PERBEDAAN UU PPHI oleh Bagoes Soehariadji.ppt

1. PEMAHAMAN UU NO. 2/2004
PPHI

2. Perselisihan Hubungan Industrial adakalanya sulit dihindari
UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, tidak memadai lagi
untuk mengakomodir kondisi yang berkembang :
- Belum mengatur penyelesaian perselisihan antar SP/SB
- Tidak mengenal perselisihan perorangan
- Tidak mengatur perselisihan di lingkungan BUMN
Terkesan kuatnya campur tangan Pemerintah
Misalnya : Veto Menteri
Waktu penyelesaian yang cukup lama :
Putusan P4 Pusat menjadi objek PT TUN penyelesaian
menjadi lama apalagi kalau sampai Kasasi MA
LATAR BELAKANG

3. 1. Prinsip Non-Diskriminasi
- Berlaku tanpa memperhatikan status perusahaan (Ps. 1 butir 7)
- Adanya Kebebasan Berserikat : Diakuinya Hak Perorangan
dalam penyelesaian (Ps. 1 butir 1, 9)
- Tersedianya alternatif institusi penyelesaian (Ps. 8, 17 dan 29)
2. Mengutamakan penyelesaian secara musyawarah (Ps. 3 ayat (1)
3. Prinsip penyelesaian cepat, tepat, adil dan murah :
- Adanya batas waktu penyelesaian pada setiap tahap
- Putusan PHI :
* final untuk perselisihan Kepentingan & Antar SP/SB
* tidak ada istitusi PT PHI, dan tidak dapat banding ke PT TUN
* adanya Hakim Karier & Ad-Hoc
4. Ditetapkannya sanksi, sebagai alat paksa untuk taati suatu keputusan
5. LPPHI : independen, mandiri dan bertanggung-jawab
POKOK PIKIRAN

4. PERBANDINGAN
UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
1. LANDASAN HUKUM
1. UUD 1945
2. UU 14/1970 jo UU 35/1999
3. UU 14/1985 tentang MA
4. UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan
1. UUDS 1959
2. UUD 1945
2. SUBYEK (Ps. 1 butir 1)
1. Pengusaha atau Gabungan
Pengusaha
2. SP/SB
3. Pekerja/Buruh Perorangan
1. Pengusaha atau Gabungan
Pengusaha
2. SP/SB
3. Perorangan/Massa ter-PHK
3. OBYEK PERSELISIHAN (Ps. 2)
1. Perselisihan Hak
2. Perselisihan Kepentingan
3. Perselisihan PHK
4. Perselisihan antar SP/SB dalam 1
(satu) perusahaan
1. Hubungan Kerja
2. Syarat Kerja
3. Keadaan Perburuhan
4. PHK (12/1964) : izin.

5. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
4. MEKANISME PENYELESAIAN
A. Luar Pengadilan
1. Bipartit Sepakat : PB
Gagal
2. Catatkan di Disnaker setempat,
memilih : Konsiliasi atau Arbitrase
3. Bila tidak sepakat memilih,
dilimpahkan ke Mediator
B. Dalam Pengadilan
1. PHI (Hakim Ad-Hoc)
2. MA (Hakim Kasasi Ad-Hoc)
1. Bipartit Sepakat : PB
Gagal
2. Ada 2 (dua) Alternatif
- Bila sepakat : Arbitrase
- Bila tidak :
* Pegawai Perantara
* P4 Daerah
* P4 Pusat
* Veto Menteri
1. PT TUN
2. MA
LANJUTAN PERBANDINGAN
Pendekatan penyelesaian luar Pengadilan mengedepankan sentuhan
nurani kekeluargaan dari sekedar pendekatan hukum

6. LANJUTAN PERBANDINGAN
UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
MEDIASI (Ps 8 s/d Ps 16)
- Apabila tidak dicapai kesepakatan
untuk memilih Konsiliasi atau
Arbitrase, penyelesaian melalui
Mediasi .
- Penyelesaian melalui musyawarah
untuk mufakat, Perselisihan Hak,
Kepentingan, PHK dan Antar SP/SB
- Dicapai kesepakatan dibuat
Perjanjian Bersama, didaftar pada
Pengadilan Hubungan Industrial
PEGAWAI PERANTARA
- Sebelumnya tidak ada alternatif
ke Konsiliasi.
- Sama
(kecuali pers. Antar SP/SB dalam
1 perusahaan)
- Tidak didaftar, sehingga kalau
ingkar diteruskan menurut
mekanisme penyelesaian
UU 22/1957, UU 12/1964

7. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
LANJUTAN PERBANDINGAN
KONSILIASI (Ps 17 s/d Ps 28)
- Atas kesepakatan kedua belah
pihak, untuk Penyelesaian
Perselisihan Kepentingan, PHK
dan Antar SP/SB.
- Penyelesaian melalui musyawarah
untuk mufakat, bila dicapai
kesepakatan dibuat Perjanjian
Bersama dan didaftar di
Pengadilan Hubungan Industrial.
- Tidak dikenal sebelumya

8. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
LANJUTAN PERBANDINGAN
ARBITRASE (Ps 29 s/d Ps 54)
- Atas kesepakatan kedua belah
pihak untuk penyelesaian
perselisihan Kepentingan dan
Antar SP/SB.
- Membuat Akta Perdamaian,
didaftar di Pengadilan Hubungan
Industrial.
- Tidak dicapai penyelesaian,
Arbitrase mengeluarkan putusan
yang bersifat final.
- Telah ada dalam UU 22/1957
tetapi tidak diatur secara rinci.

9. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
LANJUTAN PERBANDINGAN
PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL (Ps. 55 s/d Ps 112)
dibentuk di :
Pengadilan Negeri Ibu Kota Propinsi.
(selanjutnya secara bertahap
di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan)
1. P4 DAERAH
Berkedudukan di Ibu Kota Propinsi
2. P4 PUSAT
Berkedudukan di Jakarta (Banding)
NAMA LEMBAGA PENYELESAIAN
SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa
Hukum Pengadilan PHI untuk mewakili anggotanya

10. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
LANJUTAN PERBANDINGAN
1. Majelis Hakim terdiri dari :
- 1 (satu) orang Hakim Karier
- 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc
(SP/SB dan Organisasi
Pengusaha)
2. Hakim Ad-Hoc diangkat dari wakil
Pengusaha dan SP/SB dengan
Keputusan Presiden
3. Persyaratan dan pengawasan
Hakim Ad-Hoc diatur dalam UU
PPHI
Bersifat Tripartit, terdiri dari :
- Pemerintah 5 orang (Departemen)
- Pengusaha 5 orang
- Pekerja 5 orang
Keanggotaan P4 Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri
Keanggotaan P4 Pusat diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
Persyaratan keanggotaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
KEANGGOTAAN
UU PPHI lebih menjamin profesionalisme dan independensi dalam
memutuskan perkara

11. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
Merupakan Unit/Bagian dari
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
dan di pimpin oleh Panitera Muda
- Kepaniteraan P4 Daerah
merupakan Unit/Bagian dari
Instansi yang membidangi
Ketenagakerjaan Propinsi
- Kepaniteraan P4 Pusat
merupakan Unit/Bagian dari
Instansi yang membidangi
Ketenagakerjaan Pusat
LANJUTAN PERBANDINGAN
KEPANITERAAN

12. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
LANJUTAN PERBANDINGAN
PUTUSAN
- Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial bersifat tetap/tidak dapat
diajukan Kasasi :
* Perselisihan Kepentingan
* Perselisihan Antar SP/SB
- Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial yang dapat diajukan
Kasasi :
* Perselisihan Hak
* Perselisihan PHK
- Pada hakekatnya bersifat final
kecuali apabila diajukan banding oleh
salah satu/para pihak ke P4 Pusat
bagi putusan P4 Daerah atau ke PT
TUN bagi putusan P4 Pusat untuk
semua jenis perselisihan
sebagaimana diatur dalam UU
22/1957 dan UU 12/1964.
- Putusan PT TUN dapat diajukan
Kasasi ke MA
Putusan Pengadilan HI tidak dapat digugat ke PT TUN
(Terjaminnya kepastian hukum dan penyelesaian yang lebih cepat)

13. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
Dilaksanakan sendiri oleh
Pengadilan Hubungan Industrial
(Pengadilan Negeri)
Nilai Gugatan dibawah
Rp. 150.000.000,- tidak dikenakan
biaya perkara termasuk biaya
eksekusi
Apabila tidak dapat dilaksanakan
maka minta bantuan Pengadilan
Negeri (Eksekusi)
Biaya eksekusi tidak dibedakan
dengan kasus-kasus diluar
ketenagakerjaan (cukup mahal)
LANJUTAN PERBANDINGAN
PELAKSANAAN PUTUSAN

14. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
MA (HAKIM KASASI) (Ps 60 (2)
dan Ps. 113 s/d Ps 115)
Susunan Pengadilan HI pada MA
- 1 (satu) Hakim Agung
- 2 (dua) Hakim Ad-Hoc pada MA
- Panitera
MA
Tidak perbedaan penanganan
dengan kasus-kasus di luar
bidang ketenagakerjaan
LANJUTAN PERBANDINGAN

15. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
ADMINISTRATIF (Ps. 116 s/d 122)
Dikenakan kepada :
1. Mediator
2. Panitera Muda
3. Konsiliator
4. Arbiter
LANJUTAN PERBANDINGAN
SANKSI
Tindakan
disiplin PNS
Teguran tertulis s/d
pencabutan tetap

16. UU PPHI UU 22/1957 DAN UU 12/1964
KETENTUAN PIDANA
Berlaku untuk Saksi, Konsiliator,
Arbiter dan Hakim :
-Pidana Kurungan : 1 – 6 bulan atau
-Denda : Rp. 10 juta – Rp. 50 juta.
UU 22/1957 :
Hukuman Kurungan Maks.
3 bulan atau denda Maks.
Rp. 10 ribu.
UU 12/1964 :
Tidak ada sanksi Adm dan Pidana
LANJUTAN PERBANDINGAN
SANKSI

17. KETENTUAN PERALIHAN
(Ps. 124)
1. P4 Daerah dan P4 Pusat tetap melaksanakan fungsi dan tugas
sampai dengan terbentuknya Pengadilan HI
2. Dengan terbentuknya pengadilan HI maka kasus yang
diajukan kepada :
- P4 Daerah yang belum diputus diselesaikan oleh
Pengadilan HI
- P4 Daerah yang Banding masih dalam tenggang waktu 14
hari diselesaikan oleh MA
- P4 Pusat dan Lembaga lain yang setingkat pada kasus
yang belum diputus diselesaikan oleh MA
- P4 Pusat atau Lembaga lain yang setingkat yang
dimintakan banding masih dalam tenggang waktu 90 hari
diselesaikan oleh MA

18. PEMBERLAKUAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DIBERLAKUKAN
TERHITUNG MULAI 14 JANUARI 2005 (PS. 126)

19. SEPAKAT 2 PIHAK
PERSELISIHAN
KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK
BIPARTIT
DISNAKER
ARBITER KONSILIASI MEDIASI
PENGADILAN PHI
MAHKAMAH AGUNG
(KASASI)
PUTUSAN
FINAL
PB PB
PB 30 HARI
Ps. 3 (2)
30 HARI
Ps 15,
Ps 25,
Ps 40 (1)
50 HARI
Ps. 103
30 HARI
Ps 115
PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
140
HARI
P. PHK
P. HAK
PK