Recommended
More Related Content
Similar to PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
Similar to PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
- 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TH 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. PP 47 Tahun 2021 dibuat dengan semangat Peluang untuk memenuhi akses kebutuhan pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Mengembangkan pelayanan yang bermutu Melalui peningkatkan pembangunan RS, Investasi/perencanaan pemenuhan SDM/dokter (BerdasarkanABK), dan Mendorong pimpinan RS untuk berinovasi Mendorong distribusi, pemenuhan dan pemerataan SDM/dokter spesialis, Sarpras dan peralatan. Membuka ruang pekerjaan bagi dokter spesialis/subspesialis yang baru selesai Pendidikan Masyarakat dapat memiliki akses ke RS sesuai kemampuan pelayanan yang diberikan jika penyebaran Dokter Spesialis merata Prinsip pemenuhan dokter spesialis/ subspesialis dan spesialis kewenangan tambahan tetap menjadi kebutuhan RS, sesuai dengan standar penyelenggaraan pelayanan yang optimal TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN PP 47 Tahun 2021 mengatur Kelas Standar di Rumah Sakit Segera ada regulasi kelas standar JKN, Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Single Tarif. Sistem rujukan tetap berbasis kompetensi pelayanan sesuai kebutuhan medis pasien, yang sesuai kebutuhannya akan merujuk ke RS yang mempunyai Kemampuan layanan menurut peraturan perundangan Jadi tidak berbasis kelas RS lagi. Rumah Sakit mempunyai Kewajiban dan menyelenggarakannya sesuai Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinik RS
- 3. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT (Pasal 27) Rumah Sakit dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 4. MENDORONG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MEMUDAHKAN PEMBUKAAN USAHA BARU MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI UMKM Dari 64,19 juta UMK-M, 64,13 juta adalah UMK yang Sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertranformasi menjadi formal. REGULASI Permasalahan Perizinan yang Rumit dengan banyaknya regulasi pusat & daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. TENAGA KERJA Banyak orang butuh kerja dan terus bertambah setiap tahun. UU TENTANG CIPTA KERJA
- 5. KELAS A & B REFORMASI REGULASI KELAS C & D 4 (empat) spesialis dasar,4 (empat) penunjang medik spesialis, 8 (delapan) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 2 (dua) sub spesialis dasar PELAYANAN SPESIALISTIK Kelas C: 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (em pat) penunjang medik spesialis Kelas D: 2 (dua) spesialis dasar PELAYANAN SPESIALISTIK DAN SUBSPESIALISTIK Kelas A: 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) penunjang medik spesialis, 12 (dua belas) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 13 (tiga belas) subspesialis Kelas B: AKSES PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT KEMUDAHAN PELAKU USAHA DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN KEMUDAHAN PEKERJA/TENAGA KESEHATAN DALAM MEMPEROLEH LAPANGAN KERJA & MENINGKATKAN KOMPETENSI 01 02 03 KELAS A KELAS D KELAS B KELAS C 1 2 Izin Mendirikan Izin Operasional Perizinan Berusaha EKSISTING KEDEPAN Kemampuan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sarana Penunjang Sumber Daya Manusia KLASIFIKASI RS
- 6. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D Pemerintah menetapkan klasifikasi RS berdasarkan: Kemampuan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sarana Penunjang Sumber Daya Manusia Menjabarkan gambaran RS Umum dan RS Khusus berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, bangunan dan prasarana, ketersediaan tempat tidur, dan peralatan, serta Sumber Daya Manusia. KETENTUAN : 01 02 RS KHUSUS KELAS A KELAS B KELAS C RS UMUM RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA
- 7. TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT TUGAS RUMAH SAKIT Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna FUNGSI RUMAH SAKIT Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 8. RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HANYA DAPAT DIDIRIKAN PADA DAERAH YANG MEMENUHI KRITERIA: Daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau karena keadaan geografis; Daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis Daerah perbatasan yang berhadapan dengan negara lainnya baik yang dibatasi darat maupun laut Daerah tertinggal Daerah kepulauan, wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar
- 9. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KEMAMPUAN PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJAN RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT KHUSUS SUMBER DA YA MANUSIA Kemampuan pelayanan merupakan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas: (a). bangunan dan prasarana (b). ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan (c). peralatan Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya Sumber daya manusia untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit PEMERINTAH MENETAPKAN KLASIFIKASI RS BERDASARKAN KATEGORI BERDASARKAN JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN 1 2
- 10. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT Pelayanan yang diberikan • RS umum meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan kebidanan, kefarmasian, dan pelayanan penunjang. • RS khusus meliputi pelayanan medik dan penjang medik sesuai kekhususan, , keperawatan dan/atau kebidanan, kefarmasian, dan pelayanan penunjang, FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG SUMBER DAYA MANUSIA KEMAMPUAN PELAYANAN Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang Rumah Sakit terdiri atas: a. bangunan dan prasarana; b. ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan c. Peralatan, disesuaikan dengan kelas RS dan kebutuhan pelayanan Sumber daya manusia untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.. BATANG TUBUH LAMPIRAN Digunakan sebagai Self assessment dalam pendirian rumah sakit
- 11. KLASIFIKASI Menteri dapat menetapkan (koordinasi dg K/L terkait) RS khusus lainnya berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelayanan Dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya (paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap). 1. Pelayanan medik dan penunjang medik 2. Pelayanan keperawatan dan kebidanan 3. Pelayanan kefarmasian 4. Pelayanan penunjang lainnya (yang diberikan oleh nakes dan non nakes) PELAYANAN KESEHATAN BERUPA: PELAYANAN KESEHATAN BERUPA: 1. Pelayanan medik dan penunjang medik sesuai dengan kekhususan 2. Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan 3. Pelayanan kefarmasian 4. Pelayanan penunjang lainnya (yang diberikan oleh nakes dan non nakes) RUMAH SAKIT KHUSUS Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya RUMAH SAKIT UMUM RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit KEMAMPUAN PELAYANAN
- 12. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG • Harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi • Harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit BANGUNAN DAN PRASARANA • Peralatan medis dan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai. PERALATAN RS Khusus Kelas A paling sedikit 100 Kelas B paling sedikit 75 Kelas C paling sedikit 25 KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RS Umum Kelas A paling sedikit 250 Kelas B paling sedikit 200 Kelas C paling sedikit 100 Kelas D paling sedikit 50 1 2 3 RS Khusus Gigi dan Mulut • KelasA paling sedikit 14 TT dan 75 dental unit • Kelas B paling sedikit 12 TT dan 50 dental unit • Kelas C paling sedikit 10 TT dan 25 dental unit RS Khusus THT KL dan Mata • KelasA paling sedikit 40 TT • Kelas B paling sedikit 25 TT • Kelas C paling sedikit 15 TT TEMPAT TIDUR RAWAT INAP KELAS STANDAR a. 60% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan b. 40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta. DITERAPKAN SECARA BERTAHAP PALING LAMBAT SAMPAI DENGAN 1 JANUARI 2023 TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur a. 6% untuk pelayanan unit perawatan intensif/ICU; dan b. 4% untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas perawatan intensif neonatus dan perawatan intensif pediatrik (NICU dan PICU). RUANG SEBAGAI TEMPAT ISOLASI • Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur • Dalam kondisi wabah atau KKM, kapasitas ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi paling sedikit: a. 30% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik Pemerintah Pusat dan Pemda; dan b. 20% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik swasta. • Jumlah tempat tidur RS Umum PMA paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur RS Umum kelas B • Jumlah tempat tidur untuk RS Khusus PMA paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur RS kelas A pada setiap jenis Rumah Sakit khusus. ATAU SESUAI KESEPAKATAN/KERJA SAMA INTERNASIONAL RUMAH SAKIT PMA DIKECUALIKAN BAGI RS KHUSUS GILUT, MATA DAN THT-KL
- 13. SUMBER DAYA MANUSIA SDM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN RS KSUSUS -40 Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Pemilik Rumah sakit dan kepala atau direktur RS bertanggung jawab dalam pemenuhan SDM dengan jumlah dan kualifikasi sesuai hasil ABK, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain, tenaga manajeman rumah sakit, dan tenaga non kesehatan SDM RS diangkat dan ditetapkan oleh kepala atau direktur 02 Rumah Sakit Merupakan tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu 01 03 04 05
- 14. PERUBAHAN KELAS RUMAH SAKIT DASAR PERUBAHAN KELAS RS SYARAT PERUBAHAN KELAS RS MEKANISME PERUBAH KELAS RS TINDAKLANJUT 1. 1. Usulan dari pemilik atau Kepala/Direktur RS 2. Hasil pengawasan oleh Pemerintah Pusat/Pemda 2. Usulan perubahan kelas dari pemilik atau kepala/direktur rumah sakit hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakredi 3. Perubahan kelas dilakukan dengan menilai pemenuhan kemampuan pelayanan, faskes dan sarana penunjang, dan SDM sesuai ketentuan klasifikasi RS 4. Perubahan kelas Rumah Sakit ditindaklanjuti dengan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru melalui perubahan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT 1. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RS kepada masyarakat; 2. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS; 3. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 4. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 5. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; 6. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; 7. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; 8. menyelenggarakan rekam medis; 9. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; 10. melaksanakan sistem rujukan; 11. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; 13. menghormati dan melindungi hak pasien; 14. melaksanakan etika Rumah Sakit; 15. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; 16. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; 17. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; 18. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); 19. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan 20. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. MENGURAIKAN 20 KEWAJIBAN RS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU
- 16. PENGECUALIAN 1 2 4 3 Dikecualikan bagi informasi yang bersifat rahasia kedokteran INFORMASI UMUM RUMAH SAKIT INFORMASI TERKAIT KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT … MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TENTANG PELAYANAN RUMAH SAKIT KEPADA MASYARAKAT 1. profil Rumah Sakit; 2. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 3. hak dan kewajiban Pasien; 4. mekanisme pengaduan; dan 5. pembiayaan. Paling sedikit berupa: pemberi pelayanan, diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif Tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadiI, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan perkiraan pembiayaan. Paling sedikit berupa hasil pencapaian indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (dilakukan sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat) PELAKSANA BINWAS TUJUAN BINWAS LINGKUP BINWAS Diarahkan untuk: pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan kemandirian RS Lingkup binwas: pemenuhan persyaratan RS; kesesuaian klasifikasi RS; perizinan RS; pemenuhan kewajiban dan hak RS dan Pasien; dan standar dan mutu pelayanan RS. a. bimbingan teknis; b. advokasi; c. konsultasi; dan/atau d. pendidikan dan pelatihan BENTUK PEMBINAAN a. monitoring; b. evaluasi; dan c. pemeriksaan BENTUK PENGAWASAN 1 2
- 18. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KRITERIA SANKSI JENIS SANKSI T AT A CARA PENGENAAN SANKSI Jenis sanksi administratif: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha 1. Melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban Rumah Sakit 2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan 1. Pengenaan sanksi berdasarkan laporan dari: a.Pengaduan b.Pemberitaan media elektronik/cetak c.Hasil monitoring evaluasi 2. Pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dengan membentuk tim panel yang bersifat adhoc 3. Tim Panel memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi (Pemerintah Pusat dan Pemda) 4. Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi teguran, teguran tertulis, denda, sampai dengan pencabutan perizinan berusaha SANKSI DENDA PALING BANYAK SEBESAR RP.100.000.000, DENGAN PERHITUNGAN UNTUK SETIAP 1 (SATU) JENIS PELANGGARAN SEBESAR RP.10.000.000
- 19. PERIZINAN BERUSAHA (PP Nomor 5 tahun 2021) Menteri Gubernur Bupati/wali kot a Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas A dan PMA (Kelas A da n Kelas B) Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas B Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas C, Kelas D Sebaran Rumah Sakit secara merata Jumlah dan persebaran penduduk Rasio jumlah Tempat Tidur Akses masyarakat OSS (Online Single Submission)
- 20. DATA RUMAH SAKIT TAHUN 2021 RS Online, 1 Februari 2021
- 21. EVALUASI KESESUAIAN JUMLAH TT RS UMUM RS UMUM RS Online, 1 Februari 2021
- 22. EVALUASI KESESUAIAN JUMLAH TT RS KHUSUS (kecuali RSGM, RS Mata dan RS THT-KL) RS Khusus RS Online, 1 Februari 2021
- 23. Keterangan Sesuai Tidak Sesuai EVALUASI KESESUAIAN JUMLAH TT RS KHUSUS RS KHUSUS MATA (RSGM, RS Mata dan RS THT-KL) RS KHUSUS GIGI dan Mulut RS KHUSUS THT-KL RS Online, 1 Februari 2021
- 24. EVALUASI % KETERSEDIAAN TT ICU, PICU DAN NICU BERBANDING TOTAL TT RS DI PROVINSI PROVIN SI Bali NTB Sulteng Sulbar DKI Goron talo Aceh NTT Jatim Sulsel Kepri Sumut Sulteng NASIONA L Banten Jateng Kalteng BengkuluRiau Jabar DIY Papua Kaltim Sumsel Maluku Utara Sumba r Papua Barat Kaltara Babel Kalsel Jambi Sulut Kalbar Maluku Lamp ung TOTAL TT 8,429 4,559 3,552 1,672 35,904 2,288 9,361 5,340 53,026 16,966 4,013 24,965 4,970 388,106 14,662 47,803 3,740 2,959 8,525 55,334 7,409 4,620 8,168 10,243 1,598 7,573 2,176 1,269 2,199 6,144 4,614 6,697 5,769 2,964 8,59 ICU 396 128 103 54 1,689 54 245 146 2,082 583 159 962 148 13,854 564 1,977 128 91 263 1,920 240 109 240 295 46 226 42 44 67 152 142 210 169 66 11 PICU 40 21 14 6 141 25 57 39 177 60 10 103 39 1,572 46 266 14 4 49 227 25 15 58 42 2 28 8 3 2 14 10 6 15 0 NICU 128 154 109 44 362 60 252 130 863 328 59 330 90 5,072 163 276 54 58 115 559 96 98 89 139 25 76 44 7 24 93 42 59 39 4 7 TOTAL ICU, PICU 564 303 226 104 2,192 139 554 315 3,122 971 228 1,395 277 20,498 773 2,519 196 153 427 2,706 361 222 387 476 73 330 94 54 93 259 RS 19 Onl2 in 75 , 1 2 2 F 3 ebru 7a ri1 2 9 21
- 25. DATA SDM DOKTER SPESIALIS DASAR dan SPESIALIS LAIN di RUMAH SAKIT (Jumlah SIP) DOKTER SPESIALIS Penyakit Dalam Anak Bedah Obsgyn Anestesi Radiologi Patologi Klinik RS Khusus Kelas A 66 51 18 33 60 78 54 Kelas B 39 83 11 102 70 49 38 Kelas C 238 629 198 925 444 122 136 RS Umum Kelas A 456 348 155 332 252 182 181 Kelas B 1929 1787 1257 1862 1276 1086 674 Kelas C 3341 3022 2535 3431 2162 1572 1164 Kelas D 1149 968 908 1099 646 472 319 TOTAL SIP 7218 6888 5082 7784 4910 3561 2566 DATA OP (Jumlah Dokter) 3147 4042 3056 4041 2013 1540 1591 RS Online, 1 Februari 2021
- 26. DATA SDM DOKTER SUBSPESIALIS DASAR DI RUMAH SAKIT (Jumlah SIP) 1395 1067 1238 1395 DOKTER SUB-SPESIALIS Sub Penyakit Dalam Sub Anak Sub Bedah Sub Obsgyn RS Khusus Kelas A 35 52 23 35 Kelas B 13 56 8 13 Kelas C 15 105 27 15 RS Umum Kelas A 391 300 246 391 Kelas B 707 375 619 707 Kelas C 214 151 274 214 Kelas D 20 28 41 20 D T A O T A T A O L P 928 627 459 (Jumlah Dokter subspesialis) 905 RS Online, 1 Februari 2021
- 27. KESIMPULAN • PP 47 Tahun 2021 dan PP 5 Tahun 2021 membuka peluang investasi rumah sakit • Klasifikasi RS berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. • Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memenuhi akses kebutuhan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat, • Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan sesuai standar untuk kualitas sesuai kemampuan pelayanan di RS • Kewajiban RS harus dipenuhi agar dapat memberikan pelayanan kesehatan • Pemerintah daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala