Presentasi arah kebijakan kapusluhtan 2018

ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2018
Oleh :
KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
1
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN // KEMENTERIAN PERTANIAN SAHABAT PETANI

VISI KEMTAN
• KEDAULATAN PANGAN
• KESEJAHTERAAN PETANI
2
“MEMANTAPKAN SISTEM
PENYULUHAN PERTANIAN
YANG TERPADU DAN
BERKELANJUTAN”
MISI BPPSDMP
DI BIDANG PENYULUHAN
SEHINGGA
VISI BPPSDMP
TERWUJUDNYA SDM PERTANIAN YG
PROFESIONAL, MANDIRI, DAN BERDAYA
SAING UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN
PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

PERAN BPP DAN WKPP
1 MELALUI
MENARIK MINAT
GENERASI MUDA
UNTUK
BERPROFESI
DIBIDANG
AGRIBISNIS.
GERAKAN
PEMBERDAYAAN
PETANI TERPADU
(GPPT) ANTARA
LUH, LAT DAN
DIK
MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PANGAN
STRATEGIS NASIONAL
MENARIK MINAT GENERASI
MUDA UNTUK BERPROFESI
DIBIDANG AGRIBISNIS.
TUJUAN… …
OPTIMALISASI

A. KONDISI AKTUAL BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN (s.d Des 2017)
4
Jumlah
Kecamatan
6.798
BPP
Difasilitasi (TIK)
5.517 unit
Pratama:
1.673 unit
Madya:
1.921 unit
Utama:
673 unit
Adhitama:
43 unit
Belum
diklasifikasi:
1.207 unit
Ada BPP yang
membina lebih dari 1
kecamatan
105 unit
ada BPP
5.622
Kecamatan belum
ada BPP
1.176
=?

Pusat Data
dan
Informasi
Pusat
Konsultasi
Agribisnis
Pusat
Pembelajaran
Pengembang
an Kemitraan
Koordinasi
Program
Pembangunan
PENGUATAN
BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN (BPP)
• BPTP; Instansi Teknis
• Kantor Kecamatan
• Brainware;
Software; Hardware
• Perbankan; Pasar; Bulog;
Perusahaan; agribisnis
• Sarana dan
Prasarana
• Demplot; Demarea; Pengolahan
hasil; Mekanisasi pertanian
B. PENGUATAN BPP SEBAGAI
PUSAT INTEGRASI DATA DAN KEGIATAN
2
3
4
5
1

C. DUKUNGAN SARPRAS 2018
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
No. 46/Permentan/RC.110/12/2017
1. Membangun BPP
2. Rehabilitasi atau Renovasi BPP
3. Melengkapi Sarana Pembelajaran dan
Display di BPP
4. Sarana Kendaraan Bermotor Roda 3 bagi
BPP dan Roda 2 bagi Penyuluh

PENGUATAN SISTEM
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
PERTANIANB.
KETENAGA-
AN
A.
KELEMBAGA-
AN
C.
PELASKANA
ANPENYULU
HAN
D. SARANA
PRASARANA
E.
MEKANISME
DAN TATA
HUB KERJA
G.
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
H.
PEMANTAUAN
MONEV,
PEMBIAYAAN
F.
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
2
(No: 3/Permentan/SM.200/1/2018)

A. KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PETA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI DAERAH BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014
PENYULUHAN
PERIKANAN
PUSAT
PENYULUHAN
KEHUTANAN
PUSAT PROVINSI
PENYULUHAN
PERTANIAN
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
PENGUATAN BALAI
PENYULUHAN
PERTANIAN
POSLUHDES

Fungsi penyuluhan diwadahi pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pertanianDINAS
UPTD KJF
PENDEKATAN FUNGSI
DINAS LINGKUP PERTANIAN
BIDANG/SEKSI KJF
BPP BPP BPP BPP BPP
Satmingkal
Prov/Kab
Satmingkal
Kec
AdminSIMLUIH
danCE
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA

PEMANTAPAN POS PENYULUHAN DESA
PETANI
POKTAN
GAPOKTAN
Kelembagaan
Petani
1. Menyusun programa penyuluhan
2. Melaksanakan penyuluhan
3. Menginventarisasi permasalahan
dan pemecahan
4. Melaksanakan percontohan dan
pengembangan model usahatani
5. Melaksanakan kegiatan rembug,
pertemuan teknis dan temu lapang
6. Fasilitasi layanan informasi,
konsultasi dan diklat
7. Fasilitasi forum penyuluhan desa
POS PENYULUHAN DESA
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAN PENYULUHAN DI
DESA/KELURAHAN
PENYULUH
PERTANIAN
SWADAYA.

B. KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
Penyuluh Pertanian
PNS
CPNS Penyuluh
Pertanian
THL-TB Penyuluh
Pertanian
25.473 Org (58%)
TAHUN 2019
PENSIUN ±
52 PERSEN
PENYULUH SWADAYA*
24.635 orang
PENYULUH SWASTA*
102 orang
PNS
PENUMBUHKEMBANGAN PPS

1212
MENINGKATNYA PENDAPATAN
PELAKU UTAMA/PETANI
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS
DAN SKALA USAHA PELAKU
UTAMA/PETANI
TUMBUHKEMBANGNYA
KELEMBAGAAN PETANI
TERDESIMINASINYA INFORMASI
TEKNOLOGI PERTANIAN KEPADA
PELAKU UTAMA/PETANI
TERSUSUNNYA RENCANA KERJA
TAHUANAN (RKT) PENYULUH
PERTANIAN
TERSUSUNNYA PROGRAMA
9
8
7
6
MENINGKATNYA KAPASITAS PELAKU
UTAMA/PETANI
MENINGKATNYA AKSES PELAKU
UTAMA/PETANI TERHADAP
INFORMASI PASAR, TEKNOLOGI,
SARPRAS, DAN PEMBIAYAAN
5
4
3
2
1TERSUSUNNYA DATA PETA WILAYAH
INDIKATOR KEBERHASILAN/KINERJA
PENYULUH PERTANIAN

8. Memiliki dan mengelola usaha
onfarm dan/atau off farm di bid
pertanian yg berhasil dan dpt
dicontoh oleh masyarakat di
sekitarnya;
9. Mempunyai sifat kepemimpinan
bagi petani;
10. Memiliki kompetensi,
keterampilan dan keahlian
teknis di bid pertanian;
11. Memiliki jiwa keswadayaan di dlm
melaksanakan penyuluhan
pertanian.
Identifkasi
Calon Penyuluh
Swadaya Oleh
BPP
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA
Pelaku Utama dan
Masyarakat
lainnya
•Kontak Tani/Petani Maju
•Pengelola P4S
•Alumni Magang Jepang
Penetapan dan
Pengukuhan oleh
Bupati/Walikota
Klarifikasi dan
Verifikasi oleh
Distan Kab/kota
PENGEMBA
NGAN
1. Warga Negara RI;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Mampu berkomunikasi dgn petani ;
4. Mempunyai kemauan dan kemampuan serta bersedia utk
menyebarluaskan keahliannya kepada petani melalui
kegiatan penyuluhan pertanian;
5. Mau dan mampu bekerjasama dgn Instansi Pemerintah/
swasta di bid pertanian;
6. Bersedia mengikuti pelatihan di bid penyuluhan pertanian yg
diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta;
7. Pendidikan bagi penyuluh pertanian swasta disesuaikan dgn
ketentuan swasta dan/atau lembaga yg mempunyai
kompetensi/kepentingan dlm penyuluhan pertanian
Kursus
Tani &
Rembug
Tani
Pembe
lajaran
Usulan
Pelatihan oleh
Distan Prov ke
BPPSDMP

TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA PENYULUH
PENYULUH
SWADAYA
PENYULUH
SWASTA
MITRA
KERJA
MENUMBUHKEM-
BANGKAN
KELEMBAGAAN
PETANI
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
PENYULUHAN
MENYAMPAIKAN
IPTEK PERTANIAN
MENJALIN
KEMITRAAN PELAKU
UTAMA DENGAN
PELAKU USAHA
TUGAS
1
23
4
PENYULUH
PNS, THL
TBPP

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ALSINTAN (OPSIN)
IDENTIFIKASI DAN
VALIDASI JENIS
ALSINTAN
PETAKAN
KELAYAKAN
PENGGUNAANNYA
PETAKAN LOKASI
ALSINTAN
REALOKASI BILA
TIDAK DIGUNAKAN

16
PROGRAMA PENYULUHAN
PERTANIAN3
Nomor :
47/Permentan/SM.010/9/2016
Tanggal : 29 September 2016

17
TUJUAN
• Memberikan acuan bagi tim penyusun
programa penyuluhan pertanian di setiap
tingkatan administrasi pemerintahan dalam
menyusun rencana kerja dan rencana
kegiatan tahunan penyuluh pertanian;
1
• Memberikan arah dan pengendali dalam
pencapaian penyelenggaraan penyuluhan
pertanian.2

18
TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAMA
Tingkat Desa
Tingkat
Kab/Kota
MUSRENBANG
DESA
PENYUSUNAN/
PENGESAHAN
PROGRAMA
(T+1)
RENCANA KERJA
TAHUNAN
PENYULUH
PERTANIAN
(RKTPP) (T+1)
MUSRENBANG
KECAMATAN
MUSRENBANG
KAB/KOTA
APR
MUSRENBANG
PROVINSI
JAN
FEB
MAR
REMBUGTANI
DESA
MIMBAR
SARASEHAN
KEC
MIMBAR
SARASEHAN
KAB/KOTA
MIMBAR
SARASEHAN
PROVINSI
HASIL
EVALUASI
PROGRAMA
(T-1)
MIMBAR
SARASEHAN
NASIONAL/
RAKOR
MUSRENBANG
PUSAT
MEI
HASIL
MUSRENBANG
(T+1)
ANALISIS
KEADAAN
Tingkat
Provinsi
Tingkat
Kecamatan
Tingkat
Nasional
NOTE :
PENYUSUNAN PROGRAMA
DILAKUKAN SCR TERPADU DAN
SINERGIS DNG PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN//KEMENTERIAN PERTANIAN SAHABAT PETANI

HASIL ANALISIS
KEADAAN
HASIL EVALUASI
PROGRAMAKABUPATEN
(T-1)
PENYUSUNAN
PROGRAMA
KABUPATEN (T+1)
PENYUSUNAN
RENCANAKERJA
TAHUNAN PENYULUH
PERTANIAN (RKTPP)
KAB/KOTA(T+1)
MIMBAR
SARASEHAN
KABUPATEN
MUSRENBANG
KABUPATEN
HASIL
MUSREN
BANG
(T+1)
Alur Proses Penyusunan Programa Kabupaten/Kota
MARET - APRIL

ANALISIS KEADAAN
HASIL EVALUASI
PROGRAMA KECAMATAN
(T-1)
PENYUSUNAN DAN
PENGESAHAN
PROGRAMA
KECAMATAN (T+1)
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
TAHUNAN PENYULUH
PERTANIAN (RKTPP)
(T+1)
MIMBAR
SARASEHAN
KECAMATAN
MUSRENBANG
KECAMATAN
HASIL
MUSREN
BANG
(T+1)
Alur Proses Penyusunan Programa Kecamatan
FEBRUARI - MARET
BAHAN
PROGRAMA

ANALISIS KEADAAN
HASIL EVALUASI
PROGRAMA DESA
(T-1)
PENYUSUNAN DAN
PENGESAHAN
PROGRAMA DESA
(T+1)
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
TAHUNAN PENYULUH
PERTANIAN (RKTPP)
(T+1)
MUSRENBANG DESA
HASIL
MUSREN
BANG
(T+1)
Alur Proses Penyusunan Programa Desa
JANUARI - FEBRUARI
REMBUG TANI
BAHAN
PROGRAMA

22
SASARAN KEGIATAN IKSK SAT
Target
2018
SK1
Meningkatnya
kelembagaan
petani yang
menerapkan
Sistem Pertanian
Terpadu
1
Jumlah kelembagaan petani
yang menerapkan Sistem
Pertanian Terpadu
(SPT) pada Tahun Berjalan
% 90
2
Jumlah Kelembagaan
Petani yang Meningkat
Kapasitasnya
UNIT
Kelem-
bagaan
120.000
3
Jumlah kelembagaan petani
yang menjadi
Kelembagaan Ekonomi
Petani (KEP)
UNIT KEP 45

MENGABDI PADA PETANI,
MENGABDI KEPADA
KEMANUSIAAN
23
PETANI SEBAGAI
PAHLAWAN DAN
PEJUANG PANGAN

Presentasi arah kebijakan kapusluhtan 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (10)

Similar to Presentasi arah kebijakan kapusluhtan 2018

Similar to Presentasi arah kebijakan kapusluhtan 2018 (20)

More from wong slebor

More from wong slebor (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Presentasi arah kebijakan kapusluhtan 2018