Dokumen tersebut membahas mengenai rencana strategis MPR RI untuk periode 2015-2019, meliputi analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan MPR RI; penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; serta analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Dokumen ini bertujuan menyusun kerangka kerja rencana strategis MPR RI berdasarkan evaluasi pencapaian sebelumnya dan aspirasi masyarakat.
Renstra BNN 2015-2019 memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan visi BNN menjadi lembaga yang profesional dalam menangani narkoba dengan menetapkan tujuan peningkatan kualitas penanggulangan narkoba dan sasaran strategis penguatan regulasi, pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta peningkatan kualitas SDM.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2015-2019. Dokumen ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target capaian BPOM selama 5 tahun ke depan dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk domestik.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD menurut UU 17/2014 serta proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan sinergi antar pelaku pembangunan di daerah.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD Kota Konawe Selatan berdasarkan UU 17/2014 tentang MD3, siklus manajemen pembangunan daerah, dan proses penyusunan rencana strategis SKPD. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya tahun 2011-2015 memberikan gambaran umum tentang pelayanan kesehatan di RSUD Majalaya selama lima tahun ke depan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan pemerintah. Dokumen ini menjadi pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan RSUD Majalaya agar sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Renstra BNN 2015-2019 memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan visi BNN menjadi lembaga yang profesional dalam menangani narkoba dengan menetapkan tujuan peningkatan kualitas penanggulangan narkoba dan sasaran strategis penguatan regulasi, pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta peningkatan kualitas SDM.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2015-2019. Dokumen ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target capaian BPOM selama 5 tahun ke depan dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk domestik.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD menurut UU 17/2014 serta proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan sinergi antar pelaku pembangunan di daerah.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD Kota Konawe Selatan berdasarkan UU 17/2014 tentang MD3, siklus manajemen pembangunan daerah, dan proses penyusunan rencana strategis SKPD. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya tahun 2011-2015 memberikan gambaran umum tentang pelayanan kesehatan di RSUD Majalaya selama lima tahun ke depan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan pemerintah. Dokumen ini menjadi pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan RSUD Majalaya agar sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibahas pula peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang penataan pola karier PNS pada pemerintah daerah di Kalimantan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang perlunya penataan pola karier PNS, tujuan dilakukannya kajian ini, metodologi penelitian, dan kerangka konseptual pola karier PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk periode 2016-2021, mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, indikator, dan strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan."
Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
"[Ringkasan]
Studi ini menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara khususnya kompetensi manajerial dan sosial-kultural di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan ada kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama di bidang pengambilan keputusan, pemberantasan korupsi, dan manajemen masyarakat beragam."
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Laporan ini membahas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Tercatat ada 34 sasaran strategis untuk mewujudkan misi RPJMD yang diukur melalui 63 indikator kinerja. Capaian kinerja mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Masih ada kendala seperti perencanaan program yang kurang akurat dan sumber daya yang belum memadai. Pemerintah akan meningkatkan perencana
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan membawahi beberapa bidang dan seksi termasuk Seksi Perumahan dan Pemukiman.
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfYemimaGraceTangke
Dokumen tersebut membahas mengenai jabatan fungsional di bidang sumber daya manusia aparatur, mencakup jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, Assessor SDM Aparatur, dan Auditor Kepegawaian beserta uraian tugas masing-masing jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Tangerang Selatan untuk periode 2011-2016. Dokumen menjelaskan proses review terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja SKPD berdasarkan kinerja pelayanan masa lalu, serta peran Renstra SKPD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang KUMKM, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi, dan melaksanakan perencanaan strategis berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan provinsi.
Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penilaian dengan lat yang sama dan seragam sehingga keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat diukur, bukan sekedar klaim sepihak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibahas pula peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang penataan pola karier PNS pada pemerintah daerah di Kalimantan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang perlunya penataan pola karier PNS, tujuan dilakukannya kajian ini, metodologi penelitian, dan kerangka konseptual pola karier PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk periode 2016-2021, mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, indikator, dan strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan."
Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Dokumen tersebut merupakan Kerangka Acuan Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2015. Dokumen ini membahas visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional.
"[Ringkasan]
Studi ini menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara khususnya kompetensi manajerial dan sosial-kultural di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan ada kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan terutama di bidang pengambilan keputusan, pemberantasan korupsi, dan manajemen masyarakat beragam."
