Modul Pelatihan Pengawasan dalam instalasi lift

1. PELATIHAN PENGAWAS LAPANGAN
INSTALASI LIFT & ESKALATOR
Judul Modul :
Peraturan dan Standard Nasional
Medan, tanggal 23 April 2012
Paparan oleh : Ir. SAWONO KUSASI
A2K3 Nakertrans
SELAMAT DATANG
SALAM SEJAHTERA

2. URAIAN MATERI
Pelatihan ini membahas
 Pengetahuan peraturan umum
 Peraturan khusus, dan
 Standar nasional
untuk para pengawas lapangan (site
supervisor) pemasangan instalasi lift
dan eskalator.

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL
UMUM (TIU)
Setelah mempelajari modul, peserta mampu
memahami peraturan dan SNI,
Guna pelaksanaan pengawasan
pemasangan instalasi lift dan eskalator,
Sesuai ketentuan dokumen kontrak,
Dan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pekerjaan agar hasilnya layak difungsikan.

4. TUJUAN INSTRUKSIONAL
KHUSUS (TIK)
Pada akhir pelatihan ini peserta mampu :
1. Mengenali sumber-sumber bahaya
2. Menerapkan sistem manajemen K3
3. Menerapkan organisasi perencanaan dan
pelaksanaan
4. Melaksanakan tugas-tugas P2K3 dan
tanggung jawab managerial.

5. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang No.01 tahun 1970
tentang keselamatan kerja dan usaha
mencegah kecelakaan maupun bahaya.
2. Peraturan menteri Nakertrans
No.01/MEN/1980 K3, Konstruksi
Bangunan.
3. Peraturan menteri Nakertrans
No.03/MEN/1999, Syarat-syarat K3 lift.
4. Peraturan menteri Nakertrans
No.05/MEN/1996, Sistem manajemen K3.

6. Pasal-3 :
Kapasitas lift sesuai SNI : 68 kg per orang.
Pasal-5 :
Mesin traksi harus sesuai dengan SNI :
Rem adalah bagian dari mesin.
Pasal-6 :
Kamar mesin dan pintu harus tahan api 1 jam.
Pintu masuk KM min.0.7 m x 2.0 m membuka
arah keluar.
Permen no.03/MEN/1999 K3 Lift

7. FAKTOR KEAMANAN
Pasal-7 :
Kecepatan tali Faktor
keamanan
20 m/m – 59 m/m 8.0
59 m/m – 90 m/m 9.5
105 m/m – 180 m/m 10.5
210 m/m – 300 m/m 11.5
300 m/m – keatas 12.0
Diameter tali minimal = 10 mm
Jumlah lembar minimal = 3

8. RUANG LUNCUR (hoistway)
Pasal-9 :
Ruang luncur express (lift non-stop) minimal
satu pintu darurat setiap 3 lantai (setiap 11.0
meter).
Dimensi pintu darurat min 70 cm x 140 cm
Tahan api (sesuai peraturan bangunan)
Overhead : Ruang bebas aman minimal 50 cm
(SNI 60 cm)
Pit (lekuk dasar) : Ruang bebas aman minimal
50 cm

9. LEKUK DASAR ATAU PIT
Pasal 10 :
Lantai dasar pit kekuatannya 5000 N/m2.
Jika pit tidak langsung disangga tanah
(pondasi), maka:
Bobot imbang harus dilengkapi alat
pengaman (safety device).
Ruangan bagian bawah pit dilarang untuk
kegiatan (demi keselamatan).

10. KERETA
Pasal-11 :
Pintu darurat pada atap kereta minimal
0.35 x 0.45 m (membuka arah keatas).
Pintu darurat dinding samping kereta, dilengkapi
saklar pengaman, kunci dan handel pada sisi
luar.
Luas kereta sesuai dengan jumlah maximum
penumpang (lihat lampiran).
Luas 1.6 x 1.5 = 2.4 m2 = 1000kg (= 15P)
Rata-rata IP = 2.4/15 = 0.16 m2.

11. KECEPATAN LEBIH
(overspeed)
Pasal-13 :
Kecepatan lebih (%) saat governor bekerja
s/d 42 m/m = 150%
s/d 90 m/m = 140%
s/d 120 m/m = 135%
> 120 m/m = 130 %
Saklar pengaman (stop switch) pada governor
untuk lift-lift berkecepatan 60 m/m dan lebih.

