Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com ------------------------------------------

1. Merencanakan Pengadaan
Material dan Jasa
Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
kanaidi63@gmail.com HP.08122353284

2. Fungsi Purchasing & Procurement
dalam SCM
• Fungsi Purchasing & Procurement tidak bisa
lepas dari fungsi Inventory, Pergudangan
(Warehousing) dan Aliran Informasi.
• Purchasing & Procurement + Inventory,
Pergudangan dan Aliran Informasi merupakan
bagian inti dari Supply Chain Management
(SCM), yang terkait langsung dengan fokus
“Managing Supply Base”.
Aspek Strategis Manajemen
Pembelian & Pengadaan

3. • Purchasing & Procurement juga terkait
dengan upaya mengefisienkan pembelian.
• Dengan tetap mengacu kepada Tujuan,
Kebijakan Umum Pengadaan, Prinsip-prinsip
Dasar Pengadaan, Etika Pengadaan, dan
Aturan/Prosedur dalam Pengadaan
(sebagai berikut) ...>>>
Fungsi Purchasing & Procurement
terkait Efisiensi Pembelian

4. a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu,
biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonorni; dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan
Diberlakukannya
PERPRES 16/2018 PERPRES 12/2021
Tujuan
Koperasi
Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan
perluasan kesempatan berusaha; dan
Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
Mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

5. KEBIJAKAN UMUM Pengadaan
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan,
terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta
transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar
Nasional Indonesia (SNI);
g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;
h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

6. PRINSIP
PENGADAAN
Barang/Jasa
6
Efisien
Efektif
Transparan
Terbuka
Bersaing
Adil/Tidak
Diskriminatif
Akuntabel
BARANG/JASA

7. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN ...
• Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.
• Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya.
• Transparan, berarti semua ketentuan dan
informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh
masyarakat pada umumnya.

8. • Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti
oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang jelas.
• Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara
sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara
dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan
tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN ...

9. • Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama
bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan
kepada pihak tertentu, dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional.
• Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan
dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan
Barang/Jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN ...

10. ETIKA PENGADAAN
Ketentuan
Kode
Etik
Pengadaan
Ketentuan
Good
Governance
ETIKA
Menghindari
penyalahgun
aan
wewenang
Tidak
menerima,
menawarkan
atau
menjanjikan
Tertib &
tanggung
Jawab
Profesional,
Mandiri &
menjaga
rahasia
Tidak saling
mempenga-
ruhi
Menerima dan
tanggung
jawab thd sgl
keputusan
Mencegah
pemborosan
Menghindari
conflict of
interest
Psl 7 (1) Perpers No. 16 Tahun 2018

11. ETIKA PENGADAAN ...
Psl 7 (1) Perpers No. 16 Tahun 2018

12. ETIKA PENGADAAN ...

13. • Purchasing & Procurement juga terkait dengan
upaya menjaga keberlangsungan stock
(Pengendalian Persediaan).
Fungsi Purchasing & Procurement
terkait Pengendalian PERSEDIAAN

14. Pengendalian stock (persediaan) merupakan
salah satu masalah penting yang dihadapi
perusahaan, karena pada kebanyakan
perusahaan persediaan merupakan bagian
besar yang tercantum dalam neraca.
Fungsi Purchasing & Procurement
terkait Manajemen PERSEDIAAN ...

15. Fungsi Purchasing & Procurement
terkait Manajemen PERSEDIAAN ...
Wahyumi Ekawanti, MSi
15
 Persediaan yang terlalu besar atau terlalu
kecil dapat menimbulkan masalah-masalah
yang pelik.
 Manajemen persediaan yang efektif dapat
memberikan sumbangan kepada
keuntungan perusahaan.

16. Jika persediaan terlalu besar dan tidak
seimbang dengan penggunaannya, maka
modal yang tertanam di dalam inventory akan
menanggung beban bunga atas modal yang
digunakan untuk membeli bahan tersebut.
Oleh karenanya
persediaan harus dikelola
dengan baik!
Fungsi Purchasing & Procurement
terkait Manajemen PERSEDIAAN ...

17. Jika persediaan kurang, maka dapat
menghambat proses produksi/aktivitas bisnis,
yang pada akhirnya dapat mengecewakan
pelanggan dan merugikan perusahaan.
Oleh karenanya
persediaan harus dikelola
dengan baik!
Fungsi Purchasing & Procurement
terkait Manajemen PERSEDIAAN ...

