Dokumen ini membahas tentang kasus-kasus hukum yang dihadapi anak di Indonesia. Beberapa kasus hukum yang dihadapi anak antara lain anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban kejahatan seperti kekerasan fisik, kejahatan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi ekonomi atau seksual. Dokumen ini juga membahas analisis kasus hukum yang dihadapi anak seperti anak korban perlakuan salah dan penelant
ABSTRAK
Sebagaimana pernah dimuat di media massa tentang beberapa kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlakuan dari aparat penegak hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2006 yang terangkat kepermukaan adalah kasus Raju yang menganiaya temannya. Raju yang baru berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma pada dirinya dan pada tanggal 29 Mei 2009, penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Metro Bandara Soekarno-Hatta terhadap 10 (sepuluh) orang anak yang saat itu bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara. Contoh lain di Bandar Lampung bahwa pada tahap penyidikan, sebagian besar anak ditahan dan ditempatkan bersama-sama dengan orang dewasa dalam sel tahanan. Pemeriksaan oleh penyidik juga tidak dalam suasana kekeluargaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum tidak diberi tahukan kepada anak yang diperiksa oleh penyidik. Untuk itu rumusan masalah yang diajukan adalah : Apakah perundang-undangan pidana anak dalam melindungi kepentingan dari perlidungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perundang-undangan pidana anak dalam melindungi kepentingan dari perlidungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui dan menguraikan kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Selanjutnya dipergunakan guna memecahkan masalah dan kemudian disimpulkan.
Terdapat perbedaa pendapat sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Perlindungan Anak) misalnya Pidananya sudak tidak dicampur adukkan. Petugas pengawas untuk dewasa dan anak-anak sudah dibedakan atau dipisahkan. Perlakuannyapun sudah berbeda. Petugas pengadilan anak tidak memakai toga, namun ada pula yang mengatakan bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan, sebagaimana sering disaksikan di media masa tentang prktek-praktek beberapa oknum aparat keamanan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, dalam prakteknya sering menemui berbagai kandala yaitu faktor orang tua, rumah tahanan serta penjara atau sel khusus anak di Yogyakarta belum ada.
Anak mempunyai hak yang bersifat asasi,sebagaimana yang dimiliki orang dewasa,hak asasi manusia (HAM).Jadi selayaknya Hak anak mendapat perhatian dan dukungan yang sama dengan penerapan hak azazi manusia sebagaimana dengan yang diterapkan pada manusia dewasa.
Perlindungan hak anak, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakTrini Handayani
Beberapa waktu yang lalu, penduduk Indonesia dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang sangat dipercaya untuk membentuk karakter anak yang berbudi luhur serta sebagai harapan orang tua demi masa depan akademik anaknya. Kasus yang terjadi di luar lembaga pendidikanpun sangat mencengangkan, dengan korban lebih dari 100 (seratus) anak yang dilakukan sodomi oleh seorang yang sudah dikenal secara baik oleh korban dengan iming-iming hadiah yang tidak seberapa serta ancaman agar perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada siapapun oleh korban kekerasan seksual tersebut. Korban maupun keluarga korban menunda laporan ke pihak yang berwajib dikarenakan kekerasan seksual tersebut dianggap sebagai aib keluarga, sehingga jatuh korban yang sangat banyak.
Arikel Ilmiah tersebut berisi tentang bagaimana ciri-ciri anak yang paling rentan menjadi korban Eksploitasi Seksual dan bagaimana dampak pada anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual serta perlindungan hukum yang mengatur tentang kasus Eksploitasi Anak
This slide shows the situation of child abduction in Indonesia.
Indonesia has assessed the need of the Hague Convention 1980. Locally, we also need this kind of regulation
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
MENAGIH PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK-HAK (KOMPENSASI) BAGI KORBA...ECPAT Indonesia
Pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak-anak, pemerintah melalui penegakan hukum telah mennjatuhkan putusan kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual. namun apakah pemerintah memikirkan kondisi korban dan keluarga korban setelah kejadian?
Sejauh ini pemerintah belum memberikan hak-hak korban, sementara dalam Undang-undang telah mengatur mengenai hak-hak korban khususnya mengenai Restitusi yang diberikan kepada korban oleh pelaku, dan juga mengatur mengenai hak Kompensasi ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban.
NEGARA MEMBAYAR KOMPENSASI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK
Pada kasus-kasus kekerasan seksual anak, pemerintah harusnya menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun keluarga korban kekerasan seksual anak, hal ini disampaikan karena ini sebagai salah satu kelalaian dan kegagalan ketidakhadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya khususnya bagi anak-anak.
Maka berdasarkan dengan itu kami Meminta kepada Pemerintah agar:
1. Pemerintah memberikan pemenuhan hak-hak korban untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun bagi keluarga korban, pemberian kompensasi ini dilakukan karena negara tidak hadir dan gagal untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.
2. Pemberianhukuman yang berat bagi pelaku merupakan jalan terakhir setelah Negara menjamin lingkungan yang aman terhadap pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang di dalamnya termasuk pendidikan hukum, sistem sosial yang peka terhadap kekerasan seksual anak, kampanye terus menerus agar tidak terjadi kekerasan pada anak, mekanisme kontrol dan pengawasan anak, mudahnya untuk melapor dan penegakan hukum yang mudah dan murah.
3. Melakukan proses re-integrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip perlindungan yang baik terhadap korban untuk kembali kepada keluarga, sekolah dan masyarakat.
Dalam rangka memperingati hari anak nasional yang dirayakan setiap tanggal 23 Juli, IMMC secara khusus memonitoring perkembangan pemberitaan media terhadap isu anak khususnya terkait kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang masih terjadi secara nyata di lingkungan sehari-hari. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika pemberitaan kekerasan terhadap anak serta bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait.
ABSTRAK
Sebagaimana pernah dimuat di media massa tentang beberapa kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlakuan dari aparat penegak hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2006 yang terangkat kepermukaan adalah kasus Raju yang menganiaya temannya. Raju yang baru berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma pada dirinya dan pada tanggal 29 Mei 2009, penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Metro Bandara Soekarno-Hatta terhadap 10 (sepuluh) orang anak yang saat itu bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara. Contoh lain di Bandar Lampung bahwa pada tahap penyidikan, sebagian besar anak ditahan dan ditempatkan bersama-sama dengan orang dewasa dalam sel tahanan. Pemeriksaan oleh penyidik juga tidak dalam suasana kekeluargaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum tidak diberi tahukan kepada anak yang diperiksa oleh penyidik. Untuk itu rumusan masalah yang diajukan adalah : Apakah perundang-undangan pidana anak dalam melindungi kepentingan dari perlidungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perundang-undangan pidana anak dalam melindungi kepentingan dari perlidungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui dan menguraikan kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Selanjutnya dipergunakan guna memecahkan masalah dan kemudian disimpulkan.
Terdapat perbedaa pendapat sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Perlindungan Anak) misalnya Pidananya sudak tidak dicampur adukkan. Petugas pengawas untuk dewasa dan anak-anak sudah dibedakan atau dipisahkan. Perlakuannyapun sudah berbeda. Petugas pengadilan anak tidak memakai toga, namun ada pula yang mengatakan bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan, sebagaimana sering disaksikan di media masa tentang prktek-praktek beberapa oknum aparat keamanan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, dalam prakteknya sering menemui berbagai kandala yaitu faktor orang tua, rumah tahanan serta penjara atau sel khusus anak di Yogyakarta belum ada.
Anak mempunyai hak yang bersifat asasi,sebagaimana yang dimiliki orang dewasa,hak asasi manusia (HAM).Jadi selayaknya Hak anak mendapat perhatian dan dukungan yang sama dengan penerapan hak azazi manusia sebagaimana dengan yang diterapkan pada manusia dewasa.
Perlindungan hak anak, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakTrini Handayani
Beberapa waktu yang lalu, penduduk Indonesia dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang sangat dipercaya untuk membentuk karakter anak yang berbudi luhur serta sebagai harapan orang tua demi masa depan akademik anaknya. Kasus yang terjadi di luar lembaga pendidikanpun sangat mencengangkan, dengan korban lebih dari 100 (seratus) anak yang dilakukan sodomi oleh seorang yang sudah dikenal secara baik oleh korban dengan iming-iming hadiah yang tidak seberapa serta ancaman agar perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada siapapun oleh korban kekerasan seksual tersebut. Korban maupun keluarga korban menunda laporan ke pihak yang berwajib dikarenakan kekerasan seksual tersebut dianggap sebagai aib keluarga, sehingga jatuh korban yang sangat banyak.
Arikel Ilmiah tersebut berisi tentang bagaimana ciri-ciri anak yang paling rentan menjadi korban Eksploitasi Seksual dan bagaimana dampak pada anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual serta perlindungan hukum yang mengatur tentang kasus Eksploitasi Anak
This slide shows the situation of child abduction in Indonesia.
Indonesia has assessed the need of the Hague Convention 1980. Locally, we also need this kind of regulation
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
MENAGIH PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK-HAK (KOMPENSASI) BAGI KORBA...ECPAT Indonesia
Pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak-anak, pemerintah melalui penegakan hukum telah mennjatuhkan putusan kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual. namun apakah pemerintah memikirkan kondisi korban dan keluarga korban setelah kejadian?
Sejauh ini pemerintah belum memberikan hak-hak korban, sementara dalam Undang-undang telah mengatur mengenai hak-hak korban khususnya mengenai Restitusi yang diberikan kepada korban oleh pelaku, dan juga mengatur mengenai hak Kompensasi ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban.
NEGARA MEMBAYAR KOMPENSASI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK
Pada kasus-kasus kekerasan seksual anak, pemerintah harusnya menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun keluarga korban kekerasan seksual anak, hal ini disampaikan karena ini sebagai salah satu kelalaian dan kegagalan ketidakhadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya khususnya bagi anak-anak.
Maka berdasarkan dengan itu kami Meminta kepada Pemerintah agar:
1. Pemerintah memberikan pemenuhan hak-hak korban untuk memberikan kompensasi bagi korban ataupun bagi keluarga korban, pemberian kompensasi ini dilakukan karena negara tidak hadir dan gagal untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.
2. Pemberianhukuman yang berat bagi pelaku merupakan jalan terakhir setelah Negara menjamin lingkungan yang aman terhadap pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang di dalamnya termasuk pendidikan hukum, sistem sosial yang peka terhadap kekerasan seksual anak, kampanye terus menerus agar tidak terjadi kekerasan pada anak, mekanisme kontrol dan pengawasan anak, mudahnya untuk melapor dan penegakan hukum yang mudah dan murah.
3. Melakukan proses re-integrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip perlindungan yang baik terhadap korban untuk kembali kepada keluarga, sekolah dan masyarakat.
Dalam rangka memperingati hari anak nasional yang dirayakan setiap tanggal 23 Juli, IMMC secara khusus memonitoring perkembangan pemberitaan media terhadap isu anak khususnya terkait kekerasan dan perlindungan terhadap anak yang masih terjadi secara nyata di lingkungan sehari-hari. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika pemberitaan kekerasan terhadap anak serta bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait.
1. Oleh :
1. Irma Nur Miyanti (200154852501)
2. Hajar Anisa Perdana Putri Wardani (200154852517)
Analisis Hukum
dan Perlindungan Anak
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
2. Pengertian Kasus Hukum pada Anak
kasus hukum anak adalah suatu permasalahan yang diala
mi oleh anak dibawah usia 18 tahun yang
berhubungan dengan peraturan- peraturan yang
telah ditetapkan pemerintah untuk mengatur tingkah lak
u manusia.
4. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan
Pidana Anak
Anak yang berhadapan dengan hukum
merupakan anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pida
na. Dalam hukum setiap orang dianggap memiliki
kedudukan yang sama dan disebut sebagai suby
ek hukum
5. Anak dalam situasi darurat
Anak yang berhadapan dengan hukum
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
Anak korban penyalahgunaan narkotika
6. Anak dengan HIV/AIDS;
korban penculikan, penjualan, perdagangan;
Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
Anak korban kejahatan seksual;
Anak korban jaringan terorisme;
7. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
Anak dengan perilaku sosial menyimpang
korban stigmatisasi dari pelabelan
Anak korban pornografi
Anak Penyandang Disabilitas;