3. 1949-1959
PERGANTIAN UNDANG-UNDANG (2 KALI)
UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950)
Bentuk Negara : Kesatuan menjadi Serikat
Bentuk Pemerintahan : Presidensial menjadi Quasi Parlementer
Konstitusi RIS menjadi UUD-S (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Bentuk Negara : Serikat menjadi Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Quasi Parlementer menjadi Parlementer
4. KESUKSESAN
Berfungsinya Parlemen (Mosi tidak percaya)
Akuntabilitas
Partai Politik Berkembang (+ 40 Partai)
Pemilu Pertama Kali
Hak-hak dasar masyarakat
Hak berserikat dan berkumpul
Hak menyuarakan pendapat
Kebebasan Pers
Organisasi Pemilihan Umum
Otonomi Daerah (Asas Desentralisasi)
5. KEGAGALAN
Adanya Konsepsi Presiden (Pembentukan Dewan Nasional)
Kegagalan Dewan Konstituante membentuk
Ideologi Nasional
Dominannya Politik Aliran
Lemahnya Basis Sosial Ekonomi
6. 1959-1965
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Mengaburnya Sistem Kepartaian
Terbentuknya DPR - GR
Hak dasar melemah
Demokrasi dengan Anti Kebebasan Pers
Sentralisasi Kekuasaan
7. 1965-1998
Perubahan Politik (Otoriter menjadi Demokratis)
Pemberantasan Partai Komunis Indonesia
Pengontrol Utama Lembaga Negara lainnya (Suprastruktur &
Infrastruktur)
Legalitas Kepemimpinan
Pengemban Supersemar
Mandataris MPR
Bapak Pembangunan
Panglima Tertinggi ABRI
8. Rotasi Kekuasaan tidak terjadi
Rekruitmen Politik secara tertutup
Pemilihan Umum yang terjadi sebanyak 7 kali (Setiap 5
tahun) jauh dari semangat Demokratis
Hak-hak dasar masyarakat menjadi lemah (Kekerasan HAM)
Pers dibredel
Krisis Moneter
Kebebasan berpendapat dibatasi
Adanya UU Subversif
Kerusuhan terjadi di setiap belahan Nusantara
9. 1998 - SEKARANG
Pers diberi ruang
Sistem Multi Partai
Pemilu lebih demokratis
Rotasi Kekuasaan (Pemerintah Pusat - Pemerintah daerah)
Rekruitmen Politik secara terbuka
Pemenuhan Hak Dasar