Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir selama social distancin...Anindita Dyah Sekarpuri
Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir selama social distancing. Aman dan yakin menyusui bayi dengan tetap memberikan ASI Eksklusif ketika era pandemi Covid 19
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang capaian pelayanan kesehatan Puskesmas Gurilla pada tahun 2021 dan 2022. Puskesmas Gurilla mencapai cakupan rata-rata 86,45% untuk upaya kesehatan pada tahun 2021, sedangkan pada 2022 hanya mencapai 37,3% untuk periode Januari-April.
Modul ini membahas definisi bidan menurut berbagai sumber seperti ICM, FIGO, WHO, peraturan pemerintah, dan organisasi profesi bidan. Secara ringkas, bidan Indonesia didefinisikan sebagai wanita yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan lulus ujian dengan persyaratan yang berlaku, serta memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan kebidanan secara otonom.
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19, mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan pada balita, langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, serta koordinasi dengan kader untuk memantau dan merujuk balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelayanan kebidanan pada masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Pelayanan kebidanan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan KB mengalami penyesuaian dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 tetapi tetap memberikan layanan yang optimal dan aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Bidan berperan penting dalam menyesuaikan pelayanan sesuai panduan terbaru dengan tetap memberikan ed
Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir selama social distancin...Anindita Dyah Sekarpuri
Pedoman bagi ibu hamil, ibu nifas dan Bayi Baru Lahir selama social distancing. Aman dan yakin menyusui bayi dengan tetap memberikan ASI Eksklusif ketika era pandemi Covid 19
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang capaian pelayanan kesehatan Puskesmas Gurilla pada tahun 2021 dan 2022. Puskesmas Gurilla mencapai cakupan rata-rata 86,45% untuk upaya kesehatan pada tahun 2021, sedangkan pada 2022 hanya mencapai 37,3% untuk periode Januari-April.
Modul ini membahas definisi bidan menurut berbagai sumber seperti ICM, FIGO, WHO, peraturan pemerintah, dan organisasi profesi bidan. Secara ringkas, bidan Indonesia didefinisikan sebagai wanita yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan lulus ujian dengan persyaratan yang berlaku, serta memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan kebidanan secara otonom.
Panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi covid-19 bagi tenaga kes...slamet soegiarto
[Ringkasan]
Panduan ini memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita selama pandemi COVID-19, mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penularan pada balita, langkah-langkah pencegahan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker, serta koordinasi dengan kader untuk memantau dan merujuk balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelayanan kebidanan pada masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Pelayanan kebidanan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan KB mengalami penyesuaian dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 tetapi tetap memberikan layanan yang optimal dan aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Bidan berperan penting dalam menyesuaikan pelayanan sesuai panduan terbaru dengan tetap memberikan ed
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Dr. Ade -Perundang-Undangan Praktik Kebidanan-rev.pptxSbas InSilent
Peraturan dan perundang - undangan dalam praktik KEBIDANAN
UNDANG - UNDANG no 4 tahun 2019 TENTANG KEBIDANAN BAB 1 PASAL 1 PELAYANAN KEBIDANAN UNDANG - UNDANG KEBIDANAN no 4 tahun 2019 BAB 1 PASAL 1
Peran Bidan
Keadaan gawat darurat
( UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan psl 59 Bab VI)
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
BAGAIMANA PENYELESAIAN SANKSI BAGI BIDAN YANG LALAI / MELANGGAR PERATURAN
Dampak Yang Terjadi bila BIDAN melakukan pelanggaran :
TAKE HOME MASAGE
Bidan Salah Satu Garda Terdepan Mengawal Generasi Unggul Indonesia Maju
Dokumen ini membahas tentang sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Lageun. Dokumen menjelaskan dasar hukum dan peraturan terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia serta jenis-jenis vaksin yang disetujui untuk digunakan. Dokumen juga menjelaskan bahwa vaksin-vaksin tersebut telah divalidasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan program imunisasi untuk balita peserta BPJS Kesehatan yang mencakup definisi, landasan hukum, tujuan, sasaran, penanggung jawab, ruang lingkup, indikator, tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan program imunisasi dasar untuk balita peserta BPJS Kesehatan. Panduan ini menjelaskan definisi, landasan hukum, tujuan, sasaran, penanggung jawab, ruang lingkup, indikator, tahapan pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program imunisasi dasar tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan setelah memiliki izin praktik atau izin kerja. Bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi serta melakukan pencatatan dan pelaporan. Pemerintah bertanggung jawab mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bidan.
