(2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 online

Memori Kasasi No. 129/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST Halaman 1 dari 21
MEMORI KASASI
No. 129/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST juncto No. 110/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST
Antara:
ALEXANDER POLTAK RONGGUR LUMBANTOBING-----------------sebagai PEMOHON KASASI/dahulu
PENGGUGAT
Lawan:
PERKUMPULAN SWISSCHAM alias SWISSCHAM INDONESIA---sebagai TERMOHON KASASI 1/dahulu
TERGUGAT 1
Dan
LUTHFI MARDIANSYAH---------------------------------------------------sebagai TERMOHON KASASI 2/dahulu
TERGUGAT 2
TERMOHON KASASI 1 dan TERMOHON KASASI 2 secara bersama-sama disebut dengan PARA
TERMOHON KASASI.
Jakarta, 28 Agustus 2020
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Melalui:
Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Bungur Besar No 24, 26, 28
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Dengan hormat,
Bersama ini, saya, Alexander Poltak Ronggur Lumbantobing, seorang warga negara Indonesia yang
beralamat di Jalan Wijaya Timur Dalam No. 10-B, RT015/RW02, Kelurahan Petogogan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 dengan jabatan sebagai Executive Director untuk
Perkumpulan SwissCham alias SwissCham Indonesia, selanjutnya disebut PEMOHON KASASI/dahulu
PENGGUGAT.

Bahwa PEMOHON KASASI dengan ini bermaksud menyampaikan MEMORI KASASI terhadap Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.JKT.PST dalam perkara antara Alexander Poltak Ronggur Lumbantobing semula
Penggugat dan sekarang menjadi PEMOHON melawan Perkumpulan SwissCham Indonesia alias
SwissCham Indonesia semula TERGUGAT 1/sekarang TERMOHON KASASI 1 dan Luthfi Mardiansyah
semula TERGUGAT 2/sekarang TERMOHON KASASI 2 dan secara bersama-sama disebut sebagai
PARA TERMOHON KASASI.
Bahwa PEMOHON KASASI telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan No. 110/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.JKT.PST tertanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan
Permohonan Kasasi No. 129/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2020 di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Oleh karena pernyataan atau permohonan Kasasi ini
disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang, maka pernyataan/permohonan Kasasi ini seyogianya dapat diterima.
Bahwa proses pencapaian amar putusan tidak melalui suatu tatanan SEBAB-AKIBAT yang logis dan
masuk akal sehingga tidak dapat dikenakan UU Ketenagakerjaan. Jika dimisalkan adanya suatu
kereta berkuda, maka kereta berkuda itu akan menyatakan fungsinya sebagai alat pengangkutan
ketika dan hanya ketika kuda itu berjalan lebih dulu di depan kereta yang ditariknya.
Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah memutus perkara No. 110/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.JKT.PST dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
1. Menolak Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat 2 tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja anatara Penggugat dan Tergugat 1 berdasarkan perjanjian kerja,
terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018;
3. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat 1 dengan nomor
004/PHK/BoM/2019 kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat 1 putus sejak 31 Oktober 2019;
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar tundai dan sekaligus kekurangan uang pesangon dan
uang penggantian hak yang akan diberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari pemutusan
hubungan kerja sebesar Rp. 2.330.000, - (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat 1 yang seluruhnya sebesar Rp. 1.641.000, - (satu
juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Bahwa dengan putusan tersebut di atas Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah tidak
cermat dalam melakukan pertimbangan hukum untuk menuju kepada keputusan dan terkecoh oleh
siasat licik PARA TERMOHON KASASI atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut
undang-undang.
Siasat licik PARA TERMOHON KASASI yang disebut di atas terutama berkaitan dengan sesat logika
dan upaya mengacaukan tata urutan waktu (kronologi) bukti-bukti ketika disampaikan untuk
mendukung penerbitan Surat Peringatan ke-1 (SP-1) terhadap PEMOHON KASASI tertanggal 11
Oktober 2019 padahal email keluhan PARA TERMOHON KASASI bertanggal 6 Desember 2018
sehingga terdapat jeda waktu selama lebih dari 10 bulan di antara dua kejadian tersebut.
Selanjutnya, PARA TERMOHON KASASI menerbitkan Surat Peringatan ke-2 (SP-2) terhadap
PEMOHON KASASI tertanggal 18 Oktober 2019 dengan menggunakan rekayasa penilaian kinerja
tertanggal 6 Februari 2019 sehingga terdapat jeda selama lebih dari 8 bulan di antara dua kejadian
tersebut.
Lebih parah lagi, proses pencapaian amar putusan tidak melalui suatu tatanan SEBAB-AKIBAT yang
logis dan masuk akal sehingga tidak dapat dikenakan UU Ketenagakerjaan. Proses peradilan perkara
No. 110/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST sangat bertentangan dengan tata urutan waktu (kronologi)
dan logika SEBAB-AKIBAT (cause-and-effect) yang dapat diterima akal sehat sehingga tidak

