Perencanaan

1. R E V I U P e r e n c a n a a n
B a r a n g / J a s a
KURNIAWAN ILYAS
PPK KOMPETENSI

2. 1.Menghasilkan barang/jasa yang tepat
dari setiap uang yang dibelanjakan,
diukur dari aspek kualitas, kuantitas,
waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
2.Meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri
3.Meningkatkan peran serta Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi
4.Meningkatkan peran pelaku usaha
nasional
TUJUAN PENGADAAN
5.Mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barangtjasa hasil
penelitian
6.Meningkatkan keikutsertaan industri
kreatif
7.Mewujudkan pemerataan ekonomi dan
memberikan perluasan kesempatan
berusaha
8.Meningkatkan pengadaan berkelanjutan
Perpres 12/21 Ps. 4

3. PARA PIHAK DALAM PERENCANAAN PENGADAAN
Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran PPK
Pengelola PBJ, Personil Lainnya,
Tim Teknis, Agen Pengadaan
a. Menetapkan Perencanaan
Pengadaan
b. Menetapkan dan
mengumumkan RUP
c. Melaksanakan konsolidasi
pengadaan
Pejabat yang memperoleh tugas
dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan
tanggungjawab PA pada K/L/PD
yang bersangkutan
melyusunan Perencanaan
Pengadaan untuk tahun anggaran
berikutnya sesuai kebutuhan
K/L/PD yang tercantum dalam
RKA K/L atau RKA PD
Pada APBD, PPK yang
dirangkap oleh KPA dapat
menugaskan PPTK untuk
menyusun Perencanaan
Pengadaan.
PPTK harus memenuhi
persyaratan kompetensi PPK
Dapat diusulkan oleh PPK
Kepada PA/KPA Jika dibutuhkan
PerLKPP 12/21 Ps. 4-6

4. SIKLUS PENGADAAN BARANG/ JASA
01
• Perencanaan
Pengadaan
02
• Persiapan
Pengadaan
03
• Persiapan
Pemilihan
04
• Pemilihan
Penyedia
05
• Pelaksanaan
Kontrak
06
• Serah Terima
PerLKPP 12/21
PerLKPP 11/21

5. WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN
No Waktu Penyusunan Perencanaan
Pengadaan
Bahan Reviu Rekomendasi/Simpulan
1 Penyusunan Perencanaan Pengadaan
yang menggunakan APBN dapat mulai
bersamaan dengan pembahasan RUU
APBN dan Nota Keuangan
 RKA K/L
Pagu anggaran atau alokasi anggaran; b. Rencana
Kerja K/L; c. pedoman umum penyusunan RKA-K/L;
dan d. Format dan tatacara penyusunan RKA-K/
 Nota Keuangan Kemenkeu
Pagu Anggaran cukup tersedia,
sesuai Renja
2 Penyusunan Perencanaan Pengadaan
yang menggunakan APBD, dapat mulai
bersamaan dengan pembahasan
Rancangan Perda tentang APBD dengan
DPRD
 RKA/Rancangan APBD
 KUA PPAS
 RKPD
 Renja
kesesuaian
3 Untuk barang/jasa yang pelaksanaan
kontraknya harus dimulai pada awal
tahun, Perencanaan Pengadaan dapat
dilakukan bersamaan dengan penyusunan
RKA K/L atau RKA PD
 RKA K/L atau RKA PD
APBN = Pagu Anggaran/Pagu Indikatif
 RKP/RKPD
 Cleaning Service
 ATK
 Listrik
 Air Minum
4 Penyusunan Perencanaan Pengadaan
akibat dari perubahan strategi
pencapaian target kinerja dan/atau
perubahan anggaran dilakukan pada
Tahun Anggaran berjalan

6. TAHAPAN PENYUSUNAN APBN

7. TAHAPAN PENYUSUNAN APBD

8. PERMASALAHAN PERENCANAAN
Indenfikasi Kebutuhan
No Potensi Masalah Resiko Penyebab Solusi Tindaklanjut
“Kelemahan/kesalahan”
perencanaan dan tata Kelola
Budaya feodal/
paradigma kekuasaan
Peningkatan kualitas
perencanaan dan
pembenahan ortala
Meningkatkan
kapasitan
perencanaan
Tidak didasarkan pada
perencanaan/kajian
B/J tidak sesuai kebutuhan :
 Tdk bermanfaat
 Penggunaan tdk
optimal
 Biaya OP tinggi
 Rendahnya
disiplin
perencanaan,
komitmen,
konsistensi;
 Kelemahan tata
kelola;
 Rendahnya
kompetensi;
 Menjabarkan
Renstra/ Renja ke
dalam Rencana
Kebutuhan
 Melakukan kajian
 Menyusun
rencana
kebutuhan B/J
Jangka
Menengah
 Melakukan FS
 KonsultasiPublik
Ketidakjelasan kebutuhan vs
keinginan
Belum ada standarisasi
barang/jasa sesuai kebutuhan
 Pemborosan/ inefisiensi
 Menyulitkan integrasi
sistem
 Kesadaran
rendah, wawasan
terbatas;
 Ego
(individu,sector
Standarisasi/
penyamaan/
penyetaraan
spesifikasi
Menyusun dan
menerapkan standar
barang

9. Penetapan B/J
No Potensi Masalah Resiko Penyebab Solusi Tindaklanjut
Tidak mempertimbangkan inventory BMN  Pemanfaatan BMN tidak
optimal
 Pemborosan SumberDaya
 Ketidakcermatan
 Pengelolaan BMN
belum baik
Penguatan pengelolaan
BMN
Integrasi sistem
Pengelompokan barang/jasa tidak tepat (JK
vs JL, B vs. PK)
Kesulitan menetapkan kualifi kasi
penyedia, rancangan kon trak,dan
pencairan anggaran
 Ketidakcermatan
 Kompetensirendah
 RevisiPOK
 Konsultasi, Supervisi
Konsultasi, Bimtek
KAK/Spesifikasi teknis kurang jelas atau
sebaliknya terlalu rinci, mengarah pada
merek/penyedia tertentu, tidak sesuai
dengan kebutuhan pengguna, dsb.
 Tujuan PBJ tidaktercapai
 B/J tidak sesuaikebutuhan
 Kemahalan/monopoli
 Permasalahanhukum
 Ketidakpercayaanpublik
 Vested interest
 Kompetensirendah
 Tidak dilakukan survei
pengguna
Survei pasar (supply side)
Surveipengguna (demand
side)
Melaksanakan survei pasar
dan kebutuhan pengguna
Pemaketan :
1) Memecah paket untuk menghindari
tender
 Harga tdkkompetitif
 Inefisiensi
 Vestedinterest
 Salahpersepsi
 Konsolidasi
 Pengawasan (probity
audit)
 Konsolidasi
 Probity audit &advice
 Pembinaan pelakuusaha
 Pembinaanintegritas
 Pengawasanmasyarakat
2) Pemaketan tidak optimal/ ekonomis  Tdk mendorong UMKM tumbuh
berkembang
 Resiko kegagalantinggi
3) Judul paket tidak sesuai dengan B/J yang
dibutuhkan/dihasilkan
 Salah kode rekening(MAK)
 Kesulitan dlm pelaporandan
pengelolaan BMN
 Ketidakcermatan
 Kompetensi rendah
 Perubahan judul paket
 Penguatan evaluasi RKA
Revisi POK
Paket tidak dilengkapi kode KBKI Menyulitkan pengolahan data,
analisis belanja, perencanaan dan
strategi pengadaa
 Kurangsosialisasi
 Belum diwajibkan
 SosialisasiKBKI
 Paksaan melalui sistem
Pembayaran dikaitkan dgn
kode KBKI

10. Cara Pengadaan
No Potensi Masalah Resiko Penyebab Solusi Tindaklanjut
Keliru memilih cara pengadaan Pelaksanaan terhambat Pemahaman terbatas Koreksi/perbaiki
No Potensi Masalah Resiko Penyebab Solusi Tindaklanjut
Pembebasan tanah, perencanaan, dan
pelaksanaan konstruksi dalam tahun yang
sama
Pekerjaan konstruksi tidak
terlaksana/tidak selesai
Kelemahan perencanaan Pelaksanaan konstruksi
tidak dalam satu tahun yang
sama dg perencanaan dan
pembebasan tanah
Pembebasan lahan dan
Perencanaan dilaksanakan
n-1
Pekerjaan yang membutuhkan waktu
penyelesaian lebih dari 12 bulan tidak
menggunakantahun jamak
 Berpotensi masalah adm/ hukum
 Kegiatanterhambat
Kelemahan perencanaan Persetujuan Kegiatan Tahun
Jamak masuk di dalam
kesepakatan APBD antara
DPRD dan Kepda
Persetujuan kegiatan tahun
jamak bersamaan dg
pembahasan RAPBD
Jadwal tidak realistik (tidak mem
pertimbangkan kompleksitas pekerjaan
dan/atau dipaksakan.
 Pekerjaan tidakselesai
 Pengadaan gagal dilaksanakan
 Juklak/juknis terlambat
 Tekanan politik
 Ambisius
Membangun kesepahaman
dengan pejabat politik
Advokasi (lobby, sosialisasi,
FGD, dsb)
Jadwal PBJ tidak memperhitungkan musim,
dsb.
 Tujuan tidaktercapai
 B/J tidak bermanfaat
 Kurang kompeten
 Perubahan iklim
Peningkatan kompetensi
perencanaan
 Pelatihan
 Koordinasi
Jadwal pelaksanaan tidak selaras/sinergis
dengan kegiatan terkait
 Tujuan tidak tercapai
 Berpotensi rugi
 Koordinasilemah
 Network planninglemah
 Komitmen rendah/ ego
sektor
Meningkatkan koordinasi Membentuk Tim/ Gugus
Tugas
Jadwal PBJ

11. Anggaran
No Potensi Masalah Resiko Penyebab Solusi Tindaklanjut
Anggaran penunjang tidak cukup  Kegiatan terhambat
 Resiko pengurangan spek.
 Sasaran PBJ tidak tercapai
 Ketidak cermatan
 Kebijakan/ regulas i
 Realokasi anggaran
 Pengurangan volume/
lingkup pekerjaan
 Revisi POK/DIPA
 Perubahan anggaran
Salah
Salah kode rekening (MAK)
 Kesulitan dalam penganggaran
dan pencairannya
 Kegiatanterhambat
Ketidakcermatan
 Perubahan/ revisi POK/
DIPA
 Realokasi anggaran
 RevisiPOK/DIPA
 Perubahananggaran
Alokasi anggaran tidak tepat (tahun jamak)
No Potensi Masalah Resiko Penyebab Solusi Tindaklanjut
Pengumuman RUP terlambat Pengadaan terlambat, pertumbuhan
ekonomi terhambat
 Ketidaksiapan
perencanaan
 Ketidak disiplinan
Pengawasan/pengendalian
disertai sanksi
Evaluasi regular
Jadwal pelaksanaan dibuat asal-asalan Monev tidakakurat Kesengajaan (fleksibilitas) Penajaman Jadwal
RUP tidak dibuat dan tidak dimasukkan ke
SIRUP
 Monev tidak akurat
 Data tidak lengkap/ analisis
belanja tidak akurat
 Potensi penyimpangan
Kesengajaan (mens rea)  Pengawasan lebih ketat
disertai sanksi
 Tidak mencairkan paket
yg tidak diumumkan di
SiRUP
 Perkada
 Integrasisistem
RUP

12. No Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 20
1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
a. keluaran atau hasil;
b. volume barang/jasa;
c. ketersediaan barang/jasa
d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
e. ketersediaan anggaran belanja.
2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan TINGKAT EFISIENSINYA seharusnya dilakukan di
beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya
harus dipisahkan;
c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan
oleh usaha kecil; dan/atau
d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud MENGHINDARI
TENDER/SELEKSI.
Perrpres 12/21 Ps. 20

13. Referensi
1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan
Penganggaran Pembangunan Nasional
2. Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 9 TAHUN 2017 Tentang Tata Cara
Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
4. Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
5. Permenkeu No. 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
6. Permendagri No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
7. https://kepo-pbj.lkpp.go.id/repository/1591/permasalahan-dalam-perencanaan-
pengadaan-dan-pemilihan-penyedia
8. https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/102030

14. TERIMA KASIH
Perencanaan Anggaran Merupakan Area Rawan Korupsi
(Tjahjo Kumolo,S.H_Mendagri)