1. PPKN, HAK ASASI MANUSIA (Vincentia Agatha Prihambodo
Santoso)
Ciri-ciri perkembangan HAM di Indonesia
PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN
Ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional.
- Budi Utomo (1908) memperjuangkan hak kebebasan berserikan dan
berpendapat.
- Sarekat Islam (1911) memperjuangkan hak penghidupan layak dan bebas dari
penindasan serta diskriminasi rasial.
- Indische Partij (1912) memperjuangkan hak mendapatkan kemerdekaan dan
perlakuan yang sama.
- Perhimpunan Indonesia (1925) memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.
- Pendidikan Nasional Indonesia (1931) memperjuangkan hak mengeluarkan
pendapat, berserikat dan berkumpul, keadilan di muka hukum, dan turut dalam
penyelenggaraan negara.
PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN
1) Periode 1945-1950
Masih menekankan pada hak untuk :
*Merdeka
*Kebebasan berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik
*Kebebasan menyampaikan pendapat terutama di parlemen
2) Periode 1950-1959
Periode ini lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi seperti :
*Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi
*Adanya kebebasan pers
*Pemilu dengan system multi partai
*Kendali parlemen atas pemerintah
*Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan
3) Periode 1959-1966
Periode ini awal masa Demokrasi Terpimpin dimana kekuasaan terpusat pada
presiden. Akibatnya, tidak adanya pemikiran HAM. Pemerintah membatasi hak
sipil dan hak politik warga.
4) Periode 1966-1998
Periode ini dikenal dengan pemerintahan Orde Baru, dibagi menjadi beberapa
kurun waktu :
*Tahun 1967 -> pemerintah berusaha melindugi kebebasan dasar manusia
(adanya hak uji material yang diberi kepada Mahkamah Agung)
*Tahun 1970-1980 -> adanya pemasungan HAM karena dianggap sebagai
produk pemikiran barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. *Tahun 1990an -> dibentuk Lembaga penegakan HAM seperti KOMNAS (Komisi
Nasional) pada tahun 1993.
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap HAM
*Menghormati
*Memenuhi
*Melindungi
HAM dan KAM sila-sila Pancasila
Sila Pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”
Hak : bebas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang
dipercayai.
Kewajiban : menghormati pilihan agama, kepercayaan serta kebebasan beribadah
masyarakat.
Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”
Hak : mendapat keadilan di mata hukum.
Kewajiban : menjunjung tinggi kemanusiaan dan tenggang rasa.
Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”
Hak : berhak mendapatkan perlakuan baik tanpa memandang SARA.
Kewajiban : rela berkorban untuk bangsa.
Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”
Hak : berhak mengemukakan pendapat.
Kewajiban : bertanggung jawab atas segala keputusan musyawarah.
Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia”
Hak : berhak mendapatkan perlindungan dari orang lain dan pemerintah.
Kewajiban :memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, siapapun
orangnya tanpa membedakan SARA.
