Dokumen ini membahas berbagai aspek pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia, termasuk subyek dan obyek pajak, cara menghitung PPh, serta peraturan terkait pajak daerah dan pusat. Terdapat informasi mengenai sistem pemungutan pajak dan kontribusi penerimaan pajak dalam APBN 2010, serta ketentuan terkait warisan dan status kewarganegaraan. Selain itu, dijelaskan juga tarif pajak progresif dan syarat pembukuan bagi wajib pajak.

1. PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI

2. M A T E R I
 PENDAHULUAN
 SUBYEK DAN OBYEK PAJAK
 CARA MENGHITUNG PPh
 PENGGABUNGAN PENGHASILAN &
KOMPENSASI KERUGIAN
 ANGSURAN PPh PASAL 25 DALAM
TAHUN BERJALAN
 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
 KASUS

3. PENDAHULUAN
 JENIS PAJAK DARI SISI OTORITAS PEMUNGUTAN
 HIGHLIGHT PPh ORANG PRIBADI

4. JENIS PAJAK
 PAJAK PUSAT/NEGARA
- PPh (Income Tax)
- PPh Orang Pribadi
- PPh Badan
- Withholding Tax
- PPN (Value Added Tax)
- PPnBM
- PBB (Land & Building Tax)
- Bea Materai
 PAJAK DAERAH
- Retribusi
- PPb 1
- Pajak Hiburan
- Pajak Tontonan
- etc sesuai PERDA
setempat

5. TAHUKAH ANDA ???
 Jumlah Orang Pribadi sebagai pembayar
PPh di Indonesia berjumlah 9 jt orang dari
jumlah Penduduk 231 jt orang berarti hanya
4%.
 Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap
jumlah penerimaan negara dalam APBN
2010 sebesar Rp 949,7 trilyun adalah Rp
742,7 trilyun .
 Sistem pemungutan Pajak yang diterapkan
di Indonesia saat ini adalah Self Assesment
System

6. SUBYEK DAN OBYEK PAJAK
 SUBYEK PAJAK
 OBYEK PAJAK
 FILOSOFI PPh ORANG PRIBADI
 ALUR PPh

7. FILOSOPI PPH OP
 LINTAS STATUS KEWARGANEGARAAN
 LINTAS SUMBER (apapun,darimanapun)
 LINTAS BATASAN UMUR (Siapapun)
 DINAMIS, STRUKTUR TETAP tapi Nominal
bisa berubah
 GUNGGUNGAN PENGHASILAN (klg,jenis)
 KEADAAN AWAL TAHUN (Kewajiban,ptkp)
 SUMBANGAN KEAGAMAAN

8. ALUR PPH
PAJAK
PENGHASILAN
SUBYEK PAJAK :
- DALAM NEGERI
- LUAR NEGERI
OBYEK PAJAK :
PENGHASILAN
SYARAT SUBYEKTIF SYARAT OBYEKTIF
PEMAJAKAN :
Hak & Kewajiban WP

9. SUBYEK PAJAK
SUBYEK PAJAK
SP DALAM NEGERI :
-Badan Hukum -Orang Pribadi
-Warisan belum terbagi
-BUT
SP LUAR NEGERI
SYARAT SUBYEKTIF

10. APA SICH PENGHASILAN ??
Penghasilan menurut UU PPh, yaitu :
 setiap tambahan kemampuan ekonomis;
 yang diterima atau diperoleh oleh Orang
Pribadi;
 baik yang berasal dari Indonesia atau dari
luar Indonesia;(Wordwide Income)
 yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan;
 dengan nama dan dalam bentuk apapun.

11. SYARAT SUBYEKTIF OP DN
 Orang pribadi dianggap Subjek Pajak Dalam Negeri
:
 bila bertempat tinggal di Indonesia
 atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan
 atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.

12. SYARAT SUBYEKTIF OP LN
 Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri
adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh
penghasilan dari Indonesia. Batasan 183
hari adalah batasan waktu (time test) yang
digunakan untuk memutuskan status WP
jika antara Indonesia dan negara asal WP
belum ada Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda/Tax Treaty. Bila ada, maka
batasan waktu didasarkan ketetapan dalam
Tax Treaty.

13. SYARAT SUBYEKTIF WARISAN
 Warisan dianggap sebagai Subjek Pajak
Dalam Negeri dengan mengikuti status
pewaris, di mana pemenuhan kewajiban
pajaknya digantikan oleh warisan tersebut.
 Bila warisan tersebut telah dibagi, maka
kewajiban pajaknya berubah kepada ahli
waris.
 Apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh
Wajib Pajak (WP) Luar Negeri maka
warisan tersebut tidak dianggap sebagai
Subjek Pajak.

