SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
KEP.311/BW/2002
1 dari 5
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. : KEP. 311/BW/2002
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TEKNISI LISTRIK
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Menimbang : a. bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat
mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang
berada di dalam lingkungan tempat kerja, dan mengancam
keamanan bangunan beserta isinya;
b. bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
instalasi listrik, harus direncanakan, dipasang, diperiksa dan
diuji oleh orang yang berkompeten dan memiliki ijin kerja
sebagaimana dimaksud dalam Standar Nasional Indonesia
SNI 04-0225 Tahun 2000 tentang Persyaratan Umum
Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL-2000);
c. bahwa untuk itu dikeluarkan ketentuan dan persyaratan
kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja bagi teknis
listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden RI No. : 228 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royang;
KEP.311/BW/2002
2 dari 5
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995
tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.No.
Kep-23/Men/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No.
Kep-75/Men/2002 tentang Berlakunya Standar Nasional
Indonesia SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum
Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja.
Menetapkan :
PERTAMA : Setiap teknisi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam
pekerjaan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan,
pemeriksaan, pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus
memenuhi syarat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja
listrik yang dibuktikan dengan sertifikat dan lisensi keselamatan
dan kesehatan kerja listrik.
KEDUA : a. Untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi sebagaimana
dimaksud pada amar pertama, teknisi listrik wajib mengikuti
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja listrik dan
dinyatakan lulus;
b. Mata pelajaran dan syarat-syarat peserta pembinaan
keselamatan dan kesehatan kerja listrik seperti tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA : Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
listrik sebagaimana dimaksud amar kedua dapat dilaksanakan
oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. Per.04/Men?1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
KEP.311/BW/2002
3 dari 5
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki
sebagaimana semestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 September 2002
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Ttd.
MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574
KEP.311/BW/2002
4 dari 5
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA TEKNISI LISTRIK
No. : KEP-311/BW/2002
TANGGAL : 6 September 2002
KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA
BIMBINGAN TEKNIK SERTIFIKASI K3 TEKNISI LISTRIK
A. KOMPETENSI
1. Umum
Dapat melakukan pekerjaan pamasangan, pengoperasian dan pemeliharaan
instalasi listrik secara benar dan aman bagi dirinya, orang lain, peralatan dan
aman dalam pengoperasiannya.
2. Akademik
Memahami secara baik tentang :
a. Potensi bahaya listrik
b. Cara pencegahan bahaya listrik
c. Prosedur kerja selamat
d. Membaca gambar
e. Memeriksa dan menguji instalasi listrik
f. Dasar-dasar teknik kelistrikan
g. Peraturan dan standar kelistrikan
3. Keterampilan Teknik
Dapat melakukan pekerjaan dengan benar antara lain :
a. melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik
b. malaksanakan pekerjaan perawatan instalasi listrik
c. mempergunakan alat ukur listrik
d. mengoperasikan instalasi listrik
e. mengidentifikasi dan mendeteksi bahaya listrik
f. melakukan tindakan pertolongan pertama kecelakaan listrik
KEP.311/BW/2002
5 dari 5
B. MATA PELAJARAN
1. peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan
kerja listrik (Modul 1) 2 jam
2. dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja listrik (Modul 2) 3 jam
3. Dasar-dasar teknik instalasi listrik (Modul 3) 3 jam
4. Identifikasi bahaya listrik (Modul 4) 2 jam
5. Sistem pengamanan (Modul 5) 5 jam
6. Persyaratan instalasi listrik ruang khusus (Modul 6) 3 jam
7. Sistem proteksi bahaya petir (Modul 7) 2 jam
8. Klasifikasi pembebanan (Modul 8) 3 jam
9. Pengukuran listrik (Teori dan Praktek) (Modul 9) 10 jam
10. Pertolongan pertama kecelakaan listrik (Modul 10) 2 jam
11. Evaluasi 3 jam
Jumlah jam pelajaran (minimal) 40 jam
C. PERSYARATAN PESERTA
1. sehat jasmani dan rohani.
2. berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat.
3. pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai teknisi listrik.
Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 6 September 2002
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ttd.
MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

More Related Content

Similar to Kepdirjen 311 2002_sertifikasi_kompetensi_listrik

Buku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latestBuku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latestRobert Chendang
 
Buku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latestBuku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latestSifu Emiey
 
Presentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptx
Presentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptxPresentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptx
Presentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptxDalvinPratama
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.pptAdityaKurniawan95
 
PERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptx
PERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptxPERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptx
PERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptxfitrahmhmmd11
 
garis_panduan_pendawaian_elektrik.pdf
garis_panduan_pendawaian_elektrik.pdfgaris_panduan_pendawaian_elektrik.pdf
garis_panduan_pendawaian_elektrik.pdfShahri77
 
Teknik Instalasi Tenaga Listrik.pptx
Teknik Instalasi Tenaga Listrik.pptxTeknik Instalasi Tenaga Listrik.pptx
Teknik Instalasi Tenaga Listrik.pptxADRamdani1
 
1 Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik
1  Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik1  Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik
1 Prinsip Dasar Teknik Instalasi ListrikSimon Patabang
 
Bhn ajar-peerencanaan-inst-listrik
Bhn ajar-peerencanaan-inst-listrikBhn ajar-peerencanaan-inst-listrik
Bhn ajar-peerencanaan-inst-listrikRamadanCarles
 
Amandemen puil 2000
Amandemen puil 2000Amandemen puil 2000
Amandemen puil 2000fitrah ilman
 
Kk010 memasang proteksi pembangkit
Kk010   memasang proteksi pembangkitKk010   memasang proteksi pembangkit
Kk010 memasang proteksi pembangkitEko Supriyadi
 
10. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.1
10. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.110. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.1
10. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.1Oecil Fajar
 
Generator report pada ak3 listrik
Generator report pada ak3 listrikGenerator report pada ak3 listrik
Generator report pada ak3 listrikFidri Chaerul Umam
 
Modulpraktikum dasar instalasi listrik
Modulpraktikum dasar instalasi listrikModulpraktikum dasar instalasi listrik
Modulpraktikum dasar instalasi listrikSimon Patabang
 

Similar to Kepdirjen 311 2002_sertifikasi_kompetensi_listrik (20)

Bab i tanur
Bab i tanurBab i tanur
Bab i tanur
 
Buku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latestBuku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latest
 
Buku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latestBuku panduan pendawaian_2008_latest
Buku panduan pendawaian_2008_latest
 
Presentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptx
Presentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptxPresentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptx
Presentasi Kelompok 2 AK3 Listrik 2022.pptx
 
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
 
PERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptx
PERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptxPERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptx
PERSYARATAN DAN KETENTUAN INSTALASI LISTRIK.pptx
 
garis_panduan_pendawaian_elektrik.pdf
garis_panduan_pendawaian_elektrik.pdfgaris_panduan_pendawaian_elektrik.pdf
garis_panduan_pendawaian_elektrik.pdf
 
Rks me
Rks meRks me
Rks me
 
Teknik Instalasi Tenaga Listrik.pptx
Teknik Instalasi Tenaga Listrik.pptxTeknik Instalasi Tenaga Listrik.pptx
Teknik Instalasi Tenaga Listrik.pptx
 
Presentation1 K3.pptx
Presentation1 K3.pptxPresentation1 K3.pptx
Presentation1 K3.pptx
 
1 Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik
1  Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik1  Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik
1 Prinsip Dasar Teknik Instalasi Listrik
 
PPT KELOMPOK 2.pptx
PPT KELOMPOK 2.pptxPPT KELOMPOK 2.pptx
PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Bhn ajar-peerencanaan-inst-listrik
Bhn ajar-peerencanaan-inst-listrikBhn ajar-peerencanaan-inst-listrik
Bhn ajar-peerencanaan-inst-listrik
 
Amandemen puil 2000
Amandemen puil 2000Amandemen puil 2000
Amandemen puil 2000
 
Kk010 memasang proteksi pembangkit
Kk010   memasang proteksi pembangkitKk010   memasang proteksi pembangkit
Kk010 memasang proteksi pembangkit
 
tugas PUIL
tugas PUILtugas PUIL
tugas PUIL
 
10. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.1
10. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.110. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.1
10. rencana pelaksanaan pembelajaran kd 3.1
 
Generator report pada ak3 listrik
Generator report pada ak3 listrikGenerator report pada ak3 listrik
Generator report pada ak3 listrik
 
Modulpraktikum dasar instalasi listrik
Modulpraktikum dasar instalasi listrikModulpraktikum dasar instalasi listrik
Modulpraktikum dasar instalasi listrik
 
Karya Ilmiah
Karya IlmiahKarya Ilmiah
Karya Ilmiah
 

More from Purwani Handayani

Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaanUu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaanPurwani Handayani
 
Per no. 913 th 2002 angka kecukupan gizi
Per no. 913 th 2002 angka kecukupan giziPer no. 913 th 2002 angka kecukupan gizi
Per no. 913 th 2002 angka kecukupan giziPurwani Handayani
 
Per no. 8 th 2010 alat pelindung diri
Per no. 8 th 2010 alat pelindung diriPer no. 8 th 2010 alat pelindung diri
Per no. 8 th 2010 alat pelindung diriPurwani Handayani
 
Perda 15 2004 ijin pembuangan limbah cair
Perda 15   2004 ijin pembuangan limbah cairPerda 15   2004 ijin pembuangan limbah cair
Perda 15 2004 ijin pembuangan limbah cairPurwani Handayani
 
Permenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air
Permenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas airPermenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air
Permenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas airPurwani Handayani
 
Permen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-label
Permen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-labelPermen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-label
Permen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-labelPurwani Handayani
 
Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3
Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3
Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3Purwani Handayani
 

More from Purwani Handayani (8)

Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaanUu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
 
Per no. 913 th 2002 angka kecukupan gizi
Per no. 913 th 2002 angka kecukupan giziPer no. 913 th 2002 angka kecukupan gizi
Per no. 913 th 2002 angka kecukupan gizi
 
Per no. 8 th 2010 alat pelindung diri
Per no. 8 th 2010 alat pelindung diriPer no. 8 th 2010 alat pelindung diri
Per no. 8 th 2010 alat pelindung diri
 
Perda 15 2004 ijin pembuangan limbah cair
Perda 15   2004 ijin pembuangan limbah cairPerda 15   2004 ijin pembuangan limbah cair
Perda 15 2004 ijin pembuangan limbah cair
 
Permenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air
Permenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas airPermenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air
Permenkes 416 1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air
 
Permen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-label
Permen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-labelPermen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-label
Permen lh-no.3-th-2008-simbol-dan-label
 
Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3
Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3
Per men lh tahun 2008 no 02 ttg pemanfaatan limbah b3
 
2053 3. uuplh
2053 3. uuplh2053 3. uuplh
2053 3. uuplh
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 

Kepdirjen 311 2002_sertifikasi_kompetensi_listrik

  • 1. KEP.311/BW/2002 1 dari 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NO. : KEP. 311/BW/2002 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TEKNISI LISTRIK DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Menimbang : a. bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja, dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya; b. bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap instalasi listrik, harus direncanakan, dipasang, diperiksa dan diuji oleh orang yang berkompeten dan memiliki ijin kerja sebagaimana dimaksud dalam Standar Nasional Indonesia SNI 04-0225 Tahun 2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL-2000); c. bahwa untuk itu dikeluarkan ketentuan dan persyaratan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja bagi teknis listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 4. Keputusan Presiden RI No. : 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royang;
  • 2. KEP.311/BW/2002 2 dari 5 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.No. Kep-23/Men/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. Kep-75/Men/2002 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja. Menetapkan : PERTAMA : Setiap teknisi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus memenuhi syarat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja listrik yang dibuktikan dengan sertifikat dan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja listrik. KEDUA : a. Untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi sebagaimana dimaksud pada amar pertama, teknisi listrik wajib mengikuti pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja listrik dan dinyatakan lulus; b. Mata pelajaran dan syarat-syarat peserta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja listrik seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini. KETIGA : Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja listrik sebagaimana dimaksud amar kedua dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men?1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  • 3. KEP.311/BW/2002 3 dari 5 KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 6 September 2002 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Ttd. MUZNI TAMBUSAI NIP. 140058574
  • 4. KEP.311/BW/2002 4 dari 5 LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TEKNISI LISTRIK No. : KEP-311/BW/2002 TANGGAL : 6 September 2002 KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA BIMBINGAN TEKNIK SERTIFIKASI K3 TEKNISI LISTRIK A. KOMPETENSI 1. Umum Dapat melakukan pekerjaan pamasangan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi listrik secara benar dan aman bagi dirinya, orang lain, peralatan dan aman dalam pengoperasiannya. 2. Akademik Memahami secara baik tentang : a. Potensi bahaya listrik b. Cara pencegahan bahaya listrik c. Prosedur kerja selamat d. Membaca gambar e. Memeriksa dan menguji instalasi listrik f. Dasar-dasar teknik kelistrikan g. Peraturan dan standar kelistrikan 3. Keterampilan Teknik Dapat melakukan pekerjaan dengan benar antara lain : a. melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik b. malaksanakan pekerjaan perawatan instalasi listrik c. mempergunakan alat ukur listrik d. mengoperasikan instalasi listrik e. mengidentifikasi dan mendeteksi bahaya listrik f. melakukan tindakan pertolongan pertama kecelakaan listrik
  • 5. KEP.311/BW/2002 5 dari 5 B. MATA PELAJARAN 1. peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja listrik (Modul 1) 2 jam 2. dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja listrik (Modul 2) 3 jam 3. Dasar-dasar teknik instalasi listrik (Modul 3) 3 jam 4. Identifikasi bahaya listrik (Modul 4) 2 jam 5. Sistem pengamanan (Modul 5) 5 jam 6. Persyaratan instalasi listrik ruang khusus (Modul 6) 3 jam 7. Sistem proteksi bahaya petir (Modul 7) 2 jam 8. Klasifikasi pembebanan (Modul 8) 3 jam 9. Pengukuran listrik (Teori dan Praktek) (Modul 9) 10 jam 10. Pertolongan pertama kecelakaan listrik (Modul 10) 2 jam 11. Evaluasi 3 jam Jumlah jam pelajaran (minimal) 40 jam C. PERSYARATAN PESERTA 1. sehat jasmani dan rohani. 2. berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat. 3. pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai teknisi listrik. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 6 September 2002 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ttd. MUZNI TAMBUSAI NIP. 140058574