Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Beberapa poin kunci meliputi pentingnya analisis dampak lingkungan untuk proyek-proyek pembangunan, peraturan-peraturan lingkungan, serta sertifikasi ekologi dan ISO 14000 untuk menjamin kelestarian lingkungan.

1. AZAS – AZAS
PENGETAHUAN
LINGKUNGAN
Pengantar Lingkungan

2. Setiap kegiatan pembangunan ekonomi, selain memberikan manfaat juga
mengakibatkan perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup dan ketersediaan
sumber daya alam.
Contoh:
Pembangunan jalan layang Pasupati, Bandung
Pertambangan

3. IndustriPENGELOLAAN LINGKUNGAN diperlukan agar:
 Pembangunan dapat terlaksana dengan berkelanjutan
 Lingkungan dapat terus menyediakan sumber daya dan kondisi yang diperlukan oleh
makhluk hidup
Waduk Irigasi

4. Bab II, Pasal 3
Tujuan Pengelolaan:
Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Bab I, Pasal 1, KETENTUAN UMUM
Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:
Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
U.U. REPUBLIK INDONESIA NO. 23 THN 1997

5. Asas-Asas Pengelolaan:
1. Asas Kesejahteraan Sosial
2. Asas Keuntungan Ekonomi
3. Asas Kelestarian Lingkungan
Sumber Kaidah Dasar:
1. Konvensi Internasional
2. Perundang-undangan Nasional

6. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
DAMPAK: Suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas
• Alami : mis. kimiawi (asap gunung berapi), fisik (gempa bumi), biologis (eceng
gondok)
• Hasil kegiatan manusia : mis. penyemprotan pestisida, pembangunan jalan
Sejarah AMDAL
• National Environmental Protection Act (NEPA - USA), 1969
• UU RI No 4 thn 1982 : AMDAL menjadi kewajiban bagi investor
• PP RI No 51 thn 1993 : Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL
• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14/3/1994 : Pedoman Umum Penyusunan
AMDAL, yang terdiri dari 4 bagian :
1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL)
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan
4. Rencana Pemantauan Lingkungan

7. AMDAL : Penelitian/studi tentang masalah dampak (positif dan negatif) yang terjadi
karena adanya rencana kegiatan manusia dalam pembangunan, sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan, sehingga:
 tidak terjadi perubahan yang tidak direncanakan
 dapat meningkatkan dampak positif yang timbul
Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan dapat berarti:
 perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang
diprakirakan akan ada setelah pembangunan
 perbedaan antara kondisi lingkungan yang diprakirakan akan ada tanpa
adanya pembangunan dan yang diprakirakan akan ada dengan adanya
pembangunan
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

8. 1 Memahami rona lingkungan awal sebelum terkena dampak: biofisik-kimia & sosial-
ekonomi-budaya
2 Memahami bentuk kegiatan yang diusulkan: kegiatan pembangunan itu sendiri &
kegiatan lainnya yang terkait
3 Memproyeksikan (meramalkan) kemungkinan dampak pada kondisi/ciri-ciri
lingkungan hidup pada tempat dan sekitar kegiatan pembangunan
4 Menyusun hasil analisis dampak lingkungan (ANDAL), sehingga perkiraan
akibat/dampak usulan kegiatan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan
TAHAP PELAKSANAAN ANDAL

9. 1. IDENTIFIKASI:
• Kondisi lingkungan hidup awal
• Komponen/unsur kegiatan yang diusulkan
• Komponen/unsur lingkungan yang mungkin terkena dampak
2. PRAKIRAAN (PERAMALAN):
• Akibat nyata dari suatu usulan kegiatan manusia
• Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup
3. PENILAIAN:
• Rugi/laba usulan kegiatan pembangunan tersebut bagi kelompok masyarakat
yang akan menikmati hasil dan akan terkena dampaknya
• Keuntungan/kerugian terhadap kelestarian sumber daya alam dan kualitas
lingkungan hidup dalam jangka pendek dan panjang
• Penentuan alternatif selain dari kegiatan pembangunan yang diusulkan
METODOLOGI ANDAL:

10. PIHAK YANG TERLIBAT :
• PEMERINTAH DAN PERENCANA PEMBANGUNAN (PUSAT & DAERAH)
• PEMRAKARSA KEGIATAN
• KONSULTAN LINGKUNGAN
• PENDUDUK/MASYARAKAT SETEMPAT
• WAKIL RAKYAT
Kerangka Acuan AMDAL
KONSEPSI PROYEK
PRA KELAYAKAN
Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
KELAYAKAN
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL)
KL & PL bagian dari kegiatan operasi
PERENCANAAN & RANCANG BANGUN
PELAKSANAAN
PL memberikan masukan
PL memberikan umpan balik
PENGAWASAN
PENILAIAN PROYEK

11. IV. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
• Konservasi Keanekaragaman Hayati
• Pengembangan Bioteknologi
• Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Lautan
AGENDA 21 INDONESIA
II. PENGELOLAAN LIMBAH
• Perlindungan Atmosfer
• Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya
• Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun
• Pengelolaan Limbah Radioaktif
• Pengelolaan Limbah Padat dan Cair
III. PENGELOLAAN SUMBERDAYA TANAH
• Perencanaan Sumberdaya Tanah
• Pengelolaan Hutan
• Pengelolaan Pertanian dan Pedesaan
• Pengelolaan Sumberdaya Air
I. PELAYANAN MASYARAKAT
• Pengentasan Kemiskinan
• Perubahan Pola Konsumsi
• Dinamika Kependudukan
• Pengelolaan dan Peningkatan Kesehatan
• Pengembangan Perumahan dan Permukiman
• Sistem Perdagangan Global, Instrumen Ekonomi, dan Neraca Ekonomi dan
Lingkungan Terpadu

12. KEBIJAKAN LINGKUNGAN GLOBAL
• Tahun 1972 : UN Conference on the Human Environment, di Stockholm, Swedia.
• Tahun 1992 : Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (The Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil.
Hasil-hasil utama :
1. “EARTH CHARTER” ; pernyataan tidak mengikat mengenai prinsip-prinsip umum guna
memberi arah kebijakan lingkungan agar negara-negara melakukan pembangunan
berkelanjutan dan menghapus kemiskinan.
2. AGENDA 21; tidak mengikat, berisi rencana kerja terperinci yang mengarahkan negara-
negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan melindungi
lingkungan global selama abad ke 21.
3. Kesepakatan kehutanan; pernyataan tidak mengikat mengenai prinsip-prinsip pengelolaan
dan perlindungan hutan.
4. Konvensi perubahan iklim; menghimbau negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi
gas-gas rumah kaca.
5. Konvensi perlindungan keanekaragaman hayati; menghimbau negara-negara di dunia
untuk mengembangkan strategi konservasi dan menggunakan keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan.
6. Pendirian komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari perwakilan
tingkat tinggi dari Pemerintahan dengan tugas untuk melaksanakan dan mengawasi
implementasi perjanjian tersebut.

13. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PERATURAN PEMERINTAH
PP. No. 82 Th. 2001: Pengendalian Pencemaran Air
PP. No. 19 Th. 1994: Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PP. No. 12 Th. 1995: Perubahan PP No. 19 Th. 1994
PP. No. 27 Th. 1999: Analisis mengenai Dampak Lingkungan
KEPUTUSAN PRESIDEN
KEP.PRES. No. 196 Th. 1998: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
Pedoman-pedoman Umum, Baku Mutu, Program, dll.
.KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL/BAPEDALDA
.PERATURAN-PERATURAN DAERAH
UNDANG-UNDANG
.UU. No. 4 Th. 1982 : Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup
.UU. No. 24 Th. 1992 : Penataan Ruang
.UU. No. 23 Th. 1997 : Pengelolaan Lingkungan Hidup

14. Pengelolaan Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup dalam PBBL
Reklamasi bekas
tambang batubara
Perubahan sikap
Pembangunan ekonomi:
sarana & prasarana
produksi
Manfaat pembangunan:
barang
jasa
Dampak negatif:
 perubahan ekosistem
 penurunan sumber daya
alam (biotis & abiotis)
 pencemaran lingkungan
Penataan dan Penegakan Hukum
Perusakan Lingkungan
Gangguan terhadap
keberlanjutan Pembangunan
Masukan untuk
pembangunan:
penduduk
materi
energi
Langkah-langkah Penanggulangan:
perbaikan (reklamasi & rehabilitasi)
pencegahan (AMDAL)
sistem tanggap darurat
Pengelolaan, a.l :
ISO 14 000
EKOLABEL
Produksi Hijau

15. SERTIFIKASI EKOLABEL
• Ekolabel = persyaratan produk bersih lingkungan. Dikenakan pada
beberapa komoditas ekspor, a.l. kayu, tekstil dan garmen.
• Merupakan upaya pasar internasional, terutama Eropa, untuk
memperketat produk yang masuk ke kawasan mereka.
• Berlaku efektif untuk produk kehutanan mulai tahun 2000; mensyaratkan
bahwa suatu produk berasal dari hutan yang dikelola secara lestari
(Indonesia adalah eksportir kayu terbesar kedua di dunia setelah
Malaysia).
SERTIFIKASI EKOLABEL dan ISO-14000

16. ISO-14000
ISO : International Standardization Organization
• Mengusahakan standardisasi yang sama pada tingkat internasional
(global).
• Memuat prosedur audit lingkungan untuk mengembangkan
pengelolaan lingkungan yang efisien.
• Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaiki
kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
• Memberikan peranan pengawasan pada konsumen.
SERTIFIKASI EKOLABEL dan ISO-14000

17. Disain / rancangan suatu produk menentukan laluan
materi & energi, serta keluaran berupa pencemar &
limbah.
Pembuatan produk
(manufacturing) Penggunaan produk
BAHAN
BAKU
Energi Energi
Disain
KONVENSIONAL
Limbah padat
perkotaan
Limbah industri &
pencemaran
Pembuatan produk
(manufacturing) Penggunaan produk
EFISIENSI
BAHAN
Efisiensi energi Efisiensi energi
Disain
HIJAU
Disain untuk guna
ulang
Disain aman
utk. landfill,
pengkomposan
& pembakaran
Pencegahan limbah
& pencemaran
Disain untuk daur ulang
Ilustrasi: Modifikasi Miller 2000Pengetahuan Lingkungan © 2004 Departemen Biologi ITB (dnc/rre)