Perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kelompok Ternak "Andhini Rahayu" menggunakan tiga pola, yaitu bagi hasil 50%-50%, gaduh sapi milik pemerintah, dan kebijakan Kepala Desa 40%-60%. Warga menerapkan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan, bukan UU Peternakan yang memiliki ketentuan berbeda.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Drs. Solekhan Bin Haji Ibrahim mewakafkan dua bidang tanah kepada Yayasan Al Falah untuk kemaslahatan RA dan MI Al Falah. Kedua bidang tanah tersebut berupa tanah darat seluas 920 meter persegi dan tanah sawah seluas 3.200 meter persegi yang berlokasi di Bulaksari Bantarsari Cilacap. Penyerahan tanah wakaf ini dilakukan secara ikhlas dan tanpa paksaan untuk digunakan selamanya oleh y
The document outlines the key steps and requirements to apply for a passport in India, including filling out the application form completely, providing address proof and photo identification, and submitting the required fees. Applicants must sign the application and application processing generally takes at least 4-6 weeks.
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanAhsanul Minan
1. Sekretariat memainkan peran penting dalam penanganan sengketa pemilihan, mulai dari penerimaan permohonan, persiapan musyawarah, hingga pembuatan putusan.
2. Tahapan penanganan permohonan sengketa meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan dalam register, penyiapan jadwal dan undangan musyawarah, serta penyiapan panitia.
3. Persiapan musyawarah mencakup penentuan jadwal, peny
Perjanjian bagi hasil peternakan sapi di Kelompok Ternak "Andhini Rahayu" menggunakan tiga pola, yaitu bagi hasil 50%-50%, gaduh sapi milik pemerintah, dan kebijakan Kepala Desa 40%-60%. Warga menerapkan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan, bukan UU Peternakan yang memiliki ketentuan berbeda.
sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024.pptxssuser55d8f7
UUD 1945
Undang – Undang 7 tahun 2023 perubahan Undang – undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal Pemilihan Umum
3 Elemen penting dalam Pemilu
Penyelenggara
Peserta Pemilu
Pemilih
Drs. Solekhan Bin Haji Ibrahim mewakafkan dua bidang tanah kepada Yayasan Al Falah untuk kemaslahatan RA dan MI Al Falah. Kedua bidang tanah tersebut berupa tanah darat seluas 920 meter persegi dan tanah sawah seluas 3.200 meter persegi yang berlokasi di Bulaksari Bantarsari Cilacap. Penyerahan tanah wakaf ini dilakukan secara ikhlas dan tanpa paksaan untuk digunakan selamanya oleh y
The document outlines the key steps and requirements to apply for a passport in India, including filling out the application form completely, providing address proof and photo identification, and submitting the required fees. Applicants must sign the application and application processing generally takes at least 4-6 weeks.
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanAhsanul Minan
1. Sekretariat memainkan peran penting dalam penanganan sengketa pemilihan, mulai dari penerimaan permohonan, persiapan musyawarah, hingga pembuatan putusan.
2. Tahapan penanganan permohonan sengketa meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan dalam register, penyiapan jadwal dan undangan musyawarah, serta penyiapan panitia.
3. Persiapan musyawarah mencakup penentuan jadwal, peny
Proposal ini mengajukan pembangunan musholla bernama Al-Muarif di Desa Binangun, Kota Banjar. Musholla direncanakan memiliki berbagai fungsi keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat setempat. Pembangunan diharapkan dapat meningkatkan iman dan akhlak masyarakat serta mendidik generasi muda.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Dokumen ini berisi tentang susunan acara pengajian umum untuk menyambut bulan suci Ramadhan dan haul tokoh masyarakat di Desa Tempel. Acaranya meliputi pembukaan, pembacaan Al-Qur'an, sambutan dari ketua pengajian dan kepala desa, tausiyah dan doa oleh KH Abd. Mutholib, serta penutupan.
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015, mulai dari persiapan, pencocokan data, penyusunan daftar hasil pemutakhiran, hingga penetapan daftar pemilih akhir.
1. Proposal ini merencanakan kegiatan peringatan tahun baru hijriah dan santunan anak yatim di Musholla Nurul Fajar selama 10 hari pada bulan Muharram 1435 H.
2. Kegiatannya terdiri atas pawai, lomba islami, dan pengajian akbar seraya menyantuni 70 anak yatim.
3. Anggaran kebutuhannya sebesar Rp14.910.000 yang diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
BERITA ACARA “HALAL BIHALAL” FORUM KREATIFITAS GENERASI MUDA PAINAN (FOKER G...M. Adli
Rapat Halal Bihalal Forum Kreatifitas Generasi Muda Painan (FOKER GMP) 2012 membahas rencana reuni organisasi pada tahun 2013, penunjukan kembali struktur kepengurusan, dan pengumpulan iuran anggota setiap 3 bulan. Kesepakatan penting adalah penyelenggaraan acara reuni, penunjukan ketua, sekretaris dan bendahara, serta penggunaan grup Facebook untuk koordinasi.
Surat perintah perjalanan dinas ini memberi izin kepada guru Isti Windi Astuti untuk mengikuti pelatihan kurikulum 2013 selama 5 hari di SD Negeri Maoslor 05 mulai 26-30 Mei 2014 dengan menggunakan kendaraan pribadi.
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalRatih Aini
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Menguraikan beberapa kitab tafsir yang terkenal dan mufasirnya seperti Ibn Abbas, Mujahid, Tabari, Syaukani, dan Ibn Kasir.
2) Memaparkan riwayat hidup dan kedudukan masing-masing mufasir tersebut.
3) Menjelaskan karakteristik tafsir yang ditulis oleh mufasir-mufasir tersebut.
Muzani Gipari mengajukan lamaran untuk posisi staff karyawan di PKPU Jabar. Ia menyertakan CV yang mencakup data pribadi, pendidikan formal di SDN 1 Kamasan, SMP Pemuda Banjaran dan SMA PUQ Pameungpeuk, pengalaman kerja sebagai staff tata usaha di SMA Pemuda Banjaran, dan pengalaman organisasi sebagai sekretaris dewan kerja pramuka.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa. PKD bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan temuan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut rapat koordinasi permohonan hak pakai pasar Bringkoning di Kabupaten Sampang. Dokumen tersebut menyoroti adanya pengaduan dari pedagang pasar atas pemagaran fasilitas umum oleh pihak swasta dan perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan untuk menjamin hak para pedagang. Dokumen tersebut juga membahas dasar hukum terkait permohonan eksekusi putusan pen
Proposal ini mengajukan pembangunan musholla bernama Al-Muarif di Desa Binangun, Kota Banjar. Musholla direncanakan memiliki berbagai fungsi keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat setempat. Pembangunan diharapkan dapat meningkatkan iman dan akhlak masyarakat serta mendidik generasi muda.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Dokumen ini berisi tentang susunan acara pengajian umum untuk menyambut bulan suci Ramadhan dan haul tokoh masyarakat di Desa Tempel. Acaranya meliputi pembukaan, pembacaan Al-Qur'an, sambutan dari ketua pengajian dan kepala desa, tausiyah dan doa oleh KH Abd. Mutholib, serta penutupan.
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015, mulai dari persiapan, pencocokan data, penyusunan daftar hasil pemutakhiran, hingga penetapan daftar pemilih akhir.
1. Proposal ini merencanakan kegiatan peringatan tahun baru hijriah dan santunan anak yatim di Musholla Nurul Fajar selama 10 hari pada bulan Muharram 1435 H.
2. Kegiatannya terdiri atas pawai, lomba islami, dan pengajian akbar seraya menyantuni 70 anak yatim.
3. Anggaran kebutuhannya sebesar Rp14.910.000 yang diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
BERITA ACARA “HALAL BIHALAL” FORUM KREATIFITAS GENERASI MUDA PAINAN (FOKER G...M. Adli
Rapat Halal Bihalal Forum Kreatifitas Generasi Muda Painan (FOKER GMP) 2012 membahas rencana reuni organisasi pada tahun 2013, penunjukan kembali struktur kepengurusan, dan pengumpulan iuran anggota setiap 3 bulan. Kesepakatan penting adalah penyelenggaraan acara reuni, penunjukan ketua, sekretaris dan bendahara, serta penggunaan grup Facebook untuk koordinasi.
Surat perintah perjalanan dinas ini memberi izin kepada guru Isti Windi Astuti untuk mengikuti pelatihan kurikulum 2013 selama 5 hari di SD Negeri Maoslor 05 mulai 26-30 Mei 2014 dengan menggunakan kendaraan pribadi.
Para Mufassirun dan Kitab Tafsir TerkenalRatih Aini
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Menguraikan beberapa kitab tafsir yang terkenal dan mufasirnya seperti Ibn Abbas, Mujahid, Tabari, Syaukani, dan Ibn Kasir.
2) Memaparkan riwayat hidup dan kedudukan masing-masing mufasir tersebut.
3) Menjelaskan karakteristik tafsir yang ditulis oleh mufasir-mufasir tersebut.
Muzani Gipari mengajukan lamaran untuk posisi staff karyawan di PKPU Jabar. Ia menyertakan CV yang mencakup data pribadi, pendidikan formal di SDN 1 Kamasan, SMP Pemuda Banjaran dan SMA PUQ Pameungpeuk, pengalaman kerja sebagai staff tata usaha di SMA Pemuda Banjaran, dan pengalaman organisasi sebagai sekretaris dewan kerja pramuka.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa. PKD bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan temuan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan.
