Dokumen tersebut membahas 10 kesalahpahaman umum tentang Islam di Barat. Beberapa diantaranya adalah bahwa Muslim dianggap sama dengan teroris, Islam disebarkan dengan pedang, dan Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pandangan-pandangan tersebut tidak sesuai dengan ajaran sebenarnya dalam Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian kunci seperti radikal, radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis kelompok radikal dan proses radikalisasi seseorang. Dokumen juga membahas organisasi teroris ISIS dan deklarasi penanggulangan radikalisme di Kabupaten Subang.
Dokumen tersebut membahas survei pendapat publik mengenai pemerintahan SBY-Budiono, DPR-RI, elektabilitas partai politik dan calon presiden menjelang pemilu 2014. Dokumen ini menjelaskan latar belakang survei, variabel elektabilitas dan popularitas, empat strategi publisitas politik, tujuan survei, dan beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi media dan kampanye politik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik pemilu di Indonesia yang dianggap membuat calon anggota legislatif (caleg) menjadi tidak rasional dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Sistem ini menyebabkan biaya kampanye yang sangat mahal sehingga banyak caleg yang gagal mengalami tekanan mental dan stres berat. Solusi yang ditawarkan adalah sistem khilafah dengan Majelis Ummah agar legislasi lebih murah, cepat, dan bebas dari
Teks tersebut membahas tentang klasifikasi gerakan Islam dan aktivitas yang dijalankan oleh gerakan Islam. Ia menjelaskan bahwa gerakan Islam dapat berupa perkumpulan individu, jamaah, organisasi, atau partai politik. Gerakan Islam diharuskan memiliki tujuan dan metode yang sesuai dengan Islam serta anggotanya harus Muslim. Teks tersebut juga membahas aktivitas yang dijalankan gerakan Islam seperti dakwah, amar ma'ruf nahi
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia akan mengadakan Muktamar Khilafah 2013 di 31 kota di Indonesia antara Mei-Juni untuk mempromosikan penerapan syariah dan sistem khilafah. Muktamar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem Islam dalam mengatasi berbagai krisis di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas 10 kesalahpahaman umum tentang Islam di Barat. Beberapa diantaranya adalah bahwa Muslim dianggap sama dengan teroris, Islam disebarkan dengan pedang, dan Islam tidak memberikan hak kepada wanita. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pandangan-pandangan tersebut tidak sesuai dengan ajaran sebenarnya dalam Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian kunci seperti radikal, radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis kelompok radikal dan proses radikalisasi seseorang. Dokumen juga membahas organisasi teroris ISIS dan deklarasi penanggulangan radikalisme di Kabupaten Subang.
Dokumen tersebut membahas survei pendapat publik mengenai pemerintahan SBY-Budiono, DPR-RI, elektabilitas partai politik dan calon presiden menjelang pemilu 2014. Dokumen ini menjelaskan latar belakang survei, variabel elektabilitas dan popularitas, empat strategi publisitas politik, tujuan survei, dan beberapa tahap respon pemilih terhadap stimulasi media dan kampanye politik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik pemilu di Indonesia yang dianggap membuat calon anggota legislatif (caleg) menjadi tidak rasional dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Sistem ini menyebabkan biaya kampanye yang sangat mahal sehingga banyak caleg yang gagal mengalami tekanan mental dan stres berat. Solusi yang ditawarkan adalah sistem khilafah dengan Majelis Ummah agar legislasi lebih murah, cepat, dan bebas dari
Teks tersebut membahas tentang klasifikasi gerakan Islam dan aktivitas yang dijalankan oleh gerakan Islam. Ia menjelaskan bahwa gerakan Islam dapat berupa perkumpulan individu, jamaah, organisasi, atau partai politik. Gerakan Islam diharuskan memiliki tujuan dan metode yang sesuai dengan Islam serta anggotanya harus Muslim. Teks tersebut juga membahas aktivitas yang dijalankan gerakan Islam seperti dakwah, amar ma'ruf nahi
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia akan mengadakan Muktamar Khilafah 2013 di 31 kota di Indonesia antara Mei-Juni untuk mempromosikan penerapan syariah dan sistem khilafah. Muktamar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem Islam dalam mengatasi berbagai krisis di Indonesia.
