Batas desa

1. PT. GEO INFORMATIKA SOLUSINDO
PENELUSURAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA
PROVINSI JAWA BARAT
Powered By:

2. PROFIL PT. GEO INFORMATIKA SOLUSINDO
(PENGALAMAN PEKERJAAN KEGIATAN PEMETAAN BATAS WILAYAH)
Tahun Kegiatan Instansi
2014 Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Bandung
Barat
Badan Informasi
Geospasial
2016 Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kota
Kupang dan Kabupaten Kupang
Badan Informasi
Geospasial
2018 Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten
Lamongan
Badan Informasi
Geospasial
2019 Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua
Badan Informasi
Geospasial
2021 Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi di Ponorogo, Kota
Malang, dan Kabupaten Malang
Badan Informasi
Geospasial
2021 Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kuningan 215 Desa di
Kabupaten Kuningan

3. Lampiran Surat:
(Kerangka Acuan Kerja)

4. PROFIL PT. GEO INFORMATIKA
SOLUSINDO
(SURAT KETERANGAN REFERENSI
PEKERJAAN 2021)

5. PROFIL PT. GEO INFORMATIKA SOLUSINDO

6. LATAR BELAKANG
• Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Desa Pasal 1)
• Pemetaan batas desa adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial. Status batas wilayah administrasi Desa dan Kelurahan di Jawa Barat 90%
masih bersifat indikatif dan Tanpa Kesepakatan (Sumber: Badan Informasi Geospasial tahun 2020)
• Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus menyelenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
dan memuat rencana kegiatannya dalam rancangan RJPM Desa. (Permendagri No. 114/2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat 2). Adapun pedoman penetapan dan penegasan
Batas Desa tertuang dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016.
• Untuk memperkuat program, maka Presiden RI memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota
untuk melakukan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden RI No. 23/2021)

9. TINDAK LANJUT DARI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

10. MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud:
– melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan
peta dasar, pelacakan batas desa, musyawarah desa, membuat
berita acara kesepakatan, sebagai bahan untuk memetakan
dan menegaskan batas wilayah desa dalam bentuk Peta Wilayah
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
• Tujuan:
– Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan,
memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas
wilayah Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan
yuridis.

11. KEMANFAATAN
• Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan,
• Kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi dan
perizinan dalam pemanfaatan ruang
• Kejelasan dapil pada pemilu/pilkada/pilkades
• Pengelolaan aset, potensi dan sumber daya pembangunan
desa
• Akurasi luas wilayah
• Memberikan batasan dari penataan ruang desa

12. HASIL KEGIATAN
• Draft Peraturan Bupati Tentang Batas Desa
• Lampiran draft peraturan Bupati tentang Batas Desa:
– Peta Batas Desa A3 Ditandatangani Bupati/Walikota
– Berita Acara Kesepakatan
• Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa/Kel.
• Berita Acara Penggunaan Peta Dasar
• Berita Acara Penegasan Batas Desa
• Peta Batas Desa A0 Ditandatangani Desa/Kel.
• Laporan Kegiatan

13. 13
Peta dan Berita Acara Dikuatkan dengan PERATURAN
BUPATI (Memberikan Kepastian Hukum)

14. Hasil
Kegiatan:
Peta Batas
Desa (A0)
14

15. Hasil
Kegiatan:
Peta Batas
Desa (A3)

16. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa
d. Peta pajak bumi dan bangunan

17. Berita Acara Pemilihan Peta Dasar

18. Berita Acara Kesepakatan

19. Lainnya:
Peta Kerja
Rapat
Kesepakatan
Teknis:
(A3)

20. LANDASAN HUKUM KEGIATAN (RINGKASAN)
• Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat 2
• Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
• Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
• Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial
• Permendesa PDTT No. 7/2021 & PMK No. 190/2021

21. METODOLOGI
Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa

22. 22
Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa:
Pasal 1
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara
kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas
Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey
dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik
koordinat batas Desa
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

23. Karena masih bersifat indikatif (sementara), maka
memungkinkan terdapat ketidakjelasan informasi batas
desa
memotong rumah:
masuk ke desa A atau
B ?
apakah benar
batasnya tidak
menyusuri jalan
atau yang lainnya?
apa tanda
batasnya?
menyusuri apa?
Sumber : Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi JawaBaliNusa & Batas Desa Indikatif
ILUSTRASI BATAS WILAYAH YANG MASIH BERSIFAT INDIKATIF

24. Ilustrasi:
: Garis sebelum Penegasan
: Garis Hasil Penegasan
: Titik Kartometrik Hasil Penegasan
Nomor : TK 001
Koordinat : 108.4402237,-7.3681957
Arah Tenggara
Lokasi objek: jalan
Sumber : Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi JawaBaliNusa & Batas Desa Indikatif
Nomor : TK 005
Koordinat : 108.4402237,-
7.3681957
Arah Timur Laut
Lokasi objek: dusun kelapa
Nomor : TK 004
Koordinat : 108.4402237,-
7.3681957
Arah Selatan
Menyusuri jalan
Lokasi objek: dusun padi
Nomor : TK 000
Koordinat : 108.4402237,-7.3681957
Simpul batas desa Beber, Jayaraksa, dan
Cimaragas
ILUSTRASI BATAS DESA YANG SIAP UNTUK DITEGASKAN

25. Catatan
• Batas administrasi desa berbeda dengan batas kepemilikan (aset).
Contoh kepemilikan : hutan, aset pribadi, aset perusahaan, aset
desa.
• Wilayah NKRI terbagi habis menjadi wilayah provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
• Batas RW/Dusun  Tidak dipetakan. Tapi jika Batas Dusun
merupakan batas desa maka lokasi Dusun tersebut akan diberi
tanda (simbol titik).
• Batas Kabupaten/Kota  Tidak dipetakan. Karena sudah ditegaskan
dan diatur melalui peraturan menteri. Sedangkan di Peraturan
Bupati batas kabupaten tidak dibahas.

26. Rapat / Persiapan dan Penyuluhan
Pelacakan Batas Wilayah Administrasi
Desa/Kelurahan
Kompilasi Data Hasil Pelacakan Batas
Desa/Kelurahan
Rapat / Pemaparan Hasil Kompilasi dan
Penyusunan Kesepakatan Teknis
Pengolahan, Penyajian Peta Batas Desa, dan
Pelaporan Kegiatan (Asistensi)
Penyerahan Hasil Kegiatan
1
2
3
4
5
6
TAHAP KEGIATAN PENEGASAN BATAS DESA

27. Rapat / Persiapan dan Penyuluhan
Batas Desa
Indikatif
Citra Satelit
Tegak Resolusi
Tinggi
SDM Peralatan
Peta
pembentukan
desa/desa
induk, dll
Penyuluhan
PEMILIHAN PETA DASAR
OUTPUT:
• Laporan Pendahuluan
• Terbentuknya Tim
Pelaksana Kegiatan
• Bimbingan Teknis /
Capacity Building
Peserta
• BA Penelitian Dokumen
• BA Kesepakatan
Penggunaan Peta Dasar
1

28. input
atau
aplikasi lainnya
-Peta Dasar / CSRT
-Batas Wilayah Indikatif
-Nama-nama lokasi (toponim)

29. Pelacakan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan
2
Pengumpulan data pelacakan
dilakukan oleh masing-masing
Desa didampingi desa
tetangganya baik dalam
kecamatan maupun berbeda
kecamatan
Masing-masing pelaksana teknis
desa menelusuri batas wilayah
masing-masing didampingi oleh
desa tetangganya, menggunakan
aplikasi di handphone.
Hasil kegiatan : file *.KML
OUTPUT:
• Data hasil pelacakan

30. Kompilasi Data Hasil Pelacakan Batas
Desa/Kelurahan (Pelaksana)
3
Ilustrasi Penggabungan
data hasil pelacakan tiap
desa

31. Kompilasi Data Hasil Pelacakan Batas
Desa/Kelurahan
3
Data batas antar desa
belum Sinkron

32. Hasil Kompilasi:
Visualisasi Hasil Penelusuran via Web/Internet

33. 4
Penggambaran Batas
Desa/Kelurahan dengan
Metode Kartometrik
Penyusunan Berita Acara
Kesepakatan
Pembuatan Peta Kerja
Pengesahan Berita Acara
Kesepakatan dan Peta
Kerja
Rapat / Pemaparan Hasil Kompilasi dan
Penyusunan Kesepakatan Teknis

34. Ilustrasi Penggambaran
Batas Desa/Kelurahan
dengan Metode
Kartometrik
(Secara musyawarah)
Pemaparan Hasil Kompilasi dan Penyusunan
Kesepakatan Teknis
4

35. Ilustrasi Pengolahan Data
Hasil Kesepakatan Teknis
Batas Desa/ Kelurahan
(Penentuan titik
kartometrik)
Pemaparan Hasil Kompilasi dan Penyusunan
Kesepakatan Teknis
4

36. Output:
Peta Hasil
Kesepakatan Teknis
(Peta Kerja)
Penyusunan
Kesepakatan
Teknis
4

37. Penyusunan Berita Acara
Kesepakatan
Penyusunan Kesepakatan Teknis
4
Output :
Berita Acara hasil kesepakatan

38. Pengolahan dan Penyajian
5
Pembentukan Polygon
Batas Wilayah
Administrasi
Validasi dan Editing Topologi
Pengisian Atribut
Berdasarkan Skema
KUGI
Penyajian Kartografis
Peta Batas
Desa/Kelurahan
UU IG NO. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial

39. PENYERAHAN HASIL KEGIATAN
• Draft Peraturan Bupati Tentang Batas Desa
• Lampiran draft peraturan Bupati tentang Batas Desa:
– Peta Batas Desa A3 Ditandatangani Bupati/Walikota
– Berita Acara Kesepakatan
• Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa/Kel.
• Berita Acara Penggunaan Peta Dasar
• Berita Acara Penegasan Batas Desa
• Peta Batas Desa A0 Ditandatangani Desa/Kel.
• Laporan Kegiatan
6

41. PENGAWASAN, PELAPORAN, & PENYERAHAN
HASIL KEGIATAN
Tim
Penetapan &
Penegasan
Batas Desa
Kabupaten

42. Sekilas mengenai

43. Bahan yang perlu disiapkan saat verifikasi

44. JADWAL KEGIATAN (PER KECAMATAN)
Rapat Persiapan dan Penyuluhan
Pelacakan Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
Kompilasi Data Hasil Pelacakan Batas
Desa/Kelurahan
Pemaparan Hasil Kompilasi dan
Penyusunan Kesepakatan Teknis
Pengolahan dan Penyajian
Penyerahan Hasil
Kegiatan/Pelaporan
1
2
3
4
5
6
1
1-2
6
Estimasi Pelaksanaan 30 Hari Kerja
7
7
7

45. TERIMA KASIH