Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang korporatisme pada masa Orde Baru di Indonesia, di mana negara memainkan peran utama dalam mengatur kelompok-kelompok kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam kelompok-kelompok korporat seperti pertanian, bisnis, dan buruh. Strategi korporatisme ini bertujuan untuk mengontrol partisipasi politik melalui organisasi yang ditunjuk negara.

1. Dimas Anang Saputra
(6670210018)
Dhiyaa Hairunnisa
(6670210049)
Laura Angelica
(660210071)
Geva Azzahra
(6670210080)
Mochammad Wilayudha
(6670210107)
Dzadan Jabbar
(6670210109)

2. CONCLUSION
korporatisme mengacu pada pola hubungan negara dengan masyarakat di
mana negara memainkan peran utama dalam menyusun dan mengatur
kelompok- kelompok kepentingan, melibatkan asosiasi masyarakat ke
dalam beberapa kelompok korporat seperti afiliasi pertanian, bisnis, , buruh,
militer.
Korporatisme telah menjadi ciri utama kehidupan politik selama periode
Orde Baru, yang berfungsi sebagai prinsip panduan bagi upaya pemerintah
untuk mengatur dan mengontrol perwakilan politik. Strategi korporatisme
pada orde baru bertujuan untuk menyalurkan partisipasi politik dari
lembaga-lembaga yang kurang dapat dikontrol, seperti partai politik ke
dalam organisasi fungsional yang ditunjuk negara. Hal ini mengakibatkan
penyempitan ruang lingkup partisipasi dan konsentrasi pengaruh yang
besar atas pembentukan kebijakan publik yang ada di tangan negara.

3. SUPRASTRUKTUR Presiden Soeharto
Milliter
Golongan Karya (Golkar)
Pusat dari strategi korporatis rezim
Orde Baru untuk penahanan politik.
Fungsi Soeharto di dalam suprastruktur
adalah menjadi kepala dalam segala
bentuk rencana yang di lakukan di masa
orde baru, menjadi orang yang mengatur
dan mengawasi partai Golkar dan
beberaa organisasi lanjutan dalam
mempertahankan eksistensi nya di
pemerintahan dan mempertahankan
suaranya rakyat untuk pemerintah pusat.
Yang tidak lain menjadi faktor utama
dalam menjalankan segala bentuk
lembaga kepemerintahan karna ke
absolute an kepemimpinan nya
Ciri khas kepemerintahan soeharto adalah
peran militer yang sangat mendominasi.
Para perencana keamanan orde Baru
memiliki gagasan untuk mengembangkan
sistem intermediasi kepentingan korporatis
yang dikontrol ketat sehingga militer
sangat mendukung pendekatan korporatis
untuk pengelolaan perwakilan kepentingan.

4. INFRASTRUKTUR
Mempengaruhi dialog dalam pembentukkan
kebijaksanaan dgn melakukan advokasi,
guna meningkatkan kualitas pembuatan
kebijaksanaan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
SPSI sebagai organisasi tunggal, SPSI
menjadi pusat organisasi gerakan buruh
seluruh Indonesia sebagai wadah tunggal
pekerja Indonesia selama masa orde
baru.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI)
Kamar Dagang Indonesia
(KADIN Indonesia)
.
posisi KADIN begitu kuat dan
senantiasa dilibatkan dalam
perencanaan, pelaksanaan
hingga evaluasi program-
program ekonomi pemerintah
Orde Baru.

5. PROSES KONVERSI INPUT
MENJADI OUTPUT
Buruh
Membawa tuntutan hak
perlindungan buruh.
Gerakan buruh yaitu
Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI)
DPR sebagai
lembaga legislatif
yang beranggotakan
militer.
Pemerintahan
Soeharto yang
didukung oleh Golkar.

6. THANK YOU!