Dokumen tersebut membahas tentang tindak lanjut rapat koordinasi permohonan hak pakai pasar Bringkoning di Kabupaten Sampang. Dokumen tersebut menyoroti adanya pengaduan dari pedagang pasar atas pemagaran fasilitas umum oleh pihak swasta dan perlu dilakukan eksekusi putusan pengadilan untuk menjamin hak para pedagang. Dokumen tersebut juga membahas dasar hukum terkait permohonan eksekusi putusan pen
Dokumen tersebut membahas tentang analisis muatan hukum formil dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dokumen ini menganalisis berbagai pasal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad (PS 180 ayat 1 HIR, PS 191 ayat 1 RBg) dan syarat-syarat pengabulan permohonan eksekusi terlebih dahulu. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan pengaturan dan pelaksanaan lembaga eksekusi terlebih dahulu menurut undang-undang dan yurisprudensi.
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...GLC
Dokumen ini adalah perjanjian kerja antara PT. sebagai pihak pertama dan PT. sebagai pihak kedua. Perjanjian ini mengatur pengalihan hak izin pemanfaatan kayu dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk dilaksanakan di areal hutan tertentu. Perjanjian ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pengurusan perizinan, pembayaran, dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
(2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 onlineTampanDeh
Memori kasasi ini menanggapi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang memutus perkara PHK antara Alexander Poltak Ronggur Lumbantobing (Pemohon Kasasi) dan Perkumpulan SwissCham Indonesia beserta Luthfi Mardiansyah (Termohon Kasasi). Pemohon Kasasi menyatakan bahwa proses pencapaian putusan tidak melalui tatanan sebab akibat yang logis dan masuk akal sesuai UU Ketenagakerjaan. Pemohon Kasasi
suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga.
BIDANG MEREK
Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.
Similar to PERMA 2 TAHUN 2022 presentasi.pptx (10)
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
1. PERATURAN MA NO. 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK
KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP
PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN
KEPUNYAAN
TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI
OLEH :
NOULA M. M. PANGEMANAN, SH., MHUM.
HAKIM PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
2. DASAR DITERBITKAN PERMA NO. 2
TAHUN 2022
2
Pasal 19 ayat (2)
UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dg
UU 20/2021
Dpt diajukan keberatan pd Pengadilan
Tipikor max 2 bulan setelah putusan
diucapkan dalam sidang
PIDANA TAMBAHAN
• perampasan barang bergerak yang
berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak
• Yg digunakan untuk/ yg diperoleh dr
tipikor
• Ada pihak ketiga dg itikad baik yg haknya
dirugikan dari putusan
3. TERMOHON DAPAT TERDIRI DARI :
APLIKASI E-COURT SURAT
KEBERATAN Tertulis dapat diajukan di
Pengadilan Tipikor/ Militer/ Militer Tinggi
melalui:
www.ecourtmahkamahag
ung.go.id
PEMOHON DAPAT TERDIRI
DARI:
1. PEMILIK,
2. PENGAMPU,
3. WALI DARI PEMILIK BARANG, ATAU
4. KURATOR DALAM PERKARA
KEPAILITAN
SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD
BAIK (PEMILIK SAH DAN BARANG TDK
ADA KAITAN DLM PROSES TERJADI
TIPIKOR
1. PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI
2. ODITURAT MILITER/ ODITURAT MILITER TINGGI
3. KPK (PU PADA PERKARA POKOK
MENTERI KEUANGAN
TURUT TERMOHON DAPAT TERDIRI
DARI:
TIDAK ADA BIAYA
( PASAL 14 )
4. TATA CARA PENGAJUAN
KEBERATAN
DAPAT DIAJUKAN KEBERATAN
TERHADAP :
BARANG/ PERUSAHAAN DIRAMPAS MENJADI
MILIK NEGARA/ DIMUSNAHKAN
PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN
SEBELUM PENYIDIKAN DIMULAI
SELURUH / SEBAGIAN
PEMOHON KURATOR
OBJEK SEBELUM / SESUDAH DIEKSEKUSI DIAJUKAN SEBELUM EKSEKUSI TIDAK
MENGHALANGI EKSEKUSI
DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI :
MENCANTUMKAN MENTERI
KEUANGAN SEBAGAI TURUT
TERMOHON
5. PALING LAMBAT 2 BULAN
SETELAH PEMBACAAN
PUTUSAN
JANGKA WAKTU DIAJUKAN KEBERATAN :
PERKARA BANDING/KASASI :
PUTUSAN BANDING/KASASI : 2 BULAN
SETELAH PETIKAN/SALINAN PUTUSAN
DIBERITAHU KE PU/TDW & DIUMUMKAN
DI PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN
&/ SECARA ELEKTRONIK
KEBERATAN DIAJUKAN 1X OLEH
PIHAK YANG SAMA
SEJAK 3 HARI PERMOHONAN
DIDAFTARKAN, PANITERA
MEMBERITAHUKAN KEBERATAN
TSB KEPADA MH PERKARA POKOK
TAHAB BANDING/KASASI
6. 6
KEBERATAN MELALUI KUASA WAJIB DILAMPIRKAN SURAT KUASA SAH ASLI
IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA ALAMAT LENGKAP &/ DOMISILI
ELEKTRONIK.
NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN YG DIAJUKAN KEBERATAN
BARANG YG DINYATAKAN DIRAMPAS
ALASAN KEBERATAN, DAN
PETITUM PERMOHONAN
SURAT-SURAT
BUKTI
DAPAT BERUPA SALINAN/ FOTOCOPY DAN BUKTI ELEKTRONIK
TELAH DIBUBUHI MATERAI CUKUP DAN DICOCOKAN SESUAI DENGAN ASLI
ISI KEBERATAN :
7. KEBERATAN YG TELAH MEMENUHI
SYARAT DIDAFTARKAN DG DIBERI NO.
REGISTER YG TERKAIT PERKARA POKOK
No. …../KEBERATAN-PIS.SUS.TPK/ (ahun)/ PN …
Jo. No. …../Pid.Sus-TPK/(Tahun)/ Nama Pengadilan
Atau
No. …….-Keberatan/PM…./(Kode di MIL)/ (bulan/Tahun)
Jo.
No. (nomor perkara pokok)
KEBERATAN DIMASUKAN E SIPP &/ BUKU REGISTER PADA HARI DAN TANGGAL YANG
SAMA DENGAN TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN
8. PENETAPAN MAJELIS HAKIM
PALING LAMA 1 HARI SETELAH
PERKARA DIDAFTAR
DITUNJUK MAJELIS HAKIM (BUKAN
MH PERKARA POKOK)
HARI YG SAMA PANITERA TUNJUK
PANIERA PENGGANTI
PALING LAMA 1 HARI SETELAH
PENETAPAN MH DITETAPKAN
HARI SIDANG PERTAMA
9. • JIKA ADA KEBERATAN LEBIH DARI 1 PIHAK
PENGAJU YANG BERBEDA ATAS OBJEK SAMA DLM
PUTUSAN TIPIKOR MAKA KETUA PENGADILAN
TETAPKAN PERMOHONAN KEBERATAN
DIGABUNGKAN DALAM 1 PERKARA.
KEBERATAN LEBIH DARI 1 PIHAK
BERBEDA
• KETUA PENGADILAN MENUNJUK MAJELIS HAKIM
YANG SAMA DENGAN PERKARA KEBERATAN YG
TELAH DITUNJUK SEBELUMNYA
KEBERATAN PIHAK LAIN MASUK
SETELAH ADA PENUNJUKAN MAJELIS
HAKIM
10. PANGGILAN
DILAKUKAN SCR
SURAT TERCATAT /
ELEKTRONIK
01
PALING LAMBAT 7
HARI SEBELUM
SIDANG PEMERIKSAAN
PERTAMA MULAI
02
PANGGILAN PERTAMA
DISERTAI TURUNAN
KEBERATAN
03
PANGGILAN
DILAKUKAN
JURUSITA /
JURUSITA
PENGGANTI
04
PANGGILAN SAH
DAN PATUT JIKA
DILAKUKAN
SECARA SURAT
TERCATAT/
ELEKTRONIK
05
11. 11
ALUR PEMERIKSAAN KEBERATAN
SIDANG
TERBUKA
UNTUK UMUM
SIDANG DIBUKA
PEMERIKSAAN
IDENTITAS
PARA PIHAK
PEMBUKTIAN PARA PIHAK
PEMBACAAN
KEBERATAN
TANGGAPAN
ATAS
KEBERATAN
APABILA DIPERLUKAN, MH
MEMERINTAHKAN PP PANGGIL PIHAK
YG BERKEPENTINGAN UNTUK
DIDENGAR KET-NYA
PENGUCAPAN PENETAPAN
TIDAK DAPAT DIAJUKAN
REPLIK, DUPLIK, KESIMPULAN
12. PERSIDANGAN
JIKA PEMOHON/ TERMOHON/ TURUT
TERMOHON TIDAK HADIR SIDANG
PERTAMA, PANGGIL LAGI PIHAK YG
TIDAK HADIR
PEMOHON TIDAK HADIR PERSIDANGAN
BERIKUTNYA MAKA KEBERATAN GUGUR
TERMOHON, TURUT TERGUGAT TIDAK
HADIR MAKA PERMERIKSAAN
DILANJUTKAN
HAKIM MEMUTUS 60 HARI