12. KINERJA PESAWAT
PENGAMAN
Pasal-15 :
Jarak kemerosotan kereta saat rem (alat)
pengaman bekerja.
Kecepatan kereta Jarak min dan max
s/d 105 m/m 0.25 m,
1.10 m
s/d 150 m/m 0.59 m,
1.80 m
s/d 210 m/m 1.00 m,
3.00 m
s/d 300 m/m 2.00 m,
5.60 m

13. REL PEMANDU
Pasal-20 :
Rel pemandu harus kuat atas tekanan kereta
saat rem pesawat pengaman bekerja dengan
beban penuh didalam kereta.
Contoh gaya reaksi : g = gravitasi bumi
F = g x (P+Q) x  P = berat kereta kosong
Q = beban kapasitas
 = faktor tekuk
A = luas penampang rel
(mm2)
T = F/A < 140 N/mm2

14. PEREDAM (penyangga)
Pasal-21 :
Peredam (penyangga) dan jarak langkah
(stroke)
Kecepatan lift Jarak langkah (stroke)
s/d 45 m/m 4 cm, (karet masif
kenyal)
s/d 60 m/m 6 cm, jenis pegas
s/d 90 m/m 15 cm, jenis hidrolik
s/d 150 m/m 43 cm, jenis hidrolik
s/d 180 m/m 63 cm, jenis hidrolik
s/d 210 m/m 84 cm, jenis hidrolik
s/d 300 m/m 74 cm, jenis hidrolik
s/d 360 m/m 250 cm, jenis hidrolik

15. DOKUMEN
Pasal-24 :
Gambar rencana pemasangan harus
sesuai dengan SNI dan disahkan oleh
pejabat yang ditunjuk, meliputi:
Kamar mesin
Ruang luncur
Pintu-pintu
Rel pemandu, dan
penguatnya (separator beam)
Perhitungan tali baja, dan sertifikat tali.

16. IZIN PEMASANGAN
Pasal-25 :
Pengurus (kontraktor) lift harus mendapat
Izin memasang atau merubah
Izin menggunakan operasi lift (layak fungsi)
Perusahaan Jasa K3 :
a) harus mendapat izin operasi
b) keputusan penunjukan oleh menteri

17. SERTIFIKAT TEKNISI
Pasal-27 :
 SIO bagi teknisi setelah lulus dari
bimbingan teknis (teknis lapangan dan
teori).
 SIO berlaku untuk 5 tahun.
Penjelasan SIO = Surat Izin Operasi

18. DAFTAR ISTILAH
1. bahaya (hazards)
suatu kondisi dan atau sikap yang berlaku
ditempat kerja yang berpotensi terhadap
terjadinya suatu kecelakaan.
2. kecelakaan (accident)
suatu peristiwa yang tidak dikehendaki
datangnya secara tiba-tiba, yang dapat
mengakibatkan kerusakan harta benda
gangguan lingkungan dan atau mengakibatkan
cedera, bahkan kehilangan nyawa.

19. DAFTAR ISTILAH
3. kejadian (Incident)
suatu peristiwa yang nyaris dapat menyebabkan
atau menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan.
4. sumber bahaya
segala faktor yang dapat menimbulkan atau
membantu adanya suatu bahaya.
5. resiko
suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang
diperkirakan dapat terjadi, akibat adanya bahaya,
dalam suatu kegiatan atau dalam satuan waktu

20. DAFTAR ISTILAH
6. keselamatan kerja (occupational safety)
tindakan sesuai prosedur baku, untuk
menghindari diri dari bahaya kecelakaan kerja
dan resiko.
7. kesalahan manusiawi (human error)
suatu gejala akibat dari beberapa faktor yang
mempengaruhi unjuk kerja seseorang pada
situasi tertentu.

21. DAFTAR ISTILAH
8. faktor manusia (human factor)
faktor badaniah atau rohaniah pada diri
siapapun dapat mempengaruhi langsung atau
tidak langsung suatu unjuk kerja. Hal ini
penyebab kesalahan “menilai” dan atau
bertindak, dan mengakibatkan kecelakaan.
Menilai disini berarti membuat keputusan.
9. ceroboh (negligent act)
suatu tindakan direncanakan ataupun tidak,
yang tidak semestinya, dan mengandung
bahaya.

22. DAFTAR ISTILAH
10. derita (severity)
suatu ukuran derajat kemalangan akibat
kecelakaan, seperti kehilangan jumlah jam
kerja akibat kecelakaan.
11. domino effect
suatu istilah yang dipakai untuk
menggambarkan hubungan sebab dan
akibat suatu peristiwa terhadap peristiwa
lain. Suatu peristiwa kegagalan (atau
kecelakaan) dapat mengakibatkan tambahan
kegagalan (kecelakaan) yang lain dan
seterusnya.

23. DAFTAR ISTILAH
12. audit
pemeriksaan secara sistimatis dan
independent untuk mencari fakta hasil
kegiatan, apakah sesuai dengan rencana, dan
apakah kebijakan/tujuan perusahaan tercapai.
13. penyelidikan kecelakaan
upaya terarah untuk mengumpulkan dan
menafsirkan serta menganalisa fakta meliputi
suatu pencarian secara sistimatis sifat dan
luasnya kejadian kecelakaan, termasuk resiko
yang (telah) diambil, dan jumlah kerugian
yang diambil.

24. DAFTAR ISTILAH
14. APD = alat pelindung diri
15. safety switches
sakelar-sakelar pengaman dipasang secara
serie (berderet), jika salah satu
terbuka/putus, lift akan berhenti bekerja.
16. proaktif
ikut melaksanakan suatu tugas karena
sesuai dengan kehendak

25. DAFTAR ISTILAH
17. disiplin (discipline)
status dimana seorang dapat menguasai
dirinya sendiri untuk bersikap sesuai aturan.
18. sikap (aptitude)
kesanggupan seseorang menghadapi atau
mempelajari masalah.
19. tanggap (respons)
reaksi positip terhadap suatu perubahan
(pekerjaan atau lingkungan).

26. KESELAMATAN KERJA
Undang-undang No.1 tahun 1970
Pasal 1 :
Definisi : 1. Tempat Kerja
2. Pengurus
3. Pengusaha
4. Direktur
5. Pegawai Pengawas
6. Ahli Keselamatan Kerja (A2K3)
Pasal 2 :
Ruang Lingkup
Segala tempat kerja : didarat, didalam tanah,
dipermukaan air, didalam air, dan diudara.

27. Pasal 3 :
Syarat-syarat Keselamatan :
1. Mencegah dan mengendalikan timbulnya
kecelakaan.
2. Mengurangi resiko kecelakaan.
3. Menanggulangi (memadamkan, dan
sebagainya).
4. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
5. Memelihara lingkungan dan kesehatan.
6. dsb.

28. Pasal 4 :
Proses terjadinya kecelakaan, dalam :
1. Perencanaan (hubungan dengan SNI)
2. Pembuatan (proses) pengolahan material
dan limbah.
3. Transportasi (handling), pengangkutan
produk
4. Peredaran, perdagangan
5. Instalasi, proses pekerjaan
6. Pemakaian, oleh masyarakat umum
7. Pemeliharaan
8. Penyimpanan bahan, produk dan material

29. Pasal 5 :
Pengawasan
Tugas dan wewenang direktur
Pelaksanaan langsung oleh AK3
Pasal 6 :
Panitia banding
Diatur oleh kementerian Nakertrans
Pasal 7 :
Restribusi

30. Pasal 9 :
Pembinaan
Kewajiban pengurus menyelenggarakan latihan
Menyediakan APD (hal pekerja)
Pasal 10 :
Panitia Pembina K3
Wewenang menteri Nakertrans
Pasal 11 :
Laporan kecelakaan
Kewajiban pengurus, laporan dalam tempo 2 x 24
jam

31. Pasal 12, 13 :
Kewajiban & Hak tenaga kerja
Laporan dan Alat-alat Pelindungan Diri (APD)
Pasal 14 :
Kewajiban pengurus
Membuat syarat-syarat kerja (peraturan
perusahaan)
Memasang tanda peringatan, label, penerangan
Pasal 15 :
Pelaksanaan dan ancaman pidana
Pasal 16, 17, 18 : Mulai diundangkan

32. SNI
(Standard Nasional Indonesia)
SNI diterbitkan oleh :
BSN : Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wana Bhakti Lt.4 Blok IV
Jl. Gatot Subroto No.1 Jakarta 10270
Telp : (021) 574.7043
SNI 03-2190-1999 : Syarat-syarat Umum Konstruksi Lift
Penumpang dengan Motor Traksi.
SNI 03-6573-2001 : Tata cara Perancangan Sistem
Transportasi Vertikal dalam Gedung.
SNI 03-7017-2004 : Pemeriksaan dan Pengujian Lift
Traksi
Listrik pada Bangunan Gedung.

