Tiga badan utama PBB yang berkaitan dengan HAM adalah Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB dan memiliki mandat untuk memajukan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Dewan HAM PBB dan badan perjanjian PBB seperti Komite Hak Penyandang Disabilitas bertugas memantau implementasi konvensi HAM oleh neg

1. MEKANISME HAM PBB:
CHARTER DAN TREATY BASED
BODIES
Yogyakarta, 14 – 16 Mei 2018
Muhammad Hafiz

2. HAM dalam skema PBB
• Perlindungan HAM merupakan salah satu pilar PBB, yang dimasukkan ke dalam
Piagam PBB (international security, development, human rights);
• Piagam PBB menegaskan “penghormatan pada HAM, tanpa diskriminasi”
• Deklarasi HAM dan instrumen HAM lainnya (Kovenan dan Konvensi) disahkan
oleh Majelis Umum PBB sebagai sumber utama HAM (core of international
human rights law)
• PBB membentuk badan-badan HAM sebagai alat monitor pelaksanaan HAM itu
sendiri:
1. Charter based-bodies
2. Treaty based-bodies
• PBB memiliki badan-badan khusus yang bertugas membantu realisasi HAM.

4. Special Public
Procedures
Sistem PBB
GA States:
193
SCUSA
RUS
CHN
FR
UK
+ 10 non-
permanent
members
ECOSOC
States:
54
Func.
Comm. States
TREATY BASED
• CCPR (ex-HRC)
• CESCR
• CEDAW
• CAT & Sub-C
• CERD
• CRC
• MWC
• CRPD
• CED
HRC
Advisory
Committee
CHARTER BASED

5. CHARTER BASED BODIES

6. UN Charter: UN GA
(General Assembly)
• Mandat: semua isu terkait dengan hak asasi manusia
• Anggota utama adalah seluruh Negara sPBB -193 Negara
• Pertemuan tahunan di New York, Amerika Serikat
• 2 Forum untuk HAM:
– Plenary
– Third Committee (Humanitarian and Social
Committee)

7. UN Charter: ECOSOC
(Economic Social Council)
• Mandat: Pembangunan ekonomi dan sosial
• Keanggotaan: 54 anggota (3 tahunan)
• Terlekat di New York, pertemuan biasanya dilakukan
di New York dan Geneva
• Akses NGO: NGOs with consultative status

8. UN Charter: the SC
(Security Council)
• Mandat: International Peace and Security
• Membership: 5 + 10
• Element of “veto power”
• NGO access: No formal access

9. Charter based: UN Human
Rights Council (Dewan HAM)
• Dibentuk pada on 15 Maret 2006; Sesi pertama pada Juni 2006; terdiri dari
47 Negara Anggota.
• Dewan HAM menggantikan Komisi HAM PBB, yang berada di bawah
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
• Dibentuk sebagai manifestasi dari reformasi PBB.
• Mandat utamanya adalah untuk mereview dan mengatasi pelanggaran
HAM yang terjadi.
• OHCHR (Office of High Commissioner of Human Rights) bertindak
menjalankan fungsi Sekretariat bagi seluruh badan-badan HAM.

10. Apa bedanya Komisi dan
Dewan HAM?
 Posisi yang lebih baik dalam struktur sistem
PBB, karena Dewan HAM langsung melaporkan
kepada UN General Assembly.
 Perubahan representasi geografis (13 from Asia-
Pacific, 13 from Africa, 8 from Latin America and
Caribbean, 7 from Western Europe and Other
States, and 6 from Eastern Europe)
 Adanya perjanjian dan perubahan pada proses
seleksi Anggota Dewan HAM

11. Aktivitas Dewan HAM PBB
 Regular/ Plenary sessions (tiga kali pertemuan
dalam setahun)
 Universal Periodic Review (UPR)
 Special Procedures
 Complaints procedures
 Advisory committee

12. Mandat Dewan HAM PBB
 Pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM bagi semua
secara adil dan setara, tanpa adanya pembedaan.
 Menyelesaikan situasi pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran
HAM berat dan sistematis, serta membuat rekomendasi terhadap
pelanggaran tersebut.
 Memajukan, mengkoordinasikan dan mengarusutamakan HAM di
PBB.
 Menyediakan forum dialog terhadap tema-tema khusus di PBB.
 Menyampaikan rekomendasi dalam pembangunan instrumen
kepada Majelis Umum PBB.
 Memajukan implementasi kewajiban HAM oleh Negara Anggota.
 Tindak lanjut komitmen HAM.

13. Prosedur Khusus Dewan HAM
 Lanjutan dari the Commission on Human Rights
 Terdapat 42 Thematic mandates dan 14 country-specific mandates (Working Group,
Pelapor Khusus/ Special Rapporteur, Independent Expert)
 Salah satunya adalah Pelapor Khusus Disabilitas
 Bersifat independen, dipilih oleh Dewan HAM atas bantuan OHCHR, dan berlaku untuk
semua negara.
 Apa yang dilakukan?

Kunjungan ke Negara

Komunikasi dengan Negara atas dugaan pelanggaran atau perhatian yang
meluas terhadap situasi

Membuat studi temati dan menyelenggarakan konsultasi ahli.

Berkontribusi pada pembangunan instrumen HAM

Terlibat dalam advokasi dan peningkatan kesadaran publik terhadap HAM.

