SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
OLEH : ABDULLAH MUNIR
ANGGOTA KOMISI IV DPRD KAB. GRESIK
BIODATA NARA SUMBER
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
PENERAPAN PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
COVID-19 DI JELASKAN PADA BAB III PASAL 7
SESUAI ILUSTRASI BERIKUT :
RUANG LINGKUP PHBS
1. rumah tangga;
2. sekolah dan/atau
institusi
pendidikan;
3. rumah ibadah;
4. tempat kerja;
5. tempat/fasilitas
umum; dan
6. fasilitas
transportasi
publik
PENERAPAN PHBS ( UNTUK WARGA GRESIK/BERDOMISILI DI KAB. GRESIK
1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan
mendesak;
2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak
sehat;
3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila
terpapar Covid-19;
4. melakukan pembatasan fisik (physical distancing) berjarak dalam rentang paling
sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
7. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand
sanitizer ebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
8. melakukan olahraga secara rutin; dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan
bergizi seimbang
1. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
2. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana
mobilitas penggunaan lift dan tangga;
3. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan disetiap tatanan;
4. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapatmenciptakan kerumunan orang;
5. menyediakan sarana dan prasarana untukmendukung pelaksanaan penerapan PHBSpencegahan Covid-19;
6. memasang tanda indikator dan/atau penjelasanterkait penerapan PHBS pencegahan Covid- 19 padasetiap
tatanan yang menjadi tanggungjawabnya;
7. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semuaorang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk
menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
8. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahanCovid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi
tanggungjawabnya
PENERAPAN PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
COVID-19 DI JELASKAN PADA BAB III PASAL 7
SESUAI ILUSTRASI BERIKUT :
PENERAPAN PHBS DILINGKUP INSTANSI, KANTOR, TEMPAT PERBELANJAAN DAN LINGKUNGAN TATANAN
SOSIAL YANG MEMILIKI PENANGGUNGJAWAB
PENERAPAN SANKSI
SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN INI DIATUR PADA PASAL 8 PERBUP 22/2020
Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada
saat beraktivitasi berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi dalam bentuk kerja sosial berupa
membersihkan sarana fasilitas umum atau administratif sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).
Pengenaan sanksi kerja sosial dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh
unsur Kepolisian dan/atau TNI.
PENUTUP
PEMBANGUNAN KESADARAN TERHADAP PENTINGNYA GERMAS MEMILIKI
FUNGSI YANG LEBIH PENTING DALAM RANGKA PENERAPAN PHBS YANG EFEKTIF
DILINGKUNGAN SOSIAL KHUSUSNYA DIWILAYAH KABUPATEN GRESIK
PENERAPAN SANKSI, SEBAGAI EFEK JERA DIMAKSUDKAN UNTUK MENCIPTAKAN
KESADARAN DAN KEDISIPLINAN SERTA MEMBANGUN KEBIASAAN BARU DI
MASA PANDEMI DAN UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS
COVID 19 DI KABUPATEN GRESIK
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to Presentasi germas_rev

Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdfSurat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
ssuser75ed35
 
ASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptx
ASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptxASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptx
ASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptx
syakirahkhairunnisa1
 

Similar to Presentasi germas_rev (20)

Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
 
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisiPergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
 
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020
 
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
 
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
 
Se no. 15/2020
Se no. 15/2020Se no. 15/2020
Se no. 15/2020
 
Maklumat Walkot Bekasi tentang Protokol Kesehatan
Maklumat Walkot Bekasi tentang Protokol KesehatanMaklumat Walkot Bekasi tentang Protokol Kesehatan
Maklumat Walkot Bekasi tentang Protokol Kesehatan
 
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdfSurat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
Surat Edaran Tengtang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid 19.pdf
 
Pergub 51 Pemprov Aceh
Pergub 51 Pemprov AcehPergub 51 Pemprov Aceh
Pergub 51 Pemprov Aceh
 
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fixSk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
 
Kebijakan Pemberian Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
Kebijakan Pemberian Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.pptKebijakan Pemberian Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
Kebijakan Pemberian Vaksinasi COVID-19 3 Jan 2021.ppt
 
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdfPermenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 (4).pdf
 
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasiPermenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi
 
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
 
Permenkes No.12 Tahun 2017
Permenkes No.12 Tahun 2017Permenkes No.12 Tahun 2017
Permenkes No.12 Tahun 2017
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
 
Phbs umum
Phbs umumPhbs umum
Phbs umum
 
ASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptx
ASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptxASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptx
ASPEK LEGAL KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL.pptx
 
Maklumat Walkot Bekasi
Maklumat Walkot BekasiMaklumat Walkot Bekasi
Maklumat Walkot Bekasi
 

Recently uploaded

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
alimenyut76
 

Recently uploaded (10)

Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 

Presentasi germas_rev

  • 1. OLEH : ABDULLAH MUNIR ANGGOTA KOMISI IV DPRD KAB. GRESIK
  • 3.
  • 4. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
  • 5. PENERAPAN PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI JELASKAN PADA BAB III PASAL 7 SESUAI ILUSTRASI BERIKUT : RUANG LINGKUP PHBS 1. rumah tangga; 2. sekolah dan/atau institusi pendidikan; 3. rumah ibadah; 4. tempat kerja; 5. tempat/fasilitas umum; dan 6. fasilitas transportasi publik PENERAPAN PHBS ( UNTUK WARGA GRESIK/BERDOMISILI DI KAB. GRESIK 1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak; 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat; 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19; 4. melakukan pembatasan fisik (physical distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok; 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang; 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; 7. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer ebelum dan/atau sesudah beraktivitas; 8. melakukan olahraga secara rutin; dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang
  • 6. 1. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan; 2. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas penggunaan lift dan tangga; 3. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan disetiap tatanan; 4. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapatmenciptakan kerumunan orang; 5. menyediakan sarana dan prasarana untukmendukung pelaksanaan penerapan PHBSpencegahan Covid-19; 6. memasang tanda indikator dan/atau penjelasanterkait penerapan PHBS pencegahan Covid- 19 padasetiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya; 7. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semuaorang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan 8. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahanCovid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya PENERAPAN PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI JELASKAN PADA BAB III PASAL 7 SESUAI ILUSTRASI BERIKUT : PENERAPAN PHBS DILINGKUP INSTANSI, KANTOR, TEMPAT PERBELANJAAN DAN LINGKUNGAN TATANAN SOSIAL YANG MEMILIKI PENANGGUNGJAWAB
  • 7. PENERAPAN SANKSI SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN INI DIATUR PADA PASAL 8 PERBUP 22/2020 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitasi berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi dalam bentuk kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum atau administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pengenaan sanksi kerja sosial dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
  • 8. PENUTUP PEMBANGUNAN KESADARAN TERHADAP PENTINGNYA GERMAS MEMILIKI FUNGSI YANG LEBIH PENTING DALAM RANGKA PENERAPAN PHBS YANG EFEKTIF DILINGKUNGAN SOSIAL KHUSUSNYA DIWILAYAH KABUPATEN GRESIK PENERAPAN SANKSI, SEBAGAI EFEK JERA DIMAKSUDKAN UNTUK MENCIPTAKAN KESADARAN DAN KEDISIPLINAN SERTA MEMBANGUN KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI DAN UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID 19 DI KABUPATEN GRESIK