SlideShare a Scribd company logo
WE ARE !!!!
1.Yanuar Adi P 12111266
2.Joko Suyanto 12111532
3.Fyan Fahmi R 12110601
4.Januar Indro 12111581
5.Markoni A 12112126
6.Saeful 12111009
Siaapp!!!Laksanakan
tugas…
SATPOL PP
• Satuan Polisi Pamong Praja
• Perangkat Pemerintah
Daerah dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban
umum serta menegakkan
Peraturan Daerah
TERBENTUKNYA SATPOL PP
Pada tanggal 3 maret 1950 berdasarkan
Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21
disebut dengan nama Kesatuan Polisi
Pamong Praja
Tugas Pokok SATPOL PP
Membantu Walikota dalam menegakkan
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan
Peraturan Daerah serta menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun
2010 (PP No 6 Tahun 2010).
Wewenang SATPOL PP
• Menertibkan dan menindak warga masyarakat
atau badan hukum yang mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum
• melakukan tindakan administratif terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturan kepala daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun
2010 (PP No 6 Tahun 2010).
Kewajiban SATPOL PP
1. Menjunjung tinggi norma
hukum, norma agama, hak
asasi manusia dan norma-
norma sosial lainnya yang hidup
dan berkembang di masyarakat
2. Membantu menyelesaikan
perselisihan warga masyarakat
yang dapat mengganggu
ketentraman dan ketertiban
umum,Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 6 Tahun 2010
(PP No 6 Tahun 2010)
Objek Observasi
• SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMKOT BEKASI
JLN. JEND. AHMAD YANI NO. 1
BEKASI
DOKUMENTASI
TUGASCHARACTER BUILDING
Created by
Kelompok 4 (empat)
Yanuar Adi P
Joko Suyanto
Fyan Fahmi R
Januar Indro
Markoni A
Saeful
__Thanks To__
Allah SWT
Akademi Bina Sarana
Informatika
Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL PP)
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
ANY QUESTIONS?
Terima KasihTerima Kasih

More Related Content

What's hot

Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015
KPUwakatobi
 
Akujanji (inspin)
Akujanji (inspin)Akujanji (inspin)
Akujanji (inspin)
syalsyalah18
 
Presentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRPresentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPR
Anggin N U
 
PKPU Nomor 3 Tahun 2017
PKPU Nomor 3 Tahun 2017PKPU Nomor 3 Tahun 2017
PKPU Nomor 3 Tahun 2017
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Zhafira Rahmayanti
 
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai PolitikPresentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikM Ungang
 
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sdContoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Rachmah Safitri
 
Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015
hukumpesbar
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatAditya Hardiyanto
 
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...Yassir Adiputera
 
Majelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyatMajelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyat
Septian Muna Barakati
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Yudhi Aldriand
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
najibur rohman
 
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikUu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikM Ungang
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Oktavia Pramesti
 
Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...
Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...
Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...Mystic333
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...Indonesia Anti Corruption Forum
 
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
ricky04
 

What's hot (20)

Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015
 
Akujanji (inspin)
Akujanji (inspin)Akujanji (inspin)
Akujanji (inspin)
 
Presentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRPresentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPR
 
PKPU Nomor 3 Tahun 2017
PKPU Nomor 3 Tahun 2017PKPU Nomor 3 Tahun 2017
PKPU Nomor 3 Tahun 2017
 
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewab Perwakilan Rakyat (DPR)
 
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai PolitikPresentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sdContoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
 
Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015Uu no.1 th_2015
Uu no.1 th_2015
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
 
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
 
Implikasi hasil jr uu parpol
Implikasi hasil jr uu parpolImplikasi hasil jr uu parpol
Implikasi hasil jr uu parpol
 
Uu parpol 2011
Uu parpol 2011Uu parpol 2011
Uu parpol 2011
 
Majelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyatMajelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyat
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
 
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikUu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...
Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...
Uu 1999 nomor 43 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang poko...
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
 
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)
 

Similar to Presentasi character building

Morph PPT slides.pptx
Morph PPT slides.pptxMorph PPT slides.pptx
Morph PPT slides.pptx
H62MuhammadIkhsanRah
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
iniPurwokerto
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptxMateri Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Mas PauLs
 
Materi Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptx
Materi Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptxMateri Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptx
Materi Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptx
Mas PauLs
 
No 6-thn-2007
No 6-thn-2007No 6-thn-2007
No 6-thn-2007
Rully Istiawan
 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptxUUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
Mas PauLs
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Otonomi daerah-dan-ombudsman
Otonomi daerah-dan-ombudsmanOtonomi daerah-dan-ombudsman
Otonomi daerah-dan-ombudsman
Kang Huda
 
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undanganLembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxKonstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
MichelleAngely
 
Bahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusanBahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusan
Hadi Wijaya
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
sunnysidemochi
 
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptxPPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
UstadzRikiRamadan
 
Kebun Cacao Pak Rahmat
Kebun Cacao Pak RahmatKebun Cacao Pak Rahmat
Kebun Cacao Pak Rahmat
Tuahta Sebayang
 
PERDA Satpol pp new
PERDA Satpol pp newPERDA Satpol pp new
PERDA Satpol pp new
Jhon Blora
 

Similar to Presentasi character building (17)

Morph PPT slides.pptx
Morph PPT slides.pptxMorph PPT slides.pptx
Morph PPT slides.pptx
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptxMateri Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
Materi Fungsi Undang-undang dasar negara Indonesia.pptx
 
Materi Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptx
Materi Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptxMateri Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptx
Materi Fungsi UUD kelas 8 semester 1.pptx
 
No 6-thn-2007
No 6-thn-2007No 6-thn-2007
No 6-thn-2007
 
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptxUUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis.pptx
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Otonomi daerah-dan-ombudsman
Otonomi daerah-dan-ombudsmanOtonomi daerah-dan-ombudsman
Otonomi daerah-dan-ombudsman
 
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undanganLembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxKonstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptx
 
Bahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusanBahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusan
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
 
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptxPPT PKN Kelas 8  Kel 3.pptx
PPT PKN Kelas 8 Kel 3.pptx
 
Kebun Cacao Pak Rahmat
Kebun Cacao Pak RahmatKebun Cacao Pak Rahmat
Kebun Cacao Pak Rahmat
 
PERDA Satpol pp new
PERDA Satpol pp newPERDA Satpol pp new
PERDA Satpol pp new
 

Presentasi character building

  • 1.
  • 2. WE ARE !!!! 1.Yanuar Adi P 12111266 2.Joko Suyanto 12111532 3.Fyan Fahmi R 12110601 4.Januar Indro 12111581 5.Markoni A 12112126 6.Saeful 12111009
  • 4. SATPOL PP • Satuan Polisi Pamong Praja • Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah
  • 5. TERBENTUKNYA SATPOL PP Pada tanggal 3 maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja
  • 6. Tugas Pokok SATPOL PP Membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 (PP No 6 Tahun 2010).
  • 7. Wewenang SATPOL PP • Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum • melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 (PP No 6 Tahun 2010).
  • 8. Kewajiban SATPOL PP 1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma- norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum,Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 (PP No 6 Tahun 2010)
  • 9. Objek Observasi • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMKOT BEKASI JLN. JEND. AHMAD YANI NO. 1 BEKASI
  • 11. TUGASCHARACTER BUILDING Created by Kelompok 4 (empat) Yanuar Adi P Joko Suyanto Fyan Fahmi R Januar Indro Markoni A Saeful __Thanks To__ Allah SWT Akademi Bina Sarana Informatika Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
  • 12. ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS? ANY QUESTIONS?