GPK sebagai jabatan professional seperti guru mata pelajaran/guru kelas pada umumnya. Sehingga GPK juga ditugasi sebagai wali kelas. Meskipun demikian memang GPK dibantu satu guru honorer muda. (THE END)
Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif
Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif

More Related Content

PPTX
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (1).pptx
byinformatikasmanpar
 
PPTX
Merefleksikan Pembelajaran Murid- SMP .pptx
byFebritaOctaviaTampub
 
PPTX
Demonstrasi kontekstual topik 4.pptx
byMIRANTIMIRANTI7
 
PPTX
PPT_PROJEK PROFIL PELAJAR PANCASILA.pptx
byLSPSMKPEMBANGUNANJAY
 
DOCX
Contoh RPL Konseling Kelompok dan Laporan Konseling Kelompok
byNur Arifaizal Basri
 
PPTX
Penyusunan Program Pembelajaran Individual
byPENDIDIKANADALAHPENT
 
PPTX
MENGAPA KURIKULUM HARUS BERUBAH.pptx
byheriandri
 
DOCX
Laporan kegiatan pkb menyusun rpp bdr final
byAkmal Akmaludin
 
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (1).pptx
byinformatikasmanpar
 
Merefleksikan Pembelajaran Murid- SMP .pptx
byFebritaOctaviaTampub
 
Demonstrasi kontekstual topik 4.pptx
byMIRANTIMIRANTI7
 
PPT_PROJEK PROFIL PELAJAR PANCASILA.pptx
byLSPSMKPEMBANGUNANJAY
 
Contoh RPL Konseling Kelompok dan Laporan Konseling Kelompok
byNur Arifaizal Basri
 
Penyusunan Program Pembelajaran Individual
byPENDIDIKANADALAHPENT
 
MENGAPA KURIKULUM HARUS BERUBAH.pptx
byheriandri
 
Laporan kegiatan pkb menyusun rpp bdr final
byAkmal Akmaludin
 

What's hot

PDF
Eksplorasi Konsep Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.pdf
byDelindaheaven
 
PDF
Ruang Kolaborasi Filosofi Pendidikan Topik 4.pdf
byAnisaFajar3
 
PPTX
MATERI P5 Batusuki.pptx
byagus75172
 
PDF
Aksi nyata kurikulum merdeka mengapa kurikulum berubah
byEkaPratiwi42734
 
PDF
Aksi Nyata Numerasi Meningkatkan kompetensi siswa.pdf
bySelametAndikaPutra
 
PDF
Topik 1 - Aksi Nyata Merdeka Belajar.pdf
byAhmadFaqihShalahuddi
 
DOCX
2. angket kebutuhan peserta didik smk kelas 11
bynizar1993
 
DOCX
DOKUMEN KOSP.docx
byDarmiatimimi1
 
PPTX
Kontekstualisasi Perjalanan Pendidikan Nasional.pptx
byAlmas113353
 
PPTX
5. Potensi Diri Remaja.pptx
byNurHamidah74
 
DOCX
RPP BERDIFERENSIASI KELAS 5 (2).docx
byDianKurniawati19
 
DOCX
Diskusi Refleksi Akhir PPL I.docx
byUlfahWulandari2
 
DOCX
PENILAIAN POSTER.docx
byssuser52aa86
 
DOCX
LA-Paket-1.1 Kelompok 1.docx
bydonal31
 
DOCX
instrumen lembar penilaian diri (sikap)
byPristiadi Utomo
 
DOCX
Sesi 7 TUGAS TUTORIAL 3.docx
byDiananingsih7
 
DOCX
1. angket kebutuhan peserta didik smk kelas 10
bynizar1993
 
PPTX
Asesmen Kurikulum Merdeka.pptx
byahmad ubaedi
 
PPTX
CARA MENENTUKAN KKTP KURMER.pptx
byrahayu052
 
DOCX
Lkpd
byDebiNopriantoni1
 
Eksplorasi Konsep Dasar-Dasar Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.pdf
byDelindaheaven
 
Ruang Kolaborasi Filosofi Pendidikan Topik 4.pdf
byAnisaFajar3
 
MATERI P5 Batusuki.pptx
byagus75172
 
Aksi nyata kurikulum merdeka mengapa kurikulum berubah
byEkaPratiwi42734
 
Aksi Nyata Numerasi Meningkatkan kompetensi siswa.pdf
bySelametAndikaPutra
 
Topik 1 - Aksi Nyata Merdeka Belajar.pdf
byAhmadFaqihShalahuddi
 
2. angket kebutuhan peserta didik smk kelas 11
bynizar1993
 
DOKUMEN KOSP.docx
byDarmiatimimi1
 
Kontekstualisasi Perjalanan Pendidikan Nasional.pptx
byAlmas113353
 
5. Potensi Diri Remaja.pptx
byNurHamidah74
 
RPP BERDIFERENSIASI KELAS 5 (2).docx
byDianKurniawati19
 
Diskusi Refleksi Akhir PPL I.docx
byUlfahWulandari2
 
PENILAIAN POSTER.docx
byssuser52aa86
 
LA-Paket-1.1 Kelompok 1.docx
bydonal31
 
instrumen lembar penilaian diri (sikap)
byPristiadi Utomo
 
Sesi 7 TUGAS TUTORIAL 3.docx
byDiananingsih7
 
1. angket kebutuhan peserta didik smk kelas 10
bynizar1993
 
Asesmen Kurikulum Merdeka.pptx
byahmad ubaedi
 
CARA MENENTUKAN KKTP KURMER.pptx
byrahayu052
 
Lkpd
byDebiNopriantoni1
 

Similar to Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif

DOCX
Makalah Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Pendidikan Kelas Khusus
byDedy Wiranto
 
PDF
inklusi-Pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan.pdf
byahmadfaozan49
 
DOCX
Makalah Standar Kompetensi Pendidikan Kelas Khusus dan Komponen Kurikulum
byDedy Wiranto
 
PPTX
ppaparna tentang Inklusi 1 dan 2 indonesia.pptx
bydedesupriyanto2
 
PDF
Proposal penelitian
byInne Marthyane Pratiwi
 
PDF
Contoh jurnal pembelajaran PPG modul 3 PPI
byfajarrizki85
 
PDF
Sharing Bimtek Guru Pembimbing Khusus Materi Hari ke-9 SMP Ibrahimy Tes Akhir...
byZainulHasan13
 
PDF
JURNAL PENGANTAR PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.pdf
byanersuhartono93
 
PPTX
Presentasi Pendidikan Lisan dan Multimodal yang Efektif Gaya Gambar Tangan Ra...
byguppimanggungan
 
PDF
JURNAL PEMBELAJARANKU PENDIDIKAN INKLUSIF.pdf
bydiansa281
 
PDF
JURNAL PEMBELAJARAN PPABK - WARDATUL MAULIDIAH.pdf
byWardatulMaulidiah1
 
PPTX
Pembelajaran Sekolah Inklusi dengan KTSP dan Kurikulum 2013.pptx
bysuwarnohaji
 
PPTX
Jurnal Pembelajaranku Andak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Inklusif.pptx
byAnilBifaliaMaulana
 
PPTX
PENDIDIKAN Inklusif 12333445556778893456
byarfansarfaras01
 
DOCX
jurnal pembelajaran ukin ade modul 3.docx
byAdeHartono9
 
PPTX
Jurnal Pembelajaranku - Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus - Copy ...
bykhalidmunawar23
 
PPTX
B1_Konsep Pendidikan Inklusif.pptx
byJamilHusain5
 
PPTX
PPT WEBINAR _ TANGERANG _27 JULI 2024.pptx
byNitaRisdianita3
 
PDF
jurnal Pendidikan Berkebutuhan khusus -Asep M Baihaqi-
bysmkibnusina
 
PPTX
Presentasi Kurikulum Merdeka.pptx
byMalikhaKhoiruliAmana
 
Makalah Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Pendidikan Kelas Khusus
byDedy Wiranto
 
inklusi-Pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan.pdf
byahmadfaozan49
 
Makalah Standar Kompetensi Pendidikan Kelas Khusus dan Komponen Kurikulum
byDedy Wiranto
 
ppaparna tentang Inklusi 1 dan 2 indonesia.pptx
bydedesupriyanto2
 
Proposal penelitian
byInne Marthyane Pratiwi
 
Contoh jurnal pembelajaran PPG modul 3 PPI
byfajarrizki85
 
Sharing Bimtek Guru Pembimbing Khusus Materi Hari ke-9 SMP Ibrahimy Tes Akhir...
byZainulHasan13
 
JURNAL PENGANTAR PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.pdf
byanersuhartono93
 
Presentasi Pendidikan Lisan dan Multimodal yang Efektif Gaya Gambar Tangan Ra...
byguppimanggungan
 
JURNAL PEMBELAJARANKU PENDIDIKAN INKLUSIF.pdf
bydiansa281
 
JURNAL PEMBELAJARAN PPABK - WARDATUL MAULIDIAH.pdf
byWardatulMaulidiah1
 
Pembelajaran Sekolah Inklusi dengan KTSP dan Kurikulum 2013.pptx
bysuwarnohaji
 
Jurnal Pembelajaranku Andak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Inklusif.pptx
byAnilBifaliaMaulana
 
PENDIDIKAN Inklusif 12333445556778893456
byarfansarfaras01
 
jurnal pembelajaran ukin ade modul 3.docx
byAdeHartono9
 
Jurnal Pembelajaranku - Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus - Copy ...
bykhalidmunawar23
 
B1_Konsep Pendidikan Inklusif.pptx
byJamilHusain5
 
PPT WEBINAR _ TANGERANG _27 JULI 2024.pptx
byNitaRisdianita3
 
jurnal Pendidikan Berkebutuhan khusus -Asep M Baihaqi-
bysmkibnusina
 
Presentasi Kurikulum Merdeka.pptx
byMalikhaKhoiruliAmana
 

More from Ady Setiawan

PDF
Presentasi Usulan Maskot dan Slogan UNTAN
byAdy Setiawan
 
PDF
Konsep Sistem Desentralisasi Dalam Pendidikan
byAdy Setiawan
 
PPTX
Kepemimpinan Pendidikan
byAdy Setiawan
 
PDF
Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas
byAdy Setiawan
 
PDF
Buku KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Nahdlatul Ulama)
byAdy Setiawan
 
PDF
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
byAdy Setiawan
 
PDF
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
byAdy Setiawan
 
PPTX
Analisis Biaya Pendidikan
byAdy Setiawan
 
PPTX
Konsep Belajar dan Kinerja
byAdy Setiawan
 
PPTX
Kebijakan Pendidikan yang Unggul
byAdy Setiawan
 
PPTX
Wawancara sebagai Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif
byAdy Setiawan
 
PPTX
Promosi, Perpindahan, Demosi, dan PHK dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Pen...
byAdy Setiawan
 
PPTX
Teori dan Fungsi Manajemen
byAdy Setiawan
 
PPTX
Menyusun Instrumen Penelitian Kuantitatif
byAdy Setiawan
 
PDF
e-Book Senarai Kearifan Gontory Karya Ust. Ahmad Suharto
byAdy Setiawan
 
PPTX
Pendekatan Cost Benefit, Cost Effectiveness, dan Sarpras dalam Perencanaan Pe...
byAdy Setiawan
 
PDF
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
byAdy Setiawan
 
PDF
Analisis Biaya dan Pengeluaran dalam Perencanaan Pendidikan
byAdy Setiawan
 
PPTX
Menentukan Sumber Data Penelitian (Populasi dan Sampel)
byAdy Setiawan
 
PPTX
Konsep Resistensi dalam Manajemen Perubahan Pendidikan
byAdy Setiawan
 
Presentasi Usulan Maskot dan Slogan UNTAN
byAdy Setiawan
 
Konsep Sistem Desentralisasi Dalam Pendidikan
byAdy Setiawan
 
Kepemimpinan Pendidikan
byAdy Setiawan
 
Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas
byAdy Setiawan
 
Buku KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Nahdlatul Ulama)
byAdy Setiawan
 