18. Manfaat/Dampak Pembelian &
Pengadaan bagi Konsumen/Masyarakat
INPUT
(Pengadaan/
Pembelian)
PROSES BISNIS
- Produksi
- Aktivitas/
- Operasional, dll
OUTPUT
(Barang/Jasa)
Outcome
Impact
(Dampak)
Manfaat/Dampaknya bagi
Konsumen/Masyarakat
Perusahaan Konsumen

19. Metode Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
1
Melalui Penyedia
Barang/Jasa
2

20. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melalui Penyedia B/J
Terdapat 4 (empat) tahapan dalam pengadaan
barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa (LKPP,
2018), yaitu:
1. Tahapan Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
2. Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
3. Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
4. Tahapan Penandatanganan dan Pelaksanaan
Kontrak

21. Tahapan Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
• Tahap perencanaan ini terdiri atas beberapa
kegiatan, antara lain:
1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
(RUP).
2. Pengkajian ulang dan penetapan RUP.
3. Penyusunan, pembahasan, dan
penetapan rencana pelaksanaan
pengadaan.
4. Penyusunan dokumen
pengadaan/pemilihan.

22. Rencana Umum Pengadaan/RUP (1)
 Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah.
 Peranannya sangat strategis dan menentukan
 Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup
kerja, SDM, Waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan.
 Menjadi acuan kegiatan pengadaan
 Menjelaskan kaitannya dengan penganggaran
PERENCANAAN & PERSIAPAN
Pengadaan Barang/Jasa

23. HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH
PA/KPA :
Rencana Umum Pengadaan/RUP (2)
1.Menyusun paket pekerjaan yang tertuang
dalam dokumen anggaran.
2. Mengumumkan rencana pengadaan
3. Menyediakan anggaran pengadaan.

24. 1. Tujuan Perencanaan pengadaan barang/jasa.
a. Diperolehnya barang/jasa dengan kualitas diharapkan
/ditetapkan.
b. Terjaminnya kelancaran proses pengadaan.
2. Tiga Batasan dalam Perencanaan :
a. Besarnya biaya (anggaran) yang dialokasikan, tidak
diperkenankan dilampaui jumlah pengeluarannya.
b. Jadwal kegiatan/proyek dalam kaitan dengan kurun waktu
(lamanya) dan tanggal akhir yang telah ditentukan.
c. Mutu produk atau hasil kegiatan/proyek harus memenuhi
spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan dan dapat
dipertanggung jawabkan.

25. Menetapkan Paket Pekerjaan (1)
• Wajib Dilaksanakan:
Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan
bagai usaha kecil termasuk koperasi kecil.
Menetapkan sebanyak banyaknya paket pengadaan untuk usaha mikro, usaha
kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan:
• Prinsip efisiensi
• Persaingan sehat
• Kesatuan sistem dan kualitas, dan
• Kemampuan teknis
Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan
pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD

26. Menetapkan Paket Pekerjaan (2)
Barang/PK/JL ≤
2,5 Milyar
Menuntut
kompetensi
teknis dan/atau
kesatuan sistem
dan/atau kualitas
Usaha
Mikro/Kecil/Koperasi
kecil
Untuk usaha Non
Kecil
Wajib dilaksanakan
DILARANG
UNTUK
DIPERHATI
KAN

27. Menetapkan Paket Pekerjaan (3)
• DILARANG :
Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk menghindari pelelangan
Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa
lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi
Menyatukan / menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

28. Menetapkan SISTEM PENGADAAN B/J
1 METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
• Pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau jasa
lainnya.
• Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi.
• Metode cara penilaian kualifikasi
METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
METODE EVALUASI PENAWARAN
• Evaluasi penawaran penyedia barang, pekerjaan, konstruksi atau jasa
lainnya.
• Evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi.
2
3

