SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Peraturan Gubernur
Pedo
Pengelo
Pembiayaan Be
Pend
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Keb
LINDA ASNIAH
AGENDA
Merupakan catatan yang diberikan
BPK dalam proses audit terhadap
satdik yang mengacu pada pergub
dan SE
Temuan BPK terhadap
Pergub dan SE
pengelolaan PBP
Penegasan Kembali tentang beban
kerja guru berdasar permendikbud
15 tahun 2018
Beban Kerja Guru
Mengakomodir catatan yang
diberikan BPK, serta kebutuhan
satdik dalam mengelola Dana PBP
Perbaikan yang
dilakukan dalam Pergub
PBP
Cakupan paparan ini
Catatan
Terhadap Pergub dan
Surat Edaran
Pengelolaan PBP
dalam proses
Audit BPK
Temuan BPK
•Antara Surat Edaran dan Pergub yang berlaku (163 tahun
2021) terdapat beberapa kontradiksi seperti belanja modal
di pergub diperbolehkan, tetapi di SE dilarang
•Standar biaya dalam pemberian hadiah bagi siswa
berprestasi belum tersedia
•Standar biaya perjadin bagi siswa seperti uang harian
belum tersedia
•Deskripsi oter untuk pengelola website belum diberikan
batasan minimal yang dapat diberikan honornya
Temuan BPK (lanjutan)
•Standar biaya bagi guru BK dan deskripsi minimal untuk
dapat dibayarkan honornya
•Standar biaya belum diatur mengenai bendahara
pembantu BOS dan pembantu pengelola barang
•Tugas tugas tambahan bagi guru perlu ditambahkan
deskripsi nya seperti laboran, pustawakan dsb
•Belum diatur kerjasama dengan bank untuk pemotongan
biaya admin bank langsung dari dana yang di transfer ke
penyedia
•Standar biaya bagi kegiatan siswa yang memerlukan
sewa bis belum ditentukan
•Belum ada aturan pembentukan pokja prakerin
Temuan BPK (lanjutan)
•Penegasan untuk melarang pembayaran jabatan dalam
Kegiatan yang merupakan Tusi dari pelaksananya contoh
penanggung jawab kegiatan internal yang di jabat oleh
kepsek, kegiatan internal kesiswaan yang melibatkan waka
kesiswaan, kegiatan pengelolaan aset oleh waka sarpras/tu
asset
•Standar biaya operator/proctor, teknisi untuk PPDB serta
PAS/PAT ditetapkan dengan deskripsi minimal untuk bisa
dibayarkan honornya
•Standar biaya bagi Bendahara Pembantu BOS & PBP dan
deskripsi minimal untuk dapat dibayarkan honornya
•Standar Biaya untuk konsumsi harian (Kebutuhan Rumah
Temuan BPK (lanjutan)
•Menetapkan aturan standar biaya pendirian,
penyelenggaraan dan pengembangan SMK sebagai
lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1);
•Larangan/tetapkan dasar memberikan transport
lumpsum dalam kota bagi narasumber yang sudah
diberikan honornya.
•penetapan belanja pulsa agar dapat digunakan untuk cms
dan kuota internet
•Penjelasan Sewa Kendaraan untuk semua jenjang
•Standar biaya bagi Pembina Ekstra dan deskripsi
maksimal orang per kegiatan yg dapat dapat dibayarkan
honornya
Temuan BPK (lanjutan)
•Terdapat standar biaya yang belum merujuk pada aturan
yang lebih tinggi
•Standart biaya tim pendaataan aset (selain waka sapras
dan staf pengelola barang)
•Standart biaya operator/proktor dan teknisi utk PAS/PAT
dan PPDB (perbulan/kegiatan)
•Perjalanan dinas dalam Kabupaten antar kecamatan dapat
mengacu pada Perbup
Beban Kerja Guru
mengacu pada
Permendikbud no 15
tahun 2018
BAGAN BEBAN KERJA GURU PER MINGGU
1. Merencanakan
Pembelajaran /
Pembimbingan
2. Melaksanakan
Pembelajaran /
Pembimbingan
3. Menilai Hasil
Pembelajaran /
Pembimbingan
4. Membimbing /
Melatih
5. Melaksanakan Tugas
Tambahan
Pemenuhan
beban kerja
dilaksanakan
dalam kegiatan
intrakurikuler,
kokurikuler dan
ekstrakurikuler
Minimal
37,5 Jam
@60
Menit
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah
1.
Definisi/
Istilah
Topik Penjelasan
Ketentuan
Umum
1. Guru
2. Kepala Sekolah/Madrasah
3. Pengawas Sekolah/Madrasah
4. Tatap muka
5. Satuan Administrasi Pangkal
6. Dinas
7. Menteri
Tatap muka adalah interaksi langsung antara Guru
dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau
pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta
didik dalam struktur kurikulum
Berdasarkan permendikbud 22 tahun
2016
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah
2.
Jumlah
Jam
Kerja
Topik Penjelasan
Guru
1. Pemenuhan jam kerja selama 37,5 jam kerja efektif (@60 menit) per minggu untuk
melaksanakan 5 M (merencanakan, melaksanakan/tatap muka, menilai, membimbing,
dan melaksanakan tugas tambahan)
2. Pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap
Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
3. Pelaksanaan pembimbingan dipenuhi oleh Guru BK atau Guru TIK dengan
membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.
Kepala Sekolah Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi
kepada guru dan tenaga kependidikan selama 37,5 jam kerja efektif per minggu
Pengawas
Sekolah
1. Melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional
terhadap Guru ekuivalen dengan pemenuhan jam tatap muka/jumlah rombel dalam
melaksanaan pembelajaran/pembimbingan
2. Selain itu, pengawas juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru
dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya yang ekuivalen dengan 37,5 jam kerja
efektif
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah
3.
Beban
Kerja
Topik Penjelasan
Guru Pelaksanaan tugas pokok (5M)
Penetapan guru untuk melakukan tugas tambahan
dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan tetap
mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru
berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan
belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran atau
pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau
pembimbingan;
c. menilai hasil pembelajaran atau
pembimbingan;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang
melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok
sesuai dengan Beban Kerja Guru.
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah
2.
Beban
Kerja
Topik Penjelasan
Guru Pelaksanaan tugas pokok (5M)
Melaksanakan tugas tambahan yang melekat
pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan
beban kerja Guru meliputi:
a. wakil kepala satuan pendidikan;
b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit
produksi/ teaching factory satuan pendidikan;
e. pembimbing khusus pada satuan
pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif atau pendidikan
terpadu; atau
f. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan
huruf e yang terkait dengan pendidikan di
satuan pendidikan.
Beban kerja Guru
dalam bentuk kegiatan intrakurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler di dalam
lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar
lingkungan satuan pendidikan.
Huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan 12
(dua belas) jam Tatap Muka bagi Guru mata pelajaran atau
membimbing 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru
BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam
melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan
Huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap
Muka.
Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat
pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan
Beban Kerja Guru.
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah
2.
Beban
Kerja
Topik Penjelasan
Guru Pelaksanaan tugas pokok (5M)
Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja
Guru meliputi:
a. wakil kepala satuan pendidikan;
b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching
factory satuan pendidikan;
e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan
terpadu; atau
f. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan
huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan
pendidikan.
Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja
Guru. Tugas tambahan huruf f meliputi:
a. wali kelas;
b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
c. pembina ekstrakurikuler;
d. koordinator PKB/PK Guru atau koordinator Bursa
Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
e. Guru piket;
f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
(LSP-P1);
g. penilai kinerja Guru;
h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru;
dan/atau
i. tutor pada pendidikan jarak jauh dikdasmen.
a. Bagi Guru mapel dapat diekuivalensikan dengan paling
banyak 6 (enam) jam Tatap Muka; atau
b. Bagi Guru BK atau Guru TIK melaksanaan 2 (dua) atau
lebih tugas tambahan lain dapat diekuivalensikan dengan
pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu)
rombongan belajar per tahun
untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan
pembelajaran atau pembimbingan
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas Sekolah
2.
Beban
Kerja
Topik Penjelasan
Kepala
Sekolah
1. Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan
kewirausahaan, dan supervisi kepada GTK
2. menetapkan Guru yang melaksanakan tugas
tambahan berdasarkan perhitungan kebutuhan
guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah
rombongan belajar.
3. Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan
Guru masih terdapat Guru yang tidak dapat
memenuhi beban kerja atau terdapat kekurangan
guru, maka Kepala Sekolah/Madrasah wajib
melaporkan kepada Dinas sesuai
kewenangannya.
4. Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala
Sekolah/Madrasah wajib melakukan penataan
dan pemerataan Guru sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Beban kerja Kepala Sekolah/
Madrasah ekuivalen dengan
pelaksanaan pembelajaran
atau pembimbingan dan
merupakan bagian dari
pemenuhan beban kerja
selama 37,5 jam kerja efektif
 Kepala Sekolah/Madrasah
dapat melaksanakan tugas
pembelajaran atau
pembimbingan, apabila
terdapat Guru yang tidak
melaksanakan tugas
pembelajaran atau
pembimbingan karena alasan
tertentu yang bersifat
sementara/tetap atau belum
tersedia Guru yang mengampu
pada mata pelajaran atau kelas
tertentu.
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas
2.
Beban
Kerja
Ekuivalen dengan
pelaksanaan pembelajaran
atau pembimbingan dan
merupakan bagian dari
pemenuhan beban kerja
selama 37,5 jam kerja efektif
dalam 1 (satu) minggu.
Topik Penjelasan
Pengawas
Sekolah
1. Melaksanakan tugas pengawasan,
pembimbingan, dan pelatihan profesional
GTK
2. Merencanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan,
pemantauan, penilaian, dan pembimbingan
terhadap Guru dan Kepala Sekolah di
sekolah binaannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah
2.
Beban
Kerja
Topik Penjelasan
Pelaksanaan Pembelajaran di
luar satminkal
1. Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban
pembelajaran, Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan
pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang
ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
2. Guru mata pelajaran tersebut harus tetap melaksanakan kewajiban
pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu
pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam
Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona
yang ditetapkan oleh Dinas.
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah
2.
Beban
Kerja
Topik Penjelasan
Pengecualian 1. Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh
empat) jam Tatap Muka per minggu dalam
pelaksanaan pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat
dikecualikan bagi:
a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan
minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap
Muka per minggu, berdasarkan struktur
kurikulum;
b. Guru pendidikan khusus;
c. Guru pendidikan layanan khusus; dan
d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri
(SILN).
2. Pemenuhan Bagi guru BK dan TIK dalam
membimbing paling sedikit 5 (lima)
rombongan belajar per tahun dapat
dikecualikan dalam hal jumlah rombongan
belajar dalam satuan pendidikan kurang dari
5 (lima) rombongan belajar.
Ekuivalen dengan
pelaksanaan pembelajaran
atau pembimbingan dan
merupakan bagian dari
pemenuhan beban kerja
selama 37,5 jam efektif
dalam 1 minggu
4.
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan
5.
Tugas
Kedinasan
Topik Penjelasan
Guru,
Kepala Sekolah, dan
Pengawas
 Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB
untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas
Sekolah
 Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan
bagian pemenuhan beban kerja 37,5 jam kerja efektif per minggu
 Kegiatan PKB dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Topik Penjelasan
Guru  Guru dapat diberikan tugas kedinasan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau
Yayasan.
 Tugas kedinasan dimaksud dapat dihitung sebagai pemenuhan beban
kerja 37,5 jam kerja efektif jam perminggu
RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah
Perbaikan yang
dilakukan terhadap
Pergub Pengelolaan
PBP
Ruang lingkup Perbaikan
Pergub Pengelolaan PBP
01
Tim Pelaksana
yang dapat
dibentuk
02
Penyesuaian
belanja
pemeliharaan
yang
mengakibatkan
penambahan
nilai
03
Penyesuaian
Standar Satuan
harga,
termasuk honor
tim, THR,
Makan minum,
sewa
kendaraan,
perjadin dll
Tim Pelaksana
01
Tim Pelaksana
01
Tim Pelaksana
Pasal 17
(1)Tim yang dibentuk sebagaimana pada pasal 16 huruf a, dialokasikan volumenya
sebagai berikut:
a. Tim Sekolah Penggerak volumenya dianggarkan 6 bulan;
b. Tim Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan volumenya dianggarkan 6 bulan;
c. Tim Pengembang Kurikulum volumenya dianggarkan 3 bulan;
d. Tim Rapor pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data satuan pendidikan volumenya
dianggarkan 3 bulan;
e. Tim Asesmen Nasional volumenya dianggarkan 2 bulan;
f. Tim Gerakan Sekolah Sehat volumenya dianggarkan 3 bulan;
g. Tim Transformasi Pendidikan Khusus (inklusif) volumenya dianggarkan 2 bulan;
h. Tim Penelusuran Tamatan volumenya dianggarkan 4 bulan;
i. Tim Bursa Kerja Khusus volumenya dianggarkan 3 bulan;
j. Tim Asesmen Bakat Minat volumenya dianggarkan 1 bulan;
k. Tim Penerimaan Peserta Didik Baru volumenya dianggarkan 3 bulan;
l. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan volumenya dianggarkan 6 bulan;
m.Tim Sekolah Ramah Anak volumenya dianggarkan 3 bulan;
n. Tim sekolah Adiwiyata volumenya dianggarkan 2 bulan;
o. Tim Praktek kerja Industri volumenya dianggarkan 3 bulan; dan
p. Tim Akreditasi volumenya dianggarkan 3 bulan.
01
Tim Pelaksana
(2) Tim Pengelola Keuangan Dana BOS dan Tim
Pengelola Keuangan Dana PBP merupakan bagian
terpisah dari Tim pelaksana sebagaimana tersebut
pada Pasal 17 ayat 1 huruf a sampai p dan dapat
dianggarkan dengan volume sebanyak 12 bulan.
(3) Satuan Pendidikan dapat membentuk tim
pelaksana diluar pasal 17 ayat 1 huruf a sampai p
sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
01
Penyesuaian belanja pemeliharaan
yang mengakibatkan penambahan
nilai
02
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
03
Penyesuaian Standar Satuan harga,
termasuk honor tim, THR, Makan minum,
sewa kendaraan, perjadin dll
Terima
kasih!
Jangan ragu menghubungi
kami jika ada pertanyaan.

More Related Content

Similar to Pergub Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Bantuan Pendidikan

Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdfSalinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdfJonSutanto1
 
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksiKusnan Sudarmadi
 
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiranAlwadiq Sahir
 
Overview PKG/PKB
Overview PKG/PKBOverview PKG/PKB
Overview PKG/PKBMas Subchan
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf
2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf
2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdfFYCHANEL
 
PERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdf
PERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdfPERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdf
PERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdfkurniawanspd59
 
A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)Sutiono Tio
 
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptx
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptxProsedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptx
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptxpmprbpakpakbharat
 
00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf
00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf
00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdflokdomaagaian
 
Pigp presentation 2
Pigp presentation 2Pigp presentation 2
Pigp presentation 2wahidinnoor
 
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3TPedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3TAdy Setiawan
 
Penilaian Kinerja Guru.pptx
Penilaian Kinerja Guru.pptxPenilaian Kinerja Guru.pptx
Penilaian Kinerja Guru.pptxHasri Hasan
 
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptSosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptAmanFarikhi1
 
Materi kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasi
Materi kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasiMateri kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasi
Materi kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasiSafa'at Muhtar
 
Pk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassarPk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassarH Safir Rewa
 

Similar to Pergub Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Bantuan Pendidikan (20)

Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdfSalinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
Salinan Perdirjen Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2.pdf
 
Overview pkg pkb
Overview pkg pkbOverview pkg pkb
Overview pkg pkb
 
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
4. permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi
 
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
0 permendiknas-no-27-tahun-2010-tentang-program-induksi-guru-pemulalampiran
 
Overview PKG/PKB
Overview PKG/PKBOverview PKG/PKB
Overview PKG/PKB
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf
2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf
2023-Peraturan Dirjen GTK nomor 7607_B.B1_HK.03_2023.pdf
 
PERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdf
PERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdfPERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdf
PERDIRJEN-GTK-7607-B-B1-HK-03-2023.pdf
 
A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)
 
Konsep pkg
Konsep pkgKonsep pkg
Konsep pkg
 
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptx
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptxProsedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptx
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptx
 
00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf
00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf
00 Profil dan Model Komp Guru dan Kepala Sekolah.pdf
 
Pigp presentation 2
Pigp presentation 2Pigp presentation 2
Pigp presentation 2
 
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3TPedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
 
Penilaian Kinerja Guru.pptx
Penilaian Kinerja Guru.pptxPenilaian Kinerja Guru.pptx
Penilaian Kinerja Guru.pptx
 
Laporan pts 3
Laporan pts 3Laporan pts 3
Laporan pts 3
 
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptSosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
 
Materi kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasi
Materi kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasiMateri kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasi
Materi kebijakan-pengembangan-profesi-guru-presentasi
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Pk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassarPk guru dan pkb sept 2014 makassar
Pk guru dan pkb sept 2014 makassar
 

Recently uploaded

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

Pergub Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Bantuan Pendidikan

  • 2. AGENDA Merupakan catatan yang diberikan BPK dalam proses audit terhadap satdik yang mengacu pada pergub dan SE Temuan BPK terhadap Pergub dan SE pengelolaan PBP Penegasan Kembali tentang beban kerja guru berdasar permendikbud 15 tahun 2018 Beban Kerja Guru Mengakomodir catatan yang diberikan BPK, serta kebutuhan satdik dalam mengelola Dana PBP Perbaikan yang dilakukan dalam Pergub PBP Cakupan paparan ini
  • 3. Catatan Terhadap Pergub dan Surat Edaran Pengelolaan PBP dalam proses Audit BPK
  • 4. Temuan BPK •Antara Surat Edaran dan Pergub yang berlaku (163 tahun 2021) terdapat beberapa kontradiksi seperti belanja modal di pergub diperbolehkan, tetapi di SE dilarang •Standar biaya dalam pemberian hadiah bagi siswa berprestasi belum tersedia •Standar biaya perjadin bagi siswa seperti uang harian belum tersedia •Deskripsi oter untuk pengelola website belum diberikan batasan minimal yang dapat diberikan honornya
  • 5. Temuan BPK (lanjutan) •Standar biaya bagi guru BK dan deskripsi minimal untuk dapat dibayarkan honornya •Standar biaya belum diatur mengenai bendahara pembantu BOS dan pembantu pengelola barang •Tugas tugas tambahan bagi guru perlu ditambahkan deskripsi nya seperti laboran, pustawakan dsb •Belum diatur kerjasama dengan bank untuk pemotongan biaya admin bank langsung dari dana yang di transfer ke penyedia •Standar biaya bagi kegiatan siswa yang memerlukan sewa bis belum ditentukan •Belum ada aturan pembentukan pokja prakerin
  • 6. Temuan BPK (lanjutan) •Penegasan untuk melarang pembayaran jabatan dalam Kegiatan yang merupakan Tusi dari pelaksananya contoh penanggung jawab kegiatan internal yang di jabat oleh kepsek, kegiatan internal kesiswaan yang melibatkan waka kesiswaan, kegiatan pengelolaan aset oleh waka sarpras/tu asset •Standar biaya operator/proctor, teknisi untuk PPDB serta PAS/PAT ditetapkan dengan deskripsi minimal untuk bisa dibayarkan honornya •Standar biaya bagi Bendahara Pembantu BOS & PBP dan deskripsi minimal untuk dapat dibayarkan honornya •Standar Biaya untuk konsumsi harian (Kebutuhan Rumah
  • 7. Temuan BPK (lanjutan) •Menetapkan aturan standar biaya pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1); •Larangan/tetapkan dasar memberikan transport lumpsum dalam kota bagi narasumber yang sudah diberikan honornya. •penetapan belanja pulsa agar dapat digunakan untuk cms dan kuota internet •Penjelasan Sewa Kendaraan untuk semua jenjang •Standar biaya bagi Pembina Ekstra dan deskripsi maksimal orang per kegiatan yg dapat dapat dibayarkan honornya
  • 8. Temuan BPK (lanjutan) •Terdapat standar biaya yang belum merujuk pada aturan yang lebih tinggi •Standart biaya tim pendaataan aset (selain waka sapras dan staf pengelola barang) •Standart biaya operator/proktor dan teknisi utk PAS/PAT dan PPDB (perbulan/kegiatan) •Perjalanan dinas dalam Kabupaten antar kecamatan dapat mengacu pada Perbup
  • 9. Beban Kerja Guru mengacu pada Permendikbud no 15 tahun 2018
  • 10. BAGAN BEBAN KERJA GURU PER MINGGU 1. Merencanakan Pembelajaran / Pembimbingan 2. Melaksanakan Pembelajaran / Pembimbingan 3. Menilai Hasil Pembelajaran / Pembimbingan 4. Membimbing / Melatih 5. Melaksanakan Tugas Tambahan Pemenuhan beban kerja dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler Minimal 37,5 Jam @60 Menit
  • 11. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 1. Definisi/ Istilah Topik Penjelasan Ketentuan Umum 1. Guru 2. Kepala Sekolah/Madrasah 3. Pengawas Sekolah/Madrasah 4. Tatap muka 5. Satuan Administrasi Pangkal 6. Dinas 7. Menteri Tatap muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum Berdasarkan permendikbud 22 tahun 2016
  • 12. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Jumlah Jam Kerja Topik Penjelasan Guru 1. Pemenuhan jam kerja selama 37,5 jam kerja efektif (@60 menit) per minggu untuk melaksanakan 5 M (merencanakan, melaksanakan/tatap muka, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan) 2. Pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu. 3. Pelaksanaan pembimbingan dipenuhi oleh Guru BK atau Guru TIK dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun. Kepala Sekolah Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan selama 37,5 jam kerja efektif per minggu Pengawas Sekolah 1. Melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pemenuhan jam tatap muka/jumlah rombel dalam melaksanaan pembelajaran/pembimbingan 2. Selain itu, pengawas juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya yang ekuivalen dengan 37,5 jam kerja efektif
  • 13. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 3. Beban Kerja Topik Penjelasan Guru Pelaksanaan tugas pokok (5M) Penetapan guru untuk melakukan tugas tambahan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan tetap mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
  • 14. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Beban Kerja Topik Penjelasan Guru Pelaksanaan tugas pokok (5M) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi: a. wakil kepala satuan pendidikan; b. ketua program keahlian satuan pendidikan; c. kepala perpustakaan satuan pendidikan; d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan; e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau f. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Beban kerja Guru dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di dalam lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan. Huruf a sampai dengan huruf d diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka bagi Guru mata pelajaran atau membimbing 3 (tiga) rombongan belajar per tahun bagi Guru BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan Huruf e diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
  • 15. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Beban Kerja Topik Penjelasan Guru Pelaksanaan tugas pokok (5M) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru meliputi: a. wakil kepala satuan pendidikan; b. ketua program keahlian satuan pendidikan; c. kepala perpustakaan satuan pendidikan; d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan; e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau f. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru. Tugas tambahan huruf f meliputi: a. wali kelas; b. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); c. pembina ekstrakurikuler; d. koordinator PKB/PK Guru atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK; e. Guru piket; f. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1); g. penilai kinerja Guru; h. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau i. tutor pada pendidikan jarak jauh dikdasmen. a. Bagi Guru mapel dapat diekuivalensikan dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka; atau b. Bagi Guru BK atau Guru TIK melaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan
  • 16. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Beban Kerja Topik Penjelasan Kepala Sekolah 1. Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada GTK 2. menetapkan Guru yang melaksanakan tugas tambahan berdasarkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar. 3. Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja atau terdapat kekurangan guru, maka Kepala Sekolah/Madrasah wajib melaporkan kepada Dinas sesuai kewenangannya. 4. Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah/Madrasah wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Beban kerja Kepala Sekolah/ Madrasah ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif  Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan, apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara/tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.
  • 17. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas 2. Beban Kerja Ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu. Topik Penjelasan Pengawas Sekolah 1. Melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional GTK 2. Merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.
  • 18. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Beban Kerja Topik Penjelasan Pelaksanaan Pembelajaran di luar satminkal 1. Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran, Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2. Guru mata pelajaran tersebut harus tetap melaksanakan kewajiban pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh Dinas.
  • 19. RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2. Beban Kerja Topik Penjelasan Pengecualian 1. Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dikecualikan bagi: a. Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; b. Guru pendidikan khusus; c. Guru pendidikan layanan khusus; dan d. Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). 2. Pemenuhan Bagi guru BK dan TIK dalam membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar. Ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 jam efektif dalam 1 minggu
  • 20. 4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 5. Tugas Kedinasan Topik Penjelasan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas  Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah  Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan bagian pemenuhan beban kerja 37,5 jam kerja efektif per minggu  Kegiatan PKB dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Topik Penjelasan Guru  Guru dapat diberikan tugas kedinasan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau Yayasan.  Tugas kedinasan dimaksud dapat dihitung sebagai pemenuhan beban kerja 37,5 jam kerja efektif jam perminggu RESUME Permendikbud No 15 thn 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
  • 22. Ruang lingkup Perbaikan Pergub Pengelolaan PBP 01 Tim Pelaksana yang dapat dibentuk 02 Penyesuaian belanja pemeliharaan yang mengakibatkan penambahan nilai 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 25. Tim Pelaksana Pasal 17 (1)Tim yang dibentuk sebagaimana pada pasal 16 huruf a, dialokasikan volumenya sebagai berikut: a. Tim Sekolah Penggerak volumenya dianggarkan 6 bulan; b. Tim Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan volumenya dianggarkan 6 bulan; c. Tim Pengembang Kurikulum volumenya dianggarkan 3 bulan; d. Tim Rapor pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data satuan pendidikan volumenya dianggarkan 3 bulan; e. Tim Asesmen Nasional volumenya dianggarkan 2 bulan; f. Tim Gerakan Sekolah Sehat volumenya dianggarkan 3 bulan; g. Tim Transformasi Pendidikan Khusus (inklusif) volumenya dianggarkan 2 bulan; h. Tim Penelusuran Tamatan volumenya dianggarkan 4 bulan; i. Tim Bursa Kerja Khusus volumenya dianggarkan 3 bulan; j. Tim Asesmen Bakat Minat volumenya dianggarkan 1 bulan; k. Tim Penerimaan Peserta Didik Baru volumenya dianggarkan 3 bulan; l. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan volumenya dianggarkan 6 bulan; m.Tim Sekolah Ramah Anak volumenya dianggarkan 3 bulan; n. Tim sekolah Adiwiyata volumenya dianggarkan 2 bulan; o. Tim Praktek kerja Industri volumenya dianggarkan 3 bulan; dan p. Tim Akreditasi volumenya dianggarkan 3 bulan. 01
  • 26. Tim Pelaksana (2) Tim Pengelola Keuangan Dana BOS dan Tim Pengelola Keuangan Dana PBP merupakan bagian terpisah dari Tim pelaksana sebagaimana tersebut pada Pasal 17 ayat 1 huruf a sampai p dan dapat dianggarkan dengan volume sebanyak 12 bulan. (3) Satuan Pendidikan dapat membentuk tim pelaksana diluar pasal 17 ayat 1 huruf a sampai p sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 01
  • 27. Penyesuaian belanja pemeliharaan yang mengakibatkan penambahan nilai 02
  • 28. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 29. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 30. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 31. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 32. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 33. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 34. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 35. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 36. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 37. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 38. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 39. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 40. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 41. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 42. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 43. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll
  • 44. 03 Penyesuaian Standar Satuan harga, termasuk honor tim, THR, Makan minum, sewa kendaraan, perjadin dll