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) FasyankesTini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di fasilitas pelayanan kesehatan. K3 di fasyankes sangat penting untuk melindungi petugas kesehatan dari paparan bahaya selama bekerja serta menjaga produktivitas mereka. Dokumen ini menjelaskan berbagai aturan dan strategi yang harus diterapkan di fasyankes seperti manajemen resiko, penggunaan alat pelindung diri, dan pro
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.
Pemeriksaan fisik pada bayi dan balita meliputi pengukuran frekuensi napas dan denyut jantung, inspeksi warna kulit, pengukuran suhu tubuh, serta pengkajian postur dan gerakan guna menilai status kesehatan dan pertumbuhan bayi secara umum.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Dr. Ade -Perundang-Undangan Praktik Kebidanan-rev.pptxSbas InSilent
Peraturan dan perundang - undangan dalam praktik KEBIDANAN
UNDANG - UNDANG no 4 tahun 2019 TENTANG KEBIDANAN BAB 1 PASAL 1 PELAYANAN KEBIDANAN UNDANG - UNDANG KEBIDANAN no 4 tahun 2019 BAB 1 PASAL 1
Peran Bidan
Keadaan gawat darurat
( UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan psl 59 Bab VI)
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
BAGAIMANA PENYELESAIAN SANKSI BAGI BIDAN YANG LALAI / MELANGGAR PERATURAN
Dampak Yang Terjadi bila BIDAN melakukan pelanggaran :
TAKE HOME MASAGE
Bidan Salah Satu Garda Terdepan Mengawal Generasi Unggul Indonesia Maju
Dokumen ini membahas tentang sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Lageun. Dokumen menjelaskan dasar hukum dan peraturan terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia serta jenis-jenis vaksin yang disetujui untuk digunakan. Dokumen juga menjelaskan bahwa vaksin-vaksin tersebut telah divalidasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan program imunisasi untuk balita peserta BPJS Kesehatan yang mencakup definisi, landasan hukum, tujuan, sasaran, penanggung jawab, ruang lingkup, indikator, tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Pelayanan ImunisasiBPJS Kesehatan RI
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan program imunisasi dasar untuk balita peserta BPJS Kesehatan. Panduan ini menjelaskan definisi, landasan hukum, tujuan, sasaran, penanggung jawab, ruang lingkup, indikator, tahapan pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program imunisasi dasar tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan setelah memiliki izin praktik atau izin kerja. Bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi serta melakukan pencatatan dan pelaporan. Pemerintah bertanggung jawab mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bidan.
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) FasyankesTini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di fasilitas pelayanan kesehatan. K3 di fasyankes sangat penting untuk melindungi petugas kesehatan dari paparan bahaya selama bekerja serta menjaga produktivitas mereka. Dokumen ini menjelaskan berbagai aturan dan strategi yang harus diterapkan di fasyankes seperti manajemen resiko, penggunaan alat pelindung diri, dan pro
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.
Pemeriksaan fisik pada bayi dan balita meliputi pengukuran frekuensi napas dan denyut jantung, inspeksi warna kulit, pengukuran suhu tubuh, serta pengkajian postur dan gerakan guna menilai status kesehatan dan pertumbuhan bayi secara umum.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
5. SISTEMATIKA UU No 4 Tahun 2019 TENTANG KEBIDANAN
BAB I : KETENTUAN
UMUM psl 1 - 3
BAB VII ; HAK & KEWAJIBAN
BIDAN psl 60-64
BAB ii : PENDIDIKAN
KEBIDANAN psl 4-20
BAB VIII ; ORGANISASI
PROFESI BIDAN psl 65-67
BAB III ; REGISTRASI IZIN PRAKTIK
pasal 21-30
BAB IX ; PENDAYAGUNAAN
BIDAN psl 68
BAB IV : BIDAN WNI LULUSAN LUAR
NEGERI psl 31-33
BAB X ; PEMBINAAN &
PENGAWASAN psl 69-70
BAB V ; BIDAN WNA
psl 34-40
BAB XI ; KETENTUAN
PERALIHAN psl 71-77
BAB VI : PRAKTIK
KEBIDANAN psl 41-59
BAB XII ; KETENTUAN
PENUTUP psl 78-80
6. ONE
TWO
THREE
Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat
hidup sejahtera lahir dan batin sehingga mampu membangun masyarakat ,
bangsa,dan Negara sebagaimana di Amanatkan dalam UUDNRI
Bahwa pelayanan kesehatan masyarakat khususnya perempuan,bayi,dan
anak,yang dilaksanakan oleh Bidan secara bertanggung jawab,Akuntabel,
bermutu,aman,dan berkesi nambungan,masih dihadapkan pada kendala
profesionalitas,kompetensi dan kewenangan
Bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan
maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum
diatur secara komperhensip sebagaimana profesi kesehatan lain ,
sehingga belum memberikan
Perlindungan,dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan
pelayanan
Kesehatan kepada masyarakat
3 HAL YANG MELATAR BELAKANGI
UNDANG UNDANG KEBIDANAN DI BUAT :
7. UU no 4 tahun 2019
tentang krbidanan
Bab 1 psl 1
Bagian integral dari sistem
pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh bidan
Dilakukan secara mandiri,
kolaborasi, konsultasi dan
atau rujukan
Ditujukan untuk kesehatan
reproduksi perempuan sepanjang
siklus kehidupannya, termasuk
bayi dan anak Balita.
8. UU no 4
tahun 2019
tentang
Kebidanan
Bab 1 psl
SeORANG PeReMPUAN YANG TeLAH
MeNYeLeSAIKAN PROGRAM
PeNDIDIKAN KeBIDANAN BAIK
DIDALAM NeGeRI MAUPUN DILUAR
NeGeRI YANG DIAKUI SeCARA SAH
OLeH PeMeRINTAH PUSAT DAN TeLAH
MeMeNUHI PeRSYARATAN U N T U K
BIDAN
ADALAH
9. UU NO 4 TAHUN 2019
BAB I Pasal 1
PRAKTIKKEBIDANAN ADALAH:Kegiatan
pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan
10. Penyelenggaraan Praktik
Kebidanan Berasaskan :
a. Perikemanusiaan
b. Nilai ilmiah
c. Etika dan profesionalitas
d. Manfaat
e. Keadilan
f. Perlindungan dan
g. Keselamatan klien
(UU no 4 tahun 2019 tentang
Kebidanan bab 1 psl 2)psl 2)
11. UU no 4 /2019 tentang
kebidanan bab 1 pasal 3
a. Meningkatkan Mutu Pendidikan Bidan
12. REGISTRASI DAN IZIN
PRAKTIK
PASAL 25 ->
Bidan yang akan menjalankan
Praktik Kebidanan wajib memiliki
izin praktik (Surat Ijin Praktik
Bidan)
Pasal 26 ->
Bidan paling banyak mendapatkan
2 (dua) SIPB.
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Praktik Mandiri Bidan (PMB)
atau 2 (dua) Praktik Kebidanan di
Fasilitas pelayanan Kesehatan
selain PMB
UU NO 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN
BAB III :
14. Tugas dan Wewenang
( UU no 4 tahun 2019
tentang Kebidanan psl 46
Bab VI)
Pelayanan kesehatan
ibu
Pelayanan kesehatan
anak
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Perempuan
dan KB
Pelaksanaan tugas
berdasarkan
pelimpahan wewenang
Pelaksanaan tugas
dalam keadaan
keterbatasan tertentu
Tugas Bidan tersebut dapat
dilaksanakan secara bersama atau
sendiri.
Pelaksanaan tugas sebagai
mana dimaksud diatas dilaksana
kan secara ber -tanggung jawab dan
akuntabel.
15. Pemberi Pelayanan
Kebidanan
Pengelola
Pelayanan
Kebidanan
Penyuluhan
Dan Konselor
Pendidik, Pembimbing
dan fasilitator klinik
Penggerak peran serta
masy dan pemberdayan
masyarakat
Peneliti
Tugas dan Wewenang Peran Bidan
(UU no 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Bab VI psl 47)
Bidan dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud
harus dilakukan sesuai
KOMPETENSI dan KEWENANGAN
(UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan Bab VI psl 48 )
16. a, Memberikanasuhan
kebidananpada
masasebelumhamil
b. Memberikanasuhan
kebidananpadamasa
kehamilannormal
c. Memberikanasuhan
kebidananpadamasa
persalinannormal dan
menolong persalinan
d. Memberikanasuhankebidananpadamasa
nifas
e. Melakukanpertolonganpertama
kegawatdaruratanibuhamil,bersalin, nifas dan
rujukan
f. Melakukandeteksi dini kasusrisikodankomplikasi
padamasakehamilan,persalinan,pascapersalinan,
nifassertaasuhanpascakegugurandandilakukan
rujukan
PELAYANAN KESEHATAN IBU
( UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan psl 49 Bab VI )
17. a. Memberikanasuhan
kebidananpadaBBL,
bayi, balitadananak
prasekolah
b. Memberikanimunisasi
sesuaiprogrampemerintah
Melakukanpemantauantumbuh
kembangpdbayi, balitadananak
prasekolahsertadeteksi dini kasus
penyulit,gangguantumbuhkembang
danrujukan
Memberikanpertolongan
pertamakegawatdaruratan
pd BBLdilanjut dengan
rujukan
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
( UU no 4 tahun 2019 tentang Kebidanan psl 50 Bab VI )
18. PELIMPAHAN
WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
Pasal 53 Pelimpahan
wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf d terdiri atas:
a.pelimpahan secara mandat;
dan
b. pelimpahan secara delegatif.