29. SISTEM PENGADAAN
Pelelangan
Umum
Penunju
kan
langsung
Pemilihan
Penyedia
B/JL
Pada prinsipnya semua
penilihan dilakukan melalui
metode Pelelangan umum
Pelelangan
Sederhana
Bila pekerjaan tidak
kompleks, bernilai paling
tinggi Rp 200.00.000
Kontes /
sayembara
SAYEMBARA:
Proses dan hasil dari gagasan,
kreativitas, inovasi, budaya,
dan metode pelaksanaan
tertentu, tidak dapat
ditetapkan bdsk harga satuan
KONTES :
Tidak punya harga pasar.
Tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan
Untuk pengadaan dengan
nilai sd Rp 200 juta;
kebutuhan operasional;
teknologi sederhana; resiko
kecil; usaha perorangan/BU
kecil dan koperasi kecil
Pengadaan
Langsung
KEADAAN TERTENTU
 Penanganan darutat
 Pek. Konfrensi yang
mendadak yang dihadiri
Presiden/Wapres.
 Pertahanan Negara serta
keamanan dan ketertiban
Masyarakat
 Pek spesifik hanya bisa oleh
satu penyedia.
B/JL KHUSUS
 Pek. Berdasarkan tarif resmi
yang ditetapkan pemerintah.
 Pek.Kompleks dgn teknologi
khusus.
 Distribusi obat/alkes tertentu.
 Kendaraan bermotor dengan
harga khusus untuk
pemerintah.
 Sewa penginapan/hotel/ruang
rapat.
 Lanjutan sewa
gedung/kantor/ruang
terbuka/tertutup
METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

30. Pelelangan
Umum
Penunjuk
an
langsung
Pemilihan
Penyedia PK
Pada prinsipnya semua
pemilihan dilakukan melalui
metode Pelelangan umum
Pemilihan
Langsung
Bila pekerjaan tidak
kompleks, bernilai paling
tinggi Rp 200.00.000
Pelelangan
Terbatas
Pekerjaan Kompleks,
diyakini jumlah
Penyedia terbatas
Untuk pengadaan dengan
nilai sd Rp 200 juta;
kebutuhan operasional;
teknologi sederhana; resiko
kecil; usaha perorangan/BU
kecil dan koperasi kecil
Pengadaan
Langsung
KEADAAN TERTENTU
 Penanganan darutat
 Pek. Konfrensi yang
mendadak yang dihadiri
Presiden/Wapres.
 Pertahanan Negara serta
keamanan dan ketertiban
Masyarakat
 Pek spesifik hanya bisa
oleh satu penyedia.
KONTRUKSI KHUSUS
 Pek. Kompleks dengan
teknologi khusus.
 Pek. Kontruksi bangunan
yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan
tanggung jawab atas resiko
kegagalan bangunan
SISTEM PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

31. Seleksi
Umum
Penunjukan
langsung
Pemilihan
Penyedia Jasa
Konsultasi
Pada prinsipnya semua
penilihan dilakukan melalui
metode
Seleksi Umum
Seleksi
Sederhana
Bila pekerjaan tidak
kompleks bernilai paling
tinggi Rp 200.00.000
SAYEMBARA
 Proses dan hasil
dari gagasan,
kreativitas, inovasi
dan metode
pelaksanaan
tertentu
 Tidak dapat
distetapkan
berdasarkan harga
satuan
Untuk Pekerjaan
Konsultasi Rp 50 juta;
kebutuhan operasional
K/L/D/I
Pengadaan
Langsung
KEADAAN TERTENTU
Penanganan darurat
Penyedia jasa tunggal
 Hanya bisa dilakukan
pemegang hak paten
Pek. Yang menyangkut
pertahanan/keamanan
dan ketertiban
masyarakat
SISTEM PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J

32. Metode PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
3 Jenis Metode
Metode satu sampul
Penyampaian dok penawaran
(adm,teknis, dan harga) yang
dimasukkan ke dlm 1 (satu)
sampul tertutup kpd ULP/Pejabat
Pengadaan
METODE PENYAMPAIAN BERLAKU TERGANTUNG JENIS PEKERJAAN
 B/J yg standar harganya telah
ditetapkan pemerintah
 Jasa konsultasi dg KAK sederhana
 B/PK/JL yg spek/Volume jelas
 Penunjukan langsung/Pengadaan
Langsung/Kontes/Sayembara
Metode dua sampul
Adm+teknis (sampul-1), harga
(sampul-2) kemudian sampul-1
dan sampul-2 dimasukkan ke dlm
sampul penutup dan
disampaikan ke ULP
 B/JL pakai sistem nilai
atau sistem biaya selama
umur ekonomis.
 JK yg penilaian teknis
terpisah dari penilaian
harga atau bersifat
kompleks
Metode dua tahap
• Adm+teknis (sampul-1),
• harga penawaran (sampul-2)
• Disampaikan dalam 2 tahap
 B/JL/PK yg kompleks
 B/JL/PK yg memenuhi kriteria
kinerja tertentu termasuk
pertimbangan kemudahan
pengoperasian dan efisiensi
pemeliharaan peralatan
 B/JL/PK dgn bbrapa alternatif
penggunaan sistem, desain,
teknologi