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Laporan ini membahas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Tercatat ada 34 sasaran strategis untuk mewujudkan misi RPJMD yang diukur melalui 63 indikator kinerja. Capaian kinerja mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Masih ada kendala seperti perencanaan program yang kurang akurat dan sumber daya yang belum memadai. Pemerintah akan meningkatkan perencana
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan membawahi beberapa bidang dan seksi termasuk Seksi Perumahan dan Pemukiman.
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfYemimaGraceTangke
Dokumen tersebut membahas mengenai jabatan fungsional di bidang sumber daya manusia aparatur, mencakup jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, Assessor SDM Aparatur, dan Auditor Kepegawaian beserta uraian tugas masing-masing jabatan fungsional tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Tangerang Selatan untuk periode 2011-2016. Dokumen menjelaskan proses review terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja SKPD berdasarkan kinerja pelayanan masa lalu, serta peran Renstra SKPD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang KUMKM, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi, dan melaksanakan perencanaan strategis berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan provinsi.
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
Proceeding Rapat Koordinasi Kajian Administrasi Negara
Disusun dan diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda, 2005
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan peranannya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara garis besar dibahas tentang proses dan sistematika penyusunan Renstra SKPD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga peranannya dalam penyusunan rancangan akhir RP
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Dadang Solihin
Dialog antara Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka membahas rencana pembangunan daerah meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, tujuan dan masalah pembangunan, rencana jangka menengah, dan penyelarasan dengan rencana nasional. "
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Dokumen ini membahas revitalisasi kelembagaan birokrasi pada lembaga negara untuk memperkuat interkonektivitas dan mengembalikan peran sentral eksekutif sesuai prinsip Nawacita, serta menyelaraskan kebutuhan lembaga dengan desain kelembagaan birokrasi dengan memperkuat dukungan sumber daya.
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, syarat dokumen perencanaan, syarat perencanaan, fungsi perencanaan, pembangunan daerah, tantangan pembangunan daerah, pelaku pembangunan menurut paradigma governance, sinergi antara pelaku pembangunan, tujuan penetapan indikator kinerja utama, pemilihan dan pertimbangan indik
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
4. Materi
• MPR RI ?
• Tatib MPR RI 2014
• Tugas MPR dan Setjen MPR
• Indikator Kinerja dan Log-Frame
• Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih
• Manajemen Kinerja
• Analisis Beban Kerja
• Delapan Langkah Penyusunan Renstra MPR RI
• Analisa SWOT Setjen MPR-RI
• Review Visi-Misi MPR RI
• Review Tujuan MPR RI
• Review Indikator Sasaran Strategis MPR RI
• Review Renstra MPR RI
4dadang-solihin.blogspot.com
7. Tugas MPR
dadang-solihin.blogspot.com 7
• Memasyarakatkan Ketetapan MPR;
• Memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
• Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, UUD
NRI 1945, serta Pelaksanaannya; dan
• Menyerap Aspirasi Masyarakat
berkaitan dengan Pelaksanaan UUD
NRI 1945.
• UU 17/2014 tentang MD3 Pasal 5
• Tatib MPR RI 2014 Pasal 6
8. dadang-solihin.blogspot.com 8
Setjen MPR RI ?
Peraturan Sekjen MPR RI No 2/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI
Tugas:
• Menyelenggarakan dukungan
teknis dan administratif kepada
MPR dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, serta
• Pembinaan terhadap seluruh
unsur dalam lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR.
9. dadang-solihin.blogspot.com 9
1. Memenuhi segala keperluan/kegiatan
majelis, alat kelengkapan majelis, dan
fraksi/kelompok anggota MPR;
2. Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/
Komisi/ Panitia Ad Hoc Majelis
menyempurnakan redaksi Rancangan-
rancangan Putusan Badan Pekerja/ Komisi/
Panitia Ad Hoc Majelis;
3. Membantu Pimpinan Majelis
menyempurnakan redaksional/teknis yuridis
dari rancangan-rancangan Ketetapan/
Keputusan Majelis;
4. Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan
rancangan anggaran belanja Majelis untuk
Sidang Umum/Istimewa;
5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan
pengumpulan aspirasi masyarakat,
perundang-undangan dan pertimbangan
hukum, persidangan dan kesekretariatan
fraksi/kelompok anggota;
6. Menyelenggarakan kegiatan
hubungan masyarakat,
keprotokolan, publikasi,
perpustakaan dan dokumentasi;
7. Menyelenggarakan administrasi
keanggotaan majelis, administrasi
kepegawaian, keuangan dan
ketatausahaan;
8. Menyiapkan perencanaan dan
pengendalian kerumahtanggaan
dan kesekretariatan majelis;
9. Menyediakan perlengkapan,
angkutan, perjalanan, pemeliharaan
serta pelayanan kesehatan;
10.Menyelenggarakan kegiatan
pengkajian mengenai kemajelisan;
11.Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan Majelis;
Fungsi Setjen MPR RI ?