33. Daftar Isi SNI 03-6573-2001
Bab-4. Ketentuan Teknik
Bab-5. Perancangan
Bab-6. Sistem Pelayanan
Bab-7. Konstruksi Lift
Bab-8. Pemasangan Lift Tali Baja 8.4.
Bab-9. Instalasi Listrik
Bab-10. Pemeriksaan dan Pengujian
Bab-11. Pemeliharaan

34. Daftar Isi SNI 03-6573-2001
Bab-7.
7.1. Umum
7.2. Tata Letak
7.3. Penerapan atas Bentuk Bangunan
7.4. Susunan kelompok lift
7.5. Ruang Luncur
7.6. Kereta Lift
7.7. Pintu
7.8. Motor dan Mesin
7.9. Pesawat Pengaman
7.10. Sinyal
7.11. Lift pelayanan khusus

38. MESIN BOR

39. PERATURAN KHUSUS
Peraturan Keselamatan Khusus yang
perlu diperhatikan bagi seorang
Pengawas Lapangan (Site Supervisor)
Pemasangan Instalasi Lift dan Eskalator
meliputi:
 Bekerja di Kamar Mesin
 Bekerja di Lekuk Dasar (pit)
 Bekerja di Ruang Luncur (Hoistway)
 Pintu-pintu Lantai (landing doors) dan
 Bekerja di atas atap kereta

40. ALAT PELINDUNG DIRI

41. SAFETY HARNESS

42. GAMBAR-GAMBAR

43. GAMBAR-GAMBAR

44. POLA PENGAWASAN K3 (1)
POLA PENGAWASAN DIBAGI 3 TAHAP
1. RENCANA K3 SEBELUM
KONSTRUKSI, MENCAKUP :
 PERENCANAAN : METODE
KERJA, URUTAN KERJA, SARANA
K3, PELAYANAN KESEHATAN.
 ORGANISASI : UNIT K3 DALAM
STRUKTUR ORGANISASI
 POLA EVALUASI

45. POLA PENGAWASAN k3 (2)
POLA PENGAWASAN DIBAGI 3 TAHAP
2. K3 PAD AFASE KONSTRUKSI
 KONTRAKTOR UTAMA PERLU MENGAMBIL
LANGKAH
 PENGAMAN AREAL KERJA, SELAMATAN,
PENYULUHAN K3, PEMERIKSAAN KESEHATAN,
PEMBERSIHAN AREA/LINGKUNGAN KERJA,
PELAYANAN KESEHATAN, KERAPIAN,
 EVALUASI MINGGUAN & BULANAN DAN
PENGGOLONGAN KECELAKAAN KERJA :
 MENINGGAL DUNIA
 CACAT PERMANEN TOTAL
 CACATPERMANEN SEBAGIAN
 TIDAK MAMPU BEKERJA SEMENTARA

46. POLA PENGAWASAN K3 (3)
POLA PENGAWASAN DIBAGI 3 TAHAP
3. FASE PENYERAHAN PROYEK
 PROSEDUR PENYERAHAN BAIK &
MUDAH DIMENGERTI
 DITENTUKAN BATAS PEKERJAAN
SECARA JELAS.

47. AUDIT INTERNAL K3
 ADALAH PEMERIKSAAN BERKALA
SECARA TERENCANA YANG DILAKUKAN
TERHADAP PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN K3
 DIPERLUKAN AGAR SEMANGAT K3
TERPELIHARA & BAHKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS
 YANG MELAKUKAN AUDIT ADALAH
PETUGAS YANG BERSERTIFIKAT SPT :
SAFETY INSPECTOR (PEM), SAFETY
OFFICER (PEMILIK PEKERJAAN), SAFETY
ENGINEER (PELAKSANA PEKERJAAN)

49. MASALAH PEMAKAIAN
ALAT PELINDUNG DIRI
 PEKERJA TIDAK MAU MEMAKAI PERLENGKAPAN
KESELAMATAN KERJA
 PERUSAHAAN TIDAK MENYEDIAKAN PERLENGKAPAN
KESELAMATAN KERJA
 JENIS PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA TIDAK
SESUAI DENGAN JENIS BAHAYA YANG DIHADAPI
PEKERJA
 PERUSAHAAN MENGADAKAN PERLENGKAPAN
KESELAMATAN KERJA HANYA SEKEDAR MEMENUHI
PERSYARATAN FORMAL TANPA MEMPERTIMBANGKAN
KESESEUAIANNYA DENGAN MAKSUD PEMAKAIANNYA.
 MASKER
 ALAT PELINDUNG TELINGA
 SARUNG TANGAN
 KACA MATA KESELAMATAN

50. TERIMA KASIH atas PERHATIAN
PARA HADIRIN
Untuk Tanya Jawab,
hubungi :
Ir. Sarwono Kusasi
Hp.0818.0615.5187