33. Metode Evaluasi Penawaran
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Membandingkan
dok penawaran
dengan dok lelang
dgn urutan tahap
adm, teknik, harga,
dimana apabila tdk
memenuhi pada
setiap tahapan
dinyatakan gugur
B/PK/JL pada
prinsipnya
menggunakan
sistem gugur
Memberikan nilai
angka tertentu
berdasarkan
ketentuan dok
lelang
B/PK/JL yang
kompleks dgn
ketentuan bobot
harga 70-90% dan
unsur yg dinilai dpt
dikuantifikasikan
Memberikan nilai
pada unsur teknis
dan harga menurut
umur ekonomis
kemudian
dikonversi ke dalam
uang
B/PK/JL yang
kompleks
Sistem
Gugur
Sistem
Nilai Sistem
penilaian biaya
selama umur
ekonomis

34. Metode Evaluasi Penawaran
Jasa Konsultasi (JK)
Kualitas teknis
terbaik, lalu nego
teknis & biaya
JK yg
mengutamakan
kualitas dan/atau
lingkupnya sulit
ditetapkan dalam
KAK
Nilai kombinasi
terbaik teknis &
biaya, lalu nego
teknis & biaya
Output pekerjaan,
waktu penugasan,
dan biaya dapat
ditentukan dalam
KAK
Teknis terbaik dari
penawaran =< pagu,
lalu nego teknis & biaya
 Ada standarnya
 Dapat dirinci dgn
tepat
 Anggarannya tidak
melampoi pagu
tertentu
Evaluasi dengan cara memilih harga terendah
diantara penawaran yang memenuhi syarat
teknis, lalu nego teknis & biaya
Pekerjaan sederhana dan standart
Metode
evaluasi
biaya
terendah
Metode
evaluasi
kualitas
Metode
evaluasi
kualitas
dan biaya
Metode
Evaluasi
pagu
anggaran

35. Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan sebelum
pemasukan penawaran
Cara menilai kemampuan
CARA MENILAI
CALON PENYEDIA
Kompetensi, kemampuan Usaha, & Pemenuhan Persyaratan
PRAKUALIFIKASI
Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan setelah
pemasukan penawaran
PASCAKUALIFIKASI
 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yg sehat
 Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian
 Data palsu atau bohong: sanksi “daftar hitam” selama 2 tahun  tdk boleh mengikuti pengadaan
barang/jasa pemerintah selama 2 th.
 Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang
cadangan serta menunjukkan aslinya

36. MENYUSUN JADWAL
PEMILIHAN (1)
1. Alokasi Waktu Cukup Untuk :
• Penayangan pengumuman
• Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen
(kualifikasi dan pemilihan)
• Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan
dokumen penawaran
• Pemasukan dokumen penawaran
2. Menjelaskan dan memperhatikan:
• Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa
• Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa
• Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa
• Saat tersedianya anggaran pembiayaan
• Batas akhir efektif anggaran

37. PRAKUALIFIKASI
 Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional (LPSE) dan papan pengumuman resmi sekurang-
kurangnya 7 hari kerja.
• Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
• Pemberian penjelasan (apabilan diperlukan)
• Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari setelah berakhirnya penayangan
pengumuman prakualifikasi
• Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya 7 hari kerja.
• Pengambilan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang (prakualifikasi)
s/d 1 hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran.
• Pemasukan dokumen panawaran dimulai 1 hari setelah pemberian penjelasan (aanwijzing) dengan batas
akhir pemasukan penawaran setelah penjelasan, sekurang-kurangnya 7 hari kerja.
• Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan banding
• Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmet
Menyusun Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (2)

38. PASKA KUALIFIKASI
• Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional-Inaproc (LPSE)
dan papan pengumuman sekurang-kurangnya 7 hari kerja.
• Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan dan formulir isian
kualifikasi dimulai 1 hari setelah tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran
• Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan paling cepat 7 hari kerja sejak
tanggal pengumuman
• Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sekurang-
kurangnya 7 hari setelah dilaksanakan aanwijzing
• Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan
banding
• Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).
Menyusun Jadwal Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (3)

39. SUBSCRIBE, LIKE & Share

40. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken