Undang-undang ini mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dengan memberdayakan usaha-usaha tersebut. Diatur pula kriteria masing-masing usaha berdasarkan kekayaan bersih atau omzet penjualan, serta upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai aspe
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai zona seperti industri, pariwisata, dan pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 - Penanaman ModalAndry Wisnu Udit
Bilingual version of Indonesian Law Number 25 of 2007 concerning Investment/Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, unofficial translated by Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), one of Indonesian law firm based in Jakarta.
Undang-undang ini mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dengan memberdayakan usaha-usaha tersebut. Diatur pula kriteria masing-masing usaha berdasarkan kekayaan bersih atau omzet penjualan, serta upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai aspe
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai zona seperti industri, pariwisata, dan pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 - Penanaman ModalAndry Wisnu Udit
Bilingual version of Indonesian Law Number 25 of 2007 concerning Investment/Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, unofficial translated by Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), one of Indonesian law firm based in Jakarta.
Undang-undang ini mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dengan tujuan membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-undang ini menetapkan prinsip, tujuan, dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah serta upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan usaha-usaha tersebut.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah politik dan administrasi yang dihadapi BUMN di Indonesia, termasuk keterlibatan birokrasi, kurangnya akuntabilitas, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas BUMN.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Musi Banyuasin yang merugi tetap dipertahankan beroperasi. 2. Hampir semua BUMD di kabupaten tersebut mengalami kerugian sejak didirikan sampai sekarang, diantaranya disebabkan oleh besarnya penyusutan aset akibat penyertaan modal pemerintah daerah. 3.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mencakup penyesuaian syarat dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, perluasan subjek yang dapat mengajukan pengujian undang-undang, serta penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan konstitusional kepada lembaga negara lain dan mengeluarkan provisi sementara dalam menunggu putusan.
The net worth of Indonesia's 40 richest individuals declined significantly due to falling stock prices, commodity prices, and the weakening rupiah currency. Total wealth fell from $40 billion to $21 billion, and the number of billionaires dropped from 11 to 7. Sukanto Tanoto reclaimed the top spot despite a $2.7 billion drop in his net worth. Several individuals lost over half their wealth.
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Tujuannya adalah mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang dan korban berhak mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan dan menyediakan layanan untuk korban, sementara masyarakat harus
Undang-undang ini mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dengan tujuan membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-undang ini menetapkan prinsip, tujuan, dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah serta upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan usaha-usaha tersebut.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah politik dan administrasi yang dihadapi BUMN di Indonesia, termasuk keterlibatan birokrasi, kurangnya akuntabilitas, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas BUMN.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia melalui kemudahan berusaha, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan pekerja. RUU ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (P...candra romanda
1. Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) di Kabupaten Musi Banyuasin yang merugi tetap dipertahankan beroperasi. 2. Hampir semua BUMD di kabupaten tersebut mengalami kerugian sejak didirikan sampai sekarang, diantaranya disebabkan oleh besarnya penyusutan aset akibat penyertaan modal pemerintah daerah. 3.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMN dan BUMD di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, landasan hukum, jenis-jenis serta contoh BUMN dan BUMD yang ada di berbagai sektor seperti jasa keuangan, logistik, agroindustri, dan lainnya.
Rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mencakup penyesuaian syarat dan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, perluasan subjek yang dapat mengajukan pengujian undang-undang, serta penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan konstitusional kepada lembaga negara lain dan mengeluarkan provisi sementara dalam menunggu putusan.
The net worth of Indonesia's 40 richest individuals declined significantly due to falling stock prices, commodity prices, and the weakening rupiah currency. Total wealth fell from $40 billion to $21 billion, and the number of billionaires dropped from 11 to 7. Sukanto Tanoto reclaimed the top spot despite a $2.7 billion drop in his net worth. Several individuals lost over half their wealth.
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Tujuannya adalah mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang dan korban berhak mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan dan menyediakan layanan untuk korban, sementara masyarakat harus
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Pengadilan Tinggi Gorontalo akan melayani wilayah Provinsi Gorontalo dan mengambil alih daerah hukum pengadilan negeri di Gorontalo dari Pengadilan Tinggi Manado. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan perkara yang sedang berjalan dari Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Investigative Report English Version March 2008People Power
1. The document is an investigative report by Eyes on the Forest (EoF), a coalition of environmental NGOs, calling on Asia Pulp & Paper (APP) to cease destruction of the Kampar peninsula forest in Sumatra, Indonesia.
2. EoF is concerned that APP may restart clearing natural forest and destroying peatlands in Kampar, home to critically endangered Sumatran tigers. EoF investigations found a new logging highway and forest clearing by APP in Kampar.
3. Kampar is considered a globally important conservation area but APP operations there are strongly indicated as illegal and threaten remaining forests and wildlife like tigers. EoF demands APP immediately halt all destructive activities
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KEC...Achmad Badaruddin
Undang-undang ini mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberdayakan usaha-usaha tersebut agar mampu tumbuh dan berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Undang-undang ini menetapkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset atau omzet, serta prinsip-prinsip pemberdayaan seperti kemandirian, kemitraan, dan peningkatan akses ter
Dokumen tersebut membahas tentang usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. Secara ringkas, UKM didefinisikan sebagai usaha dengan kriteria kekayaan dan penjualan tertentu yang dimiliki oleh WNI dan dibina melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembinaan kapasitas, pendanaan, serta kemitraan antar pelaku usaha.
Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, kegiatan usaha, dan pengawasan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. LKM dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas dengan kepemilikan minimal 60% oleh pemerintah daerah. Kegiatan usaha LKM meliputi pinjaman, pembiayaan, dan pengelolaan simpanan dengan cakupan wilayah satu desa/ke
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM dengan mengatur peraturan di berbagai aspek seperti pendanaan, sarana prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi, dan dukungan lembaga. Tujuannya adalah memfasilitasi akses UMKM terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta Kerja yang dicabut berdasarkan keputusan mahkamah konstistusi.
di terbitkan pada tanggal 30 desember 2022
Salinan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (omnibus law)bungfrangki .com
Undang-undang ini membahas upaya penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Dokumen ini mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup undang-undang, serta ketentuan mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha.
Undang-undang Penanaman Modal baru diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk menarik investasi asing dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. UU ini mengatur prinsip-prinsip penanaman modal, bentuk badan usaha, hak dan kewajiban investor, serta mempermudah prosedur perizinan melalui layanan terpadu satu pintu. Diharapkan UU ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor
Undang-undang ini membahas upaya penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan investasi, dan percepatan proyek strategis nasional."
Visi misi adil makmur bersama prabowo sandi (2)Ahmad Toriq
Dokumen tersebut merupakan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk periode 2019-2024 yang terbagi menjadi empat pilar yaitu pilar ekonomi, kesejahteraan rakyat, budaya dan lingkungan hidup, serta politik, hukum dan pertahanan keamanan. Mereka menargetkan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur melalui program-program di berbagai sektor.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang pendirian koperasi, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan pengumuman. Koperasi didirikan minimal 20 orang perseorangan atau 3 koperasi lain. Pendirian dilakukan dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan disetujui Menteri untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang pendirian, Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar, dan pengumuman Koperasi. Koperasi didirikan minimal 20 orang dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan Menteri. Koperasi wajib memenuhi jumlah minimal Anggota dan bertanggung jawab atas perikatan jika jumlahnya berkurang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang pendirian koperasi, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan pengumuman. Koperasi didirikan minimal 20 orang perseorangan atau 3 koperasi lain. Pendirian dilakukan dengan akta notaris yang memuat anggaran dasar dan disetujui Menteri untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
Uu 09 1995
1. 1
UNDANG-UNDANG (UU)
Nomor 9 TAHUN 1995 (9/1995)
Tanggal 26 DESEMBER 1995 (JAKARTA)
Sumber LN 74; TLN 3611
Tentang USAHA KECIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;
c. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral
dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan,
potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian
nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan
dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan
ekonomi di masa yang akan datang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan dasar
hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undang tentang
Usaha Kecil;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat dan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi
kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai
kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada
kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan
2. 2
pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat
dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek
kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang
sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil
agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,
atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil;
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga
penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh
pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah
atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha
Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
Pasal 3
Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan.
Pasal 4
Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:
a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah;
b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional,
perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta
peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai
tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.
BAB III
KRITERIA
Pasal 5
1. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah);
c. milik Warga Negara Indonesia;
3. 3
d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
2. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya,
dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IV
IKLIM USAHA
Pasal 6
1. Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:
a. pendanaan;
b. persaingan;
c. prasarana;
d. informasi;
e. kemitraan;
f. perizinan usaha; dan
g. perlindungan.
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim
usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan;
b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.
Pasal 8
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi,
dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang
tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan
Usaha Kecil;
c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-
perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.
Pasal 9
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
4. 4
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan Usaha Kecil;
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.
Pasal 10
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain,
dan mutu.
Pasal 11
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. mewujudkan kemitraan;
b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan
transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
Pasal 12
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan
terwujudnya sistem pelayanan satu atap;
b. memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.
Pasal 13
Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar,
ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi
pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta
lokasi lainnya;
b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan
proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat
khusus dan turun temurun;
c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui
pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil;
d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah;
e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 14
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:
5. 5
a. produksi dan pengolahan;
b. pemasaran;
c. sumber daya manusia; dan
d. teknologi.
Pasal 15
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a dengan:
a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan
pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
Pasal 16
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
e. memasarkan produk Usaha Kecil.
Pasal 17
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c dengan:
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan
konsultasi Usaha Kecil;
d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.
Pasal 18
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d dengan:
a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian
mutu;
b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain
dan teknologi baru;
c. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan
melestarikan lingkungan hidup;
d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
e. meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi;
f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan
di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.
6. 6
Pasal 19
1. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang
menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan
dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan
tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan.
2. Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu
pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
1. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih
dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling
lama tiga tahun.
2. Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih
perlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
3. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah tetap
dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang
dicadangkan.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENJAMINAN
Pasal 21
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi:
a. kredit perbankan;
b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
c. modal ventura;
d. pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara
(BUMN);
e. hibah; dan
f. jenis pembiayaan lainnya.
Pasal 22
Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:
a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;
b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;
c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.
Pasal 23
1. Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang
dimiliki Pemerintah dan/atau swasta.
2. Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjamin
pembiayaan Usaha Kecil dalam bentuk:
a. penjaminan pembiayaan kredit perbankan;
b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;
c. penjaminan pembiayaan lainnya.
7. 7
Pasal 24
Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
a. lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.
Pasal 25
Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 yang
menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serta jangka waktu pembiayaan dan
penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat
perkembangan Usaha Kecil.
BAB VII
KEMITRAAN
Pasal 26
1. Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan
Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
2. Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
3. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam
salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,
sumber daya manusia, dan teknologi.
4. Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai
kedudukan hukum yang setara.
Pasal 27
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma
b. subkontrak;
c. dagang umum;
d. waralaba;
e. keagenan; dan
f. bentuk-bentuk lain.
Pasal 28
Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.
Pasal 29
Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-
kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan
kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta
jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
Pasal 30
Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atau Usaha
Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham
Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga
yang wajar.
8. 8
Pasal 31
Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha
Kecil mitra usahanya.
Pasal 32
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 33
1. Presiden menunjuk Menteri yang membidangi Usaha Kecil yang bertanggung
jawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha
Kecil.
2. Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapat membentuk
lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Kecil yang
dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-
anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh dan
lembaga swadaya masyarakat.
3. Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi
penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil.
BAB IX
KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga
memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan
kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan
Pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara
langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Usaha Kecil diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 35
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah tindak pidana kejahatan.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
1. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan
Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh instansi yang
berwenang.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh atau
atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi
berwenang.
9. 9
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Undang-undang ini, seluruh peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Kecil dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Pasal 38
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO