SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
PERIODISASI DEMOKRASI
1945 - 1949 1949 - 1959
1959 -1965
1965 - 1998 1998 - SEKARANG
1945-1949
BERFUNGSINYA PERS
PEMBERIAN HAK-HAK POLITIK
PARTAI PELETAK DASAR
PEMBENTUKAN KNIP
1949-1959
PERGANTIAN UNDANG-UNDANG (2 KALI)
 UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950)
 Bentuk Negara : Kesatuan menjadi Serikat
 Bentuk Pemerintahan : Presidensial menjadi Quasi Parlementer
 Konstitusi RIS menjadi UUD-S (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
 Bentuk Negara : Serikat menjadi Kesatuan
 Bentuk Pemerintahan : Quasi Parlementer menjadi Parlementer
KESUKSESAN
 Berfungsinya Parlemen (Mosi tidak percaya)
 Akuntabilitas
 Partai Politik Berkembang (+ 40 Partai)
 Pemilu Pertama Kali
 Hak-hak dasar masyarakat
 Hak berserikat dan berkumpul
 Hak menyuarakan pendapat
 Kebebasan Pers
 Organisasi Pemilihan Umum
 Otonomi Daerah (Asas Desentralisasi)
KEGAGALAN
Adanya Konsepsi Presiden (Pembentukan Dewan Nasional)
Kegagalan Dewan Konstituante membentuk
Ideologi Nasional
Dominannya Politik Aliran
Lemahnya Basis Sosial Ekonomi
1959-1965
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 Mengaburnya Sistem Kepartaian
 Terbentuknya DPR - GR
 Hak dasar melemah
 Demokrasi dengan Anti Kebebasan Pers
 Sentralisasi Kekuasaan
1965-1998
 Perubahan Politik (Otoriter menjadi Demokratis)
 Pemberantasan Partai Komunis Indonesia
 Pengontrol Utama Lembaga Negara lainnya (Suprastruktur &
Infrastruktur)
 Legalitas Kepemimpinan
 Pengemban Supersemar
 Mandataris MPR
 Bapak Pembangunan
 Panglima Tertinggi ABRI
 Rotasi Kekuasaan tidak terjadi
 Rekruitmen Politik secara tertutup
 Pemilihan Umum yang terjadi sebanyak 7 kali (Setiap 5
tahun) jauh dari semangat Demokratis
 Hak-hak dasar masyarakat menjadi lemah (Kekerasan HAM)
 Pers dibredel
 Krisis Moneter
 Kebebasan berpendapat dibatasi
 Adanya UU Subversif
 Kerusuhan terjadi di setiap belahan Nusantara
1998 - SEKARANG
 Pers diberi ruang
 Sistem Multi Partai
 Pemilu lebih demokratis
 Rotasi Kekuasaan (Pemerintah Pusat - Pemerintah daerah)
 Rekruitmen Politik secara terbuka
 Pemenuhan Hak Dasar
BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?

More Related Content

Similar to PKN BAB 2 Periodisasi Demokrsi INDO.pptx

PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
Eri Krismiya
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
Dian Dwiyanti
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Asep Misdan
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Ami Pertiwi
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Yosua S L
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
Muhamad Yogi
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
omcivics
 
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
fatimaharyenfa
 

Similar to PKN BAB 2 Periodisasi Demokrsi INDO.pptx (20)

PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
 
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madaniBab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Bab 2 kelas xi budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
11 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt111 konstitusi-klas-8-smt1
11 konstitusi-klas-8-smt1
 
konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1konstitusi-klas-8-smt1
konstitusi-klas-8-smt1
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
 
Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945Dinamika UUD 1945
Dinamika UUD 1945
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Recently uploaded (20)

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 

PKN BAB 2 Periodisasi Demokrsi INDO.pptx

  • 1. PERIODISASI DEMOKRASI 1945 - 1949 1949 - 1959 1959 -1965 1965 - 1998 1998 - SEKARANG
  • 2. 1945-1949 BERFUNGSINYA PERS PEMBERIAN HAK-HAK POLITIK PARTAI PELETAK DASAR PEMBENTUKAN KNIP
  • 3. 1949-1959 PERGANTIAN UNDANG-UNDANG (2 KALI)  UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950)  Bentuk Negara : Kesatuan menjadi Serikat  Bentuk Pemerintahan : Presidensial menjadi Quasi Parlementer  Konstitusi RIS menjadi UUD-S (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)  Bentuk Negara : Serikat menjadi Kesatuan  Bentuk Pemerintahan : Quasi Parlementer menjadi Parlementer
  • 4. KESUKSESAN  Berfungsinya Parlemen (Mosi tidak percaya)  Akuntabilitas  Partai Politik Berkembang (+ 40 Partai)  Pemilu Pertama Kali  Hak-hak dasar masyarakat  Hak berserikat dan berkumpul  Hak menyuarakan pendapat  Kebebasan Pers  Organisasi Pemilihan Umum  Otonomi Daerah (Asas Desentralisasi)
  • 5. KEGAGALAN Adanya Konsepsi Presiden (Pembentukan Dewan Nasional) Kegagalan Dewan Konstituante membentuk Ideologi Nasional Dominannya Politik Aliran Lemahnya Basis Sosial Ekonomi
  • 6. 1959-1965  Dekrit Presiden 5 Juli 1959  Mengaburnya Sistem Kepartaian  Terbentuknya DPR - GR  Hak dasar melemah  Demokrasi dengan Anti Kebebasan Pers  Sentralisasi Kekuasaan
  • 7. 1965-1998  Perubahan Politik (Otoriter menjadi Demokratis)  Pemberantasan Partai Komunis Indonesia  Pengontrol Utama Lembaga Negara lainnya (Suprastruktur & Infrastruktur)  Legalitas Kepemimpinan  Pengemban Supersemar  Mandataris MPR  Bapak Pembangunan  Panglima Tertinggi ABRI
  • 8.  Rotasi Kekuasaan tidak terjadi  Rekruitmen Politik secara tertutup  Pemilihan Umum yang terjadi sebanyak 7 kali (Setiap 5 tahun) jauh dari semangat Demokratis  Hak-hak dasar masyarakat menjadi lemah (Kekerasan HAM)  Pers dibredel  Krisis Moneter  Kebebasan berpendapat dibatasi  Adanya UU Subversif  Kerusuhan terjadi di setiap belahan Nusantara
  • 9. 1998 - SEKARANG  Pers diberi ruang  Sistem Multi Partai  Pemilu lebih demokratis  Rotasi Kekuasaan (Pemerintah Pusat - Pemerintah daerah)  Rekruitmen Politik secara terbuka  Pemenuhan Hak Dasar