Tugas perpajakan PPH Pasal 21/26 mengacu pada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja atau pemotong pajak dalam pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya. PPH Pasal 21/26 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh individu atas pekerjaan yang dilakukan atau penerimaan penghasilan lainnya. Tugas ini mencakup proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak yang berwenang.

1. Ma. 21. C. 15
Perpajakan
UTS
Dina Cameliya
112111278

2. Pengertian Pajak
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.
“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konta prestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.

3. Ciri-Ciri Pajak :
1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan
pelaksanaanya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari
sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut
pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan umum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun
pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib
pajak.
5. Pajak berfungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas
Negara/Anggaran Negara di perlukan untuk menutup pembiayaan
penyelenggaran pemerintahan, namun berfungsi sebagai alat
pengatur/melaksanakan kebjiakan negara.

4. Fungsi Pajak
Fungsi Penerima, Pajak berfungsi menghimpun dana dari masyarakat ke Kas
Negara, untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Contoh : Belanja pegawai, insfastruktur , dll
Fungsi Penerima, Pajak berfungsi menghimpun dana dari masyarakat ke Kas
Negara, untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Contoh : Belanja pegawai, insfastruktur , dll
Fungsi Penerima, Pajak berfungsi menghimpun dana dari masyarakat ke Kas
Negara, untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Contoh : Belanja pegawai, insfastruktur , dll
FungsiMengatur, Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur
pendapatan ditengah masyarakat .
Contoh : Menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Diberikan fasilitas keringanan pajak
- Menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

5. Macam-Macam Pajak Penghasilan
1. Pajak Penghasilan PPh 21/26
2. Pajak PPh pasal 22 Import
3. Pajak Penghasilan PPh 23/26
4. Pajak Penghasilan PPh 25 Badan
5. Pajak PPh Final 4 (2)
6. Pajak Pertambahan Nilai
7. Pajak Bumi dan Bangunan

6. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21/26
PPh pasal 21/26 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21/26
menurut undang-undang
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019.

7. Objek Pajak Penghasilan PPh pasal 21
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap
2.Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima
industri
3.Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
5. Imbalan kepada bukan pegawai seperti Honor, Fee, dll
6. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, dll

8. Pemotong Pajak Penghasilan PPh pasal 21
a. Pemberi Kerja yang terdiri dari ;
• Orang Pribadi
• Badan
• Cabang, perwakilan atau unit (yang melakukan sebagian/seluruh
administrasi terkait gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut)
b. Bendahara atau pemagang kas pemerintah
c. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja,
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas
e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
dengan pelaksanaan suatu kegiatan

9. Yang bukan Pemotong Pajak PPh pasal 21;
• Kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi
internasional.
• Jika pemberi pemberi kerja yang wajib melakukan
pemotongan pajak adalah Kantor perwakilan negara asing
dan organisasi-organisasi internasional dihitung sebagai
Penghasilan Pasal 26

10. Tarif Pajak Penghasilan PPh pasal 21
Note tarif tersebut berlaku jika memiliki NPWP, Bagi yang tidak
memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan
persentasi 20% lebih tinggi
Penghasilan tahunan hingga
Rp60.000.000 5%
Penghasilan tahunan di atas
Rp60.000.000 – Rp250.000.000 15%
Penghasilan tahunan di atas
Rp250.000.000 – Rp500.000.000 25%
Penghasilan tahunan di atas
Rp500.000.000 – 5.000.000.000 30%
Penghasilan tahunan diatas Rp.
5.000.000.000 35%

11. Elemen PTKP pada PPh Pasal 21
Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
101/PMK.010/2016 besaran PTKP untuk tahun 2016
1. Rp54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi (TK)
2. Rp4.500.000,- untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin (K/0)
3. Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat,
yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap keluarga. Maksimal (K/3)