1. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap harta bersama akibat dibuatnya perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung. 2. Pembahasan mencakup akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan terhadap harta yang ada sebelumnya, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan. 3. Metode penelitian menggunakan pendek

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP
HARTA BERSAMA AKIBAT DIBUATNYA PERJANJIAN
PERKAWINAN SEPANJANG PERKAWINAN BERLANGSUNG
“ “
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2021
MAS ERWIN CANDRA AMISENA
NPM : 2019010461095

2. Rumusan Masalah
2
Latar Belakang Masalah
1
Tujuan Dan Kegunaan
Penelitian
3
Kerangka Pemikiran
4
Sistematika Penulisan
6
Metode Penelitian
5
Daftar Isi
Proposal Penelitian

3. PENDAHULUAN
Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 139 KUHPer
(Sebelum lahir Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015) mengatur pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat,
yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sementara itu tidak jarang ada yang menyatakan
bahwa pasangan suami istri tidak tahu bila ada Perjanjian Kawin. Sehingga seringkali Perjanjian Perkawinan
ingin dibuat selama perkawinan dilangsungkan. Ketentuan norma a quo membuat setiap WNI yang menikah
dengan WNA selama tidak ada perjanjian perkawinan / pemisahan harta tidak bisa memiliki rumah berstatus HM
dan HGB.
Berangkat dari adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tah
un 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dila
ngsungkan. Perluasan kapan dapat dibuatnya perjanjian perkawinan diharapkan dapat meminim
alisir
adanya konflik dalam perkawinan dan mampu menciptakan keharmonisan terkait hak milik bagi
WNI yang menikah dengan WNA. Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu sebelum a
tau selama dalam ikatan perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan Jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-
XIII/2015)
=> BERLAKU SANGATLAH PENTING UNTUK PERKAWINAN CAMPURAN
Pada Kenyataanya peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tidak han
ya bagi
orang yang melakukan perkawinan campuran, oleh kerena itu menarik untuk dianalisa
frasa pada putusan tersebut, kerena pembuatan perjanjian perkawinan pada waktu ata
u sebelum perkawinan dilangsungkan lebih ideal dalam memberikan kepastian hukum
(Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015)
Putusan MK dirasa berpotensi tidak memenuhi azas kepastian Hukum. (Kepas
tian hukum tidak hanya mencakup hukum in concreto pada saat penegakkan d
an penerapan Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum in abstra
cto – Bagirm Manan-)

4. PERMASALAHAN
=>Pembuatan Perjanjian Perkawinan selama perkawinan sangat berpotensi timbulnya
permasalahan dan cendrung dapat merugikan pihak ketiga. Bagaimana tidak berpontensi
merugikan pihak ketiga. Logikanya orang yang menikah sebelum adanya putusan MK tersebut i
ngin membuat perjanjian perkawinan, padahal sebelumnya sudah melakukan perbuatan
hukum yang terkait harta dalam perkawinan (harta bersama telah terbentuk sebelum melakukan
perjanjian kawin) artinya penambahan frasa tersebut dapat berpotensi tidak
memenuhi azas perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.
Berpotensi tidak memenuhi azas publisitas berdasarkan pasal 152 KUHPer pencatatan
perjanjian perkawinan pada register umum di pengadilan negeri agar diketahui secara layak
oleh masyarakat
=>Perjanjian dilakukan sejak perjanjian berlangsung atau dengan bahasa lain suami istri
diberi hak dan kewenangan untuk menetapkan tanggal mulai berlakunya perjanjian kawin tentu
nya hal ini memiliki dampak hukum terhadap status kedudukan kepemilikan suatu benda/harta
apabila dalam kesepakatan perjanjian kawin yang dibuat suami istri setelah berlangsung perka
winan ketika terjadi peralihan kepemilikan benda / harta berdampak pada kepastian hukum
apabila benda tersebut sedang dijaminkan/ diagunkan kepada pihak ketiga atau sedang berada
dibawah sita jaminan atau tata cara serta syarat ketentuan terhadap pencatatan peralihan benda/
harta tersebut secara hukum
Pasal 29 ayat (1) UU
Perkawinan jo. Putusan
MK 69/2015:
“Pada waktu, sebelum
dilangsungkan atau
selama dalam ikatan
perkawinan kedua pihak
atas persetujuan bersama
dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau
notaris, setelah mana
isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga
tersangkut.”
Pasal 29 ayat (3) UU
Perkawinan jo. Putusan
MK 69/2015:
“Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, kecuali
ditentukan lain dalam
Perjanjian
Perkawinan”

5. 1. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang
dibuat dalam perkawinan terhadap status harta benda
yang telah ada sebelum perjanjian kawin dibuat ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga
yang dirugikan atas harta suami istri sebelum
perjanjian kawin dibuat ?
1. Untuk memahami dan menganalisis implikasi dan akibat hukum p
erjanjian perkawinan yang dibuat dalam perkawinan terhadap stat
us harta benda yang telah ada sebelum perjanjian kawin dibuat
2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi pih
ak ketiga yang dirugikan atas harta suami istri sebelum perjanjian
kawin dibuat.
Manfaat Teoritis dan Praktis

6. KERANGKA
PEMIKIRAN
 1. TEORI AKIBAT HUKUM
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang
dapat berwujud:
1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih
subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan
dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
 2. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM
Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan
menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.
Menurut Philip Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan
perlindungan hukum yang represif;
1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan
untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarah tindakan pemerintah
bersikap berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan represif .Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan
Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori
perlindungan hukum ini.

7. METODE PENELITIAN
5. Lokasi Penelitian
4. Metode Analisis Data
6. Keaslian Penelitian
1. Metode Pendekatan
2. Spesifikasi Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis
data kualitatif yaitu data peraturan-peraturan perundang-undangan terkait
maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan
selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah
yang akan dibahas.
Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis,
penulisan belum pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang
Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dengan judul yang sama persis
Adapun penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu, beberapa
judul dengan topik sejenis, diantaranya :
Penelitian yang dilakukan oleh HERLENTINA TAMPUBOLON, Tesis
Megister Kenotariatan Dari Program Sudi Pasca Sarjana Universitas
Jayabaya, Tahun 2015 dengan judul “Kepastian Hukum Perjanjian Kawin
Yang Dibuat Dengan Penetapan Pengadilan Setelah Berlangsungnya
Perkawinan Terhadap Penguasaan Harta Bersama”.
Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan
yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu
dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum
positif yang berkaitan dengan permasalahan.
Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, yaitu :
1. Data diperoleh antara lain Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas
Jayabaya dan Perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya.
2. Perpustakaan online
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk
mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang
terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

8. BAB I PENDAHULUAN, di dalam bab ini terdiri dari latar
belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian tentang metode
pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, metode
pengumpulan data serta analisis data dan keaslian penelitian.
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HARTA BENDA
PERKAWINAN DAN PERJANJIAN KAWIN. Bab ini diuraikan
mengenai ketentuan umum perkawinan, harta benda perkawinan dan perjanjian
kawin. Bab kedua ini akan berisi Pemilikan harta bersama dalam perkawinan, bentuk
dan jenis, perjanjian perkawinan, konsep perjanjian perkawinan dalam perundang-
undangan, persyaratan dan prosedur perjanjian perkawinan.
BAB III MODEL PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSFEKTIF
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
YANG MEMPERKENANKAN DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN
SEPANJANG PERKAWINAN BERLANGSUNG Dalam bab ini akan
diuraikan mengenai perjanjian Perkawinan dalam persfektif putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta menjelaskan model
perjanjian kawin yang dibuat saat perkawinan berlangsung
Bab IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT DIBUATNYA PERJANJIAN
PERKAWINAN SEPANJANG PERKAWINAN BERLANGSUNG, dalam
bab ini disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui studi
kepustakaan maupun melalui pendekataan peraturan perundang-undangan
dengan melakukan study pustaka
SISTEMATIKA PENULISAN:
BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan
mengenai masalah yang dikemukakan. Selanjutnya dari simpulan
tersebut penulis akan memberikan saran berkenaan

9. Alhamdulillah 
Cukup sekian, Terima kasih atas perhatiannya 
Wassalamualaikum, Wr.Wb