Engagement dengan masyarakat sipil dan stakeholder lainnya.

Membuat laporan kepada Dewan HAM dan Majelis Umum PBB.

14. Beberapa
Contoh
Prosedur
Khusus
• Pelapor Khusus untuk hak Disabilitas
• Pelapor Khusus untuk Kesehatan
• Pelapor Khusus untuk Pendidikan
• Pelapor Khusus untuk Pembela HAM
• Pelapor Khusus Penghapusan
Diskriminasi terhadap Kusta dan
Keluarganya
• Pelapor Khusus untuk Penyiksaan
• Pelapor Khusus Kekerasan terhadap
Perempuan
• Working Group Diskriminasi Perempuan
dalam Hukum dan Praktik

15. Surat
Komunikasi
dan Pengaduan
untuk Pelapor
Khusus
https://spsubmission.ohchr.org/
• Surat Komunikasi adalah Surat yang
dikirimkan pelapor khusus PBB kepada
Pemerintah;
• Surat dikirimkan berdasarkan pengaduan
yang diterima, terkait dengan:
a. Pelanggaran HAM yang telah terjadi;
b. Potensi atau pelanggaran HAM yang
sedang terjadi;
c. Perhatian terkait dengan rancangan
peraturan (UU) atau kebijakan yang tidak
sesuai dengan HAM.
• Tujuan: 1) Meminta perhatian Pemerintah;
2) Meminta Pemerintah untuk mencegah
terjadinya pelanggaran, dihentikan,
diinvestigasi, atau memberikan pemulihan;
3) Menyampaikan laporan kepada Dewan
HAM PBB

16. Form
Pengaduan
Pelapor
Khusus
• Identifikasi korban
• Identifikasi pelaku yang diduga kuat,
termasuk informasi detil tentang
pelaku non-Negara bila ada;
• Identifikasi individu atau organisasi
yang menyampaikan komunikasi.
• Waktu, tempat, dan deskripsi detail
dari situasi kejadian atau pelanggaran.
Dijelaskan apakah kejadian telah
terjadi, sedang, ataupun akan terjadi.
• Ditegaskan apakah korban berniat
disebutkan namanya atau dirahasiakan.

17. TREATY BASED BODIES

18. Treaty based bodies
Dibentuk berdasarkan ketentuan di dalam Konvensi;
Terdapat 9 Konvensi utama PBB, termasuk CRPD, dan
10 badan treaty (Komite);
Komite terdiri dari individu yang bertindak sebagai
expert/ahli. Diusulkan oleh Negara, namun tidak
bertindak atas nama negara.
Pasal 34 CRPD menegaskan keharusan pembentukan
Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas, terdiri atas
12 orang pakar.

19. Fungsi Treaty-Based Bodies
 Memantau pelaksanaan Kovenan/Konvnensi internasonal HAM. Setiap
konvensi memiliki Komite sendiri.
 Menerima laporan, pengaduan atau komunikasi dari Negara Pihak.
 Mengeluarkan Concluding Observation/rekomendasi terhadap laporan
Negara Pihak untuk membantu Negara Pihak dalam menjalankan treaty.
 Menyusun General Comment untuk menafsiran Pasal-pasal di dalam
Konvensi. Misalnya, pada 11 April 2014, Komite CRPD mengadopsi General
Comment No. 2 Tentang Pasal 9 Accessibility.
 Beberapa Komite diberikan kuasa untuk menerima pengaduan individual,
inter-state Complaint, inisiatif penyelidikan/investigasi ke suatu negara.

20. Mekanisme Treaty Based Bodies

21. Jumlah dan Durasi Sidang

22. Periode Pelaporan

23. Partisipasi
Masyarakat
Sipil atau
Organisasi
Disabilitas
• Pembuatan Laporan Alternatif
• Menghadiri Sesi Sidang Komite untuk
negara tertentu
• Webcast saat Sesi Sidang
• Mengikuti briefing sebelum Sesi Komite
dimulai
a. Oral briefings usually on the first day of
each week of the session (CRPD)
b. NGOs may organise informal ‘coffee’
and ‘lunchtime’ briefings or side events
(CRPD)
• Koordinasi dan koalisi

24. Masyarakat sipil menyampaikan
alternative report (shadow)
Menghadiri sesi,
statement, dan
memantau proses
Memantau proses
Masyarakat sipil
menyampaikan
jawaban terhadap
List of Issues (LoI)
Merumuskan skema
pemantauan
pelaksanaan
rekomendasi
Proses Sidang Komite

25. Komite
Disabilitas
• The Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, adopted by the General Assembly
in 2006, created a Committee on the Rights of
Persons with Disabilities mandated to monitor
the implementation of human rights
obligations under the Convention.
• It does so through the consideration of periodic
reports submitted by State parties.
• The Optional Protocol to the Convention
allows the Committee to receive and consider
complaints on behalf of individuals and groups,
and provides for the Committee to conduct
confidential investigations of allegations
regarding grave or systematic violations of the
Convention.
• Investigations may be carried out through
country visits with the consent of the State.
The Convention and the Optional Protocol
entered into force on 3 May 2008. The first
meeting of the Committee, which is comprised
of 18 members, took place in February 2009.

26. SEKIAN MUHAMMAD HAFIZ
hafizmuhammad85@gmail.com s
081282958035