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
byAdy Setiawan
 
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
byAdy Setiawan
 
Analisis Biaya Pendidikan
byAdy Setiawan
 
Konsep Belajar dan Kinerja
byAdy Setiawan
 
Kebijakan Pendidikan yang Unggul
byAdy Setiawan
 
Wawancara sebagai Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif
byAdy Setiawan
 
Promosi, Perpindahan, Demosi, dan PHK dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Pen...
byAdy Setiawan
 
Teori dan Fungsi Manajemen
byAdy Setiawan
 
Menyusun Instrumen Penelitian Kuantitatif
byAdy Setiawan
 
e-Book Senarai Kearifan Gontory Karya Ust. Ahmad Suharto
byAdy Setiawan
 
Pendekatan Cost Benefit, Cost Effectiveness, dan Sarpras dalam Perencanaan Pe...
byAdy Setiawan
 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
byAdy Setiawan
 
Analisis Biaya dan Pengeluaran dalam Perencanaan Pendidikan
byAdy Setiawan
 
Menentukan Sumber Data Penelitian (Populasi dan Sampel)
byAdy Setiawan
 
Konsep Resistensi dalam Manajemen Perubahan Pendidikan
byAdy Setiawan
 

Recently uploaded

PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 11
byModul Guruku
 
PPTX
Urgensi Perangkat Pembelajaran dalam Kegiatan Pembelajaran untuk Membentuk.pptx
byTeknisiSantri
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 11
byModul Guruku
 
PPTX
Permendikdasmen Nomor 1 (Satu) Tahun 2026.pptx
bywaino1
 
DOCX
Modul Ajar Degree of Comparison by Teacher Adibah Hana
byAdibah Hana
 
PDF
BUKU ADALAH JENDELA DUNIA MATERI KELAS 7 BAB 5.pdf
byShellaAlfathiaRosaLi
 
PPTX
Pengantar: Industri Migas dan Proyek Hulu Migas _Materi Ajar "Pengenalan Proy...
byKanaidi ken
 
PDF
Kedaulatan Ekonomi sebagai Fondasi Ketahanan Nasional dan Jalan Menuju Keseja...
byDadang Solihin
 
PDF
Membangun Kemandirian Bangsa Menuju Pencapaian Asta Cita
byDadang Solihin
 
PPTX
AGENDA 3 LATSAR CPNS TH 2026vdfbvfvbbvff
byDYSANT1991
 
PDF
Modul Ajar Matematika Kelas 8 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Instrumen Akreditasi madrasah tsanawiyah 2025 c.pdf
byrahmatpurwo13
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PPTX
Khotbah filipi 4:6 untuk kehidupan sehari hari
byKeziaJefanya
 
PPTX
PRODUK PENGAWETAN PANGAN HEWANI DAN NABATI (1).pptx
byikasuci8
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 9 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 8 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 11
byModul Guruku
 
Urgensi Perangkat Pembelajaran dalam Kegiatan Pembelajaran untuk Membentuk.pptx
byTeknisiSantri
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 11
byModul Guruku
 
Permendikdasmen Nomor 1 (Satu) Tahun 2026.pptx
bywaino1
 
Modul Ajar Degree of Comparison by Teacher Adibah Hana
byAdibah Hana
 
BUKU ADALAH JENDELA DUNIA MATERI KELAS 7 BAB 5.pdf
byShellaAlfathiaRosaLi
 
Pengantar: Industri Migas dan Proyek Hulu Migas _Materi Ajar "Pengenalan Proy...
byKanaidi ken
 
Kedaulatan Ekonomi sebagai Fondasi Ketahanan Nasional dan Jalan Menuju Keseja...
byDadang Solihin
 
Membangun Kemandirian Bangsa Menuju Pencapaian Asta Cita
byDadang Solihin
 
AGENDA 3 LATSAR CPNS TH 2026vdfbvfvbbvff
byDYSANT1991
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Instrumen Akreditasi madrasah tsanawiyah 2025 c.pdf
byrahmatpurwo13
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Khotbah filipi 4:6 untuk kehidupan sehari hari
byKeziaJefanya
 
PRODUK PENGAWETAN PANGAN HEWANI DAN NABATI (1).pptx
byikasuci8
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar PJOK Kelas 9 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar PJOK Kelas 8 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 

Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif

  • 2.
    • Konsep pendidikaninklusif di Indonesia merupakan sebuah konsep yang baru, meskipun pada hakekatnya konsep ini telah lama diterapkan di negara-negara lain. • Hal ini menjadi salah satu alasan pelaksanaan pendidikan inklusif masih terus perlu diperhatikan lebih serius, salah satu hal terpenting adalah kurikulum yang digunakan • Berdasarkan pada temuan awal peneliti, menunjukkan bahwa selama ini sekolah yang diteliti telah melaksanakan kurikulum sekolah inklusif yang sedikit berbeda dari ketentuan umum yang diberikan pemerintah • Mekanisme pelaksanaan tersebut merupakan hasil pengalaman sekolah dalam melayani PDBK yang sudah dilakukan jauh sebelum ditunjuk oleh pemerintah.
  • 3.
    • Pelaksanaan modifikasikurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo. • Selanjutnya dari fokus tersebut dirinci menjadi enam subfokus, yaitu: • Persiapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Identifikasi dan Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pembuatan Profil Siswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Perencanaan Kurikulum Sekolah Inklusif yang terdiri dari; (a) tim khusus dan (b) tim umum, di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo
  • 4.
    • Secara umumbertujuan untuk mengetahui pelaksanaan modifikasi kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo. • Secara khusus bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan rangkaian modifikasi kurikulum di sekolah tsb, yang meliputi tentang: • Persiapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Identifikasi dan Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pembuatan Profil Siswa bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Perencanaan Kurikulum Sekolah Inklusif yang terdiri dari; (a) tim khusus dan (b) tim umum, di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo • Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo
  • 5.
    • Penelitian inihanya dibatasi pada pelaksanaan modifikasi kurikulum di sekolah inklusif SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo yang meliputi aspek mekanisme pelaksanaan modifikasi kurikulumnya saja. Adapun aspek-aspek yang lainnya tidak dibahas atau diabaikan dalam penelitian ini.
  • 6.
    • Kajian Pustakaini akan dijelaskan hal-hal berikut: a) konsep dasar sekolah inklusif b) modifikasi kurikulum sekolah inklusif c) urgensi pelaksanaan modifikasi kurikulum di sekolah inklusif d) hasil penelitian yang relevan, dan e) kerangka berfikir penelitian.
  • 8.
    • penelitian inimenggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif • Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan observasi atau Observational Case Studies (Sesuai dengan teori Bogdan dan Biklen, 2003:55)
  • 9.
    Lokasi penelitian iniadalah SD Negeri 4 Krebet yang terletak di Jl. Sidowayah no. 31 dusun Sidowayah, desa Sidoharjo, kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo
  • 10.
    • Pengumpulan datamelalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi • Penelitian dilakukan mulai 29 Juni hingga 05 Agustus 2015, sesuai Surat Keterangan No. 423.6/28/405.08.20.18/2015
  • 11.
    Sumber: Miles andHuberman (1994:12)
  • 12.
    • HASIL WAWANCARA Contohkode yang akan digunakan adalah KS.i1.W1.29-06-2015:48. Kode tersebut dapat dibaca dengan Sumber data KS (Kepala Sekolah), sebagai i1 (Informan pertama dalam penelitian ini), W1 berarti wawancara pertama untuk informan tersebut. 29-06-2015 adalah waktu pelaksanaan wawancara, dan 48 berarti nomor baris dalam transkip wawancara • HASIL OBSERVASI Contoh kode yang digunakan adalah F1-5-a-WOS-1-5. hal ini sesuai dengan kode temuan observasi dengan kode indikator dalam kisi-kisi penelitian • HASIL STUDI DOKUMENTASI Contoh kode yang digunakan adalah D.F1.6.c.GPK:01. D adalah Dokumen, F1.6.c adalah kode indikator. GPK adalah sumber dokumen, dan 01 adalah nomor urut dokumen dari sumber tsb.
  • 13.
    • Uji kredibilitas(validitas internal), untuk meningkatkan ketekunan di lapangan, peneliti tinggal sementara selama penelitian berlangsung di lokasi terdekat sekolah dan tinggal di kediaman salah satu guru yang berlokasi sekitar 5 km dari sekolah. • Uji dependabilitas. Dalam penelitian ini terdapat auditor dependent yaitu dosen pembimbing skripsi, Dr. Karwanto, S.Ag., M.Pd, dan auditor independent yaitu: Dr. Mudjito, Ak., M.Si., Dr. Budiyanto, M.Pd., dan Drs. Sujarwanto, M.Pd. • Uji konfirmability (obyektivitas). Peneliti menyerahkan draft hasil penelitian kepada KS dan GPK untuk dikoreksi terlebih dahulu pada 06/08/2015. • Uji transferabilitas
  • 15.
    • SD Negeri4 Krebet, Ponorogo berdiri pada tahun 1977 • Pada 12 Mei 2007 SD Negeri 4 Krebet dinyatakan mendapat akreditasi B+ (Plus) oleh BAN-SM melalui SK NIS: 100180, NSS: 101051103013, NSB: 007211790624008, serta NPSN: 20509874 • Akhir 2009, SD Negeri 4 Krebet ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk mulai melaksanakan program pendidikan inklusif sekaligus dinyatakan sebagai Sekolah Inklusif Pertama di Kabupaten Ponorogo tersebut. Penunjukkan ini ditindaklanjuti melalui SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat dengan nomor SK: 421/3695/405.08/2012. Penunjukkan yang sama juga pada dua sekolah lainnya, yakni SD Negeri 4 Karang Patihan dan SD Negeri 2 Pandak, Balong, Ponorogo.
  • 16.
    Terwujudnya insan yangkompetitif berdasarkan IMTAQ. • Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual dan bernuansa PAIKEM. • Menyiapkan generasi unggul yang memiliki keselarasan di bidang IMTAQ dan IPTEK. • Menyiapkan peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri/memiliki keterampilan hidup, dan suka bekerja keras. • Mewujudkan lingkungan inklusif ramah pembelajaran (LIRP). • Membangun citra sekolah mandiri, serta menjadi idola dan mitra terpercaya di masyarakat. • Menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang bisa menjadi penggerak pembangunan dan berkarakter.
  • 17.
    • ”ABK Bisa,Inklusif Yes” • Sekolah ini berlokasi di Jalan Sidowayah Nomor 31, dusun Sidowayah, desa Sidoharjo, kec. Jambon, kabupaten Ponorogo. Berjarak sekitar 28 km arah barat daya dari pusat pemerintahan kabupaten Ponorogo
  • 18.