14. BUKAN SP DALAM NEGERI
Terdapat beberapa orang pribadi yang walaupun tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, tetapi tidak
dianggap sebagai subjek pajak, yaitu :
 Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat
bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di Indonesia, serta negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Contoh :
Duta Besar, Konsulat, Atase beserta keluarganya.
 Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI
dan tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia.

15. Perbedaan Subjek Pajak
Kewajiban Perpajakan Subjek Pajak
Dalam Negeri
Subjek Pajak
Luar Negeri
Negara Sumber Penghasilan dari
Indonesia dan dari luar
Indonesia (World Wide
Income)
Penghasilan dari
Indonesia saja
(asas sumber)
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Kena
Pajak (Penghasilan
Bruto – Biaya – PTKP)
dengan tarif umum
Penghasilan Bruto
dengan tarif pajak
sepadan
Tarif PPh Tarif Pasal 17 (Tarif
Progresif)
Tarif Pasal 26 jika
tidak ada Tax Treaty,
atau tarif sesuai Tax
Treaty jika ada.
Kewajiban penyampaian
SPT
Wajib menyampaikan
SPT Tahunan
Tidak Wajib

16. SAAT TIMBUL & BERAKHIRNYA
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
 Subjek Pajak DN
 Orang Pribadi dimulai saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada
atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada
saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan
Indonesia untuk selama-larnanya
 Warisan dimulai saat warisan yang belum terbagi itu timbul, berakhir
pada saat warisan tersebut selesai dibagikan kepada ahli waris
 Subjek Pajak LN
 Dimulai pada saat orang pribadi tersebut memperoleh atau
menerima penghasilan di Indonesia, berakhir pada saat orang
pribadi tersebut tidak lagi memperoleh/ menerima
penghasilan di Indonesia.

17. OBYEK PAJAK PPH
PENGHASILAN
OBYEK NON OBYEK
FINAL NON FINAL
AKHIR Thn SELESAI
AKHIR Thn
DIHITUNG KEMBALI

18. KELOMPOK PENGHASILAN
Dilihat dari mengalirnya penghasilan kepada Subjek
Pajak,penghasilan dikelompokkan menjadi:
 Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan
kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium,
penghasilan dari praktik dokter, notaris, dan
lain-lain.
 Penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti
laba usaha, hadiah perlombaan, dan lain-lain.
 Penghasilan dari modal (investasi) yang berupa
harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga,
dividen, royalti, keuntungan karena pengalihan
aktiva, dan lain-lain.
 Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang ,
hadiah, selisih kurs, dan lain-lain.

19. NON OBJEK :
 Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
Syarat = sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 Warisan;
 Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah;
 pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

20. OBYEK FINAL
 SIFAT OBYEK FINAL
 PAJAKNYA, PPh yang dipotong atau
dibayar sendiri dari suatu penghasilan,
pada akhir tahun tidak akan
diperhitungkan sebagai pembayaran
pajak dimuka (kredit pajak).
 PENGHASILANNYA, Pada akhir tahun,
penghasilan yang dipotong PPh Final
tersebut juga tidak lagi dihitung ulang
PPh-nya (tidak lagi diperhitungkan dalam
SPT Tahunan), cuma dilaporkan saja.

21. CONTOH OBYEK FINAL
 Bunga deposito/tabungan/jasa giro/diskonto
Sertifikat Bank Indonesia, dengan jumlah
nominal melebihi Rp.7.500.000,00;
 Hadiah dari undian;
 Transaksi saham di bursa efek;
 Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 Persewaan tanah dan/atau bangunan;
 Bunga atau diskonto obligasi yang
diperdagangkan di bursa efek;
 Bunga simpanan anggota koperasi yang
melebihi Rp.240.000,00 sebulan.

22. OBYEK NON FINAL
 SIFAT OBYEK NON FINAL
 PAJAKNYA, PPh yang dipotong atau
dibayar sendiri dari suatu penghasilan,
pada akhir tahun diperhitungkan
sebagai pembayaran pajak dimuka
(kredit pajak).
 PENGHASILANNYA, pada akhir tahun,
terhadap penghasilan yang pajaknya
telah dipotong/dipungut/dibayar dalam
tahun berjalan dilakukan penghitungan
ulang.

23. CONTOH OBYEK NON FINAL
 penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;hadiah dari undian atau
pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;.laba usaha; keuntungan
karena penjualan atau karena pengalihan harta ;penerimaan kembali
pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;bunga
termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti;sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta;penerimaan atau perolehan
pembayaran berkala;keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;selisih
lebih karena penilaian kembali aktiva;premi asuransi;iuran yang
diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;tambahan kekayaan
neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak;imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak berkenaan
dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat
Keputusan Keberatan, Banding atau Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Perpajakan (SE-04/P3.42/2002 tanggal 2 April
2002).

