Dokumen tersebut membahas tentang kearsipan dan dokumentasi, yang mencakup pengertian norma, standar, prosedur dan kaidah kearsipan, peraturan perundang-undangan kearsipan, organisasi kearsipan, asas pengelolaan kearsipan, masalah dan pemecahan masalah kearsipan, serta syarat-syarat pegawai arsip.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Buku Pedoman Kegiatan Ketahanan Keluargaarief564208
LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan unit yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan psikosial terhadap keluarga dalam upaya terwujudnya ketahanan keluarga di Indonesia.
Buku Pedoman Kegiatan Ketahanan Keluargaarief564208
LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan unit yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan psikosial terhadap keluarga dalam upaya terwujudnya ketahanan keluarga di Indonesia.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. KEARSIPAN
CPMK
Pokok-Pokok Materi
Menguasai kearsipan dan
dokumentasi yang meliputi
manajemen kearsipan dan aplikasi
pengolahan dokumen
1. Mengemukakan pengertian norma, standar,
prosedur, dan kaidah kearsipan
2. Menguraikan peraturan perundangan kearsipan
3. Mengklasifikasi organisasi kearsipan
4. Asas Pengorganisasian Pengeloalaan Kearsipan
5. Merumuskan masalah pokok kearsipan dan cara
pemecahannya
6. Merumuskan syarat-syarat pegawai arsip
3. URAIAN MATERI
Syarat-syarat pegawai
arsip
Pengertian norma,
standar, prosedur, dan
kaidah kearsipan
Peraturan Perundangan
Kearsipan
Asas
Pengorganisasian
Pengeloalaan
Kearsipan
Organisasi Kearsipan
01
02
03
05
04
4. Pengertian Norma, Standar Prosedur, dan Kaidah Kearsipan
Standar
standar yuridis dan standar de facto. Standar
yuridis biasanya terbentuk perundang-
undangan yang digunakan sebagai bahan
rujukan dan mencakup wilayah yang luas,
misalnya secara nasional, regional, atau
wilayah. Standar de facto adalah standar yang
dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh
perusahaan-perusahaan, yang biasanya
berupa SOP (Standard Operating Procedur)
Prosedur
suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan
dengan baik. Kaidah kearsipan adalah
ketentuan yang mengatur segala bentuk
pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola kearsipan secara
prosedural dan sistematis
Norma
Pedoman yang mengatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan kearsipan. Untuk itu,
diperlukan perangkat peraturan agar
penyeleanggaraan kearsipan dapat
dilaksanakan dengan baik. Sementara itu,
standar adalah norma, aturan, atau
persyaratan yang dijadikan acuan, yang
biasanya berupa dokumen formal agar ada
keseragaman dalam pelaksanaannya
Kaidah Kearsipan
Ketentuan yang mengatur segala bentuk
pelaksanaan kearsipan yang bertujuan
untuk mewujudkan tata kelola kearsipan
secara prosedural dan sistemik
5. 2. Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 1961 Tentang
Pokok-Pokok Kearsipan
Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan
4. Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun
1974 tentang Arsip Nasional
Republik Indonesia
05
04
03
02
01
Peraturan Perundangan
-Undangan Kearsipan
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip
1. Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 1961 Tentang Pokok-
Pokok Kearsipan Nasional,
6. Peraturan Perundangan-Undangan Kearsipan
Surat Edaran Nomor SE/01/1981 tentang
Penanganan Arsip Inaktif sebagai
Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan
Pemerintah tentang Penyusutan Arsip
Surat Edaran Nomor SE/02/1983 tentang
Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai
Guna Arsip
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Arsip Statis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
7. ORGANISASI KEARSIPAN
Unit Kearsipan pada Pencipta Kearsipan
Lembaga Kearsipan
Arsip Daerah Provinsi
Arsip Daerah Kabupaten
ANRI
Arsip Perguruan Tinggi
8. Asas Pengorganisasian Pengeloalaan Kearsipan
Asas Gabungan (Penggabungan asas
sentralisasi dengan asas desentralisasi)
Asas Sentralisasi
Asas Desentralisasi
9. MASALAH KEARSIPAN
Pegawai arsip yang tidak
berlatih.
Tidak ada tata kerja atau
prosedur kearsipan tertentu
Pegawai arsip yang tidak
berlatih.
Arsip tidak dapat ditemukan
dengan cepat apabila
dibutuhkan
Arsip setiap hari selalu
bertambah tanpa adanya
penyusutan
Arsip yang dipinjam sering
kali tidak dikembalikan
Arsip Hilang
Arsip Rusak
10. Pemecahan Masalah Kearsipan
Perlu adanya pengaturan
prosedur peminjaman
pengawasan / kontrol dan
pengandilian yang ketat
Secara rutin diadakan
perawatan dan
pencegahan kerusakan
Fasilitas kearsipan harus
memenuhi syarat
Pergunakan system
penyimpanan secara tepat
Petugas kearsipan yang
memenuhi syarat
Penyelenggaraan
penyusutan warkat