Pasal 54
(1)Pelimpahan wewenang
secara mandat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf
a diberikan oleh dokter kepada
Bidan sesuai kompetensinya.
(2)Pelimpahan wewenang
secara mandat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan secara tertulis.
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019
BAB VI
19. PELIMPAHAN
WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019
BAB VI
Pasal55
(1) Pelimpahanwewenangsecaradelegatif sebagaimana
dimaksuddalamPasal53 hurufbdiberikanolehPemerintah
PusatatauPemerintahDaerahkepadaBidan.
(2) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana
dimaksud padaayat(1) yang diberikan oleh Pemerintah
PusatatauPemerintahDaerahdalamrangka:
a. pelaksanaantugasdalamkeadaanketerbatasantertentu;
ataub. programpemerintah.
(3) Pelimpahanwewenangsebagaimanadimaksudpada
ayat(1) diberikandengan disertaipelimpahan
tanggungjawab.
20. PELIMPAHAN
WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019
BAB VI
Pasal56
(1) Pelaksanaantugasdalamkeadaanketerbatasantertentu
sebagaimanadimaksud dalamPasal46 ayat (1) huruf e
merupakanpenugasanpemerintah
yangdilaksanakanpadakeadaantidakadanyatenaga medis
dan/atau tenagakesehatanlaindisuatuwilayahtempat
Bidanbertugas.
(2) Keadaantidakadanyatenagamedisdan/atautenaga
kesehatan lain sebagaimanadimaksud padaayat(1) ditetapkan
olehPemerintahDaerah.
(3) Pelaksanaantugasdalamkeadaanketerbatasantertentu
sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakanoleh Bidan
yangtelahmengikuti pelatihandenganmemperhatikan
Kompetensi Bidan.
21. PELIMPAHAN
WEWENANG DALAM
KEADAAN TERTENTU
UU KEBIDANAN NO 4 TAHUN 2019
BAB VI
Pasal56
(4) Pelatihansebagaimanadimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan/atauPemerintahDaerah.
(5) Dalammenyelenggarakanpelatihan
sebagaimanadimaksudpadaayat(4)
PemerintahPusatdan/ atauPemerintah
DaerahdapatmelibatkanOrganisasi Profesi
Bidandan/ atauorganisasi profesi terkait
yangdiselenggarakanoleh lembagayangtelah
terakreditasi.
22. Keadaan Gawat
Darurat
( UU no 4 tahun 2019 tentang
Kebidanan psl 59 Bab VI)
UU KEBIDANAN NO 4
TAHUN 2019 BAB VI
(1)Dalamkeadaangawatdaruratuntukpemberianpertolongan
pertama,Bidandapatmelakukanpelayanankesehatandiluar
kewenangansesuaidengankompetensinya.
(2)Pertolonganpertamasebagaimanadimaksud padaayat (1)
bertujuanuntukmenyelamatkannyawaKlien.
(3) Keadaangawatdaruratsebagaimana di maksudpada
ayat (1) merupakankeadaanyangmengancamnyawaKlien.
(4) Keadaangawatdaruratsebagaimanadimaksud padaayat
(1) ditetapkanoleh Bidansesuai denganhasilevaluasi
berdasarkankeilmuannya.
