BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
Prosedur Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS.pptx
1.
2. PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR: 40 TAHUN 2021
01
PERDIRJEN GTK NOMOR:
5958/B/HK.03.01/2022
Tentang: Petunjuk Teknis Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah
02
3. Kepala Sekolah
adalah guru yang diberi tugas untuk
memimpin pembelajaran dan mengelola
satuan pendidikan yang meliputi taman
kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa,
sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa,
sekolah menengah pertama, sekolah
menengah pertama luar biasa, sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan,
sekolah menengah atas luar biasa, atau
Sekolah Indonesia di Luar Negeri
2
1
3
4 5
Guru
adalah pendidik profesional
dengan tugas utama
mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan,
melatih, serta menilai dan
mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
Dinas Pendidikan:
a. Dinas Pendidikan Provinsi adalah
dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di
bidang pendidikan di wilayah
provinsi.
b. Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten/Kota adalah dinas yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang
pendidikan di daerah
kabupaten/kota.
Sertifikat Guru Penggerak
adalah sertifikat yang
diberikan kepada Guru
yang telah mengikuti dan
dinyatakan lulus
pendidikan Guru
penggerak.
Sekolah Indonesia di Luar
Negeri yang selanjutnya
disebut SILN
adalah satuan pendidikan
pada jalur formal yang
diselenggarakan di luar
negeri.
Ketentuan Umum
4. Persyaratan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat
a
memiliki kualifikasi akademik paling rendah
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari
perguruan tinggi dan program studi yang
terakreditasi;
b memiliki sertifikat pendidik;.
c memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
d
memiliki pangkat paling rendah
penata muda tingkat I, golongan
ruang III/b bagi Guru yang
berstatus sebagai PNS;
e
memiliki jenjang jabatan paling
rendah Guru ahli pertama bagi
Guru pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja;
g
memiliki pengalaman manajerial paling
singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan,
organisasi pendidikan, dan/atau komunitas
pendidikan;
h
sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA
berdasarkan surat keterangan dari rumah
sakit pemerintah;
i
tidak pernah dikenai hukuman disiplin
sedang dan/atau berat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
j tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa,
atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
k
berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam)
tahun pada saat diberi penugasan sebagai
Kepala Sekolah.
f
memiliki hasil penilaian kinerja Guru
dengan sebutan paling rendah “Baik”
selama 2 (dua) tahun terakhir untuk
setiap unsur penilaian;
b,d,e dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah di
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
5. SP yang diselenggarakan
oleh Masyarakat
1. Pengangkatan dilakukan oleh
pimpinan penyelenggara satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat setelah mendapat
rekomendasi dari tim pertimbangan
pengangkatan kepala sekolah.
2. Tim Pertimbangan Pengangkatan
Kepala Sekolah
▪ terdiri atas unsur
penyelenggara pendidikan
yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
▪ ditetapkan oleh pimpinan
penyelenggara pendidikan
yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
SP yang diselenggarakan
oleh Pemerintah
1. Pengangkatan dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) setelah mendapat
rekomendasi dari tim
pertimbangan pengangkatan
Kepala Sekolah.
2. Tim Pertimbangan ditetapkan
oleh PPK, terdiri atas unsur:
a. Sekretariat Daerah;
b. Disdik Provinsi/Kab/Kota;
c. Dewan Pendidikan; dan
d. Pengawas Sekolah
Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
6. Guru dengan
Sertifikat GP
PENGANGKATAN KS
Guru dengan
STTPP Diklat
Cakep
Guru tanpa
sertifikat
Syarat lain
dipenuhi Syarat lain
dipenuhi
Syarat lain
dipenuhi
4 Periode
1 Periode
Permendikbudristek No. 40/2021
Perdirjen GTK No. 5958/B/HK.03.01/2022
Permendikbudristek No. 40/2021
Permendikbudristek No. 40/2021
Permendikbudristek No. 40/2021
SE Dirjen GTK No. 0378/B.B1/GT.00.05/2022
Permendikbudristek No. 40/2021
Permendikbudristek No. 40/2021
Syarat:
1. Guru dengan Sertifikat GP;
2. Guru dengan STTPP Diklat Cakep
Sudah diangkat semua dan masih tersisa
formasi
7. Bagaimana jika tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon
Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak?
