Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 menetapkan pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bagi usaha dan kegiatan yang tidak wajib menyusun analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL). Pedoman ini mengatur proses pengisian formulir UKL-UPL, pengajuan, evaluasi, dan penerbitan rekomendasi serta pemantauan pelaksanaan UKL-U
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala kegiatan, dan ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis us
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...infosanitasi
Keputusan ini menetapkan pedoman pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pedoman ini mengatur tentang kriteria pembentukan komisi penilai, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi komisi penilai dan tim teknis, serta pembiayaan kegiatan komisi penilai.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/a...infosanitasi
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala kegiatan, dan ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis us
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komis...infosanitasi
Keputusan ini menetapkan pedoman pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pedoman ini mengatur tentang kriteria pembentukan komisi penilai, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi komisi penilai dan tim teknis, serta pembiayaan kegiatan komisi penilai.
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/a...infosanitasi
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 menetapkan susunan keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pusat serta tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan.
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
Peraturan ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti transparansi informasi, kesetaraan pihak, dan kerjasama. Lampiran peraturan ini memuat tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
[Ringkasan]
1. Dokumen ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Masyarakat terlibat melalui pengumuman rencana kegiatan, penyampaian saran dan pendapat, serta penilaian dokumen.
2. Pengumuman rencana kegiatan wajib dilakukan sebelum penyusunan dokumen awal, dan harus mencakup informasi tentang rencana kegiatan, lokasi, dampak potensial,
Dokumen tersebut menjelaskan pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang mencakup pengertian, lingkup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta muatan yang harus ada dalam dokumen RKL-RPL seperti pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup."
Bengkel karoseri PT. Wanaco Indo Niaga berlokasi di Jalan Sidomulyo No.69 RT. 02 RW.01 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rencana usaha ini meliputi area seluas 2000 m2 yang digunakan untuk bangunan workshop, gudang, dan parkiran."
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
Dokumen ini berisi pedoman penyusunan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KA berisi tujuan dan lingkup studi AMDAL, deskripsi rencana usaha/kegiatan, dan deskripsi kondisi lingkungan awal. KA digunakan sebagai acuan untuk menentukan lingkup dan kedalaman studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang wajib dilaksanakan oleh industri tembakau untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan merencanakan program pengelolaan lingkungan berdasarkan standar yang ada."
Ringkasan dokumen tersebut adalah pedoman pelaksanaan UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk industri pengolahan kayu PT. Tertuang langkah-langkah penyusunan UKL dan UPL mulai dari identitas perusahaan, rencana usaha, dampak lingkungan, program pengelolaan lingkungan, pelaporan, biaya, dan jangka waktu pelaksanaan.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
Peraturan ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL, format peny
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk usaha dan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup AMDAL, pembentukan komisi penilai, dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha berdasarkan hasil AMDAL.
Draft Raperbup penilaian dokumen lingkungan dan izin lingkungan kabupaten ban...Dianora Didi
Peraturan Bupati Bangka Tengah mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Dokumen tersebut meliputi AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup penilaian, penyelenggaraan KPA, klasifikasi usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan, dan pendanaan penilaian dokumen lingkungan hidup.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SP
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 menetapkan susunan keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pusat serta tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan analisis dampak lingkungan.
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
Peraturan ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti transparansi informasi, kesetaraan pihak, dan kerjasama. Lampiran peraturan ini memuat tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
[Ringkasan]
1. Dokumen ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Masyarakat terlibat melalui pengumuman rencana kegiatan, penyampaian saran dan pendapat, serta penilaian dokumen.
2. Pengumuman rencana kegiatan wajib dilakukan sebelum penyusunan dokumen awal, dan harus mencakup informasi tentang rencana kegiatan, lokasi, dampak potensial,
Dokumen tersebut menjelaskan pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang mencakup pengertian, lingkup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta muatan yang harus ada dalam dokumen RKL-RPL seperti pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup."
Bengkel karoseri PT. Wanaco Indo Niaga berlokasi di Jalan Sidomulyo No.69 RT. 02 RW.01 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rencana usaha ini meliputi area seluas 2000 m2 yang digunakan untuk bangunan workshop, gudang, dan parkiran."
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
Dokumen ini berisi pedoman penyusunan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KA berisi tujuan dan lingkup studi AMDAL, deskripsi rencana usaha/kegiatan, dan deskripsi kondisi lingkungan awal. KA digunakan sebagai acuan untuk menentukan lingkup dan kedalaman studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang wajib dilaksanakan oleh industri tembakau untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan merencanakan program pengelolaan lingkungan berdasarkan standar yang ada."
Ringkasan dokumen tersebut adalah pedoman pelaksanaan UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk industri pengolahan kayu PT. Tertuang langkah-langkah penyusunan UKL dan UPL mulai dari identitas perusahaan, rencana usaha, dampak lingkungan, program pengelolaan lingkungan, pelaporan, biaya, dan jangka waktu pelaksanaan.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
Peraturan ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL, format peny
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk usaha dan kegiatan yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup AMDAL, pembentukan komisi penilai, dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha berdasarkan hasil AMDAL.
Draft Raperbup penilaian dokumen lingkungan dan izin lingkungan kabupaten ban...Dianora Didi
Peraturan Bupati Bangka Tengah mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Dokumen tersebut meliputi AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup penilaian, penyelenggaraan KPA, klasifikasi usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan, dan pendanaan penilaian dokumen lingkungan hidup.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SP
Ind puu-7-2012-permen lh 16 th 2012 penyusunan dokumen lhDian Nandariardi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini mengatur pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk izin lingkungan, meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen lingkungan hidup wajib disusun untuk
Tugas mata kuliah Pengetahuan Lingkungan tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Berisikan tentang pasal pasal atau undang undang yang mengatur Amdal tersebut.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala kegiatan, dan ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis us
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala proyek, serta ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis
1. Laporan KL-PL harus dibuat dan disampaikan setiap 6 bulan oleh pemegang izin lingkungan sesuai ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 2012 untuk memenuhi kewajiban pelaporan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan.
1. Peraturan ini mengatur pedoman penetapan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan (SPPL)
2. Gubernur dan bupati/walikota akan menetapkan jenis-jenis usaha dan kegiatan tertentu yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL setelah melakukan penapisan terlebih dahulu
Dokumen tersebut merupakan standar pelayanan publik untuk penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Pinrang. Izin lingkungan terdiri atas 3 jenis yaitu izin penyimpanan limbah B3, rekomendasi UKL-UPL, dan persetujuan SPPL. Dokumen menjelaskan prosedur perizinan mulai dari pengajuan, evaluasi teknis, pembayaran retribusi, hingga penerbitan izin lingkungan oleh BP2TPM Kabupaten Pinrang.
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan prosedur dokumen lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan. Terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL beserta proses pengajuan dan penilaian masing-masing dokumen. Juga diuraikan sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan izin lingkungan.
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang meliputi kerangka acuan, analisis dampak, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, dan ringkasan eksekutif. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan saat ini. Dokumen AMDAL yang sedang dalam proses mengacu pada pedoman lama.
Similar to Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (20)
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
1. KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 86 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL);
b. bahwa pembinaan usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) berada pada pemerintah;
c. bahwa salah satu upaya pembinaan tersebut dapat berupa penerbitan
pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi usaha dan atau
kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;
d. bahwa penerbitan pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UPL) untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup;
e. bahwa daerah saat ini membutuhkan pedoman pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) untuk pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup;
f. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-12/
MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UPL) tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
g. bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup berwenang untuk
menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan
pengendalian dampak lingkungan;
h. bahwa mengingat hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
1
2. 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup
(UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu
rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin
melakukan usaha dan atau kegiatan.
Pasal 2
(1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib
melakukan UKL dan UPL, yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut
ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
(2) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan
menggunakan formulir isian seperti terlampir dalam Keputusan ini.
2
3. Pasal 3
Di dalam formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
berisikan informasi :
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
e. tanda tangan dan cap.
Pasal 4
Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL kepada:
a. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup
Kabupaten/Kota, apabila usaha dan atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah
Kabupaten/Kota;
b. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi,
apabila usaha dan atau kegiatan berlokasi pada lebih 1 (satu) Kabupaten/Kota;
c. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan
pengendalian dampak lingkungan, apabila usaha dan atau kegiatan berlokasi pada lebih
1 (satu) Propinsi dan atau lintas batas negara;
Pasal 5
(1) Berdasarkan formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan
pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang
pengelolaan lingkungan hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi
dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan
pemeriksaan formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL.
(2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian
tentang UKL dan UPL dan memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib
menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan
pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang
pengelolaan lingkungan hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib menerbitkan
rekomendasi tentang UKL dan UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh
pemrakarsa.
Pasal 6
Dalam hal formulir isian tentang UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, instansi yang
bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak
lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup
3
4. Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL.
Pasal 7
Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL dari pejabat instansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada instansi yang berwenang sebagai dasar
penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Pasal 8
(1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang
tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang
bersangkutan.
(2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan
atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hiudp Propinsi
atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 9
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2002
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Ttd
Nabiel Makarim, MPA, MSM.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup
Ttd
Hoetomo, MPA.
4
5. LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 86 TAHUN 2002
TANGGAL : 28 OKTOBER 2002
FORMULIR ISIAN
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari
rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan
kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh
pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut :
A. IDENTITAS PEMRAKARSA
1. Nama Perusahaan : _______________________________________
2. Nama Penanggung Jawab : _______________________________________
Rencana Usaha dan atau
Kegiatan
3. Alamat Kantor : _______________________________________
Nomor Telepon/Fax
B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN
1. Nama Rencana Usaha : _______________________________________
dan atau Kegiatan
2. Lokasi Rencana Usaha : _______________________________________
dan atau Kegiatan
Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan,
desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana
usaha dan atau kegiatan.
Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan atau kegiatan besar,
seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan
dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis
Lintang dan Garis Bujur.
3. Skala Usaha dan atau : __________________________________ (satuan)
Kegiatan
Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau
besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala
kegiatan. Sebagai contoh antara lain :
1) Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong,
jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
5
6. 2) Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang,
panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
3) Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan
dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain
yang sesuai dengan bidang perhubungan.
4) Bidang Pertanian: luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit
pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan
jumlah penggunaan air.
5) Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang
akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas
tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan
Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap
pelaksanaan proyek, yakni tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca
operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari
penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca
produksi.
Contoh: Kegiatan Peternakan
Prakonstruksi :
a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan
status tanah).
b. Dan lain-lain….
Konstruksi :
a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan
lahan).
b. Pembangunan kandang, kantor, dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
c. Dan lain-lain….
Operasi :
a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang dimasukkan).
b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang
menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
c. Dan lain-lain….
Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain:
industri kertas, tekstil, dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang
disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water
balance).
C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI
Uraikan secara singkat dan jelas:
1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak;
6
7. 4. dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang
akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
SUMBER DAMPAK JENIS DAMPAK BESARAN DAMPAK KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang Tuliskan komponen Tuliskan ukuran yang Tuliskan informasi lain
menghasilkan dampak lingkungan yang akan dapat menyatakan yang perlu disampaikan
terhadap lingkungan mengalami perubahan besaran dampak untuk menjelaskan
akibat adanya sumber dampak lingkungan
dampak yang akan terjadi
Contoh : Kegiatan
Peternakan pada tahap
Operasi
Pemeliharaan ternak
menimbulkan limbah
berupa:
1. Limbah cair Terjadinya penurunan Limbah cair yang
kualitas air sungai XYZ dihasilkan adalah 50
akibat pembuangan liter/hari.
limbah cair dan limbah
padat.
2. Limbah padat Limbah padat yang
(kotoran) dihasilkan adalah 1,2
m3/minggu.
3. Limbah gas akibat Penurunan kualitas
pembakaran sisa udara akibat
makanan ternak pembakaran
D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Uraikan secara singkat dan jelas:
1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk
upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan
dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan
hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
E. TANDA TANGAN DAN CAP
Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan atau
kegiatan yang bersangkutan.
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Ttd
Nabiel Makarim, MPA., MSM.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup
Ttd
Hoetomo, MPA.
7