Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, meliputi penetapan besaran tunjangan berdasarkan kelas jabatan, syarat penerima, dan ketentuan pelaksanaannya.

1. Menimbang
Mengingat
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR raHUN
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERIND USTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan
organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dicapai Kementerian Perindustrian, perlu mengganti
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2OIS tentang
Trnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
Presiden tentang Tunjangan Kinerja pegawai di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a
5. Peraturan . .
120 2018

2. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OI5
tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor l23l;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502ll sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor l7l, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53a0);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun
2Ol8 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor la2l;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTzuAN.
Pasal 1 . .
Menetapkan

3. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian adalah
PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan
dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
Lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 2
(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian, selain
diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap
bulan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja
individu.
Pasal 3
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c.Pegawai...

4. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau
dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang
diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan
tunjangan profesi maka tunjangan kinerja diberikan
sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sama.
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan profesi
yang diberikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Kementerian Perindustrian yang tidak diberikan
tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan
profesi pada kelas jabatan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri Perindustrian.
Pasal 4
Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5. . .

5. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 5
(1) Trnjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan Mei 2018.
(21 Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja
pegawai setiap bulannya.
Pasal 6
(1) Menteri Perindustrian yang mengepalai dan memimpin
Kementerian Perindustrian diberikan tunjangan kinerja
sebesar l1Oo/o (seratus lima puluh persen) dari tunjangan
kinerja tertinggi di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.
(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung
mulai bulan Januari 2017.
Pasal 7
Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pasal 8
(1) Menteri Perindustrian menetapkan kelas jabatan pada
setiap jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
sesuai dengan persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(21 Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian ditetapkan oleh
Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan mengakibatkan
penambahan pagu anggaran instansi, persetujuan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Pasal9...

6. PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 9
(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh
Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian wajib
melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara
berkala oleh Menteri Perindustrian dan Tim Reformasi
Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun
bersama-sama.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai
di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal g diatur
dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
Pasal 1 1
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015
tentang Trnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2311, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini.
Pasal 12
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2O15 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 231), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Presiden
diundangkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
Agar

7. FR ESID E hI
R EPUELIK II{DONESIA
-7 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 214
ttd
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Ke ti Bidang Hukum dan
kib

8. PRESIDEI{
R EPUBLIK II{DONESIA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEzuNDUSTRIAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Politik, Hukum, dan
ti Bidang Hukum dan
b
No KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA
PER KELAS JABATAN
1 2 3
1 T7 Rp. 33.240.000;00
2 16 Rp. 27.577.500,00
3 15 Rp. 19.280.000,00
4 14 Rp. 17.064.000,00
5 13 Rp. 10.936.000,00
6 12 Rp. 9.896.000,00
7 11 Rp. 8.757.600,00
8 10 Rp. 5.979.200,00
9 9 Rp. 5.079.200,00
10 8 Rp. 4.595.150,00
11 7 Rp. 3.915.950,00
T2 6 Rp. 3.510.400,00
13 5 Rp. 3.134.250,00
t4 4 Rp. 2.985.000,00
15 3 Rp. 2.898.000,00
16. 2 Rp. 2.7O8.25O,OO
17. 1 Rp.2.531.250,00
Asisten