Artikel ini membahas pendapat bahwa negara tidak sepenuhnya bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utama. Sistem ekonomi Islam menganjurkan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, minyak, dan gas sebagai sumber pendapatan, bukan melalui pajak atau penyerahan kepada perusahaan swasta. Artikel ini mengkritik praktik pemerintah yang menyerahkan sumber daya alam Indonesia kepada perusahaan asing melal

1. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Tanpa Pajak, Negara Ambruk?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2010/04/16/tanpa-pajak-negara-ambruk/ 1/3
Tanpa Pajak, Negara Ambruk?
April 16th, 2010 by kafi
Oleh Arim Nasim
Makelar kasus yang melibatkan salah
seorang pegawai Ditjen Pajak, Gayus
Tambunan, menyulut gerakan boikot
pajak terutama di dunia maya, dan ini
dikhawatirkan bakal mengancam
penerimaan negara dari pajak. Hal itu
sebagaimana disampaikan Ketua
Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz,
Jumat (26/3). Bahkan sebagian orang
berpendapat bahwa pajak adalah darah
kehidupan (life blood) negara. Pajak
dibayar negara tegak; pajak diboikot negara ambruk. Benarkah tanpa pajak, negara akan
ambruk? Bagaimana posisi pajak dalam sistem ekonomi Islam? Benarkah pajak mewujudkan
keadilan?
Berbagai upaya dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak
baik melalui penyadaran penting pajak dalam pembangunan maupun melalui iklan di media
yang terkenal dengan semboyannya “Apa Kata Dunia?” Hasilnya memang luar biasa,
pendapatan negara dari pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun, misalnya pada 1989
sumber pendapatan negara dari pajak masih sekitar 51 persen tetapi pada 2006 pendapatan
negara dari pajak meningkat menjadi 75 persen, sisanya dari pengelolaan sumber daya alam
(SDA) dan pinjaman.
Namun ironisnya, ketika rakyat digenjot untuk membayar pajak, pada saat yang sama
pemerintah semakin mudahnya mengobral kekayaan alam dan barang tambang dengan harga
murah. Hal itu dilakukan melalui projek privatisasi dan swastanisasi, yaitu penyerahan
pengelolaan SDA ke swasta khususnya asing melalui peningkatan investasi yang dilegalkan
melalui UU seperti UU SDA, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Penanamaan
Modal, dan lain-lain. Akhirnya terjadilah kondisi yang ironis. Rakyat dikejar-kejar dengan pajak,
sementara kekayaan barang tambang dan SDA lain yang melimpah ruah justru dinikmati
perusahaan asing. Oleh karena itu, sebenarnya naiknya sumber pendapatan negara dari pajak
semakin menunjukkan kokohnya ekonomi neoliberal yang diterapkan oleh pemerintah.
Pada sisi pengeluaran negara, fungsi pajak yang secara teorinya memiliki fungsi regulasi atau
distribusi dari orang kaya untuk orang miskin ternyata baru sebatas iklan karena kenyataannya

2. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Tanpa Pajak, Negara Ambruk?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2010/04/16/tanpa-pajak-negara-ambruk/ 2/3
setiap APBN yang dihasilkan selalu tidak prorakyat. Sebagai contoh, APBN 2010 dinilai masih
pro terhadap birokrasi dan kapitalis, hal ini bisa dilihat dengan menurunnya anggaran subsidi
dari Rp 166, 9 triliun (RAPBN 2009) menjadi Rp 144,3 triliun (RAPBN 2010) sedangkan
pengeluaran didominasi oleh peningkatan gaji dari Rp 133 triliun (RAPBN 2009) menjadi Rp
161 triliun (RAPBN 2010) dan pembayaran bunga utang yang sangat tinggi Rp 115 triliun.
Makelar kasus yang melibatkan Gayus, karyawan golongan III A di Ditjen Pajak yang
menangani kasus keberatan pajak yang diajukan lebih dari seratus perusahaan semakin
menambah kekecewaan para pembayar pajak. Yang terbayang di benak mereka, golongan III
A saja mampu melakukan korupsi Rp 28 miliar, bagaimana dengan pejabat-pejabat yang ada
di atasnya? Maka sebenarnya hal yang wajar ketika muncul fenomena boikot pajak karena bisa
jadi para pembayar pajak menyadari bahwa ternyata pajak hanya sebagai alat eksploitasi
untuk kepentingan para kapitalis dan birokrat.
Dalam sistem ekonomi Islam, penerimaan negara tidak boleh bertumpu pada pajak. Menurut
Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Sistem Keuangan Negara dalam Sistem Islam, sumber
pendapatan negara bertumpu pada pengelolaan negara atas kepemilikan umum seperti
sumber daya alam di antaranya kekayaan hutan, minyak, gas, dan barang-barang tambang
lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada pemilikan umum ini, hanya negara
yang b erperan sebagai pengelola. Dengan demikian, syariat Islam melarang pemberian hak
khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta), apalagi swasta asing. Sayangnya, yang
justru terjadi adalah banyak kekayaan alam (hasil hutan, minyak bumi, barang tambang, dan
lain-lain)–yang sejatinya milik rakyat–diserahkan begitu saja kepada swasta bahkan swasta
asing, atas nama swastanisasi dan privatisasi. Jutaan ton emas dan tembaga di bumi Papua,
misalnya, diserahkan kepada PT Freeport, sedangkan miliaran barel minyak di Blok Cepu
diserahkan kepada Exxon Mobil. Kontrak blok gas tangguh yang berpotensi merugikan negara
Rp 750 triliun (25 tahun) diberikan ke Cina.
Oleh karena itu, yang kita butuhkan saat ini bukan pemimpin yang terus-menerus memoroti
rakyat dengan pajak melalui iklan yang menyesatkan, tetapi yang kita butuhkan adalah
pemimpin yang mampu mengembalikan kekayaan alam atau sumber daya alam milik rakyat
(saat ini hampir 90 persen sumber daya alam kita dikuasai asing) dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tentu hal ini akan terealisasi kalau kita kita bebas dari
cengkeraman neoliberal dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang manusiawi, yaitu
sistem ekonomi berbasis syariah.***
(sumber: Pikiran Rakyat , selasa 13 April 2010 bisa diakses melalui http://newspaper.pikiran-
rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=136386)
Penulis, Koordinator Mata Kuliah Ekonomi Syariah- Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia dan kandidat Doktor Bidang Ilmu Ekonomi Unpad.

3. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Tanpa Pajak, Negara Ambruk?
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2010/04/16/tanpa-pajak-negara-ambruk/ 3/3
Baca juga :
1. Membiayai Negara Tanpa Pajak
2. TANPA PAJAK, NEGARA BISA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
3. Sejahtera Tanpa Pajak
4. Ichsanudin Noorsy: Tanpa Pajak, Indonesia Mampu
5. Membangun Negara Tanpa Pajak Dan Hutang