    Data Peserta DidikTahun Ajaran 2014/2015 • Total Peserta didik 200 anak • Total PDBK 34 anak Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 • Guru 13 orang dan 1 karyawan • Satu GPK yaitu Budi Cahyono, S.Pd. • Melihat banyaknya PDBK yang terdata, Kepala Sekolah menilai tidak cukup jika sekolah hanya memiliki satu GPK, sehingga dikeluarkan surat keputusan Nomor 800/03/405.08.20.18/2014 yang menugaskan Katimun, S.Pd.I , guru kelas satu sebagai GPK.
  • 21.
    • SD Negeri4 Krebet, Jambon, Ponorogo, menyadari sepenuhnya tentang pentingnya perhatian khusus bagi perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif. • Salah satu bentuk upaya sekolah dengan membuat pedoman pelaksanaan kurikulum dan berbagai usaha strategis. • Woolfolk dan Kolter (2009) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai suatu sistem pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya.
  • 22.
    Sumber: Loreman (2007) InclusiveSchool: Seven Pillars of Support
  • 23.
    • Kurikulum yangfleksibel dimaknai sebagai upaya melakukan modifikasi atau penyesuaian dari kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. • Kurikulum yang dikembangkan di sekolah berdasarkan amanat Permendikbud Nomor 160 tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014 • Adanya keragaman hambatan yang dialami peserta didik yang sangat bervariatif, mulai dari ringan, sedang, sampai berat, maka dalam implementasinya kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sehingga sesuai dengan kebutuhan PDBK. • “The careful and systematic structuring of appropriate goals for a child with diverse abilities through the adaptation and modification of the regular curriculum is viewed by many as an excellent method of providing an appropriate education while also allowing for inclusion in a regular class” (Loreman:2005).
  • 24.
  • 25.
    • Lerner danJohns (2009:56)
  • 26.
    • Menurut penelitienam tahapan yang dilakukan sekolah dapat dikategorikan dalam tiga hal tahapan menurut Learner dan Johns (2009), yaitu; • Tahap Referral stage (Pengalihtanganan), di sekolah memiliki tahap persiapan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif, identifikasi awal pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pembuatan profil siswa. • Tahap Assesment Stage (asesmen), di sekolah memiliki tahap identifikasi lanjutan dan asesmen baik akademik ataupun non akademik yang dibantu oleh professional kesehatan, serta perencanaan oleh tim khusus dan umum dalam forum yang menghasilkan dokumen RPP modifikasi ataupun PPI • Tahap terakhir adalah Instruction Stage (pengajaran), di sekolah menerjemahkan dengan kegiatan pelaksanaan modifikasi kurikulum sekolah inklusif dalam konteks pembelajaran, baik dalam seting kelas inklusif ataupun kelas khusus, serta evaluasi pelaksanaan sekolah inklusif secara berkala.
  • 27.
    • Kegiatan inimerupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan sekolah dalam rangka menyiapkan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif bagi seluruh elemen. Keseriusan sekolah dapat dilihat dari beberapa kegiatan dan usaha sekolah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kurikulum tersebut. • Pendapat Sukmadinata (2001), yang menekankan bahwa untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa persiapan terutama kesiapan pelaksana.
  • 28.
    • Sekolah memilikibeberapa kegiatan pra pengalihtanganan kepada professional, setidaknya ada tiga hal yang dilakukan sekolah dalam rangka persiapan tersebut, yaitu mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana-prasarana, dan orang tua dari PDBK • Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan dipersiapkan oleh pihak sekolah melalui kegiatan pelatihan ataupun workshop secara berkala. • Sumber kegiatan melalui; (1) Pemerintah, dan (2) usaha sekolah dengan menjalin kerja sama perguruan tinggi negeri, dan lembaga swasta yang support tentang pendidikan inklusif, serta melalui kerja sama dengan SLB terdekat sebagai pusat sumber.
  • 29.
    • Selain itu,sekolah juga; (a) mengadakan join program dengan institusi atau perguruan tinggi; (b) mengadakan MoU (kerja sama) dengan pusat sumber dan lembaga terkait, dan (c) pelatihan internal bagi guru-guru dan pengenalan karakteristik PDBK secara langsung melalui keterlibatan langsung dalam setiap kegiatan • Menurut peneliti, beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah merupakan salah satu langkah tanggung jawab pemerintah dalam mengawal pelaksanaan pendidikan inklusif, khususnya bagi pemerintah daerah setempat. • Sedangkan, usaha-usaha sekolah ditujukan untuk dapat mempersiapkan seluruh elemen dengan sebaik mungkin. Mungkin banyaknya PDBK yang dimiliki sekolah.
  • 30.
    • Hal lainyang dipersiapkan dalam rangka penciptaan “inclusive culture” adalah dari segi gedung, sarana-prasarana, dan juga atribut di sekolah. • Rusman (2011:74) berpendapat bahwa mengingat bentuk kurikulum yang nyata akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan menguji semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru dalam bentuk perbuatan. Sehingga diperlukan berbagai persiapan yang matang sebelum melaksanakan kurikulum. • Pihak SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo juga mempersiapkan pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif bagi seluruh wali murid, khususnya wali murid bagi PDBK. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi pendidikan inklusif kepada seluruh wali murid pada saat penerimaan siswa baru. Serta melalui Gerakan Ayo Sekolah.
  • 31.
    • Menurut peneliti,sosialiasi yang telah dilakukan ini akan sangat bermanfaat bagi wali murid. Namun, peneliti melihat hal lain, di daerah tersebut terdapat sebuah sanggar pendidikan rakyat, namun sudah non-aktif. Terdapat potensi jika sanggar tersebut dihidupkan kembali. Salah satu hal positif yang bisa dilakukan adalah pendidikan parenting, hal tersebut diperuntukkan bagi seluruh wali murid. Melalui sanggar, orang tua murid lebih leluasa bertanya dan berdiskusi serta berinteraksi dengan pemateri tentang pendidikan anak. Pihak sekolah harus menjadi pelopor. • Pendapat Learner dan Johns (2009) tentang pentingnya prereferral activities sebelum sekolah memasuki tahap identifikasi dan asesmen. • Menurut peneliti, langkah sekolah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan yang berfokus pada penyiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta wali murid sudah sangat tepat.
  • 32.
    • Pada tahappersiapan ini juga, pihak sekolah telah menyiapkan SDM tenaga pendidik yang menjadi tim khusus ataupun tim pelaksana dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. • Pendapat Learner and Johns, (2009:55) menyebutkan perlunya keberadaan tim pendukung instruksional. “The instructional support team is a peer group of colleagues to help the classroom teacher analyze the student’s academic and/or behavior problems and recommended interventions and accommodations for the classroom” • Menurut peneliti, keberadaan tim khusus yang memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengelola dan menjadi pioneer dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusif ini sangatlah baik.
  • 33.
    • Pendapat Budiyanto,et.all, (2013), identifikasi sebagai suatu usaha untuk menemukenali anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak atau peserta didik yang mengalami kelainan dengan berbagai gejala- gejala yang menyertainya. • Assesmen merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan informasi tentang anak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan bagi PDBK tersebut.
  • 34.
    • Selama ini,sekolah konsen menyoroti lima hal dalam proses identifikasi dan asesmen, yaitu: (a) aspek kesehatan; (b) aspek akademis; (c) sosial emosional; (d) aspek kemandirian, dan (c) aspek non akademik. • Hal ini sesuai dengan pendapat Budiyanto, et.all (2013), bahwa identifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang dapat diamati, seperti (1) gejala fisik, (2) gejala perilaku, dan (3) gejala hasil bejalar • Menurut Peneliti, secara bahasa memang sedikit terdapat perbedaan, namun pada praktiknya tiga hal tersebut tidaklah berbeda dengan penerjemahan pihak sekolah. Gejala fisik diterjemahkan menjadi aspek kesehatan, gejala perilaku diterjemahkan sebagai aspek sosio emosional & kemandirian. Gejala hasil belajar dimaknai sekolah sebagai aspek akademik dan non akademik.
  • 35.
    • Menurut penelititentang beberapa hal yang dijadikan objek identifikasi sudah baik, meskipun suatu hasil pengkajian dan pengalaman sekolah. Namun perlu diketahui, sejak tahun 2013 pemerintah telah menyiapkan format dokumen tentang identifikasi. Format tersebut dapat dijadikan sebagai alat identifikasi PDBK pada saat penerimaan siswa baru • Pendapat Lerner dan Johns (2009) bahwa untuk meningkatkan layanan kekhususan peserta didik di sekolah inklusif, maka peserta didik seharusnya diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan tingkat hambatan di dalam kategori pendidikan khusus yang berlaku. • Sekolah melakukan asesmen saat PSB dan PBM di tahap awal. • Pendapat Lerner dan Johns (2009:46), bahwa “Assesment is the process of collecting information about a student that will be used to form judgment and make decisions concerning that student”
  • 36.
    • Dari kelimahal tersebut sekolah menggolongkan menjadi dua, yakni identifikasi dan asesmen yang dapat dilakukan sendiri oleh pihak sekolah dan identifikasi dan asesmen yang dibantu oleh pihak lain, yaitu professional dan pusat sumber. • Menurut Loreman (2005), pihak professional tersebut bisa termasuk dokter, perawat, ataupun keahlian serupa di bidang kesehatan lainnya, seperti psikolog, psikoterapis, terapis okupasi, terapis bahasa, ataupun tenaga paraprofesional lainnya. • Pendapat Loreman (2005), bahwa keterlibatan professional khususnya bidang kesehatan ini sebaiknya tidak hanya pada kegiatan identifikasi dan asesmen, namun juga pada tahap selanjutnya hingga akhir, artinya dilibatkan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan kurikulum.
  • 37.
    Desain Relasi Identifikasi dan Asesmendalam Pendidikan Sumber: Budiyanto (2009)
  • 38.
    • Dalam identifikasidan asesmen, pihak sekolah ataupun professional meminta kerja sama berbagai pihak sebagai informan, di antaranya: orang tua PDBK, teman main/sejawat, guru di jenjang sebelumnya (TK), guru kelas, peserta didik, serta jika dibutuhkan tetangga di sekitar kediaman PDBK. • Pendapat Lerner dan Johns (2009:56) yang menyatakan bahwa, “The initial referral of a student for special education evaluation can come through several sources such as the parent, the teacher, others professional who have contact with student, or self referral by the student”
  • 39.
    • Pembuatan profilberdasarkan pada kebutuhan sekolah. Salah satu usaha strategis dengan mendokumentasikan seluruh catatan diri anak dalam suatu dokumen yang akan dijadikan pedoman pada saat perencanaan kurikulum modifikasi tersebut, baik kurikulum akademik ataupun non akademik. • Menurut Imron, (2011:17) bahwa dalam memanajamen peserta didik memiliki cakupan ruang lingkup yang cukup luas, yaitu meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik sejak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus dari sekolah tersebut, baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, maupun secara tidak langsung • Profil siswa dibuat oleh GPK
  • 40.
    • Selama inidiketahui bahwa belum ada format khusus yang dibuat pemerintah. • Profil siswa memiliki beberapa konten, yaitu data individu yang meliputi nama, usia, kelas, dan sekolah, kemudian aspek akademik, aspek kemandirian, aspek kesehatan, aspek sosial-emosional, aspek keluarga, dan diagnosa sementara. • Menurut peneliti, langkah sekolah untuk mendokumentasikan catatan- catatan individu tersebut sangat baik dan perlu dijadikan masukan bagi sekolah lain. • Jika dihubungkan dengan pelaksanaan manajemen peserta didik di sekolah inklusif, berarti pihak sekolah diharuskan untuk mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, khususnya PDBK, serta mengatur seluruh pembimbingan sebagai upaya melaksanakan manajemen sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Profil siswa dapat dijadikan acuan utama.
  • 42.
    • Sekolah memilikitim khusus yang bertugas untuk memikirkan perkembangan pendidikan inklusif secara lebih detail. • Tim khusus ini terdiri dari GPK, pembantu GPK, dan 3 guru kelas, yaitu wali kelas satu, wali kelas V, dan guru pelajaran pendidikan agama islam. Dan GPK menjadi coordinator tim khusus tersebut. • Tugas tim khusus yaitu (1) pengelompokan jenis kekhususan PDBK; (2) identifikasi tujuan pendidikan setiap PDBK; dan (3) merancang grand desain modifikasi kurikulum bagi PDBK tersebut
  • 43.
    • Menurut Learnerand Johns, (2009:55) tersebut bahwa tugas utama tim ini adalah untuk membantu guru kelas dalam melakukan analisis aspek akademik ataupun non akademik peserta didik ataupun permasalahan perilaku peserta didik, serta memberikan rekomendasi mengenai langkah intervensi dan perilaku selama di dalam kelas. • Unsur RPP modifikasi atau PPI berdasarkan pada pedoman pemerintah dan telah sesuai dengan pendapat Gargiulo (2012) tentang unsur standar dalam PPI atau RPP yang dimodifikasi.
  • 44.
    • Menurut Peneliti,dari teori tersebut maka dapat difahami bahwa aspek current performance (perkembangan terbaru) terdapat dalam unsur poin (1) identitas siswa (4) kelebihan, (5) kelemahan. Kemudian, special education and related (pendidikan khusus dan keterkaitan) terdapat dalam aspek (2) mata pelajaran, dan (3) materi. Kemudian, measuring program (program yang terukur) terdapat dalam aspek (6) indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian, unsur transition service/special service (layanan khusus) terdapat dalam aspek (7) strategi, (8) langkah kegiatan, dan (9) evaluasi. • Sehingga, aspek date and place (tanggal dan tempat), dan participation with a typical student (partisipasi yang perlu diberikan berdasarkan kekhasan peserta didik) belum terdapat dalam format PPI yang dirancang oleh tim khusus ini.
  • 45.
    • Terdiri dariseluruh warga sekolah yaitu terdiri dari kepala sekolah, GPK, guru kelas, guru mata pelajaran, dan komite sekolah, serta orang tua. • Sesuai pendapat Lerner dan Johns (2009:56) yang mengatakan bahwa, “The initial referral of a student for special education evaluation can come through several sources such as the parent, the teacher, others professional who have contact with student, or self referral by the student”. • Tim umum bekerja secara bersama-sama dalam suatu forum besar yang rutin dilakukan setiap pergantian tahun ajaran baru • Sesuai pendapat Lerner dan Johns (2009) bahwa, “The IEP creates an opportunity for teachers, parents, school administrators, related service personnel, and students (when appropriate) to work together to improve educational result for children with disability”
  • 46.
    • Pendapat Rahardja(2015) menjelaskan bahwa penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian PPI menerapkan asas kerjasama dengan melibatkan guru, tutor sebaya, orang tua siswa, dan GPK. • Menurut Peneliti, tingkat keakuratan masukan dari orang tua PDBK masih tergolong rendah, hal ini diakibatkan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, orang tua PDBK yang berasal dari lokasi yang jauh belum bisa bergabung dalam proses perencanaan. • Lerner dan Johns (2009) menjelaskan tentang beberapa peserta yang harus dilibatkan dalam “the IEP Meeting” setidaknya sebagai berikut: (1) orang tua PDBK; (2) satu guru regular; (3) satu GPK; (4) pusat sumber terdekat; (5) individu yang dapat menginterpretasikan hasil evaluasi; (6) individu atau perwakilan kelompok di luar pihak sekolah; dan (7) peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. • Dari keseluruhan peserta tersebut, menurut peneliti hanya poin nomor 6 yang belum terlibat dalam perencanaan modifikasi kurikulum di sekolah yang diteliti.
  • 48.
    Pengelolaan Kelas diSekolah Inklusif di Indonesia Bidiyanto, et.all (2013).
  • 49.
    • seluruh pesertadidik belajar secara bersama-sama dalam satu kelas. Saat ini terdapat sembilan kelas yang diseting sebagai kelas inklusif. • Budiyanto, et.all (2013) yang menyatakan bahwa di kelas ini PDBK belajar bersama-sama dengan peserta didik regular • GPK dan pembantu GPK akan berkolaborasi dengan guru kelas di dalam kelas pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu pada pelajaran-pelajaran tertentu dan pada saat mendekati UTS (ujian tengah semester) ataupun UAS (ujian akhir semester). • Choate (2013:39) berpendapat bahwa semua tenaga pendidik baik guru regular maupun GPK harus berbagi tanggung jawab dalam mengakomadasi kebutuhan pembelajaran baik untuk siswa dengan dan tanpa disabilitas.
  • 50.
    • Loreman (2005)berpendapat bahwa “baik di kelas khusus ataupun kelas inklusif seharusnya terjadi kolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran antara guru kelas (guru utama) dengan guru bantu (GPK)”. • Proses interaksi antara guru kelas ataupun guru mata pelajaran dengan GPK ataupun pembantu GPK tidak hanya terbatas pada proses belajar mengajar di dalam kelas saja. • Menurut peneliti, keterbatasan waktu GPK dalam kelas Inklusif karena regulasi pemerintah yang belum melihat profesionalitas GPK secara utuh • Menurut peneliti, waktu kolaborasi antar keduanya masih belum maksimal, juga dikarenakan waktu tugas GPK yang sangat padat
  • 51.
    Model kolaborasi instruksional dalamkelas inklusif Menurut Gargiulo, R.M. (2012) Keterangan: Guru regular Siswa reguler Guru bantu (GPK) PDBK
  • 52.
    • Dikhususkan bagipeserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang bertempat di ruang sumber • Penggunaan ruang sumber sebagai fasilitas seting kelas khusus ini sesuai dengan pendapat Budiyanto, et.all (2013) yang menyatakan bahwa “kelas khusus ini merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif dengan cara memisahkan di kelas tersendiri dari peserta didik regular. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut”. • Guru yang mengajar di ruang sumber adalah GPK, dibantu dengan seorang pembantu GPK. • Pendapat Gargiulo (2012), model One Teacher, One Observe (satu guru, satu observasi).
  • 53.
    • Pemanfaatan ruangsumber memang masih sangat minim, hal ini sengaja di lakukan karena pihak sekolah tidak menginkan terlalu lama memberikan pembelajaran khusus bagi PDBK, apalagi PDBK dengan kekhususan yang tidak terlalu berat. • Minimnya pemanfaatan penggunaan ruang suber tersebut, peneliti melihat salah satunya juga disebabkan oleh minimnya GPK yang ada, selain minimnya waktu yang tersedia. • Bagi PDBK yang masih memiliki hambatan dalam pemahaman materi, pihak sekolah memberikan materi tambahan pada waktu malam hari setelah waktu maghrib yang berlokasi di kediaman pembantu GPK • PDBK dibekali melalui berbagai kegiatan vokasional dan ekstrakurikuler, disediakan untuk melatih sensori kasar dan kreatifitas
  • 54.
    • Menurut Choate(2013), layanan pendukung yang dimaksud adalah (a) pendukung kurikulum (memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang memudahkan PDBK dalam menguasai materi pembelajaran), dan (b) pendukung khusus (memberikan tambahan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki peserta didik). • Menurut Peneliti, Salah satu fungsi dari identifikasi dan asesmen akademik yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Peserta didik diberikan pengarahan tentang minat yang dimiliki, terkhusus bagi PDBK. Sehingga dalam praktiknya, peneliti mengamati bahwa dalam setiap kegiatan tersebut terjadi keharmonisan antara peserta didik regular dan PDBK yang sengaja digabung dan tidak dipisahkan.
  • 55.
    • Evaluasi pelaksanaankurikulum sekolah inklusif dilakukan secara berkala di setiap tiga bulan dan per semester. • Pendapat Scriven (1991) dalam Hasan (2009:58) bahwa kegiatan evaluasi dalam suatu pelaksanaan kurikulum khususnya di tingkat satuan pendidikan sangatlah penting, karena evaluasi ini sama dengan bentuk akuntabilitas terhadap customer (orang tua peserta didik dan stakeholder ataupun masyarakat dalam arti luas). • Rusman (2011:99), tujuan evaluasi adalah penyempurnaan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan • Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa usaha sekolah secara berkala mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tersebut sudah tepat.
  • 57.
    1. Pelaksanaan modifikasikurikulum sekolah inklusif di SD Negeri 4 Krebet, Jambon, Ponorogo. terdiri dari enam kegiatan yaitu: 1) persiapan; 2) identifikasi dan asesmen; 3) pembuatan profil siswa; 4) perencanaan modifikasi kurikulum yang terdiri dari; (a) tim khusus dan (b) tim umum; 5) pelaksanaan kurikulum; dan 6) evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif. Tahap persiapan dalam pelaksanaan modifikasi kurikulum dan pembuatan profil siswa merupakan salah satu usaha sekolah secara mandiri. Hal ini belum diatur oleh pemerintah di segala tingkatannya, sehingga belum ada format khusus. 2. Persiapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif ditujukan bagi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan wali murid. Persiapan bagi tenaga pendidik dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dari pemerinthah serta dari usaha sekolah mandiri. Persiapan segi sarana-prasarana yang aksesibel. Serta, persiapan bagi wali murid melalui sosialisasi di setiap awal dan akhir tahun, dan kegiatan “Gerakan Ayo Sekolah”.
  • 58.
    3. identifikasi danasesmen peserta didik dalam segi akademik oleh sekolah dan non-akademik oleh profesional. Lima hal yang konsen disoroti pihak sekolah. Informan yang secara aktif dilibatkan adalah: orang tua PDBK, teman main/sejawat, guru di jenjang sebelumnya (TK), guru kelas, peserta didik, serta tetangga di sekitar kediaman PDBK. 4. Pembuatan Profil Siswa bagi PDBK dilakukan oleh GPK, berdasarkan pengalaman yang didapat dari tim HKI. Profil siswa memiliki beberapa konten, yaitu data individu yang meliputi nama, usia, kelas, dan sekolah, kemudian aspek akademik, aspek kemandirian, aspek kesehatan, aspek sosial-emosional, aspek keluarga, dan diagnosa sementara. Digunakan sebagai dasar perencanaan kurikulum modifikasi.
  • 59.
    5. Perencanaan modifikasikurikulum terdiri dari tim khusus dan tim umum. Tim khusus terdiri dari GPK, pembantu GPK, dan 3 guru kelas. Tim umum terdiri dari seluruh guru dan komite. Tim khusus bertugas membahas tentang; (1) pengelompokan jenis kekhususan PDBK; (2) identifikasi tujuan pendidikan setiap PDBK; dan (3) merancang grand desain modifikasi kurikulum bagi PDBK. 6. Sekolah membagi kelas menjadi dua, yaitu: seting kelas inklusif dan kelas khusus. Kelas inklusif seperti kelas pada umumnya. Kelas khusus dikhususkan bagi PDBK, didukung beberapa kegiatan vokasional dan ekstrakurikuler. 7. Evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah inklusif dilakukan secara berkala di setiap tiga bulan dan setiap akhir semester.
  • 61.
    • Usaha sekolahmelalui join program dinilai sangatlah baik dan dapat mendukung pelaksanaan kurikulum. Hal tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi salah satu ciri sekolah inklusif tersebut. • Pelatihan internal dengan menghadirkan salah satu guru dari pusat sumber untuk berbagi pengalaman. Sehingga kerja sama dengan pusat sumber dapat lebih meluas dari awal persiapan hingga evaluasi. • jika memungkinkan sekolah menginisiasi jalannya kembali sanggar Sekolah Rakyat Sanguakik yang telah dirintis oleh salah satu pemerhati pendidikan dari PTN. Melalui sanggar ini, sekolah bisa memberikan materi parenting kepada setiap warga yang memiliki anak sehingga materi parenting education yang didapat lebih intens. • Selama ini penggunaan kelas khusus sangat terbatas, peneliti menyarakan sekolah untuk menambah waktu PDBK belajar di ruang sumber sesuai dengan kekhususannya. Setidaknya bisa ditambahkan menjadi tiga kali dalam seminggu. • Penyempurnaan draft pedoman pelaksanaan kurikulum sekolah
  • 62.
    • Selama ini,menurut pengakuan pihak sekolah, kabupaten Ponorogo belum memiliki komitmen yang besar untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan inklusif di daerah tersebut. Sehingga, peneliti menyarankan pemerintah tingkat kabupaten untuk dapat lebih memberikan perhatian lebih dalam berbagai hal termasuk penyiapan SDM, serta segera menunjuk koordinator pendidikan inklusif. • Keberadaan profil siswa sebagaimana yang dibuat oleh SD Negeri 4 Krebet ini baik untuk diterapkan di seluruh sekolah inklusif karena sangat membantu sekolah dan guru dalam merancang kurikulum sesuai kekhususan PDBK. Seharusnya pemerintah membuat format profil siswa yang dapat dilaksanakan di setiap sekolah inklusif. • Pemerintah selama ini belum memberikan jabatan GPK sebagai jabatan professional seperti guru mata pelajaran/guru kelas pada umumnya. Sehingga GPK juga ditugasi sebagai wali kelas. Meskipun demikian memang GPK dibantu satu guru honorer muda. (THE END)