sepantasnya ditelaah dan didekati dengan penerapan hukum perundangan manapun yang berlaku di
Republik Indonesia.
Adapun mengenai keberatan-keberatan yang hendak diajukan oleh PEMOHON KASASI adalah
sebagai berikut:
Bahwa dalam tanggapannya, TERMOHON KASASI 1 secara tidak jujur menyebutkan adanya
permintaan pesangon senilai 36 kali gaji oleh PEMOHON sebagaimana tertulis dalam butir nomor 22
pada halaman 23 dan butir nomor 26 pada halaman 24 dalam amar putusan:
22. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 dilakukan pertemuan Bipartit pertama antara
TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT untuk menjelaskan maksud dan PHK tersebut sekaligus
untuk membicarakan jumlah uang kompensasi sebagai akibat PHK tersebut. TERGUGAT 1
menawarkan jumlah uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali upah/gaji, tetapi tawaran tersebut
ditolak oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT menawarkan bersedia mengundurkan diri jika
diberikan uang pesangon sebesar 36 (tiga puluh enam) kali upah/gaji.
Bahwa jelas sekali PARA TERMOHON KASASI menyampaikan hal yang berlawanan dengan fakta
bahwa pada tanggal 23 September 2019 itu TERGUGAT 1 tidak pernah menyampaikan hal apapun
tentang PHK, tetapi memaksa sambil mengancam PENGGUGAT untuk mengundurkan diri. Saat itu
PEMOHON KASASI menjelaskan kepada PARA TERMOHON KASASI bahwa pemaksaan pengunduran
diri seorang pekerja jelas merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pada
tanggal yang sama, PEMOHON KASASI juga TIDAK PERNAH menyebutkan dapat menerima
pengunduran diri jika diberikan uang pesangon sebesar 36 (tiga puluh enam) kali upah/gaji. PARA
TERMOHON KASASI mengedepankan khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif yang tidak
berdasarkan kenyataan yang ada. Jika diperlukan, PEMOHON KASASI bersedia menjalani uji poligraf
untuk membuktikan fakta ini dan meminta Mahkamah Agung untuk mewajibkan uji poligraf serupa
untuk dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI.
Selanjutnya TERMOHON KASASI 1 berbohong lagi dengan mengatakan telah menawarkan uang
pesangon sebesar 3 (tiga) kali upah/gaji. Tawaran kompensasi tersebut sama sekali tidak berkaitan
dengan PHK, tetapi berkaitan dengan pemaksaan pengunduran diri sebagaimana disebutkan dalam
paragraf di atas. Angka 3 bulan mengacu kepada masa waktu pemberitahuan pengunduran diri
sukarela sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tanggal 13 Juni

2018 (bukti T-2) di antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI 1, dan jelas-jelas bukan
mengatur tentang PHK sehingga tidak dapat diatur menggunakan UU Ketenagakerjaan.
26. Bahwa walaupun TERGUGAT 1 telah beritikad baik (good faith) melakukan pembayaran atas
hak dari PENGGUGAT sebagai akibat PHK, PENGGUGAT tetap mengadukan permasalahan
tersebut kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan
(“Sudinnakertrans Jakarta Selatan”) tanpa melakukan pengembalian uang pesangon dan
penggantian hak yang telah diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 November 2019 yang
diakui dalam gugatan PENGGUGAT. Namun demikian PENGGUGAT dalam Gugatannya
menganggap uang pesangon dan penggantian hak yang telah diberikan merupakan Bonus
yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT yang mana hal ini sama sekali tidak benar dan
menyesatkan. Hal ini jelas PENGGUGAT telah beritikad buruk (te kwader trouw) dengan tidak
mengembalikan uang pesangon dan uang pengganti hak tersebut dan tetap memproses
permasalahan a quo dengan meminta haknya sebagai akibat dari PHK sebesar 36 (tiga puluh
enam) kali gaji yang sama sekali tidak berdasar, menyesatkan, dan bertentangan dengan UU
Ketenagakerjaan;
Melalui tanggapan ini jelas sekali bahwa TERMOHON KASASI 1 gagal memahami bahwa pengiriman
uang pada pada tanggal 22 November 2019 tersebut bukanlah uang pesangon dan uang
pembayaran hak PEMOHON KASASI sebagai akibat PHK sebagaimana diatur UU Ketenagakerjaan
karena faktanya belum pernah ada PHK bahkan hingga pada tanggal terjadinya pengiriman dana
tersebut.
PARA TERMOHON KASASI gagal memahami tatanan SEBAB-AKIBAT yang logis dan masuk akal
sebagaimana telah diuraikan sebelum ini oleh PEMOHON KASASI. Jika dimisalkan adanya suatu
kereta berkuda, maka kereta berkuda itu akan menyatakan fungsinya sebagai alat pengangkutan
ketika dan hanya ketika kuda itu berjalan lebih dulu di depan kereta yang ditariknya, bukan
sebaliknya. Apalagi karena PEMOHON KASASI sudah secara tertulis melalui surat elektronik
tertanggal menanggapi pengiriman dana tersebut yang tidak berlandaskan kepada PHK terhadap
siapapun sehingga menolak maksud pengirimannya oleh PARA TERMOHON KASASI sebagai uang
pesangon dan uang pembayaran hak.
Serupa dengan tatanan SEBAB-AKIBAT tersebut di atas itu, jika tidak ada PHK yang dilakukan oleh
TERMOHON KASASI 1 terhadap PEMOHON KASASI sebelum tanggal 22 November 2019, maka tidak

ada urusannya dengan uang pesangon dan uang pembayaran hak yang dimaksud dalam UU
Ketenagakerjaan karena segala bentuk kompensasi yang dimaksud baru timbul setelah terjadinya
PHK. (Kudanya jalan dulu di depan, baru kemudian keretanya menyusul di belakang kuda yang
menariknya).
Bahwa pada 12 Januari 2020, PARA TERMOHON KASASI mengirimkan email berisi ancaman akan
menggugat secara hukum sekiranya PEMOHON KASASI terus melanjutkan perlawanan terhadap
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanggar hukum ini. Melalui tanggapan tanggal 15 Januari
2020 PEMOHON KASASI menyatakan tidak bisa diancam sedemikian sehingga terus melanjutkan
proses. Majelis Hakim gagal mengetahui bahwa dalam setiap tanggapan terhadap ancaman dan
intimidasi oleh PARA TERMOHON KASASI terhadap PEMOHON KASASI, maka PEMOHON KASASI
selalu mengingatkan bahwa tidak ada siapapun yang berada dalam posisi di atas hukum dan/atau
kebal terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia, tidak peduli siapapun pejabat dan/atau
orang-orang penting serta berpengaruh yang dikenal oleh para pihak.
Bahwa pada 19 Februari 2020, PARA TERMOHON KASASI mengirimkan surat resmi kepada
PEMOHON KASASI yang berjudul “Warning Letter” yang pada hakekatnya mengulangi ancaman
akan menggugat secara hukum sekiranya PEMOHON KASASI terus melanjutkan perlawanan
terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanggar hukum ini. Untuk menanggapinya,
PEMOHON KASASI telah mengirima surat balasan yang menyatakan tidak bisa diancam sedemikian
sehingga terus melanjutkan proses sambil mengingatkan lagi bahwa tidak ada siapapun yang berada
dalam posisi di atas hukum dan/atau kebal terhadap hukum yang berlaku di Republik Indonesia,
tidak peduli siapapun pejabat dan/atau orang-orang penting serta berpengaruh yang dikenal oleh
para pihak.
Bahwa ada kekeliruan fatal pendapat Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang membuat
pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-4 halaman 35 salinan putusan yang
menyebutkan:
Paragraf ke-4, ........Menimbang, bahwa sekalipun hubungan kerja Penggugat dinyatakan
tidak pernah terputus, namun demikian atas perselisihan perkara a quo, Tergugat juga tidak
berkeinginan melanjutkan hubungan kerjanya, hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat
telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejak 31 Oktober 2019 dengan memberikan
kompensasi kepada Penggugat dan Penggugat juga terbukti tidak pernah mengembalikan

