Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
2 kmk2007 74 tentang penyelenggaran pertanggungan asuransi pada lini usaha as...Ridwan Ichsan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Beberapa poin penting yang diatur adalah penetapan tarif premi yang harus didasarkan pada perhitungan profil risiko dan biaya, pembatasan biaya akuisisi maksimal 25% dari premi bruto, dan kewajiban perusahaan asuransi untuk memelihara data risiko dan biaya minimal 5 tahun terakhir.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
2 kmk2007 74 tentang penyelenggaran pertanggungan asuransi pada lini usaha as...Ridwan Ichsan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Beberapa poin penting yang diatur adalah penetapan tarif premi yang harus didasarkan pada perhitungan profil risiko dan biaya, pembatasan biaya akuisisi maksimal 25% dari premi bruto, dan kewajiban perusahaan asuransi untuk memelihara data risiko dan biaya minimal 5 tahun terakhir.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, prinsip, persyaratan, jenis, prosedur, larangan penjaminan, dan pelaporan pinjaman daer
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pinjaman jangka menengah (lebih dari 1 tahun tapi tidak melebihi masa jabatan kepala daerah), dan pinjaman jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Dokumen ini juga mengatur sumber pinjaman,
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan hibah, mencakup kewenangan pengadaan pinjaman, sumber dan jenis pinjaman serta hibah, perencanaan pengadaan, dan persyaratan pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri.
Undang-undang ini menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2000, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp152,9 triliun, belanja sebesar Rp197 triliun sehingga terjadi defisit Rp44,1 triliun. Defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp25,4 triliun dan luar negeri bersih Rp18,7 triliun.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Presiden ini menugaskan Pusat Investasi Pemerintah untuk memberikan pinjaman lunak sebesar Rp7,5 triliun kepada PLN dalam rangka membiayai pengadaan dan penggantian peralatan listrik serta investasi lainnya dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 15 tahun dan masa tenggang 5 tahun.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan uang negara dan daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola uang negara, sedangkan kepala dinas keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang mengelola uang daerah. Uang negara dan daerah disimpan di kas negara/daerah dan rekening bank, serta sumber dan penggunaannya diatur berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja neg
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak menetapkan perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Biaya telepon seluler dan perbaikan dapat dibebankan 50% sebagai biaya perusahaan, sedangkan biaya kendaraan bus 100% dan kendaraan pribadi 50%. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2002.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu pinjaman jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pinjaman jangka menengah (lebih dari 1 tahun tapi tidak melebihi masa jabatan kepala daerah), dan pinjaman jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Dokumen ini juga mengatur sumber pinjaman,
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman dan hibah luar negeri serta penerusan pinjaman dan hibah, mencakup kewenangan pengadaan pinjaman, sumber dan jenis pinjaman serta hibah, perencanaan pengadaan, dan persyaratan pengajuan usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman atau hibah luar negeri.
Undang-undang ini menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2000, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp152,9 triliun, belanja sebesar Rp197 triliun sehingga terjadi defisit Rp44,1 triliun. Defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp25,4 triliun dan luar negeri bersih Rp18,7 triliun.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan tertentu. Peraturan ini mengatur pembagian dan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah pusat dan daerah.
Peraturan Presiden ini menugaskan Pusat Investasi Pemerintah untuk memberikan pinjaman lunak sebesar Rp7,5 triliun kepada PLN dalam rangka membiayai pengadaan dan penggantian peralatan listrik serta investasi lainnya dengan jangka waktu pengembalian pinjaman 15 tahun dan masa tenggang 5 tahun.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan uang negara dan daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola uang negara, sedangkan kepala dinas keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang mengelola uang daerah. Uang negara dan daerah disimpan di kas negara/daerah dan rekening bank, serta sumber dan penggunaannya diatur berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja neg
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak menetapkan perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Biaya telepon seluler dan perbaikan dapat dibebankan 50% sebagai biaya perusahaan, sedangkan biaya kendaraan bus 100% dan kendaraan pribadi 50%. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2002.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Pmk 78 / 2007 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komi...Ridwan Ichsan
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk insentif ini adalah Rp523,93 miliar yang akan didistribusikan ke perusahaan pembuat komponen berdasarkan rencana impornya.
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013. Standar biaya tercantum dalam lampiran dan mengacu pada analisis biaya kegiatan serta mempertimbangkan faktor pengali berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi di setiap daerah.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus subbidang keluarga berencana oleh pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana.
Dokumen tersebut merangkum peraturan perpajakan terkini mengenai pajak penghasilan atas pendapatan reksa dana di Indonesia. Pendapatan reksa dana dari dividen, bunga obligasi, dan capital gain obligasi dikenakan pajak penghasilan final, sedangkan pendapatan dari commercial paper dikenakan pajak penghasilan tarif umum. Bagian laba yang diterima pemegang unit penyertaan reksa dana juga bukan objek pajak. Dokumen ini juga
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, antara lain mengatur penyusunan tarif layanan BLU, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, pengelolaan aset tetap, dan pengangkatan pegawai BLU. Peraturan ini juga menetapkan 7 perguruan tinggi negeri sebagai BLU penuh dan mengalihkan seluruh ke
Penghasilan Anggota Direksi dan DEKOM/DEWAS BUMN _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN...Kanaidi ken
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai penetapan penghasilan, tunjangan, dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris/pengawas BUMN oleh RUPS atau Menteri BUMN. Dokumen ini membahas jenis-jenis penghasilan dan tunjangan, besaran, serta ketentuan pajaknya.
BEA- MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Se modal-sendiri-unit-syariah29 mei2009Ridwan Ichsan
Surat edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi mengenai modal sendiri unit syariah. Surat ini menjelaskan bahwa modal kerja unit syariah adalah modal sendiri/ekuitas yang terdiri dari modal perusahaan, saldo laba, cadangan, dan selisih penilaian aktiva tetap. Perusahaan diminta memperhatikan jumlah modal sendiri untuk memenuhi peraturan terkait.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak. Tunjangan kinerja dibayarkan berkisar antara 50-100% tergantung pencapaian target penerimaan pajak.
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu MigasEMLI Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
SK DJLK No. 390 / 2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan...Ridwan Ichsan
Keputusan ini menetapkan pedoman perhitungan tingkat kesehatan keuangan serta bentuk dan susunan laporan bagi perusahaan asuransi non-PT, mencakup ketentuan mengenai jenis kekayaan yang diperkenankan, penilaian kekayaan, dan pembatasan investasi untuk perusahaan asuransi non-PT dengan prinsip konvensional.
Keputusan Menteri Keuangan menetapkan Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar prosedur tersebut digunakan sebagai acuan oleh tim seleksi dalam memilih 3 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dokumen tersebut merupakan exposure draft revisi PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Exposure draft ini merevisi PSAK 2 edisi 1994 dan mengadopsi IAS 7 tentang Laporan Arus Kas. Exposure draft ini meminta tanggapan terkait ketentuan transisi, tanggal efektif, dan perbedaan pengaturan antara PSAK 2 lama dengan yang direvisi.
Gas or Grouse Case Solution (Business Ethics)Ridwan Ichsan
The Bureau of Land Management imposed restrictions on gas drilling in the Pinedale Mesa region of Wyoming to protect wildlife species like sage grouse, but gas companies argued that increased drilling was important for energy supply and economic growth; however, drilling posed risks to wildlife through habitat loss and pollution, so regulators had to balance environmental and economic concerns in setting policies.
This document outlines 3M Canada's 2010 integrated marketing campaign proposal to support the Canadian Breast Cancer Foundation. The campaign, called "Do For The Cure", includes online contests like a musical video contest and dance contest to promote breast cancer awareness. It also includes in-person events like a screening tour, run for the cure race, and leveraging partnerships with TV shows like Glee. The goals are to drive sales of Post-it products, engage customers and employees, and maximize return through donation of proceeds to the foundation.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, operasi, strategi, dan pencapaian McDonald's. McDonald's didirikan pada tahun 1948 dan mulai beroperasi secara luas pada tahun 1955. Perusahaan ini berfokus pada kepuasan pelanggan, anak-anak, dan ekspansi ke pasar baru melalui berbagai inovasi. McDonald's telah berkembang menjadi restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 36.000 gerai di lebih dari 100 neg
Underwriting Liability Insurance: an overviewRidwan Ichsan
The document provides an overview of factors to consider when underwriting liability insurance. These include details about the insured, their occupation, premises, custody of property, work away from premises, emissions, customers, processes, use of chemicals and hazardous substances, health and safety records, trade waste, manufacturing processes, source of materials, design work, products, purpose of products, safety considerations, complexity, packaging, and discontinued products. Secondary risks from number of people affected, reliance on the product, and how the end user utilizes the product are also important to assess.
Avn 102 waiver of subrogation endorsementRidwan Ichsan
This document is a waiver of subrogation endorsement that waives the insurer's rights to recover paid claims from a specified entity. The waiver does not affect the insurer's right to recover from that entity if it was the manufacturer or maintainer of the damaged aircraft. The endorsement is intended for use in aircraft insurance policies to waive subrogation against certain other entities involved in the aircraft.
An insured shall not deliberately conceal or provide false information regarding a claim. Doing so constitutes fraud and the insurers have the right to refuse payment of the claim. If false information is provided about the cause of loss or claimed amount, insurers can terminate cover, recover sums paid for losses since the event, and retain premiums paid. Any part of the clause conflicting with governing law is void.
This letter notifies the appointed broker that the insurance certificate for an aircraft engine has terminated the AVN 99 Continuing Liability Endorsement for the benefit of the contract parties. The designated contract party specifies that at a certain time and date, the insured party is no longer obligated to insure the interests of the contract parties as former financiers, lessors, or lease servicers of the equipment under the contracts. Consequently, the continuing liability insurance provided through the AVN 99 endorsement for the benefit of the contract parties was terminated as of that specified date and time.
1) This document is an endorsement to an aircraft finance/lease contract that provides continuing liability coverage for specified contract parties.
2) It adds the contract parties as additional insureds under the legal liability policy and makes the coverage primary without right of contribution from other insurers.
3) Coverage is provided from the effective date until the contract parties are no longer required to insure their interests, as long as notification is given within 30 days.
Avn 98 aviation products grounding and other aviation liabilities insuranceRidwan Ichsan
This document outlines various types of aviation insurance coverage provided across multiple sections, including:
1) Aviation products and grounding liability insurance that covers legal liability for bodily injury, property damage, or loss of use from defective aviation products or from grounding aircraft.
2) Working parties liability insurance that provides coverage for legal liability from occurrences involving working parties.
3) Aircraft third party and passenger liability insurance that insures against legal liability for bodily injury from aircraft accidents.
It provides coverage limits and exclusions for each section, as well as general policy information and conditions.
This document contains an arbitration clause that outlines procedures for resolving disputes between parties through arbitration. Key details include:
- Disputes will be resolved through arbitration according to the rules of [organization]
- Arbitration will take place in [location] and the language will be [language]
- Each party will appoint one arbitrator and the two appointed will appoint a third, or the parties can jointly appoint a sole arbitrator
This letter notifies the appointed broker that as of a specified date and time, the insurance provided by endorsement AVN 67C for an aircraft engine has terminated. The designated contract party is no longer obligated to insure the equipment under the contract. The letter requests that the broker provide a certificate applying continuing liability endorsement AVN 99 for the benefit of the contract parties, effective from the date and time of termination.
This document is an endorsement to an aircraft insurance policy to protect the interests of financing parties in the event of losses to insured equipment. Key points:
1. It ensures claims payments are made to financing parties in the event of a total loss or to repair parties for other claims.
2. Financing parties are included as additional insureds under the policy.
3. Coverage of financing parties cannot be invalidated by acts of other parties without their knowledge or consent.
Avn 67 c airline finance lease contract endorsementRidwan Ichsan
This document is an endorsement to an aircraft insurance policy to include additional parties. It provides that in the event of a total loss settlement, payment will be made to the contract parties. It also includes the contract parties as additional insureds under the policy and stipulates that their coverage cannot be invalidated by acts of other parties. The endorsement defines key terms used such as the equipment covered, effective date, and contract parties included.
AVN 52K was published in 2006 to restrict coverage for certain aviation risks to negotiated sub-limits that would apply across all covered aircraft. However, it also intended to provide option for full policy limits for losses on a single aircraft where devices were placed onboard or emergencies occurred in flight. AICG has realized AVN 52K could expose insurers to full limits across multiple aircraft in some cases, breaching the original principle. To resolve this, AICG has published a modified clause AVN 52R to remove any ambiguity.
Avn 52 r extended coverage endorsement aviation liabilities Ridwan Ichsan
1. This document extends coverage provided by an aviation insurance policy. It deletes certain exclusions from the original policy related to war, hijacking, and other risks.
2. It provides limits on the insurer's liability for different types of claims covered by the extended coverage. The liability is subject to sub-limits that are within the overall policy limit.
3. The extended coverage will terminate automatically in certain circumstances such as war between specified countries or requisition of an insured aircraft. The coverage may also be cancelled by the insurer or insured with 7 days notice.
Avn 52 p aviation manufacturers product liabilities endorsementRidwan Ichsan
This document outlines an endorsement to an aviation manufacturers' product liability policy. It provides coverage that overrides some exclusions in the existing war and hijacking exclusion clause, for legal liability arising from the insured's products. Coverage is limited to specific amounts and can terminate automatically depending on certain political events between major nations or detonation of nuclear weapons. The endorsement is part of the specified policy and subject to all its terms and conditions.
Avn 52 p a products endorsement for avn52 clausesRidwan Ichsan
This document provides an endorsement to amend coverage limits for products liability arising from the manufacture of aviation products. It increases the sub-limit for products hazards to [BLANK] per occurrence and in the annual aggregate for liability from manufacturing an aviation product. The overall aggregate limit for all endorsements cannot exceed [BLANK]. Manufacturing is defined as work from design to completion, excluding maintenance after delivery to the first customer.
Avn 52 l extended coverage endorsement aviation liabilitiesRidwan Ichsan
This document is an endorsement that extends aviation liability coverage. It allows for flexibility in selecting which exclusions from War, Hijacking and Other Perils are deleted by choosing operative paragraphs. Different sub-limits apply depending on the operative paragraphs selected. Coverage can be cancelled on 7 days notice by either party or 48 hours notice after certain hostile detonations. The endorsement is intended to offer flexible options for negotiating aviation insurance coverage.
Avn 52 l extended coverage endorsement aviation liabilities
Per 04-2011
1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : PER- 04/BL/2011
TENTANG
REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI
DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan
Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011, referensi unsur premi
murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya
perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu untuk menetapkan referensi unsur premi serta
unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang baru
dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun
2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/
PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan
Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 01/PMK.010/2011;
2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REFERENSI UNSUR
PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN
BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011.
Pasal 1
Referensi unsur premi murni pada lini usaha asuransi kendaraan
bermotor yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang
Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi
Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan ini.
Pasal 2
(1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan
kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib
menggunakan data sendiri dalam menetapkan tarif premi murni,
dengan memperhitungkan faktor kredibilitas.
(2) Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi
murni dilakukan dengan tata cara dan formula sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini
Pasal 3
(1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data biaya
administrasi dan biaya umum lain untuk periode 5 (lima) tahun
atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan
tingkat biaya administrasi dan biaya umum lain.
(2) Perusahaan asuransi umum yang tidak memiliki data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membebankan biaya
administrasi dan biaya umum lain paling tinggi 15% (lima belas
per seratus) dari premi bruto.
3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-3-
Pasal 4
Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang
Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi
Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 dihitung dengan
menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ini.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-
07/BL/2009 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya
Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi
Kendaraan Bermotor Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 6
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Maret 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001
4. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-04/BL/2011
Tanggal : 18 Maret 2011
REFERENSI UNSUR PREMI MURNI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
I. REFERENSI UNSUR PREMI MURNI
PERTANGGUNGAN
UANG PERTANGGUNGAN
KATEGORI TOTAL LOSS ONLY
PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE
(TLO)
(1) (2) (3) (4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk
Kategori 1 0 s.d. Rp150.000.000,00 0,27% 2,16%
Rp150.000.001,00 s.d.
Kategori 2 0,20% 1,58%
Rp300.000.000,00
Rp300.000.001,00 s.d.
Kategori 3 0,17% 1,15%
Rp500.000.000,00
Rp500.000.001,00 s.d.
Kategori 4 0,15% 0,83%
Rp800.000.000,00
Lebih dari
Kategori 5 0,15% 0,54%
Rp800.000.000,00
Jenis Kendaraan Bus dan Truk
Truk, semua uang
Kategori 6 0,23% 1,11%
pertanggungan
Bus, semua uang
Kategori 7 0,10% 0,58%
pertanggungan
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)
Semua uang
Kategori 8 0,55% 0,78%
pertanggungan
Penerapan unsur premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Unsur premi murni di atas berlaku untuk penutupan dasar bagi kendaraan
berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun. Untuk kendaraan berumur lebih dari
3 (tiga) tahun, harus dikenakan premi tambahan yang wajar.
2. Untuk perluasan Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), Flood, Earthquake, dan
Third Party Liability (TPL) harus dikenakan premi tambahan.
3. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.
4. Deductible minimum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Premi murni paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari premi bruto.
5. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER- 04/BL/2011
Tanggal : 18 Maret 2011
- 2-
II. PREMI YANG DIBEBANKAN PADA TERTANGGUNG
Premi yang dibebankan pada tertanggung adalah premi murni ditambah biaya
administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan perusahaan.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001
6. LAMPIRAN 2
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER- 04/BL/2011
Tanggal : 18 Maret 2011
TATA CARA PENGGUNAAN FAKTOR KREDIBILITAS
DALAM MENETAPKAN UNSUR PREMI MURNI PERUSAHAAN
1. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk
periode 5 (lima) tahun atau lebih menghitung unsur premi murni berdasarkan data
profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri ( R PS ) untuk tiap-tiap kategori.
2. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk R PS , selanjutnya
dinyatakan dengan Z, dengan formula sebagai berikut:
N
Z = min ,1
K
dengan
Z = faktor kredibilitas.
N = rata-rata besarnya klaim perusahaan dalam tahun underwriting 2006, 2007,
dan 2008.
K = nilai sesuai dengan kategori kendaraan dalam tabel di bawah ini:
K
UANG PERTANGGUNGAN
KATEGORI PERTANGGUNGAN
PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY
COMPREHENSIVE
(TLO)
(1) (2) (3) (4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk
Kategori 1 0 s.d. Rp150.000.000,00 250.000.000,00 2.500.000.000,00
Rp150.000.001,00 s.d.
Kategori 2 500.000.000,00 3.500.000.000,00
Rp300.000.000,00
Rp300.000.001,00 s.d.
Kategori 3 750.000.000,00 4.500.000.000,00
Rp500.000.000,00
Rp500.000.001,00 s.d.
Kategori 4 1.000.000.000,00 6.000.000.000,00
Rp800.000.000,00
Lebih dari
Kategori 5 2.000.000.000,00 9.000.000.000,00
Rp800.000.000,00
Jenis Kendaraan Bus dan Truk
Truk, semua uang
Kategori 6 300.000.000,00 2.000.000.000,00
pertanggungan
Bus, semua uang
Kategori 7 200.000.000,00 1.500.000.000,00
pertanggungan
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)
Semua uang
Kategori 8 80.000.000,00 150.000.000,00
pertanggungan
7. LAMPIRAN 2
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER- 04/BL/2011
Tanggal : 18 Maret 2011
-2–
3. Perusahaan asuransi umum menetapkan unsur premi murni perusahaan (R)
dengan mengkombinasikan R PS dan unsur premi murni referensi R REF
berdasarkan formula sebagai berikut:
R = Z × R PS + (1 − Z ) × R REF
dengan
R = unsur premi murni perusahaan
Z = faktor kredibilitas
R PS
= unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang
dimiliki perusahaan
R REF
= unsur premi murni referensi berdasarkan Lampiran 1
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001