Dr. Dra. Zakiyah, MM - Perkembangan Akreditasi.pdfbikrafaraday
Dokumen tersebut membahas perkembangan akreditasi di Indonesia, termasuk upaya KAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi dengan melakukan penggabungan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan transisi penerapan standar akreditasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) KAN (Komite Akreditasi Nasional) bertanggung jawab untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi di Indonesia. (2) KAN telah mendapatkan pengakuan internasional (MLA/MRA) untuk berbagai skema akreditasi. (3) KAN sedang mengembangkan skema akreditasi untuk sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan stand
Materi II Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi menurut peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016. Dokumen ini juga menjelaskan peran lembaga-lembaga terkait seperti BSN, KAN, dan lembaga sertifikasi dalam kerangka akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi.
Standar Nasional Indonesia (SNI) berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa di Indonesia. Penerapan SNI pada UKM dapat memberikan manfaat ekonomi seperti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mutu produk. Proses sertifikasi SNI melibatkan identifikasi kesesuaian, audit, tinjauan, dan pemberian sertifikat.
Presentasi Sosialisasi PM SMPI- Bandung 10 Mei 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi dan sertifikasi berdasarkan UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dokumen tersebut menjelaskan definisi standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi, ruang lingkup dan kebijakan nasional terkait."
Dr. Dra. Zakiyah, MM - Perkembangan Akreditasi.pdfbikrafaraday
Dokumen tersebut membahas perkembangan akreditasi di Indonesia, termasuk upaya KAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi dengan melakukan penggabungan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan transisi penerapan standar akreditasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) KAN (Komite Akreditasi Nasional) bertanggung jawab untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi di Indonesia. (2) KAN telah mendapatkan pengakuan internasional (MLA/MRA) untuk berbagai skema akreditasi. (3) KAN sedang mengembangkan skema akreditasi untuk sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan stand
Materi II Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi menurut peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016. Dokumen ini juga menjelaskan peran lembaga-lembaga terkait seperti BSN, KAN, dan lembaga sertifikasi dalam kerangka akreditasi dan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi.
Standar Nasional Indonesia (SNI) berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa di Indonesia. Penerapan SNI pada UKM dapat memberikan manfaat ekonomi seperti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mutu produk. Proses sertifikasi SNI melibatkan identifikasi kesesuaian, audit, tinjauan, dan pemberian sertifikat.
Presentasi Sosialisasi PM SMPI- Bandung 10 Mei 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi dan sertifikasi berdasarkan UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dokumen tersebut menjelaskan definisi standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi, ruang lingkup dan kebijakan nasional terkait."
1. ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar internasional yang mengatur persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.
2. Standar ini mencakup persyaratan terkait sistem manajemen mutu, proses, sumber daya, dan lainnya yang harus dipenuhi laboratorium untuk dapat diakui secara internasional.
3. Akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 penting bagi laboratorium untuk mendapatkan pengakuan
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya standar keamanan pangan, pengertian SNI dan manfaatnya bagi UMKM, serta persyaratan dasar untuk penerapan SNI produk pangan.
Buku pengantar standardisasi ini membahas tentang pendahuluan standardisasi yang mencakup pengertian standar dan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari, sejarah penerapan standar secara pra-modern dan modern, serta tujuan dan asas-asas standardisasi.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi bisnis RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk periode 2020-2024 yang mencakup struktur organisasi, visi, misi, tantangan strategis, analisis SWOT, target KPI, dan peta strategi untuk mencapai tujuan menjadi rumah sakit rujukan nasional dengan layanan paripurna dan terbaik."
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengujian di laboratorium lingkungan yang teregistrasi pada kegiatan pemantauan bagi industri. Laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi dipersyaratkan untuk menghasilkan data valid yang dibutuhkan dalam proses perizinan dan persetujuan lingkungan."
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kesesuaian dan skema sertifikasi berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang: (1) pengertian penilaian kesesuaian dan jenis-jenis kegiatannya seperti pengujian, inspeksi, dan sertifikasi; (2) persyaratan untuk lembaga penilai kesesuaian dan proses akreditasi; (3) skema sertifikasi berkelanjutan untuk komoditas seperti
Materi dipresentasikan saat pertemuan dengan para akademisi dari Yogyakarta dan Surakarta (UGM, UII, AJY, Un. Muhammadiyah Magelang, dan UNS) di Warung Raminten, Jalan Kaliurang, Sleman Yogyakarta, pukul 15 Desember 2014
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan standar ISO 45001:2018. SMK3 bertujuan untuk mengelola risiko K3 dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang 10 klausul utama ISO 45001:2018 meliputi kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi k
Dewi Komalasari_BSN_SME-Persyaratan dengan pedoman penggunaan.pdfInstansi
Organisasi harus menentukan risiko dan peluang terhadap kinerja energi dan EnMS, serta tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang tersebut. Risiko dan peluang ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan EnMS tetap efektif.
More Related Content
Similar to peran akreditasi dalam mendukung penanganan perubahan iklim
1. ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar internasional yang mengatur persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.
2. Standar ini mencakup persyaratan terkait sistem manajemen mutu, proses, sumber daya, dan lainnya yang harus dipenuhi laboratorium untuk dapat diakui secara internasional.
3. Akreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 penting bagi laboratorium untuk mendapatkan pengakuan
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya standar keamanan pangan, pengertian SNI dan manfaatnya bagi UMKM, serta persyaratan dasar untuk penerapan SNI produk pangan.
Buku pengantar standardisasi ini membahas tentang pendahuluan standardisasi yang mencakup pengertian standar dan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari, sejarah penerapan standar secara pra-modern dan modern, serta tujuan dan asas-asas standardisasi.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi bisnis RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk periode 2020-2024 yang mencakup struktur organisasi, visi, misi, tantangan strategis, analisis SWOT, target KPI, dan peta strategi untuk mencapai tujuan menjadi rumah sakit rujukan nasional dengan layanan paripurna dan terbaik."
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengujian di laboratorium lingkungan yang teregistrasi pada kegiatan pemantauan bagi industri. Laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi dipersyaratkan untuk menghasilkan data valid yang dibutuhkan dalam proses perizinan dan persetujuan lingkungan."
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kesesuaian dan skema sertifikasi berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang: (1) pengertian penilaian kesesuaian dan jenis-jenis kegiatannya seperti pengujian, inspeksi, dan sertifikasi; (2) persyaratan untuk lembaga penilai kesesuaian dan proses akreditasi; (3) skema sertifikasi berkelanjutan untuk komoditas seperti
Materi dipresentasikan saat pertemuan dengan para akademisi dari Yogyakarta dan Surakarta (UGM, UII, AJY, Un. Muhammadiyah Magelang, dan UNS) di Warung Raminten, Jalan Kaliurang, Sleman Yogyakarta, pukul 15 Desember 2014
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan standar ISO 45001:2018. SMK3 bertujuan untuk mengelola risiko K3 dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang 10 klausul utama ISO 45001:2018 meliputi kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi k
Dewi Komalasari_BSN_SME-Persyaratan dengan pedoman penggunaan.pdfInstansi
Organisasi harus menentukan risiko dan peluang terhadap kinerja energi dan EnMS, serta tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang tersebut. Risiko dan peluang ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan EnMS tetap efektif.
Kristianto W_BSN_Dukungan SNI Dalam Meningkatkan Efisiensi Energi.pdfInstansi
Dokumen tersebut membahas tentang dukungan standar nasional Indonesia (SNI) dalam meningkatkan efisiensi energi. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) konsumsi energi dunia terus meningkat dan berdampak pada perubahan iklim, (2) standar-standar seperti ISO 50001 dapat membantu mengurangi penggunaan energi dan emisi, dan (3) penerapan SNI terkait manajemen energi memberikan
This document provides a test procedure for evaluating battery management system (BMS) failure modes related to the direct current (DC) charging interface. The procedure involves simulating faults before, during, and after DC charging to verify the BMS safely transitions the vehicle to a safe state. Tests include ground faults, bus shorts, signal disturbances, overcharging, and more. Response is monitored through graphs of current, voltage, and CAN signals to ensure safety systems operate as intended.
1) The document discusses electric vehicle (EV) infrastructure and standardization in China, including types of charging infrastructure like AC charging spots and DC chargers as well as battery swap stations.
2) It provides an overview of EV infrastructure construction in China by the main suppliers and a summary of new energy vehicle applications nationwide from 2012-2013.
3) The standardization section compares infrastructure standards between China and ISO/IEC, covering areas like safety, interfaces, communication protocols, and battery swapping.
Battery Management System For Electric Vehicle Applications.pdfInstansi
This thesis discusses battery management systems (BMS) for electric vehicle applications. It presents an improved battery model that accounts for self-discharging, temperature effects, and capacity fading. Simulation results show the model can accurately simulate charging, discharging, and cell balancing processes. The thesis also details a BMS hardware system designed using Texas Instruments components. It was improved with a user interface, thermal management, and current monitoring. Experimental results validated the BMS system's performance in monitoring and protecting lithium-ion battery packs.
The document discusses the U.S. proposal to evaluate Battery Management Systems (BMS) in electric and hybrid vehicles under failure and abuse conditions. It proposes testing the BMS response to overcharging, over-discharging, and extreme temperatures. This will help ensure the BMS can properly protect the battery under conditions like over-current, over-voltage charging, temperature imbalances, and deep discharging that could otherwise lead to thermal runaway, cell damage, or violent failure.
This document provides a standardized roadmap for electric vehicles and charging infrastructure. It identifies issues and gaps in existing standards, and provides a gap analysis across three domains: vehicles, charging infrastructure, and support services. The roadmap was developed by an expert panel and is intended to guide further standardization efforts to accelerate electric vehicle adoption.
Final Product information and specification_20170802 to BSN.pdfInstansi
This document describes a confidential battery exchange system for micro electric vehicles (EVs) and electric scooters/motorcycles. The system includes battery charging stations that allow users to exchange discharged batteries for fully charged batteries. It involves an energy management system connected to renewable energy sources like solar panels and the electric grid. The stations automatically open and close doors to allow batteries to be inserted and extracted during exchange without the user exiting their vehicle. Diagrams show the construction and operating process of the stations. Research areas are outlined including electrical safety, wireless technology, and installation requirements. An electronic system configuration diagram is also provided.
1. The document summarizes safety standards for electric vehicles and batteries in China.
2. It describes existing Chinese standards for various types of batteries used in electric vehicles including lithium-ion, lead-acid, nickel-metal hydride, and zinc-air at the cell and battery pack levels.
3. The document also outlines battery safety standards that are currently under development in China, including standards for lithium-ion battery packs and systems, and standards for battery cases.
China has established an EV standardization system with the Electric Vehicle Standardization Subcommittee overseeing the development of national standards. The subcommittee has developed 56 active standards covering full electric vehicles, hybrid electric vehicles, fuel cell vehicles, key components, infrastructure and more. New standards are in development addressing areas like crash safety and testing procedures. Research is also being conducted to improve existing standards on safety requirements and testing methods to reflect the latest technologies and address differences between electric vehicles and conventional vehicles.
China has established an EV standardization system with the Electric Vehicle Standardization Subcommittee overseeing the development of national standards. The subcommittee has developed 56 active standards covering full electric vehicles, hybrid electric vehicles, fuel cell vehicles, key components, infrastructure and more. New standards are in development addressing areas like crash safety testing and vehicle performance testing. International cooperation is helping to further develop EV standards in China and allow participation in global standard setting work.
Motivation at work Deck_HR Business Talks 18 January 2022.pdfInstansi
This document discusses motivation at work. It defines work motivation as the set of forces that initiate work-related behavior and determine its form, intensity and duration. It discusses several theories of motivation including Maslow's hierarchy of needs and expectancy theory. It identifies factors that can intrinsically and extrinsically motivate employees such as relationships with coworkers and managers, work environment, training, compensation and policies. It explains that motivation at work is important because it leads to higher performance, engagement, creativity, productivity and efficiency among employees. The best practices for motivating employees include learning their wants, setting goals, providing recognition, ongoing training, and creating traditions and celebrations.
Dokumen tersebut membahas tentang adopsi standar internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ia menjelaskan dasar hukum dan peraturan terkait adopsi standar internasional, perbedaan antara harmonisasi dan perlindungan domestik, serta tingkat kesetaraan dan metode harmonisasi standar internasional menjadi SNI.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. 1
Anugerah Bangga Buatan Indonesia, 6 Desember 2020
Presiden Joko Widodo:
Gerakan Bangga Buatan Indonesia harus disertai dengan gerakan
peningkatan kualitas dan daya saing
4. 3
Standardisasi Untuk Mendukung Implementasi
Regulasi Sektoral
Standardisasi dan penilaian
kesesuaian di bidang:
• Perindustrian
• Perdagangan
• Kesehatan
• Obat dan makanan
• Metrologi legal
• Ilmu pengetahuan dan
teknologi
• Lingkungan hidup
• Perhubungan
• Konstruksi
• Komunikasi dan informatika
• Pertanian
• Kehutanan
• Kelautan dan perikanan
• Energi dan sumber daya
mineral
• Pariwisata dan ekonomi kreatif
• Pendidikan
• Halal
• dll
AKREDITASI LPK
SERTIFIKASI
• BARANG
• JASA
• SISTEM
STANDAR NASIONAL
INDONESIA
(SNI)
• PENGUJIAN
• INSPEKSI
Standar Nasional Satuan
Ukuran
•Kalibrasi
•Bahan acuan (CRM)
sertifikat produk,
sistem, proses,
person
persyaratan teknis produk, metode
uji, metode inspeksi,
persyaratan sistem manajemen, dll
sertifikat uji, inspeksi
kalibrasi, bahan acuan bersertifikat, uji
profisiensi
• PROSES
• PERSON
Sistem standardisasi dan
penilaian kesesuaian
Regulasi sektoral
5. 4
Standardisasi Untuk Fasilitasi Dunia Usaha
AKREDITASI LPK
SERTIFIKASI
• BARANG
• JASA
• SISTEM
STANDAR NASIONAL
INDONESIA
(SNI)
• PENGUJIAN
• INSPEKSI
Standar Nasional Satuan
Ukuran
•Kalibrasi
•Bahan acuan (CRM)
Sistem standardisasi dan
penilaian kesesuaian
Rantai Pasok (Supply Chain)
sertifikat produk,
sistem, proses,
person
persyaratan teknis produk, metode
uji, metode inspeksi,
persyaratan sistem manajemen, dll
sertifikat uji, inspeksi
kalibrasi, bahan acuan bersertifikat, uji
profisiensi
• PROSES
• PERSON
6. 5
Lembaga Penilaian Kesesuaian
Badan Akreditasi
Barang, Jasa, Sistem, Proses and
Personal
Akreditasi (Asesor)
Sertifikasi (Auditor)
Komite Akreditasi Nasional (KAN)
(1) Laboratorium, (2) Lembaga Sertifikasi,
(3) Lembaga Inspeksi dan (4) Lembaga
Validasi/Verifikasi
Kerjasama Internasional APAC, ILAC, IAF
Peer Evaluasi (Evaluator)
8. 7
-- Skema Akreditasi KAN --
F. SNI ISO/IEC 17020
16. Lembaga Inspeksi
G. SNI ISO/IEC 17021
17. Sistem Manajemen (SM) Mutu SNI ISO 9001
18. SM Lingkungan (SNI ISO 14001)
19. SM Keamanan Pangan ISO 22000
20. SM Keamanan Pangan HACCP
21. SM Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 27001)
22. SM Alat Kesehatan (SNI ISO 13485)
23. SM Sistem Manajemen Energi (SNI ISO 50001)
24. SM Rantai Pasok (SNI ISO 28000)
25. SM Biorisiko Laboratorium
26. SM Anti Penyuapan (SNI ISO 37001)
27. Sertifikasi Usaha Pariwisata
28. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SNI ISO 45001)
29. SM Organisasi Pendidikan (SNI ISO 21001)
H. SNI ISO/IEC 17024
30. Sertifikasi Person
I. SNI ISO 14065
31. Gas Rumah Kaca
32. ICAO Corsia
A. SNI ISO/IEC 17025
1. Laboratorium Penguji (LP)
2. Laboratorium Kalibrasi (LK)
B. SNI ISO 15189
3. Laboratorium Medik/Klinik (LM)
C. SNI ISO/IEC 17043
4. Penyelenggara Uji Profisiensi (PTP)
D. SNI ISO/IEC 17034
5. Pemroduksi Bahan Acuan
E. SNI ISO/IEC 17065
6. Sertifikasi Produk
7. Hutan Lestari
8. Legalitas Kayu
9. Sertifikasi Halal
10. Penyelenggara Umroh
11. Ekolabel
12. Pangan Organik
13. Indonesia Sustainable Tourism Council
14. Minyak Sawit (ISPO)
15. IndoGAP
12. 11
IAF MLA Signatory for :
1. Quality MS ISO 9001 (22/09/2002)
2. Environmental MS ISO 14001 (26/10/2007)
3. Product Certification (19/10/2009)
4. Food Safety MS ISO 22001 (21/10/2015)
5. Person Certification (26/10/2018)
6. Energy MS ISO 50001 (21/06/2019)
7. Information S MS ISO 27001
(21/06/2019)
ILAC MRA Signatory for :
1. Testing Laboratory (20/06/2001)
2. Calibration Laboratory (30/12/2003)
3. Inspection Body (24/10/2012)
4. Medical Laboratory (14/03/2013)
5. Proficiency Testing Provider
(03/10/2019)
PENGAKUAN INTERNASIONAL KAN