kompensasi yang diberikan Tergugat 1 dan menuntut agar Tergugat 1 membayarkan hak-hak
Penggugat, maka karena hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha
merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak secara sukarela untuk
mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja, dimana jika salah satu pihak tidak
menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak
untuk mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif, maka berdasarkan hal
tersebut Majelis harus meyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat sejak 31 Oktober 2019, sehingga Petitum Penggugat angka (4) adalah tidak
beralasan hukum untuk dikabulkan”
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dangkal, tidak cermat dan memiliki kesalahan FATAL
karena PEMOHON KASASI tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja sejak 31 Oktober
2019 sebagaimana tertulis dalam amar putusan. Dengan adanya kesalahan FATAL ini, maka tidak
perlu lagi ada upaya penerapan pasal manapun dalam UU No. 13 tahun 2003 dan tidak bisa
ditetapkan bahwa telah putus hubungan kerja antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON
KASASI 1 pada tanggal tersebut.
Lebih daripada itu, hingga sekarang ini belum pernah ada surat verklaart yang ditandatangani oleh
para pihak yang berselisih. Pada 19 Maret 2020, PEMOHON KASASI datang ke kantor BPJS
Ketenagakerjaan yang beralamat di Mayapada Tower II lantai dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
27, Jakarta 12920 untuk mempertanyakan perihal Jaminan Hari Tua (JHT) PEMOHON KASASI selaku
Executive Director untuk TERMOHON KASASI 1 dan mendapat informasi bahwa JHT itu tidak akan
bisa dicairkan karena tidak ada bukti berkekuatan hukum tetap (BHT) bahwa PEMOHON KASASI
sudah putus hubungan kerja dari TERMOHON KASASI 1 sejak 31 Oktober 2019 tersebut.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terkait tiadanya hubungan kerja yang harmonis
dan kondusif tidak mengacu kepada fakta bahwa TERMOHON KASASI 2 dalam kapasitasnya sebagai
Ketua Dewan Pengurus (Chairman of the Board of Management) untuk TERMOHON KASASI 1 adalah
pihak yang menggunakan sentimen berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam
situasi kerja sehingga meniadakan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif sebagaimana
pernyataan TERMOHON KASASI 2 ketika PEMOHON KASASI di lokasi kantor pada Selasa 25
September 2019 menanyakan keberhalangan TERMOHON KASASI 2 untuk hadir dalam acara
pernikahan PEMOHON KASASI di Jakarta Selatan pada 21 September 2019.

Ketika ditanyai ketidakhadirannya dalam acara pernikahan PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI 2
menjawab bahwa tidak bisa hadir karena menurut istri TERMOHON KASASI 2 suatu pesta Batak akan
menyajikan “daging gukguk” (suatu ungkapan yang mengacu kepada daging anjing yang jelas-jelas
dimaksudkan untuk menghina). Jelas sekali bahwa sentimen-sentimen kebencian pribadi yang
bersifat SARA dan tidak profesional seperti demikian itulah yang merusak hubungan kerja yang
harmonis dan kondusif yang bukan dimulai dari PEMOHON KASASI. Jika diperlukan, PEMOHON
KASASI bersedia menjalani uji poligraf untuk membuktikan fakta ini dan meminta Mahkamah Agung
untuk mewajibkan uji poligraf serupa untuk dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI.
Bahwa setelah mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 29 Oktober 2020,
PEMOHON KASASI lagi-lagi mendapatkan ancaman verbal dari TERMOHON KASASI 2 dalam
kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengurus agar PEMOHON KASASI tidak datang lagi ke kantor dan
fasilitas TERMOHON KASASI 1 dan akan dihadapkan kepada satuan penjaga keamanan (satpam) jika
masih datang ke kantor. Jika diperlukan, PEMOHON KASASI bersedia menjalani uji poligraf untuk
membuktikan fakta ini dan meminta Mahkamah Agung untuk mewajibkan uji poligraf serupa untuk
dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI.
Terkait ancaman dan intimidasi tesebut, PEMOHON KASASI sudah menulis surat pernyataan bahwa
PEMOHON KASASI masih berkeinginan bekerja namun ketidakhadiran PEMOHON KASASI di kantor
TERMOHON KASASI 1 adalah karena adanya ancaman dan intimidasi dari TERMOHON KASASI 2.
Ancaman dan intimidasi tesebut telah menjadi bukti adanya rangkaian perundungan (bullying)
berulang di tempat kerja dan menimbulkan suasana kerja yang tidak harmonis dan tidak kondusif.
Lagi-lagi, suasana tidak harmonis dan tidak kondusif itu bermula dari TERMOHON KASASI 2, bukan
dari PEMOHON KASASI.
Bahwa Majelis Hakim belum mendapatkan informasi terkini bahwa TERMOHON KASASI 2 tidak lagi
menjadi Ketua Dewan Pengurus (Chairman) untuk TERMOHON KASASI 1, sehingga pertimbangan
suasana kerja yang tidak harmonis dan tidak kondusif sama sekali tidak dapat dipakai lagi karena
TERMOHON KASASI 2 sebagai pelaku yang merusak suasana harmonis dan kondusif tidak dapat lagi
melanjutkan sentimen kebenciannya ke dalam hubungan antara PEMOHON KASASI dan TERMOHON
KASASI 1.
Faktanya, bahwa dalam Rapat Umum Tahunan (Annual General Meeting atau AGM) organisasi
terungkap bahwa TERMOHON KASASI 2 telah dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai

Ketua Dewan Pengurus (Chairman of the Board of Management) karena diduga mencoba memecat
PEMOHON KASASI secara melanggar hukum sehingga pertimbangan suasana kerja yang tidak
harmonis dan tidak kondusif sama sekali tidak dapat dipakai lagi. Laman situs resmi Perkumpulan
SwissCham atau SwissCham Indonesia menjelaskan bahwa Ketua Dewan Pengurus (Chairman of the
Board of Management) sekarang dijabat oleh Christopher F. Bendl—seorang Warga Negara Asing
(WNA) dari Kanada—dengan dibantu Wakil Ketua Dewan Pengurus (Vice Chairman of the Board of
Management) dijabat oleh Henry Chia (Warga Negara Indonesia) dan Bendahara (Treasurer) dijabat
oleh Philipp Hug—juga seorang Warga Negara Asing (WNA).
Selanjutnya, jelas tidak ada lagi alasan apapun untuk tidak mengembalikan tugas dan tanggungjawab
PEMOHON KASASI sebagai Executive Director dengan segala wewenang dan fasilitas yang melekat
kepadanya—termasuk di antaranya adalah penggunaan fasilitas teknologi, tunjangan transportasi,
tunjangan komunikasi, tunjangan BPJS lengkap, dan perhitungan bonus sebesar 30% dari
penghasilan tahunan PEMOHON KASASI—sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT) tertanggal 13 Juni 2018 antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI 1
sebagaimana terlampir dalam bukti T-2.
Selanjutnya, penunjukan, pemilihan dan/atau penugasan siapapun sebagai pejabat Executive
Director selain daripada PEMOHON KASASI merupakan tipu muslihat oleh PARA TERMOHON KASASI
terhadap orang tersebut karena tidak jujur menjelaskan adanya proses litigasi yang masih
berlangsung yang menyebabkan status quo terhadap posisi jabatan tersebut dan semua fasilitas
yang melekat kepadanya sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tertanggal
13 Juni 2018 antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI 1 sebagaimana terlampir dalam
bukti T-2. Dengan demikian, penunjukan, pemilihan, dan peresmian siapapun sebagai Executive
Director selain PEMOHON KASASI selama masa proses litigasi adalah batal demi hukum.
Bahwa Majelis Hakim sangat tidak cermat dan terkecoh oleh tipu muslihat ketika memeriksa bukti-
bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI 1 sebagaimana termuat dalam paragraf ke-1, 2, 3, dan
4 pada halaman 36 salinan putusan yang menyebutkan:
Paragraf ke-1, ........Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat-5 diketahui bahwa pada
tanggal 11 Oktober 2019 Penggugat pernah mendapatkan Surat Peringatan ke-1 karena
kinerja kerja yang tidak proessional dan sering mengabaikan pekerjaan;

Paragraf ke-2, ........Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Penggugat
mendapatkan Surat Peringatan ke-2 karena Penggugat tidak menunjukkan perbaikan atas
kinerja kerjanya (bukti T-6);
Paragraf ke-3, ........ Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat
mendapatkan Surat Peringatan ke-3 (terakhir) karena Penggugat tidak pula
menunjukkannya perbaikan atas kinerja kerjanya (bukti T-7);
Paragraf ke-4, ........Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis
berkesimpulan bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat 1, Penggugat telah
beberapa kali melakukan Pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Tergugat 1 telah berusaha
memberikan arahan, pembinaan, konseling, teguran hingga memberikan surat peringatan
hingga ke III kepada Penggugat sebagai langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya
pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 151 ayat (1) UU
No. 13 tahun 2003, sehingga petitum Penggugat angka (1) tidaklah beralasan hukum untuk
dikabulkan;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak berdasarkan fakta bahwa Surat Peringatan
ke-1 diberikan pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan mengacu kepada email keluhan TERMOHON
KASASI 2 pada 6 Desember 2018. Mencermati jarak waktu selama hampir 10 bulan antara email
keluhan itu dan terbitnya Surat Peringatan ke-1 tertanggal 11 Oktober 2019 padahal telah banyak
kemajuan di antara dua tanggal tersebut, jelas sekali bahwa Surat Peringatan ke-1 merupakan
rekayasa licik yang mengada-ada dan tidak berdasarkan kenyataan obyektif.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim didasarkan kepada upaya penyesatan oleh PARA TERMOHON
KASASI untuk mengelabui Majelis Hakim dengan secara sengaja mengaburkan tanggal terbitnya
bukti T-5 yang mengungkap adanya jarak waktu selama hampir 10 bulan seperti tersebut di atas.
Bahwa Majelis Hakim tidak cermat mengamati fakta-fakta bahwa setelah Desember 2018,
PEMOHON KASASI telah sangat berhasil menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:
1. Mewakili organisasi dalam Rapat Diseminasi Hasil Penelitian Indonesia-EFTA CEPA (yaitu
suatu perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara anggota
European Free Trade Agreement atau EFTA) pada 3 Desember 2018;

2. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 6 Desember
2018;
3. Bersama-sama Swiss Business Forum (SBF) menggelar Swiss Fondue Dinner pada 6
Desember 2018;
4. Mendukung Kedutaan Besar Swiss untuk Indonesia untuk rapat anggota dengan Federal
Counsellor Johann Schneider-Ammann (petinggi negara Swiss) pada 16 Desember 2018;
5. Mendukung Peresmian Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-EFTA bersama dengan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 16 Desember 2018;
6. Menghadiri Switzerland Ambassadorial Reception pada 16 Desember 2018;
7. Rapat internal SwissCham Indonesia pada 7 Januari 2019;
8. Rapat perihal exploreASEAN dengan Kedutaan Besar Swiss untuk Indonesia pada 8 Januari
2019;
9. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 9 Januari
2019;
10. Rapat persiapan anggaran SwissCham Indonesia untuk 2019 pada 15 Januari 2019;
11. Breakfast meeting dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) perihal dukungan
SwissCham Indonesia pada 16 Januari 2019;
12. Pengembangan program dan anggaran 2019 yang digodok dari September 2018 hingga
Februari 2019;
13. Rapat audit tahunan pada 21 Januari 2019;
14. Ringkasan internal pada 21 Januari 2019;
15. Rapat dengan Kementerian Luar Negeri pada 24 Januari 2019;
16. Rapat lanjutan dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) perihal dukungan
SwissCham Indonesia pada 28 Januari 2019;
17. Lunch meeting dengan Asea Brown Bovery (ABB)—salah satu perusahaan anggota
Perkumpulan SwissCham atau SwissCham Indonesia—pada 31 Januari 2019;
18. Rapat persiapan SwissCham Indonesia’s Business Forum pada 1 Februari 2019;
19. Kick-off meeting untuk Working Group (WG) Manufacturing & Engineering pada 1 Februari
2019;
20. Pre-closing meeting dengan tim audit independen pada 4 Februari 2019;
21. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 6 Februari
2019;
22. Menggelar SwssCham Indonesia’s Forum on Human Rights pada 7 Februari 2019;

23. Mewakili organisasi pada Asia Entrepreneurship Training Program yang diadakan oleh ETH
Zurich pada 11 Februari 2019;
24. Breakfast meeting: International Business Chamber pada 12 Februari 2019;
25. Rapat persiapan SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 13 Februari 2019;
28. Mewakili organisasi dalam Business & Human Rights Forum pada 27 Februari 2019;
29. Rapat internal SwissCham Indonesia pada 1 Maret 2019;
30. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 6 Maret 2019;
31. Rapat persiapan Business Forum pada 13 Maret 2019;
32. Menggelar SwissCham Indonesia’s Business Forum pada 13 Maret 2019;
33. Rapat bulanan Working Group (WG) Mechanical & Engineering pada 15 Maret 2019;
34. Mewakili organisasi pada pembukaan Asia Entrepreneurship Training Program yang
diadakan oleh ETH Zurich pada 15 Maret 2019;
35. Pertemuan Lanjutan dengan LPEM Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia pada
21 Maret 2019;
36. Pertemuan dengan konsultan pajak pada 28 Maret 2019;
37. Lunch gathering “exploreASEAN” bersama ETH Zurich dan Kedutaan Besar Swiss untuk
Indonesia pada 1 April 2019;
38. Dinner meeting dengan salah satu calon anggota SwissCham Indonesia pada 2 April 2019;
39. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 10 April 2019;
40. Rapat penjajakan kerjasama SwissCham Indonesia, INBC dan Eurocham pada 11 April
2019;
41. Rapat bersama Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan Kedutaan Besar Swiss
untuk Indonesia tentang “Business & Human Rights” pada 12 April 2019;
42. Menggelar rangkaian acara “The CEO Talks” pada 24 April 2019;
43. Rapat persiapan diskusi meja bundar (Round Table Discussion atau RTD) Decree 1010 pada
26 April 2019;
44. Rapat persiapan SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 30 April 2019;
45. Rapat internal bulanan pada 2 Mei 2019;
46. Rapat dengan konsultan pajak independen pada 2 Mei 2019;
47. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 8 Mei 2019;
48. Breakfast meeting: International Business Chamber pada 14 Mei 2019;

49. Rapat penjajakan dengan INBC, Innovation Norway, dan Kedutaan Besar Norwegia untuk
Indonesia pada 15 Mei 2019;
50. Rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada
16 Mei 2019;
51. Mewakili organisasi dalam “Partnerships on Human Rights” pada 23 Mei 2019;
52. Rapat internal bulanan pada 29 Mei 2019;
53. Rapat bulanan Working Group (WG) Mechanical & Engineering pada 29 Mei 2019;
54. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 11 Juni 2019;
55. Menggelar rangkaian acara “The CEO Talks” pada 11 Juni 2019;
56. Rapat pematangan RTD Decree 1010 pada 13 Juni 2019;
57. Rapat persiapan SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 19 Juni 2019;
58. Rapat pematangan RTD Decree 1010 bersama BKPM pada 20 Juni 2019;
59. Mewakili organisasi dalam pelatihan FCPA oleh PT HM Sampoerna (anggota SwissCham
Indonesia) pada 24 Juni 2019;
60. Rapat dengan JTI & JT Tokyo (anggota SwissCham Indonesia) pada 24 Juni 2019;
61. Rapat internal bulanan pada 25 Juni 2019;
62. Rapat pematangan RTD Decree 1010 pada 26 Juni 2019;
63. Rapat pematangan RTD Decree 1010 bersama BKPM pada 1 Juli 2019;
64. Mewakili organisasi dalam IGCN Members Gathering pada 2 Juli 2019;
65. Menggelar acara RTD Decree 2020 pada 2 Juli 2019;
66. Rapat makan siang dengan PT SICPA Peruri (anggota SwissCham Indonesia) pada 3 Juli
2019;
67. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 3 Juli 2019;
68. Rapat bulanan Working Group (WG) Mechanical & Engineering pada 5 Juli 2019;
69. Rapat persiapan SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 8 Juli 2019;
70. Breakfast meeting: International Business Chamber pada 9 Juli 2019;
71. Mewakili organisasi dalam Healthcare 4.0 pada 9 Juli 2019;
72. Rapat evaluasi RTD Decree 2020 pada 10 Juli 2019;
73. Rapat internal bulanan: persiapan Rapat Umum Tahunan pada 17 Juli 2019;
74. Temu muka dengan Kementerian Koordinator Kelautan terkait Peraturan Pekerja Asing
pada 18 Juli 2019;
75. Audiensi dengan BPKM tentang temuan RTD Decree 1010 pada 23 Juli 2019;
76. Pertemuan dengan Quadris Solutions (calon anggota SwissCham Indonesia) pada 23 Juli
2019;