Peran partai politik dalam negara khilafahFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas peran partai politik dalam negara khilafah. Menurut dokumen tersebut, partai politik memiliki peran penting dalam negara khilafah untuk melakukan kontrol terhadap penguasa melalui fungsi check and balance. Partai politik dalam negara khilafah bertugas melakukan dakwah dan mengkritik kebijakan pemerintah agar selalu sesuai dengan syariat Islam.
Partisipasi politik perempuan merupakan keniscayaan karena jumlah mereka sangat besar. Besarnya jumlah perempuan merupakan potensi. Jika mereka dapat berpartispasi secara otonom, maka akan memberi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih cepat.
Teks tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Khilafah sebagai sistem terbaik berdasarkan ajaran Islam. Sistem demokrasi dinilai tidak mampu membawa perubahan nyata karena hanya mengubah pemimpin tanpa mengubah sistem. Khilafah dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang diwariskan Nabi Muhammad SAW dan menjadi sistem terbaik berdasarkan hukum Allah.
Teks tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat memperkuat gerakan masyarakat sipil. Saat ini diperlukan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil karena tuntutan transparansi, perubahan sistem, dan kemitraan serta untuk mempertahankan keberlanjutan
Pemilu harapan kesejahteraan atau ilusi Rizky Faisal
Dokumen tersebut membahas tentang diskusi publik yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kabupaten Wakatobi mengenai pemilu 2014. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu hanya memberikan harapan palsu dan tidak dapat menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi rakyat. Hizbut Tahrir Indonesia tidak ikut serta dalam pemilu karena menganggap sistem demokrasi sekuler tidak
Teks membahas tentang politik dan filantropi di Indonesia. Filantropi sering digunakan untuk kepentingan politik seperti menarik suara pemilih. Aktivis politik juga menggunakan program filantropi untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Spirit filantropi seharusnya dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat, bukan sebagai alat politik. Diperlukan politik filantropi yang sejalan dengan kepentingan zaman.
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PADDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui workshop capacity building untuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan pembangunan daerah, analisis potensi PAD, daya tarik investasi daerah, dan kriteria peraturan daerah (Perda) yang kondusif untuk iklim usaha dan investasi.
(sindonews.com) Opini hukum-politik 4 november 2016-13 desember 2016ekho109
Partai Perindo berusia dua tahun telah berupaya memberikan solusi atas persoalan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain melalui program pemberdayaan UMKM, bantuan bencana, dan pendidikan. Walaupun masih banyak kekurangan, upaya Partai Perindo ini diharapkan dapat membawa Indonesia maju dan sejahtera.
Membahas tentang pemikiran pilitik islam di indonesia mengenai pergulatan konsepsi wacana politik dalam Islam antara Islam Radikal versus Islam Liberal. Selain itu juga disajikan beberapa organisasinya.
Gerakan Arus Pelangi didirikan pada 2006 untuk mempromosikan dan membela hak LGBT. Gerakan ini menghadapi berbagai hambatan seperti diskriminasi hukum dan sosial, serta oposisi dari kelompok agama. Berbagai inovasi dilakukan namun belum berhasil meningkatkan dukungan untuk gerakan ini.
Pengaplikasian atutan-aturan atau kaidah-kaidah Syariah dalam sistem politik yang berlaku bagi Moslem dan Kafir.
* Strukturisasi praktik ekonomi, bisnis, perdagangan, keuangan, dan militer.
* Dominasi sistem kebudayaan dunia melalui spasialisasi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan agama, sosial, dan ekonomi.
* Diskriminasi normatif (kepercayaan, preferensi, dan strategi) tentang bagaimana seharusnya individu (Moslem dan Kafir) dan lembaga berperilaku dalam kegiatan produksi, alokasi sumberdaya, dan kebijakan publik.
Kitab ini membahas tentang pembentukan partai politik Islam yang ideal, meliputi 4 tahapannya yaitu sel pertama, halaqah ula, kutlah hizbiyah, dan hizb mabda'i. Kitab ini juga menjelaskan 3 hal penting yaitu faktor kegagalan gerakan Islam, cara pembentukan partai yang benar, dan tahapan kegiatan partai politik Islam.
1. Krisis Ukraina disebabkan oleh persaingan pengaruh antara Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
2. Stabilitas Ukraina hanya sementara jika presiden baru mempertimbangkan kepentingan ketiga pihak.
3. Stabilitas jangka panjang hanya dapat dicapai jika Crimea kembali menjadi wilayah Islam di bawah kekhalifahan.
Peran partai politik dalam negara khilafahFlamencoRizky
Dokumen tersebut membahas peran partai politik dalam negara khilafah. Menurut dokumen tersebut, partai politik memiliki peran penting dalam negara khilafah untuk melakukan kontrol terhadap penguasa melalui fungsi check and balance. Partai politik dalam negara khilafah bertugas melakukan dakwah dan mengkritik kebijakan pemerintah agar selalu sesuai dengan syariat Islam.
Partisipasi politik perempuan merupakan keniscayaan karena jumlah mereka sangat besar. Besarnya jumlah perempuan merupakan potensi. Jika mereka dapat berpartispasi secara otonom, maka akan memberi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih cepat.
Teks tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Khilafah sebagai sistem terbaik berdasarkan ajaran Islam. Sistem demokrasi dinilai tidak mampu membawa perubahan nyata karena hanya mengubah pemimpin tanpa mengubah sistem. Khilafah dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang diwariskan Nabi Muhammad SAW dan menjadi sistem terbaik berdasarkan hukum Allah.
Teks tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat memperkuat gerakan masyarakat sipil. Saat ini diperlukan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil karena tuntutan transparansi, perubahan sistem, dan kemitraan serta untuk mempertahankan keberlanjutan
Pemilu harapan kesejahteraan atau ilusi Rizky Faisal
Dokumen tersebut membahas tentang diskusi publik yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kabupaten Wakatobi mengenai pemilu 2014. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu hanya memberikan harapan palsu dan tidak dapat menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi rakyat. Hizbut Tahrir Indonesia tidak ikut serta dalam pemilu karena menganggap sistem demokrasi sekuler tidak
Teks membahas tentang politik dan filantropi di Indonesia. Filantropi sering digunakan untuk kepentingan politik seperti menarik suara pemilih. Aktivis politik juga menggunakan program filantropi untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Spirit filantropi seharusnya dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat, bukan sebagai alat politik. Diperlukan politik filantropi yang sejalan dengan kepentingan zaman.
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PADDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui workshop capacity building untuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan pembangunan daerah, analisis potensi PAD, daya tarik investasi daerah, dan kriteria peraturan daerah (Perda) yang kondusif untuk iklim usaha dan investasi.
(sindonews.com) Opini hukum-politik 4 november 2016-13 desember 2016ekho109
Partai Perindo berusia dua tahun telah berupaya memberikan solusi atas persoalan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain melalui program pemberdayaan UMKM, bantuan bencana, dan pendidikan. Walaupun masih banyak kekurangan, upaya Partai Perindo ini diharapkan dapat membawa Indonesia maju dan sejahtera.
Membahas tentang pemikiran pilitik islam di indonesia mengenai pergulatan konsepsi wacana politik dalam Islam antara Islam Radikal versus Islam Liberal. Selain itu juga disajikan beberapa organisasinya.
Gerakan Arus Pelangi didirikan pada 2006 untuk mempromosikan dan membela hak LGBT. Gerakan ini menghadapi berbagai hambatan seperti diskriminasi hukum dan sosial, serta oposisi dari kelompok agama. Berbagai inovasi dilakukan namun belum berhasil meningkatkan dukungan untuk gerakan ini.
Pengaplikasian atutan-aturan atau kaidah-kaidah Syariah dalam sistem politik yang berlaku bagi Moslem dan Kafir.
* Strukturisasi praktik ekonomi, bisnis, perdagangan, keuangan, dan militer.
* Dominasi sistem kebudayaan dunia melalui spasialisasi untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan agama, sosial, dan ekonomi.
* Diskriminasi normatif (kepercayaan, preferensi, dan strategi) tentang bagaimana seharusnya individu (Moslem dan Kafir) dan lembaga berperilaku dalam kegiatan produksi, alokasi sumberdaya, dan kebijakan publik.
Kitab ini membahas tentang pembentukan partai politik Islam yang ideal, meliputi 4 tahapannya yaitu sel pertama, halaqah ula, kutlah hizbiyah, dan hizb mabda'i. Kitab ini juga menjelaskan 3 hal penting yaitu faktor kegagalan gerakan Islam, cara pembentukan partai yang benar, dan tahapan kegiatan partai politik Islam.
1. Krisis Ukraina disebabkan oleh persaingan pengaruh antara Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
2. Stabilitas Ukraina hanya sementara jika presiden baru mempertimbangkan kepentingan ketiga pihak.
3. Stabilitas jangka panjang hanya dapat dicapai jika Crimea kembali menjadi wilayah Islam di bawah kekhalifahan.
Membangun negara tanpa pajak dan hutangRizky Faisal
Forum yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia membahas tentang membangun negara tanpa pajak dan hutang. Forum ini mengungkapkan bahwa anggaran negara saat ini disusun berdasarkan kapitalisme sehingga menguntungkan kelompok tertentu. Forum ini juga membahas tentang investasi berbasis syariah sebagai alternatif untuk menghindari sistem riba. Tujuan forum ini adalah untuk mengevolusi bisnis menuju model syariah yang berkah.
Tulisan ini membahas bagaimana Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan pajak untuk membiayai negara dan menyejahterakan rakyat. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah namun keuntungan yang didapat negara sangat kecil karena dikuasai perusahaan asing. Jika sumber daya alam dikelola secara Islam, negara akan mendapat pendapatan lebih dari cukup tanpa mengandalkan pajak. Tulisan ini juga mengkritik alokasi ang
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan negara dalam Islam yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti zakat dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumen juga membandingkan sistem pendanaan negara berdasarkan kapitalisme yang banyak mengandalkan pajak, dengan sistem pendanaan negara dalam Islam yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Artikel ini membahas pendapat bahwa negara tidak sepenuhnya bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utama. Sistem ekonomi Islam menganjurkan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, minyak, dan gas sebagai sumber pendapatan, bukan melalui pajak atau penyerahan kepada perusahaan swasta. Artikel ini mengkritik praktik pemerintah yang menyerahkan sumber daya alam Indonesia kepada perusahaan asing melal
Tanpa pajak, negara bisa mensejahterakan rakyatRizky Faisal
Tulisan ini membahas bahwa negara sebenarnya tidak membutuhkan pajak untuk mensejahterakan rakyat karena sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah bisa dikelola secara syariah untuk membiayai negara. Sumber pendapatan negara seharusnya berasal dari hasil sumber daya alam, zakat, dan pajak hanya dipungut sementara waktu saja bukan sebagai sumber utama. Sayangnya sumber daya alam Indonesia sekarang diku
Kehancuran dunia penyebab dan solusinya (tafsir qs al rum[30]- 41)Rizky Faisal
Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan manusia yang melanggar syariat Allah. Tafsir ulama mengaitkan hal ini dengan berbagai dosa dan kemaksiatan manusia seperti syirik, kekufuran, dan pelanggaran agama. Kerusakan ini merupakan hukuman Allah di dunia atas perbuatan buruk manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Rezim al saud dan inkuisisi menjelang ajalnyaRizky Faisal
Teks ini membahas tentang keputusan pemerintah Arab Saudi yang semakin memperluas cakupan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap teroris beserta pendukungnya, bahkan hingga yang sekedar menyebarkan foto atau slogan mereka. Langkah ini dianggap sebagai upaya terakhir rezim Al Saud untuk mempertahankan kekuasaannya yang sudah di ujung tanduk kehancuran akibat tekanan rakyat yang semakin kuat
Dokumen tersebut membahas tentang krisis keuangan di Amerika Serikat yang terus berlanjut. Pemerintah AS terus menaikkan plafon utang untuk menghindari kebangkrutan, namun hal ini hanya menunda krisis keuangan besar. Sistem ekonomi kapitalis dan kekuatan militer AS menyebabkan penindasan dan penderitaan bagi negara-negara lain. Islam menawarkan solusi berupa sistem ekonomi berbasis emas dan perak tanpa spekulasi keuangan.
Maman Abdurrahman, ketua Persis, menyatakan bahwa sistem kapitalisme dan komunisme selain syariah Islam telah terbukti gagal dalam membangun bangsa dan negara sejak masa kemerdekaan. Ia meminta agar orang non-Muslim memberikan kesempatan untuk mencoba penerapan syariah Islam sebagai solusi alternatif, karena survei menunjukkan 72% masyarakat Indonesia menginginkan penerapan syariah.
Hip banjarmasin praktisi kesehatan kalsel bongkar topeng bpjsRizky Faisal
Praktisi kesehatan di Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS sebenarnya merupakan pemerasan terhadap rakyat dan hanya untungkan perusahaan asuransi. Iuran yang dibayar rakyat tidak mencukupi untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, sehingga mutu pelayanan dikhawatirkan akan menurun. Konsep pelayanan kesehatan melalui as
Artikel ini membahas tentang hadits Nabi Muhammad SAW yang menyarankan umat Islam melarikan diri dari fitnah demi mempertahankan agama. Hadits ini sering digunakan untuk menjustifikasi diam dari aktivitas keagamaan, padahal sebenarnya menganjurkan umat Islam tetap melaksanakan kewajiban agama meski di tengah cobaan.
Hti bandung desak tutup total tempat hiburan malam!Rizky Faisal
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi damai di Kota Bandung untuk mendesak pemerintah kota menutup seluruh tempat hiburan malam dan melarang minuman beralkohol. Mereka menyerukan empat tuntutan yakni menjadikan Kota Bandung berlandaskan hukum syariah Islam, pariwisata berlandaskan syariah, menutup tempat hiburan malam yang dianggap sumber kemaksiatan, dan melarang minuman beralkohol. Aksi ini dihadiri pes
Jasa catering di garut jasa menyediakan makananRizky Faisal
RHOUDOH CATERING menyediakan jasa catering di wilayah Garut untuk berbagai acara seperti pernikahan, khitanan, dan ulang tahun. Kabupaten Garut terletak di provinsi Jawa Barat dengan ibukotanya di Tarogong Kidul.
1. 4/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Popularitas dan Kapabilitas
Popularitas dan Kapabilitas
March 4th, 2014 by solihan
Bulan Maret 2014 ini adalah bulan yang mendebarkan bagi sekitar 1,6 juta orang yang menjadi
calon anggota legislatif (caleg) Pusat maupun Daerah. Pada bulan ini kesibukan mereka pasti
makin meningkat. Apalagi menjelang hari pencoblosan 9 April nanti. Inilah waktu tersisa yang
mereka punyai sebelum Hari-H. Mereka harus memastikan wajahnya betul-betul dikenal oleh
publik di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya. Apa boleh buat, ini pemilihan wakil rakyat yang
kontestasinya memang ditentukan oleh tingkat popularitas. Anda mungkin saja punya segudang
kemampuan, tetapi kalau tidak populer, jangan harap bisa sukses dalam pertarungan.
Sebaliknya, meski kemampuannya pas-pasan, jika populer, mungkin Anda dengan mudah
melenggang ke gedung parlemen.
Idealnya memang orang yang kapabel juga populer, atau figur yang populer juga memiliki
kemampuan. Namun, ketika dua syarat itu tidak bisa dipenuhi sekaligus, yang terpenting
tetaplah popularitas. Karena itu bisa dimengerti bila kemudian banyak partai memajukan para
pesohor (selebritis) dari kalangan artis sebagai caleg karena mereka sudah lebih dulu populer.
Tak penting bagaimana mereka jika dulunya, misalnya, adalah pesohor yang gemar
mengumbar aurat. Berhubung mau jadi caleg, pakaiannya diubah jadi agak sedikit sopan, dan
yang jadi caleg partai Islam, sekarang memakai kerudung.
Bila popularitas sudah dipunyai, bagaimana dengan kapabilitas? Itulah yang jadi soal.
Pernah sekali waktu seorang caleg pesohor perempuan diundang untuk sebuah acara talkshow di sebuah tivi swasta nasional. Namun, alih-alih mengundang simpati dan dukungan,
acara itu justru betul-betul menjadi pertunjukan kebodohan. Dalam acara yang tampak sengaja
dirancang untuk mengungkap isi kepala para caleg pesohor, apa mau dikata, ketika ditanya
apa visi dan misi partainya, sang pesohor itu menjawab berputar-putar tidak jelas. Merasa
menjadi pecundang, partai tempat ia menjadi caleg bergegas menyampaikan pembelaan,
tetapi dengan sebuah pembelaan yang juga cukup konyol. Katanya, kecerdasan orang tidak
bisa diukur dari cara ia menjawab. Lah, kalau bukan dari cara menjawab, lantas diukur dari
apa?
++++
Begitulah, popularitas—atau kerennya sering disebut elektabilitas—saat ini seolah menjadi
perkara yang amat menentukan karena dipercaya ampuh penambah kursi partai. Maka dari itu,
aneka cara ditempuh para caleg untuk meningkatkan popularitas. Yang paling lazim adalah
dengan memasang foto diri besar-besar disertai slogan-slogan penarik hati di berbagai tempat
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/04/popularitas-dan-kapabilitas/
1/3
2. 4/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Popularitas dan Kapabilitas
di Dapilnya. Juga dengan menyelenggarakan aneka kegiatan dan memberikan ragam
sumbangan. Ada yang mengadakan kursus-kursus keterampilan. Ada yang blusukan kesana
kemari, sambil menebar bibit tanaman atau ikan.
Bencana alam juga tak luput dari perhatian. Dengan berusaha tetap terlihat tulus, para caleg itu
pun bergegas membantu rakyat yang tengah terkena musibah. Tak segan mereka menembus
banjir, berbasah-basahan dalam hujan, hadir di tengah para pengungsi untuk menyampaikan
sumbangan atau turut serta membersihkan mushalla atau tempat ibadah dan fasilitas umum
lainnya. Katanya, semua itu dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya kepada rakyat dan untuk
lebih mendekatkan diri dengan konstituen. Namun intinya, ya itu tadi, untuk meningkatkan
popularitas. Tak penting, apakah usaha itu relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
nanti ketika menjadi anggota legislatif (aleg) atau tidak. Apa hubungan antara penyelenggaraan
kursus-kursus keterampilan, penanaman bibit tanaman atau bibit ikan dengan tugas di bidang
legislasi, budgeting dan check and balances? Peduli rakyat?
Kalau betul para anggota legislatif itu peduli rakyat, mengapa ketika dulu BBM naik, mereka
diam saja, malah mendukung? Mengapa pula dari tangan mereka lahir peraturan perundangan
seperti UU Migas, UU Perdagangan, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan dan lainnya yang
merugikan rakyat dan negara ini?
Sebagian partai Islam mengklaim dirinya sebagai pembawa aspirasi umat. Namun, dimana
suaranya ketika umat dizalimi oleh aparat di berbagai tempat? Dimana juga suaranya ketika
umat semakin terjepit secara ekonomi akibat peraturan perundangan seperti UU SJSN dan
UU BPJS, dan kebijakan Pemerintah yang semena-mena memalak rakyat? Dimana juga
dukungan mereka untuk seruan penegakan syariah dan khilafah? Bukankah itu adalah seruan
yang haq? Koq tidak terdengar respon positif mereka? Sebagian dari mereka malah seperti
menghindar dari seruan ini. Mungkin mereka khawatir bakal dicap fundamentalis atau radikal
sehingga dijauhi oleh pemilih abangan atau non-Muslim.
Jadi jelas sekali, semua usaha tadi hanyalah untuk mengejar popularitas. Apapun boleh
dilakukan, termasuk menabrak prinsip-prinsip agama. Lihatlah, untuk mengejar popularitas,
ada partai yang mengaku berbasis massa Islam dengan mantap mengucapkan Selamat
Natal bahkan menyelenggarakan Perayaan Natal Bersama. Juga ketika Hari Raya Imlek,
mereka ramai-ramai mengucapkan selamat dengan ungkapan khas Imlek. Padahal sudah
banyak kalangan penganut Konghucu sendiri yang mengkritik ucapan itu sebagai ucapan yang
sangat meterialistis khas komunitas Cina Hongkong. Fatwa MUI yang melarang menghadiri
Perayaan Natal Bersama diabaikan begitu saja. Semua dibuang demi popularitas.
++++
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan popularitas, namun mestinya harus diimbangi
dengan kapabilitas. Sebagai wakil rakyat, tupoksi mereka sesungguhnya ada di level kebijakan
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/04/popularitas-dan-kapabilitas/
2/3
3. 4/3/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Popularitas dan Kapabilitas
makro, bukan pada pelaksanaan mikro. Untuk masalah pertanian misalnya, tupoksi mereka
terkait kebijakan soal pertanian, bukan soal bagaimana cara bercocok tanam. Yang paling
penting adalah dalam konteks apa tupoksi wakil rakyat itu dilakukan. Bagi seorang Muslim,
mestinya tupoksi itu dalam konteks Islam dan terkait dengan Islam.
Dalam Islam, pemilihan wakil rakyat pada dasarnya termasuk
bentukwakalah (perwakilan). Wakalah hukum asalnya mubah (boleh). Dalam wakalah ada 3
unsur penting. Pertama: adanya dua pihak yang berakad yaitu pihak yang mewakilkan
(muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakîl).Kedua: perkara yang diwakilkan atau amal yang
akan dilakukan oleh wakil mewakili muwakkil. Ketiga: bentuk redaksi akad perwakilannya
(shighat tawkîl).
Dari 3 unsur tadi, yang bakal menentukan apakah wakalah itu Islami atau tidak adalah amal
atau aktivitas yang diwakilkan oleh rakyat kepada wakil rakyat yang dipilih. Harus diingat
bahwa setiap Muslim wajib taat dan terikat dengan syariah Islam, baik dalam kehidupan
pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini adalah
konsekuensi dari keimanan kepada Allah SWT. Tidak boleh seorang Muslim mengharamkan
yang telah Allah halalkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Karena itu,
memilih orang dan memberi dia hak untuk menetapkan hukum dan peraturan perundangundangan yang tidak bersumber dari al-Kitab dan as-Sunnah tak ubahnya seperti menjadikan
orang itu sebagai tuhan selain Allah SWT. Itu jelas merupakan dosa besar. Wakalah seperti itu
adalah wakalah yang batil karena bertentangan dengan akidah Islam.
Jadi, apa guna popularitas dan kapabilitas jabatan wakil rakyat jika semua itu justru nantinya
bakal menjerumuskan kepada dosa dan kehinaan hidup di Akhirat kelak? Sayang sekali,
kebahagiaan yang kekal abadi nanti dikorbankan hanya untuk kesenangan yang sementara
kini. [M. Ismail Yusanto]
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
5.
Modali Calegnya Rp 5-10 M, NasDem Dinilai Kejar Popularitas di Daerah
Popularitas Mentok, Mega Sebaiknya Digantikan Prabowo
Ekonomi dan Guantanamo Menjatuhkan Popularitas Obama
Meningkatnya Popularitas Hizbut Tahrir Hantui Pemerintah Kirgistan dan Institusinya
Demokrat: Caleg Minimal Butuh Rp 100 Juta
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/04/popularitas-dan-kapabilitas/
3/3