24. STRUKTUR PENGHITUNGAN PPH OP
 Penghasilan Neto (laba,phsln neto dari kerja,phsln lain2)
A
 Penggabungan Penghasilan
 Kompensasi Rugi B (-)
 ZAKAT/Sumbangan keagamaan B 1 (-)
 Pengh. Neto setelah Kompensasi C
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) D (-)
 Penghasilan Kena Pajak E
 Tarif Pajak F
 PPh Terutang G (F x E)
 Kredit Pajak H (-)
 PPh Kurang/Lebih Bayar I

25. PENGHASILAN NETO OP
Penghasilan Neto
OP
OP USAHA
OP NON USAHA
BEKERJA
PEMBUKUAN Formulir 1721A1/A2
NORMA
PENGHITUNGAN
LAP.KEUANGAN
PENCATATAN
OMSET

26. PENGGABUNGAN & KOMPENSASI
RUGI
 Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU
PPh menempatkan keluarga sebagai satu
kesatuan ekonomis, artinya penghasilan
atau kerugian dari seluruh anggota keluarga
digabungkan sebagai satu kesatuan yang
dikenakan pajak, dan pemenuhan
kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala
keluarga. Namun dalam hal-hal tertentu,
pemenuhan kewajiban pajak tersebut
dilakukan secara terpisah, misalnya dalam
hal suami dan istri hidup berpisah.

27. SYARAT PEMBUKUAN
 WP yang peredaran usahanya atau penerimaan
brutonya Rp.4.800.000.000,00 ke atas selama
setahun.
 WP yang peredaran usahanya < Rp 4,8
milyar/tahun tetapi memilih menggunakan
pembukuan
 WP yang peredaran usahanya atau penerimaan
brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00
selama setahun tetapi tidak memberitahukan
kepada Kepala KPP dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan pertama dari tahun pajak yang
bersangkutan untuk menggunakan norma
penghitungan.

28. SYARAT NORMA PENGHITUNGAN
 WP yang peredaran usahanya atau
penerimaan brutonya kurang dari
Rp.4.800.000.000,00 setahun
 Telah memberitahukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari
tahun pajak yang bersangkutan.
 Melakukan rekapitulasi peredaran atau
penerimaan bruto setiap bulan (atau
disebut melakukan pencatatan);
 Penghasilan Neto = % Norma x Peredaran
Bruto

29. P T K P
PTKP
KODE BESARAN
Aturan

30. K O D E
KODE ARTI
TK/…. Tidak kawin,ditambah dgn byknya tanggungan yang mendpt
pengurangan PTKP
K/….. Kawin, ditambah dgn byknya tanggungan yang mendpt
pengurangan PTKP
K/I/…. Kawin, istri
-mempnyai penghsl dr usaha/pekerjaan bebas nggak ada hub dgn
suami, anak/anak angkat yg belum dewasa
-Bekerja pd pemberi kerja yang bukan pemotong pajak
-Bekerja sbg karyawati pada > dr satu pemberi kerja
Ditambah tanggungan yg mendpt pengurangan PTKP
PH/… OP kawin yang pisah harta dan penghasilan
HB/…. OP kawin yang telah hidup berpisah ditambah byknya
tanggungan yg mendpt pengurangan PTKP

31. BESARAN
No. Keterangan
Tahun Pajak
Sebelum
2005
2005 2006 2009
1. u/ setiap OP 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000
2. u/ tambahan untuk OP
yang kawin
1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000
3. u/ tambahan untuk
penghasilan istri yang
digabung
2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000
4. u/ tambahan setiap
tanggungan
@1.440.000 @1.200.000 @1.200.000 @1.320.000

32. ATURAN PTKP
 Tambahan Rp. 1.320.000,00 untuk setiap anggota
keluarga sedarah (ayah, ibu dan anak kandung)
dan semenda (mertua dan anak tiri) dalam garis
keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang
untuk setiap keluarga;
 Warisan yang belum terbagi sebagai WP
menggantikan yang berhak tidak memperoleh
pengurangan PTKP;
 PTKP untuk WP yang melakukan pisah harta
adalah sebesar PTKP masing-masing. Namun
status kawin dan tanggungan diikutkan pada suami
sebagai kepala keluarga.
 Ditentukan oleh keadaan awal Tahun/Bagian tahun
pajak

33. TARIF PPH OP
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
sampai dengan Rp 25.000.000,00 5 %
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15%
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 25%
di atas Rp 200.000.000,00 35%

34. TARIF PPH OP MULAI 2009
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
sampai dengan Rp 50.000.000,00 5 %
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
di atas Rp 500.000.000,00 30%

35. KREDIT PAJAK
Kredit Pajak
Kredit Pajak
Luar Negeri
Dipotong/dipungut
o/ pihak lain
Dibayar Sendiri
Kondisi Formula

36. KONDISI
 Penghasilan dari luar negeri dilaporkan dengan cara :
1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri
dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari WP sendiri, istri dan anak
kandung/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang
bersangkutan, kecuali penghasilan :
a. Istri yang telah hidup berpisah;
b. Istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
2. Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri.
(Pasal 24 UU PPh jo Kep. Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tgl 29
Desember 1994). Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri
dengan :
1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha
negeri diluar negeri;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri;
dan
3. Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
 Ketentuan tersebut diperbaharui dengan Kep. Menteri Keuangan No.
164/KMK.03/2002 tgl 19 April 2002 yang menegaskan bahwa Penghasilan
Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan maksimal kredit PPh Pasal 24
tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan
yang dikenakan PPh tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (4) UU PPh.

37. FORMULA
Jml Maksimum PPh Ps 24 yang dpt
dikreditkan =
Pengh. Di LN
X PPh Terutang
PKP
•Yang diperbolehkan dikreditkan adalah jumlah yang paling kecil antara PPh
yang telah dipotong di luar negeri dengan perhitungan dari penghasilan neto
luar negeri dibandingkan dengan total penghasilan tersebut
•Jika ada kompensasi kerugian yang masih dapat dikurangkan, maka
penghitungan penghasilan neto adalah setelah kompensasi kerugian tersebut.
•Dalam hal penghasilan dalam negeri lebih kecil dari penghasilan luar negeri,
maka maksimal kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar
pajak atas Penghasilan Kena Pajak.

38. DIPOTONG/DIPUNGUT
 PPh Pasal 21, lewat bukti pemotongan PPh Pasal
21 atau form 1721-Al;
 PPh Pasal 22, lewat bukti pemotongan PPh Pasal
22 atau dokumen lainnya;
 PPh Pasal 23, lewat bukti pemotongan PPh Pasal
23;

39. DIBAYAR SENDIRI
 Angsuran bulanan PPh Pasal 25;
 STP PPh Pasal 25 (pokoknya saja);
 Fiskal Luar Negeri; (2009 Tidak Ada)

40. ANGSURAN PPH PASAL 25 OP
ANGSURAN PPh
PASAL 25 OP
KEADAAN
NORMAL
KEADAAN
TERTENTU

41. KEADAAN NORMAL
 Angsuran PPh Pasal 25 =
(1/12) x (PPh terutang - PPh Pasal 24 – PPh dipot/diput phk
ke-3)

42. KEADAAN TERTENTU
 TERDAPAT SISA KERUGIAN TAHUN
SEBELUMNYA YG DIKOMPENSASIKAN
 TERDAPAT PENGHASILAN TIDAK TERATUR
 TERDAPAT PEMBAYARAN ZAKAT ATAS
PENGHASILAN
 SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu
 Wajib Pajak menerima Ketetapan Pajak Untuk
Tahun yang Lalu
 Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu

43. FISKAL LUAR NEGERI
 FLN dibayar sendiri
 FLN yang dibayar perusahaan

44. SPT WP OP
KEWAJIBAN SPT
WP OP
SPT MASA SPT TAHUNAN
JENIS YANG WAJIB DIKECUALIKAN

45. JENIS SPT TAHUNAN OP
JENIS PERUNTUKKAN
FORMULIR 1770 U/ WP OP YG MENJALANKAN
USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG
PEMBUKUAN ATAUPUN NORMA
PENGHITUNGAN
FORMULIR 1770 S U/ WP OP YG MEMPNY PENGHSLN
SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN
DARI SATU/LEBIH PEMBERI KERJA
DAN PENGHSLN BRUTO >
30JT/THN
FORMULIR 1770 SS U/ WP OP YANG MEMPUNYAI
PENGHASILAN DARI SATU
PEMBERI KERJA DAN
PENGHASILAN BRUTO 60
JT/TAHUN

46. YANG WAJIB
 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;
 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari modal dan lain–lain;
 Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dan/atau
yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan lebih dari satu pemberi kerja;
 Kuasa warisan yang belum terbagi;
 Pejabat negara, PNS, anggota ABRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai
dengan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1996;
 Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan
perwakilan organisasi internasional;
 Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 Masing-masing suami istri yang dikenakan Pajak Penghasilan secara
terpisah dalam hal :
-suami istri telah hidup berpisah;
-dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan (dalam hal ini suami istri wajib
memiliki NPWP).

47. DIKECUALIKAN
 Memperoleh penghasilan neto usaha yang tidak
melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak (tidak
wajib menyampaikan SPT Masa dan SPT
Tahunan);
 Memperoleh penghasilan semata-mata bukan dari
usaha/pekerjaan bebas (tidak wajib menyampaikan
SPT Masa tetapi tetap diwajibkan menyampaikan
SPT Tahunan).