77. Mewakili organisasi dalam pembukaan kantor baru Endress+Hauser (anggota SwissCham
Indonesia) pada 24 Juli 2019;
78. Rapat persiapan SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 25 Juli 2019;
79. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 1 Agustus
2019;
80. Menggelar Rapat Umum Tahunan (Annual General Meeting) pada 1 Agustus 2019;
81. Rapat persiapan SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 5 Agustus 2019;
82. Menggelar SwissCham Indonesia Golf Tournament pada 9 Agustus 2019;
83. Rapat rencana diseminasi Indonesia-EFTA CEPA pada 9 Agustus 2019;
84. Rapat persiapan seminar perpajakan untuk anggota pada 12 Agustus 2019;
85. Breakfast meeting: International Business Chamber pada 13 Agustus 2019;
86. Rapat linimasa Policy Paper pada 21 Agustus 2019;
87. Rapat internal bulanan pada 21 Agustus 2019;
88. Rapat bulanan Working Group (WG) Mechanical & Engineering pada 23 Agustus 2019;
89. Seminar Setengah Hari tentang Perpajakan Internasional untuk anggota pada 30 Agustus
2019;
90. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 4 September
2019;
91. Rapat internal bulanan ad hoc pada 16 September 2019;
92. Menggelar rangkaian acara “The CEO Talks” pada 17 September 2019;
93. Rapat bulanan Working Group Mechanical & Engineering pada 18 September 2019;
94. Rapat penyelesaian Policy Paper pada 28 September 2019;
95. Rapat internal bulanan pada 30 September 2019;
96. Mengadakan Rapat Bulanan Dewan Pengurus (Board of Management) pada 2 Oktober
2019;
97. Menggelar acara “SwissCham Indonesia’s Oktoberfest” pada 2 Oktober 2019;
98. Rapat anggaran acara SwissCham Indonesia Year-end Fondue Dinner pada 7 Oktober 2019;
99. Breakfast meeting: International Business Chamber pada 8 Oktober 2019;
100. Kunjungan dan rapat pelatihan vokasi ke PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk (Semen
Indonesia Group) pada 10 Oktober 2019.
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait Surat Peringatan ke-1 tersebut sangat tidak cermat
karena surat yang dimaksud menyebutkan dalam isinya sebagai berikut,
1. Surat peringatan ini berlaku sejak diterbitkan.

Karena diterbitkan pada 11 Oktober 2019, maka lampiran tertanggal 6 Desember 2018 yang
ditempelkan kepada Sura Peringatan ke-1 tidak dapat berlaku surut. Proses pengadilan di Republik
Indonesia bukanlah suatu “mesin waktu” yang bisa secara sembrono mengubah fakta yang sudah
terjadi di masa lalu.
ke-2 tertanggal 18 Oktober 2019 mengacu kepada evaluasi kinerja berupa Key Performance
Indicator (KPI) oleh TERMOHON KASASI 1 yang dilakukan pada 6 Februari 2019, jauh sebelum
terbitnya Surat Peringatan ke-2 yang dimaksud. Majelis Hakim gagal memahami bahwa pada saat
pengisian evaluasi kinerja tersebut tidak ada arahan apapun tentang cara pengisian KPI sehingga
menimbulkan penafsiran subyektif yang berbeda antara PEMOHON KASASI dan PARA TERMOHON
KASASI, namun tidak pernah mendapatkan perbaikan cara merumuskan penilaian yang dimaksud.
Karena diterbitkan pada 18 Oktober 2019, maka lampiran tertanggal 6 Februari 2019 yang
ditempelkan kepada Sura Peringatan ke-2 tidak dapat berlaku surut. Proses pengadilan di Republik
Indonesia bukanlah suatu “mesin waktu” yang bisa secara sembrono mengubah fakta yang sudah
terjadi di masa lalu.
Mencermati jarak waktu lebih dari 8 bulan antara evaluasi KPI subyektif itu dan terbitnya Surat
Peringatan ke-2 tertanggal 18 Oktober 2019 padahal telah banyak kemajuan di antara dua tanggal
tersebut seperti dijelaskan sebelum ini, jelas sekali bahwa Surat Peringatan ke-2 merupakan
rekayasa licik yang mengada-ada, dan hanya berdasarkan kepada suatu khayalan, angan-angan, dan
halusinasi subyektif belaka. Lagipula, Surat Peringatan ke-2 tidak merupakan kelanjutan dari Surat
Peringatan ke-1 karena Surat Peringatan ke-1 itu sendiri telah sebelumnya batal demi hukum karena
hanya berdasarkan kepada suatu khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif belaka.
ke-3 (SP3) tertanggal 25 Oktober 2019 mengacu kepada sejumlah proses rekayasa yang terjadi jauh
sebelum terbitnya Surat Peringatan ke-3 yang dimaksud.

Karena diterbitkan pada 25 Oktober 2019, maka proses pada 6 Desember 2019, 6 Februari 2019,
pertemuan bernada ancaman pada 29 Mei 2019, pertemuan bernada ancaman pada 24 Agustus
2019, dan email bernada ancaman tertanggal 26 Agustus 2019 yang dilekatkan kepada Surat
Peringatan ke-3 tidak dapat berlaku surut. Proses pengadilan di Republik Indonesia bukanlah suatu
“mesin waktu” yang bisa secara sembrono mengubah fakta yang sudah terjadi di masa lalu.
Lagipula, Surat Peringatan ke-3 tidak merupakan kelanjutan dari Surat Peringatan ke-1 dan Surat
Peringatan ke-2 karena Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 itu sendiri telah sebelumnya
batal demi hukum karena hanya berdasarkan kepada suatu khayalan, angan-angan, dan halusinasi
subyektif belaka.
Bahwa Majelis Hakim juga telah ceroboh dan salah berkesimpulan bahwa PEMOHON KASASI selama
bekerja pada TERMOHON KASASI 1, PEMOHON KASASI telah beberapa kali melakukan Pelanggaran
Peraturan Perusahaan sebagaimana dikeluhkan dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal
29 Oktober 2019 padahal hingga sekarang belum pernah ada Peraturan Perusahaan tertulis
apapun dalam lingkup Perkumpulan SwissCham alias SwissCham Indonesia terkait dengan kinerja,
kehadiran, dan tata tertib lainnya. Jelas sekali bahwa penyebutan adanya Peraturan Perusahaan
adalah suatu khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif belaka.
Bahwa Majelis Hakim tidak cermat untuk menyadari fakta bahwa di antara penerbitan Surat
Peringatan ke-1 tertanggal 11 Oktober 2019, Surat Peringatan ke-2 tertanggal 18 Oktober 2019, dan
Surat Peringatan ke-3 tertanggal 25 Oktober 2019 tersebut tidak pernah ada arahan, pembinaan,
konseling, dan teguran apapun karena pada masa waktu itu PEMOHON KASASI sedang melakukan
tugas dan tanggungjawabnya mempersiapkan program pelatihan vokasi (vocational training)
bersama dengan Kelompok Kerja (Working Group) Mechanical & Engineering bersama Wakil Ketua
Dewan Pengurus (Vice Chairman of the Board of Mangement) dan mencakup kunjungan ke
beberapa fasilitas bernuansa Swiss yang pernah melakukan program pelatihan vokasi yang
dimaksud, termasuk tukar pendapat dengan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk (Semen Indonesia
Group) di Narogong, Bogor, Jawa Barat, yang dahulu bernama PT Holcim Indonesia (pernah ada

kepemilikan Swiss). Pada periode yang sama, TERMOHON KASASI 2 berada di luar kota Jakarta
sehingga pengakuan PARA TERMOHON KASASI tentang arahan, pembinaan, konseling, dan teguran
juga merupakan khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif belaka.
Bahwa Majelis Hakim terkecoh untuk mengerti bahwa penerbitan Surat Peringatan ke-1 tertanggal
11 Oktober 2019, Surat Peringatan ke-2 tertanggal 18 Oktober 2019, dan Surat Peringatan ke-3
tertanggal 25 Oktober 2019 bukanlah sebagai langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya
pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 151 ayat (1) UU No. 13
tahun 2003, melainkan suatu proses basa-basi yang dilakukan oleh para TERMOHON KASASI supaya
seakan-akan telah memenuhi persyaratan hukum formil UU Ketengakerjaan yang berlaku.
Dengan demikian, secara terang-benderang terungkap bahwa pemaksaan proses subyektif
penerbitan Surat Peringatan ke-1 tanggal 11 Oktober 2019, Surat Peringatan ke-2 tanggal 18
Oktober 2019, dan Surat Peringatan ke-3 tanggal 25 Oktober 2019 merupakan bentuk nyata adanya
ancaman dan intimidasi yang dikenakan oleh PARA TERMOHON KASASI kepada PEMOHON KASASI
karena hanya mengada-ada dan berlandaskan kepada khayalan, angan-angan, dan halusinasi
subyektif belaka.
Bahwa Majelis Hakim gagal melihat mata rantai adanya rekayasa culas oleh PARA TERMOHON
KASASI agar PEMOHON KASASI bisa dijebak melanggar hukum dengan cara pemaksaan pengunduran
diri sebagai Executive Director, padahal pengunduran diri karyawan haruslah bersifat sukarela dan
tidak boleh karena diminta atau dipaksa.
Kesimpulan:
1. Pemaksaan dengan ancaman dan intimidasi oleh PARA TERMOHON KASASI pada tanggal 16
September 2019, 23 September 2019, dan 30 September 2019 agar PEMOHON KASASI
mengundurkan diri adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Ancaman oleh TERMOHON KASASI 2 bahwa TERMOHON KASASI 1 memiliki dana besar untuk
membayar penasehat hukum supaya melumat, menghantam, menghancurkan, dan
mempermalukan PEMOHON KASASI merupakan bentuk ancaman yang wajib dilaporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbaca adanya rencana menggunakan kekuatan
uang untuk masuk dalam proses hukum (untuk keperluan ini, melalui surat tanggal 15 Januari
2020 PEMOHON KASASI telah secara resmi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) melalui Sekretaris Jenderal KPK agar mengawal keseluruhan proses);

3. Email dari PARA TERMOHON KASASI yang akan menggugat PEMOHON KASASI jika terus
melanjutkan perlawanan terhadap PHK adalah suatu bentuk ancaman dan intimidasi;
4. Penerbitan Surat Peringatan ke-1 (SP1) tertanggal 11 Oktober 2019 oleh PARA TERMOHON
KASASI adalah semata-mata berdasarkan khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif
belaka sehingga tidak relevan dengan UU Ketenagakerjaan;
5. Penerbitan Surat Peringatan ke-2 (SP2) tertanggal 18 Oktober 2019 oleh PARA TERMOHON
6. Penerbitan Surat Peringatan ke-3 (SP2) tetanggal 25 Oktober 2019 oleh PARA TERMOHON
7. Penerbitan Surat Pemutusan Kerja (PHK) tertanggal 29 Oktober 2019 oleh PARA TERMOHON
8. Pengiriman dana dari TERMOHON KASASI 1 kepada PEMOHON KASASI pada 22 November 2019
tidak berkaitan dengan dan/atau merupakan akibat dari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) yang sah tertanggal 29 Oktober 2019 karena PHK itu sendiri semata-mata berdasarkan
khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif belaka;
9. Karena pemaksaan pengunduran diri pekerja merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di
Republik Indonesia, maka ancaman dari PARA TERMOHON KASASI tanggal 16 September 2019
agar PEMOHON KASASI mengundurkan diri secara tidak sukarela adalah suatu bentuk ancaman
dan intimidasi terhadap PEMOHON KASASI;
10. Karena pemaksaan pengunduran diri pekerja merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di
Republik Indonesia, maka ancaman dari PARA TERMOHON KASASI tanggal 30 September 2019
agar PEMOHON KASASI mengundurkan diri secara tidak sukarela adalah suatu bentuk ancaman
dan intimidasi terhadap PEMOHON KASASI;
11. Karena berdasarkan khayalan, angan-angan, dan halusinasi subyektif belaka, maka Surat
Peringatan ke-1 (SP1) tertanggal 11 Oktober 2019 merupakan suatu bentuk ancaman dan
intimidasi terhadap PEMOHON KASASI karena tidak sudi dipaksa melanggar hukum yang berlaku
yaitu berupa pengunduran diri tidak secara sukarela dari tugas pekerjaannya sebagai Executive
Director seperti yang disampaikan oleh PARA TERMOHON KASASI pada tanggal 16 September
2019 dan 23 September 2019;

di Republik Indonesia yaitu berupa pengunduran diri tidak secara sukarela dari tugas
pekerjaannya sebagai Executive Director seperti yang disampaikan oleh PARA TERMOHON
KASASI pada tanggal 16 September 2019 dan 23 September 2019;
di Republik Indonesia yaitu berupa pengunduran diri tidak secara sukarela dari tugas
pekerjaannya sebagai Executive Director seperti yang disampaikan oleh PARA TERMOHON
KASASI pada tanggal 16 September 2019 dan 23 September 2019;
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 29 Oktober 2019 merupakan suatu bentuk
ancaman dan intimidasi terhadap PEMOHON KASASI karena tidak sudi dipaksa melanggar
hukum yang berlaku di Republik Indonesia yaitu berupa pengunduran diri tidak secara sukarela
dari tugas pekerjaannya sebagai Executive Director seperti yang disampaikan oleh PARA
TERMOHON KASASI pada tanggal 16 September 2019 dan 23 September 2019;
15. Karena TERMOHON KASASI 2 selaku pihak yang menggunakan sentimen SARA sudah tidak lagi
menjadi Ketua Dewan Pengurus (Chairman of the Board of Management) untuk TERMOHON
KASASI 1, maka tidak ada lagi dalil atau anggapan adanya kondisi kerja yang tidak harmonis
dan/atau tidak kondusif bagi PEMOHON KASASI dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai Executive Director;
16. Karena Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2, Surat Peringatan ke-3, dan Surat
Pemutusan Hubungan Kerja dan penetapan putus hubungan kerja menurut Putusan No.
110/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST tertanggal 3 Agustus 2020 semuanya berdasarkan khayalan,
angan-angan, dan halusinasi subyektif belaka, maka hitungan upah proses tertunda dan
hukuman keterlambatannya terus berjalan secara progresif sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan terang benderang, bahwa Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah sesat logika sehingga salah menerapkan hukum
dan mengakibatkan putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat telah
cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya.
Maka berdasarkan segala sesuatu yang terurai di atas, PEMOHON KASASI mohon dengan hormat
sudilah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memutuskan:
1. Menerima Permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 110/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.JKT.PST yang menyatakan hubungan kerja antara PEMOHON KASASI/dahulu
PENGGUGAT dan TERMOHON KASASI 1/dahulu TERGUGAT 1 berdasarkan perjanjian kerja,
terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 110/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.JKT.PST yang menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja dari TERMOHON
KASASI 1/dulu TERGUGAT 1 dengan nomor 004/PHK/BoM/2019 kepada PEMOHON KASASI/dulu
PENGGUGAT adalah batal demi hukum;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 110/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST selain dan selebihnya daripada yang disebutkan dalam
butir 2 dan 3 di atas.
Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:
DALAM KONPENSI
Gaji bulanan PKWTT 21,000,000
Rp
Bulan
kerja
Tanggal bayar gaji
(payday)
Tanggal Memori
Kasasi
Jumlah hari sesudah
tanggal bayar
Uang paksa
(dwangsom) harian
Total dwangsom
hingga tanggal putusan
Kewajiban
SwissCham Indonesia
Nov-19 25 November 2019 28 Agustus 2020 277 1,000,000
Rp 277,000,000
Rp 298,000,000
Rp
Dec-19 24 Desember 2019 28 Agustus 2020 248 2,000,000
Rp 496,000,000
Rp 517,000,000
Rp
Jan-20 24 Januari 2020 28 Agustus 2020 217 3,000,000
Rp 651,000,000
Rp 672,000,000
Rp
Feb-20 25 Februari 2020 28 Agustus 2020 185 4,000,000
Rp 740,000,000
Rp 761,000,000
Rp
Mar-20 24 Maret 2020 28 Agustus 2020 157 5,000,000
Rp 785,000,000
Rp 806,000,000
Rp
Apr-20 24 April 2020 28 Agustus 2020 126 6,000,000
Rp 756,000,000
Rp 777,000,000
Rp
May-20 22 Mei 2020 28 Agustus 2020 98 7,000,000
Rp 686,000,000
Rp 707,000,000
Rp
Jun-20 25 Juni 2020 28 Agustus 2020 64 8,000,000
Rp 512,000,000
Rp 533,000,000
Rp
Jul-20 24 Juli 2020 28 Agustus 2020 35 9,000,000
Rp 315,000,000
Rp 336,000,000
Rp
Aug-20 25 Agustus 2020 28 Agustus 2020 3 10,000,000
Rp 30,000,000
Rp 51,000,000
Rp
3,210,000,000
Rp
94,270,000
Rp
94,270,000
-Rp
3,210,000,000
Rp
Total kewajiban upah proses SwissCham Indonesia hingga tanggal 28 Agustus 2020:
Bonus yang tertunda:
Transfer kepada PENGGUGAT pada 21 November 2019:
Total kewajiban SwissCham Indonesia hingga tanggal 28 Agustus 2020:

TENTANG EKSEPSI
1. Menolak eksepsi TERMOHON KASASI 1/dahulu TERGUGAT 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi TERMOHON KASASI 2/dahulu TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan PEMOHON KASASI/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perhitungan upah proses tertunggak dan tambahan denda hukumannya yang
berlaku progresif sehingga pada tanggal 28 Agustus 2020 telah senilai Rp. 3.210.000.000 (tiga
miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
DALAM KONPENSI
1. Menghukum TERMOHON KASASI 1/dahulu TERGUGAT 1 untuk membayar segala biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;
2. Menghukum TERMOHON KASASI 2/dahulu TERGUGAT 2 untuk membayar segala biaya
penasehat hukum dan juga biaya perkara serta hukuman finansial lainnya yang ditanggung oleh
TERMOHON KASASI 1/dahulu TERGUGAT 1 dalam perkara ini;
3. Menetapkan batal demi hukum setiap pemilihan, penunjukan, penugasan seorang Executive
Director selain daripada PEMOHON KASASI;
4. Menghukum TERMOHON KASASI 2/dahulu TERGUGAT 2 untuk bertanggungjawab bulat dan
utuh secara hukum sekiranya ada gugatan dari seorang Executive Director selain daripada
PEMOHON KASASI akibat adanya putusan ini.
Demikianlah Memori Kasasi ini disampaikan dengan segala hormat. Atas perhatian dan
dikabulkannya Memori Kasasi ini, saya ucapkan terimakasih.
Jakarta, 28 Agustus 2020
Hormat Saya,
PEMOHON KASASI
Alexander Poltak Ronggur Lumbantobing

(2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 online

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to (2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 online

Similar to (2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 online (11)

(2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 online