Praktisi kesehatan di Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS sebenarnya merupakan pemerasan terhadap rakyat dan hanya untungkan perusahaan asuransi. Iuran yang dibayar rakyat tidak mencukupi untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, sehingga mutu pelayanan dikhawatirkan akan menurun. Konsep pelayanan kesehatan melalui as

1. 10/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » HIP Banjarmasin : Praktisi Kesehatan Kalsel Bongkar Topeng BPJS
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/10/hip-banjarmasin-praktisi-kesehatan-kalsel-bongkar-topeng-bpjs/ 1/2
HIP Banjarmasin : Praktisi Kesehatan Kalsel Bongkar
Topeng BPJS
March 10th, 2014 by kafi
HTI Press, Banjarmasin.Sejak awal 2014,
Pemerintah akhirnya memberlakukan sistem
jaminan sosial nasional (SJSN). Sistem ini
dikelola lewat lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). Gencarnya kampanye
pemerintah tentang jaminan sosial di bidang
kesehatan ini nyaris membutakan seluruh rakyat
di negeri ini. Betapa tidak, program yang
digadang-gadang sebagai pelayanan kesehatan
pro rakyat itu tak lebih dari program menipu
rakyat berwujud asuransi.
Menurut Praktisi Kesehatan Kalimantan Selatan, Erwin Fauzana SKM disela Halqah Islam dan
Peradaban (HIP) yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kota Banjarmasin, Sabtu
(8/3/2014), sepintas kebijakan ini dianggap akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
Padahal sejatinya kata dia, kebijakan tersebut merupakan pemerasan terhadap rakyat dan
pesanan para pengusaha kapitalis untuk kepentingan perusahaan asuransi.
“Namanya asuransi itu bayar. Kalau terlambat bayar ya didenda. Karena program ini wajib,
kalau tidak ikut akan dapat sanksi seperti tidak mendapat pelayanan publik,” ujarnya.
Di sisi lain katanya, konsep asuransi dalam SJSN telah mengalihkan tanggung jawab negara
kepada individu atau rakyat melalui iuran asuransi yang dibayarkan langsung, atau melalui
pemberi kerja bagi karyawan swasta. Rakyat dipalak sedemikian rupa atas nama kepentingan
negara dalam menjamin layanan kesehatan dan sosial lainnya.
“Walaupun sudah membayar iuran premi, belum tentu orang miskin akan mendapat pelayanan
kesehatan memadai. Karena iuran Rp22.200 itu belum mencukupi nilai ekonomi pelayanan
kesehatan yang idealnya menurut IDI Rp60.000 per orang per bulan,” ungkapnya.
Sehingga kekhawatiran menurunnya mutu pelayanan medis sangat mungkin terjadi. Belum lagi
pelayanan kesehatan yang tidak melalui prosedur, dan tidak bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan serta pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa atau wabah tidak
ditanggung oleh BPJS. Pasien yang dirawat akibat kondisi tersebut tidak berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan gratis alias harus bayar.

2. 10/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » HIP Banjarmasin : Praktisi Kesehatan Kalsel Bongkar Topeng BPJS
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/03/10/hip-banjarmasin-praktisi-kesehatan-kalsel-bongkar-topeng-bpjs/ 2/2
Konsep pelayanan kesehatan seperti ini menurutnya jelas bertentangan dengan Islam. Sebab
pelayanan publik merupakan tugas pemerintah yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
Pelayanan tersebut harus bersifat menyeluruh dan tidak diskriminatif.
Acara yang digelar di ruang pertemuan Kantor DPD I Hizbut Tahrir Kalimantan Selatan Jl Sultan
Adam Banjarmasin ini, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar dan
mahasiswa. (Maghfur/Beri, MI Kalsel)
Baca juga :
1. HIP Purbalingga Edisi 4: Rakyat Tolak Jaminan Kesehatan Nasional BPJS
2. Siti Fadilah: Tolak RUU BPJS
3. SJSN dan BPJS: Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial
4. Program BPJS Mulai Berlaku,Tipu-tipu Baru ala Rezim Sekuler!
5. UU SJSN dan UU BPJS: Kebohongan di Balik Jaminan Sosial