Dokumen ini membahas sejarah konflik di Kamboja yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan antar kelompok dan pengaruh luar negara. Beberapa pihak yang membantu penyelesaian konflik adalah ASEAN dengan mengutuk invasi Vietnam, Indonesia melalui pertemuan informal Jakarta I dan II, serta PBB melalui konferensi internasional dan pasukan perdamaian UNTAC.
Presentasi ini berisi tragedi Trisakti, 12 Mei 1998. Yaitu berisi tentang latar belakang, kronologi, HAM yang dilanggar, dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Okay, wanna know more?? let's check this out!!
Presentasi Sejarah tentang Aksi Tritura yang dilakukan oleh sejumlah kelompok ikatan pelajar maupun guru sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintahan setelah peristiwa G30S PKI
Dokumen ini membahas sejarah konflik di Kamboja yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan antar kelompok dan pengaruh luar negara. Beberapa pihak yang membantu penyelesaian konflik adalah ASEAN dengan mengutuk invasi Vietnam, Indonesia melalui pertemuan informal Jakarta I dan II, serta PBB melalui konferensi internasional dan pasukan perdamaian UNTAC.
Presentasi ini berisi tragedi Trisakti, 12 Mei 1998. Yaitu berisi tentang latar belakang, kronologi, HAM yang dilanggar, dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Okay, wanna know more?? let's check this out!!
Presentasi Sejarah tentang Aksi Tritura yang dilakukan oleh sejumlah kelompok ikatan pelajar maupun guru sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintahan setelah peristiwa G30S PKI
Dokumen tersebut membahas tentang masa reformasi di Indonesia setelah keruntuhan Orde Baru, meliputi berakhirnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial; perkembangan politik dan ekonomi selama masa reformasi termasuk di bawah pemerintahan Habibie; serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca-reformasi beserta upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiNeli Narulita
Berakhirnya Orde Baru dan munculnya Reformasi disebabkan oleh berbagai krisis seperti politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat selama pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi mahasiswa tuntut agar Soeharto mundur dan terjadilah berbagai peristiwa penting seperti Tragedi Trisakti hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.
PKI adalah partai komunis terbesar di dunia sebelum dihancurkan pada 1965. Pada 1 Oktober 1965, kelompok PKI melancarkan kudeta dengan menculik dan membunuh 6 jenderal, namun kudeta tersebut gagal dan memicu anti-komunisme yang menghancurkan PKI.
Perlawanan terhadap pemerintah kolonial belandaNazrizza Alba
Dokumen tersebut membahas berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19, termasuk perlawanan Pattimura, Perang Padri, Diponegoro, Aceh, Batak, dan lainnya. Sebab-sebab perlawanan antara lain penindasan rakyat, campur tangan politik Belanda, dan penolakan terhadap agama dan adat baru.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
BJ Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang lahir di Pare-pare pada 1936. Ia meraih gelar doktor dari RWTH Aachen Jerman dan bekerja di industri pesawat terbang Jerman sebelum pulang ke Indonesia pada 1978 untuk menjadi penasihat presiden di bidang teknologi tinggi. Selama menjabat presiden dari 1998-1999, ia memberikan landasan kuat untuk otonomi daerah di Indonesia.
Kebijakan pada Masa Pemerintahan MegawatiRisa Nabila
Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Dokumen tersebut membahas tentang masa reformasi di Indonesia setelah keruntuhan Orde Baru, meliputi berakhirnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis politik, hukum, ekonomi, dan sosial; perkembangan politik dan ekonomi selama masa reformasi termasuk di bawah pemerintahan Habibie; serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca-reformasi beserta upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiNeli Narulita
Berakhirnya Orde Baru dan munculnya Reformasi disebabkan oleh berbagai krisis seperti politik, hukum, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat selama pemerintahan Orde Baru. Gerakan reformasi mahasiswa tuntut agar Soeharto mundur dan terjadilah berbagai peristiwa penting seperti Tragedi Trisakti hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.
PKI adalah partai komunis terbesar di dunia sebelum dihancurkan pada 1965. Pada 1 Oktober 1965, kelompok PKI melancarkan kudeta dengan menculik dan membunuh 6 jenderal, namun kudeta tersebut gagal dan memicu anti-komunisme yang menghancurkan PKI.
Perlawanan terhadap pemerintah kolonial belandaNazrizza Alba
Dokumen tersebut membahas berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19, termasuk perlawanan Pattimura, Perang Padri, Diponegoro, Aceh, Batak, dan lainnya. Sebab-sebab perlawanan antara lain penindasan rakyat, campur tangan politik Belanda, dan penolakan terhadap agama dan adat baru.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
BJ Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang lahir di Pare-pare pada 1936. Ia meraih gelar doktor dari RWTH Aachen Jerman dan bekerja di industri pesawat terbang Jerman sebelum pulang ke Indonesia pada 1978 untuk menjadi penasihat presiden di bidang teknologi tinggi. Selama menjabat presiden dari 1998-1999, ia memberikan landasan kuat untuk otonomi daerah di Indonesia.
Kebijakan pada Masa Pemerintahan MegawatiRisa Nabila
Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Presentasi ini membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terkait Tragedi Trisakti pada 1998 dimana 4 mahasiswa tewas akibat penembakan aparat keamanan saat mengadakan aksi damai. Presentasi ini menjelaskan penyebab tragedi, kronologi kejadian, dan hak-hak yang dilanggar serta cara yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi insiden ini.
Dokumen tersebut membahas peristiwa 27 Juli 1996 di Indonesia, yaitu penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia oleh aparat keamanan. Peristiwa ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 136 ditahan. Kasus ini menghasilkan sejumlah buku dan penelitian tentang peran militer dalam insiden tersebut.
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi mengakibatkan kematian puluhan mahasiswa akibat bentrok dengan aparat keamanan selama masa reformasi 1998.
2. Kasus Marsinah mengenai pembunuhan aktivis buruh wanita setelah aksi mogoknya, namun kasus ini belum terungkap hingga sekarang.
3. Aksi bom Bali 2002 menjadi salah satu teror besar di Indonesia yang menewaskan ratusan orang, baik wisatawan as
Tiga peristiwa pelanggaran HAM utama di Indonesia yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah tragedi Trisakti (1998), kasus pembunuhan Marsinah (1993), dan kasus pembunuhan Munir (2004). Ketiganya melibatkan penembakan mahasiswa dan pembunuhan aktivis buruh dan HAM yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara sewenang-wenang.
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
Para Jendral itu harus bertanggungjawab dan tahu bahwa mereka salah dan ikut bertanggungjawab bahwa mereka ikut terlibat dan mengetahui secara pasti semua yang mereka lakukan mereka harus di hukum wiranto dan prabowo harus tetap di adili seadil-adilnya.
Dokumen tersebut merupakan program semester mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk kelas 4 semester 1 yang mencakup 6 standar kompetensi dan beberapa kompetensi dasar, indikator, materi pokok, serta alokasi waktu pelajaran.
KPI memberikan sanksi administratif kepada program jurnalistik Kompas Petang karena melanggar norma kesopanan dan perlindungan anak setelah menyiarkan wawancara langsung dengan Gubernur DKI yang mengandung ucapan kasar dan makian. Kompas TV diminta meminta maaf selama 3 hari berturut-turut dan dilarang mengundang Gubernur tersebut untuk wawancara langsung di masa depan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik tahun 2015 yang mengatur tentang prosedur pendaftaran, pengisian data, verifikasi data, dan pengelolaan sistem pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik.
Modul ini membahas tentang kebijakan pengembangan profesi guru di Indonesia yang mencakup tujuan peningkatan kompetensi guru, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan guru. Modul ini juga menjelaskan empat tahap untuk mewujudkan guru yang profesional yaitu penyediaan guru melalui perguruan tinggi, induksi guru pemula di sekolah/madrasah, profesionalisasi guru melalui institusi,
Surat tugas ini memberikan tugas kepada beberapa orang untuk menjadi operator di berbagai lembaga pendidikan agama anak-anak di Kabupaten Sinjai guna mengelola data secara lengkap dan akurat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Tragedi semanggi ii
1. TRAGEDI SEMANGGI II
Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak
kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan
transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB)
yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer
untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa
bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.
Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan
Universitas Atma Jaya.
1. Daerah lain
Selain di Jakarta, pada aksi penolakan UU PKB ini korban juga berjatuhan di Lampung dan
Palembang. Pada Tragedi Lampung 28 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas
Lampung, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah, tewas tertembak di depan Koramil
Kedaton. Di Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Ardiansyah (Universitas IBA Palembang)
tewas karena tertusuk di depan Markas Kodam II/Sriwijaya.
2. Film dokumenter
Student Movement in Indonesia, produksi Jakarta Media Syndication, 1999 (Youtube)
Film dokumenter tentang gerakan mahasiswa Indonesia selama tahun 1998. Versi aslinya
dengan narasi dan teks berbahasa Inggris. Diputar di bioskop-bioskop di Indonesia dengan
judul Tragedi Jakarta 1998.
Perjuangan Tanpa Akhir, produksi Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRa),
2005
Film dokumenter berdurasi 28 menit ini bercerita tentang perjuangan orang tua korban
Tragedi Trisakti (1998), Semanggi I (1998), dan II (1999) dalam upaya mereka meraih
keadilan.
Indonesian Student Revolt. Don’t Follow Leaders, produksi Offstream [1], 2001
Film dokumenter tentang perjalanan gerakan mahasiswa Indonesia dari 1966-1998.
3. Peringatan
Pada tanggal 14 November 2005, para mahasiswa menaburkan bunga di Jl. Sudirman tepat di
depan kampus Universitas Atma Jaya untuk memperingati tujuh tahun Tragedi Semanggi I.
Sehari sebelumnya, peringatan Tujuh Tahun Tragedi Semanggi I diadakan di Sekretariat
Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK), Jalan Binong 1A, samping
kompleks Tugu Proklamasi. Dimulai dengan konferensi pers, diskusi, dan ditutup dengan
pemutaran film dokumenter Perjuangan Tanpa Akhir karya AKKRa (Aliansi Korban
Kekerasan Negara).
2. 4. Pengusutan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pertemuannya dengan Presiden
Habibie saat itu meminta pemerintah untuk memberi penjelasan tentang sebab dan akibat
serta pertanggungjawaban mengenai peristiwa tanggal 13 November itu secara terbuka pada
masyarakat luas karena berbagai keterangan yang diberikan ternyata berbeda dengan
kenyataan di lapangan. (Kompas, 16 November 1998). Panglima ABRI Jenderal TNI
Wiranto, dalam jumpa pers di Hankam mengakui ada sejumlah prajurit yang terlalu defensif
dan menyimpang dari prosedur, menembaki dan memukuli mahasiswa. Namun, Wiranto
menuduh ada kelompok radikal tertentu yang memancing bentrokan mahasiswa dengan
aparat, dengan tujuan menggagalkan Sidang Istimewa. (Kompas, 23 November 1998).
5. Pengadilan HAM ad hoc
Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad
hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal tercapai. Badan Musyawarah
(Bamus) DPR pada 6 Maret 2007 kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut
membuat usul pengadilan HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna.
Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Bamus telah
menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Bamus. Hasil
rapat ulang Bamus kembali menolaknya. Karena itu, hampir pasti usul yang merupakan
rekomendasi Komisi III itu tak dibahas lagi. Rapat Bamus dipimpin Ketua DPR Agung
Laksono. Dalam rapat itu enam dari sepuluh fraksi menolak. Keenam fraksi itu adalah Fraksi
Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PBR, dan Fraksi
Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Sementara fraksi yang secara konsisten mendukung usul
itu dibawa ke paripurna adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB),
Fraksi PAN, dan Fraksi PDS. Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR, ini menganulir
putusan Komisi III-yang menyarankan pimpinan DPR berkirim surat kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc-membuat penuntasan
kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi semakin tidak jelas.
Pada periode sebelumnya 1999-2005, DPR juga menyatakan bahwa kasus Tragedi Trisakti
dan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat HAM. Tanggal 9 Juli 2001 rapat paripurna
DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus TSS, disampaikan Sutarjdjo Surjoguritno. Isi
laporan tersebut:
F-PDI P, F-PDKB, F-PKB (3 fraksi) menyatakan kasus Trisakti, Semanggi I dan II
terjadi unsur pelanggaran HAM Berat.
Sedangkan F-Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F -Reformasi, F-KKI, F-PDU (7
fraksi) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS [9]