Pemerintah Daerah dapat
melakukan koordinasi antar
Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan
penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah sesuai
kewenangannya
Penyelenggara satuan
pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat
dapat melakukan koordinasi
antar penyelenggara satuan
pendidikan untuk memenuhi
kebutuhan penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah
8. Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
1. dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa
periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
2. pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode
dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
3. Kepala Sekolah yang belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai
Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun
4. penugasan guru sebagai Kepala Sekolah memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang
telah dilaksanakan
Dituangkan dalam perjanjian kerja
9. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah lintas satuan
Pendidikan dan/atau lintas jenjang pendidikan
3
4
5
Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan
penyelenggara satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat dapat
menetapkan BCKS untuk ditempatkan pada
lintas satuan Pendidikan dan/atau lintas jenjang
Pendidikan yang berbeda sesuai dengan
kewenangan pimpinan penyelenggara satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh
Masyarakat.
Sebagai contoh Dinas Kabupaten/Kota dapat
menetapkan BCKS dari Guru SMP sebagai Kepala
Sekolah di SD atau sebaliknya.
Perdirjen GTK Nomor : 5958/B/HK.03.01/2022
10. Skema Transformasi Peran Kepala Sekolah
Pengelola Administrasi
.
Penggerak
Menggerakkan warga sekolah dan
masyarakat bersama meningkatkan
kualitas pembelajaran melalui
peningkatan capaian standar pendidikan
yang relevan (input, proses, output)
Melakukan pengelolaan satuan pendidikan untuk
memenuhi 8 standar nasional pendidikan
Menganalisis kesenjangan kondisi satuan
pendidikan dengan 8 standar pendidikan
Melakukan refleksi bersama warga sekolah
menggunakan rapor pendidikan sekolah
Peran
Asesmen
Awal
Fokus
Layanan
Strategi
Program kerja yang cenderung terpaku
delapan standar
Program kerja sesuai kondisi satuan pendidikan dan
lingkungan sekitar dan disepakati bersama oleh warga
sekolah
Keluaran yg
Dihasilkan
Laporan administrasi pengelolaan satuan
pendidikan
Laporan capaian program kerja dan evaluasi
dampaknya terhadap peningkatan kualitas
pembelajaran.
Ukuran
Keberhasilan
1. Peningkatan nilai ujian terstandar
(nilai absolut)
2. Pencapaian Standar Nasional
Pendidikan (capaian absolut)
1. Peningkatan literasi, numerasi dan karakter peserta didik dari tahun
ke tahun (delta skor)
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun (delta skor)
SEBELUM SESUDAH
11. Masuklah dengan
menggunakan akun
belajar.id yang telah aktif
.
Jika anda belum mempunyai akun
belajar.id atau anda lupa passwordnya,
silahkan melakukan permohonan baik
itu untuk pengadaan akun maupun
permintaan password melalui situs.
Dinas Pendidikan perlu melakukan
permohonan akses melalui UPT
yang ditunjuk di tautan berikut,
dengan mengirimkan Surat
Penunjukan kepada PIC UPT.
.
Tahapan Seleksi Kepala Sekolah
dengan Sistem Pengangkatan KS
12. 1
Login ke Sistem
Pengangkatan
Kepala Sekolah
3
Tentukan Periode
Pendaftaran dan
Undang bakal Calon
Kepala Sekolah
5
Pemasangan
Bakal Calon
Kepala
Sekolah
2
Cek daftar
kebutuhan sekolah
dan ketersediaan
Bakal Calon kepala
Sekolah
4
Pengecekan
Berkas Bakal
Calon Kepala
Sekolah
6
Finalisasi Bakal
Calon Kepala
Sekolah
Tahapan Penggunaan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah Secara Umum