(5) Penanganankeadaangawatdarurat sebagaimana
dimaksud padaayat(1) sampaidenganayatl4l dilaksanakan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
24. IMPLEMENTASIPRAKTIKKEBIDANAN
DI MASAPANDEMI COVID- 19
SITUASI TERKINI PELAYANAN KEBIDANAN DI
MASA COVID -19
Penyebaran kasus COVID-19 berlangsung sangat cepat,
baik di dunia maupun di Indonesia. tidak mengenal batas,
dapat menyerang siapa saja tanpa kecuali, termasuk ibu
hamil dan anak-anak.
Selama pandemi COVID-19 dan menghadapi era New
Normal, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara
optimal, aman bagi pasien dan bidan dengan berbagai
penyesuaian berdasarkan panduan penanganan covid
atau protokol kesehatan.
28. Persiapan Fasilitas Pelayanan
• RUANGAN
• PERALATAN
• FASILITAS PENCEGAHAN
INFEKSI
SkriningPasien
1. Periksa suhu tubuh dengan
thermometer
2. Menanyakan keluhan demam atau
influenza like illness
3. Menanyakan kontak erat atau
perjalanan ke daerah trasmisi lokal
29. IMPLEMENTASIPRAKTIKKEBIDANAN
DI MASAPANDEMI COVID- 19
BIDAN MAMPU MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA KELUARGA DAN
MASYARAKAT , AGAR MENDUKUNG BUMIL, BULIN, BUSUI DAN KELUARGA
MEMAHAMI PENGGUNAAN MASKER,ETIKA BATUK, MENJAGA KEBERSIHAN
DIRI, KEBERSIHAN LINGKUNGAN DIRUMAH DAN GUNAKAN STANDAR PPI
SAAT MEMBERIKAN PELAYANAN
BIDAN DAPAT MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN DALAM
MASA PANDEMI COVID-19 -> TELP/WA/SMS
Bidan melakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi
yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan Covid-19. Jika diperlukan bidan
dapat berkomunikasi dan koordinasi dengan RT/RW/Kades atau pimpinan
daerah setempat khususnya informasi tentang status ibu apakah termasuk
dalam masa isolasi mandiri (ODP/PDP) sebelum memberikan yankeb.
BIDAN DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK TETAP TAAT 3 M :
MEMAKAI MASKER
MEMATUHI MENCUCI TANGAN
MENJAGA JARAK SETIAP SAAT 1-1,5 METER
30. IMPLEMENTASI -> PEMANFAATAN TIK
MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI
INFORMASI KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19
31. TELAH DIKEMBANGKAN BERBAGAI PANDUAN PELAYANAN KIA & KB ->
KEMKES ,POGI,IDAI,IBI DLL-> AGAR PELAYANAN TETAP BERJALAN AMAN
BAGI PASIEN DAN TENAKES DENGAN PENYESUAIAN YANG RELEVAN
DENGAN PENCEGAHAN COVID-19
DIKEMBANGKAN YANKES BERBASIS TEKNOLOGI INPORMASI SEBAGAI
SOLUSI INOVATIF->TELE-MEDICINE,KONSULTASI ON-LINE, MEDIA
KONSULTASI KIE,DLL
PENGEMBANGAN PANDUAN YANKES
34. DUA SEBELUM
1 SEBELUM KONTAK DENGAN PASIEN
2 SEBELUM MELAKUKAN TINDAKAN
TIGA SESUDAH
3 SETELAH TERKENA CAIRAN TUBUH
PASIEN
4 SETELAH KONTAK DENGAN PASIEN
5 SETELAH KONTAK DENGAN
LINGKUNG AN SEKITAR LUAR PASIEN
LIMA SAAT MENCUCI TANGAN
36. SAMA SAMA 6 LANGKAH
hands sanitizer
baik cuci tangan dengan air sabun maupun
YANG MEMBEDAKANADALAH JUMLAH GERAKAN
Air & sabun -> 8 gerakan
Waktu nya 40 - 60 detik
Hands sanitizer-> 4gerakan
Waktunya 20 - 30 detik
LANGKAH DAN GERAKAN DALAM CUCI TANGAN
37. TE = TELAPAK TANGAN
PUNG = PUNGGUNG TANGAN
SELA = SELA - SELA JARI
CI = KUNCI KEDUA TANGAN
PUT = PUTAR - PUTAR JEMPOL
(kanan & kiri)
PUT = PUTAR - UJUNG JARI
PADATELAPAK (kanan & kiri)
Sumber : Buku akreditasi Rumah Sakit
PENGINGAT DALAM
6 LANGKAH CUCI TANGAN
44. ERADIKASI MIKROORGANISME
DIPERALATAN BEKAS PAKAI MELALUI
BERBAGAI TINGKATAN PROSES
MEMPROSES ALAT
BEKAS PAKAI :
DEKONTAMINASI
CUCI & BILAS
DISINKEKSI TINGKAT
TINGGI (DTT)
STERILISASI
45. MENGELOLA BENDA TAJAM
GUNAKAN MEDIA LAIN UNTUK MENANGANI
BENDA TAJAM
GUNAKAN TEHNIK SATU TANGAN SAAT
MEMBUKA DAN MENUTUP JARUM SUNTIK
TEMPATKAN PERALATAN TAJAM BEKAS PAKAI
PADA WADAH KHUSUS TAHAN BOCOR
46. Gunakan sarung tangan rumah tangga
Tempatkan limbah berbahaya dalam wadah tertutup dan
aman
Masukan instrum/benda tajam kedalam tempat khusus/tahan
tusuk
Buang limbah cair pada saluran khusus
Pisahkan limbah terkontaminasi dan non-kontaminasi
Bakar/tanam limbah padat yang terkontaminasi
Cuci -> tangan, sarung tangan dan wadah yang telah
digunakan untuk mengelola
MENGELOLA LIMBAH
47. REKOMENDASI PP IBI DALAM
PELAYANANAN KEBIDANAN PADA PMB
DI MASA PANDEMI COVID – 19
1. Buat papan pengumuman/
banner tentang protokol
pencegafan diklinik PMB :
Cuci tangan pakai sabun dan air
bersih mengalir selama 40-60
detik-> keringkan
Klien . Pendamping / pengunjung
menggunakan Masker
2. Menyediakan tempat cuci
tangan ( sabun dan air bersih
mengalir ) dan pengukur suhu
untuk semua pengunjung.
3.Pastiksn semua perlengkapan
dan peralatan sudah di
disinfeksi
48. REKOMENDASI PP IBI DALAM
PELAYANANAN KEBIDANAN PADA PMB
DI MASA PANDEMI COVID – 19
4.Semua pelayanan dipastikan
dengan membuat perjanjian
melalui telepon / WA
5. Lakukan pengkajian
komperhensip sesuai standar
termasuk informasi penularan
covid-19-> Bidan dapat
berkoordinasi dengan
RT/RW/Kades setempat untuk
informasi status ibu->
ODP/PDP/Covid +
6. Bidan fan Tim Kesehatan
menggunakan APD sesuai
kebutuhan dengan cara pemasangan
dan pelepasan dengan benar ->
menggunakan masker medis ( N95)
49. REKOMENDASI PP IBI DALAM
PELAYANANAN KEBIDANAN PADA PMB
DI MASA PANDEMI COVID – 19
7. Jika tidak siap APD
sesuai kebutuhan dan tidak
dapat memberikan
pelayanan segera->
kolaborasi & merujuk
pasien ke PKM/RS Terdekat
sesuai standar
8. Lakukan skrining faktor
risiko termasuk risiko
Infeksi Covid-19, apabila
ditemukan faktor risiko ->
segera rujuk ke PKM / RS
sesuai standar->terencana
50. REKOMENDASI PP IBI DALAM
PELAYANANAN KEBIDANAN PADA PMB
DI MASA PANDEMI COVID – 19
9. Pelayanan
Bumil,Bulin,Bufas,BBL,Bali
taserta KB,Kespro dan
rujukan pada masa
pandemi Covid-19 dan new
normal sesuai standar ->
mengacu pada panduan
Kemkes, POGI,IDAI dan IBI
10. Lakukan konsultasi KIE
dan konseling via online
untuk pemantauan/
followup cara konseling
ASI Ekslusif ,KB dan
penerapan buku KIA
51. Implementasi -> beberapa inovasi di Tempat Praktik
Mandiri Bidan pada masa Pandemi covid - 19
PENUTUP
52. Implementasi -> beberapa inovasi di Tempat Praktik
Mandiri Bidan pada masa Pandemi covid – 19
Mencuci Tangan dan Penggunaan Masker Sebelum
Pelayanan
PENUTUP
53. Implementasi -> beberapa inovasi di Tempat Praktik
Mandiri Bidan pada masa Pandemi covid – 19
Physical Distancing
PENUTUP
54. Implementasi -> beberapa inovasi di Tempat Praktik
Mandiri Bidan pada masa Pandemi covid – 19
Modifikasi Ruang Praktek
PENUTUP