Peraturan Sekjen MPR RI No 2/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI
10. IMPACT
Indikator Kinerja dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 10
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Renstra
MPR RI
11. 11dadang-solihin.blogspot.com
Pokok-pokok Arahan Presiden
RI 30 Oktober 2014:
“Visi Presiden adalah Trisakti,
Misinya adalah Nawacita dan
motonya adalah Smart Work
Tri Sakti
1. Berdaulat dalam Politik
2. Berdikari dalam Ekonomi
3. Berkepribadian dalam Kebudayaan
Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964
13. Manajemen Kinerja
Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
Indikator
Kinerja Utama
15. Analisis Beban Kerja
untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja MPR RI secara sistematis
15
• Memperjelas dan
mempertegas
penyusunan format
kelembagaan yang akan
dibentuk secara lebih
proporsional maupun
tata hubungan sistem
yang ingin dibangun
• Tercapai kesesuaian
antara kewenangan dan
tujuan organisasi
dengan besaran
organisasinya.
• Memperoleh gambaran
mengenai kondisi riil
SDM Aparatur baik
kuantitatif maupun
kualitatif dan
kompetensinya pada
unit kerja sebagai bahan
perumusan formasi dan
rasio kebutuhan
pegawai untuk
keperluan penataan
kelembagaan;
• Mengidentifikasi
efisiensi dan
efektifitas beban
kerja yang
menggambarkan
prinsip rasional,
efektif, efisien,
realistis dan
operasional secara
nyata;
2 1 3
dadang-solihin.blogspot.com
16. Hasil Analisis Beban Kerja
16
Bahan Penataan/
penyempurnaan struktur
organisasi; Bahan Penilaian prestasi kerja
jabatan dan prestasi unit kerja;
Bahan penyempurnaan
sistem dan prosedur kerja;
Bahan penyusunan rencana
kebutuhan pegawai secara riil
sesuai beban kerja
organisasi;
Bahan penyusunan program
formasi, mutasi dan promosi
sumberdaya pegawai sesuai visi
dan misi organisasi.
dadang-solihin.blogspot.com
17. 4. Penyusunan
Tujuan dan
Sasaran
Strategis
Delapan Langkah
Penyusunan Renstra MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 17
3. Penyusunan
Visi dan Misi
2. Identifikasi Kondisi
Umum dan Analisis
Potensi dan
Permasalahan
1. Persiapan
Penyusunan
8. Penyusunan
Kerangka
Kelembagaan
7. Penyusunan
Target dan
Pendanaan
6. Penyusunan
Program, Kegiatan,
Sasaran, dan
Indikator
5. Penyusunan Arah
Kebijakan, Strategi
dan Kerangka
Regulasi
1. Evaluasi Pencapaian
Program dan Kegiatan
2. Aspirasi Masyarakat
3. SWOT Analysis
Balance
Scorecard
Logic Model
Identifikasi
1. Isu-isu Strategis
2. Asas Legal
3. Struktur Organisasi
4. Data dan Informasi
18. Persiapan Penyusunan Renstra MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 18
1.
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi selama periode 2015-2019.
√
2. Identifikasi asas legal bagi MPR RI dalam pelaksanaan tugas
dan justifikasi fungsi dan kewenangannya.
- sebagai gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan
MPR RI terhadap kondisi umum yang dihadapi.
√
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan
fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan
lingkup kewenangan MPR RI.
√
4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan
Renstra MPR RI.
√
19. Identifikasi Kondisi Umum MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 19
2.
1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan
Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra MPR
RI 2009-2014.
√
2. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup
kewenangan MPR RI.
- Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan MPR
RI harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.
√
20. Analisis Potensi dan Permasalahan MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 20
2.
1. Analisa SWOT √
2. Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan MPR RI,
√
3. Penjaringan aspirasi masyarakat, √
4. Identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, √
5. Identifikasi tantangan yang akan dihadapi √
24. Visi-Misi Setjen MPR-RI
Visi:
“Profesional, Modern, dan Akuntabel dalam Melayani MPR–RI”
Misi:
“Meningkatkan Dukungan Teknis dan Administratif kepada
MPR dalam rangka Pelaksanaan Tugas Konstitusional”
24dadang-solihin.blogspot.com
25. Tujuan-Sasaran Setjen MPR-RI
Tujuan
1.Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya
2.Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal MPR Yang Baik
Sasaran
1.Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya
2.Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal MPR yang Baik
25dadang-solihin.blogspot.com
26. Strengths (Kekuatan)
dadang-solihin.blogspot.com 26
No Strength (Kekuatan) NU BF NUxBF
1 Adanya dukungan anggaran yang
memadai
5 60 300
2 Ketersediaan sarana dan prasarana 2 15 30
3 Adanya tugas dan fungsi yang jelas 4 10 40
4 Tersedianya beberapa SDM yang
berkualitas
3 10 30
5 Memiliki ciri khas kelembagaan yang
unik
1 5 5
Jumlah 100 405
27. Weaknesses (Kelemahan)
dadang-solihin.blogspot.com 27
No Weaknesses (Kelemahan) NU BF NUxBF
1 Rendahnya managemen SDM 4 20 80
2 Masih belum tersedianya aturan-aturan
dasar seperti Anjab, SOP, dll.
2 3 6
3 Adaya disorientasi dalam bekerja :
Seringnya Pejabat dan Pegawai jarang
ditempat
5 60 300
4 Kurangnya koordinasi antar unit 3 15 45
5 Kurangnya pemanfaatan IT yang sudah
tersedia
1 2 2
Jumlah 100 433
28. Opportunities (Peluang)
dadang-solihin.blogspot.com 28
No Opportunities (Peluang) NU BF NUxBF
1 Adanya dasar hukum yang jelas 5 50 250
2 Adanya dukungan dari Anggota 3 15 45
3 Adanya permintaan dan perhatian dari
masyarakat terhadap MPR
4 20 80
4 Adanya kunjungan tamu undangan dari
dalam dan luar negeri
1 5 5
5 Adanya penilaian kinerja (rewards) dari
instansi lain
2 10 20
Jumlah 100 400
29. Threats (Ancaman)
dadang-solihin.blogspot.com 29
No Threats (Ancaman) NU BF NUxBF
1 Adanya campur tangan dari Anggota 5 50 250
2 Adanya amandemen pelemahan MPR 2 10 20
3 Adanya rencana penghapusan Setjen
MPR
4 20 80
4 Adanya ketidakjelasan standarisasi
tunjangan kinerja dalam remunerasi
3 10 30
5 Kurangnya koordinasi antar Sekretariat
lembaga parlemen
1 10 10
Jumlah 100 390
30. Strategi Apa yang akan
Diterapkan?
dadang-solihin.blogspot.com 30
1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk
Memanfaatkan Peluang
2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan
Memanfaatkan Peluang
3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk Menghindari
atau Mengatasi Ancaman
4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan Hindari
Ancaman
31. Strategi Apa yang akan
Diterapkan?
dadang-solihin.blogspot.com 31
1. Strategi SO S + O = 405 + 400 = 805
2. Strategi WO W + O = 433 + 400 = 833
3. Strategi ST S + T = 405 + 390 = 795
4. Strategi WT W + T = 433 + 390 = 823
32. Kesimpulan:
Hasil Environmental Scanning
dadang-solihin.blogspot.com 32
1. Rendahnya managemen SDM
2. Masih belum tersedianya
aturan-aturan dasar seperti
Anjab, SOP, dll.
3. Adaya disorientasi dalam
bekerja : Seringnya Pejabat dan
Pegawai jarang ditempat
4. Kurangnya koordinasi antar unit
5. Kurangnya pemanfaatan IT
yang sudah tersedia
6. Adanya dasar hukum yang jelas
7. Adanya dukungan dari Anggota
8. Adanya permintaan dan
perhatian dari masyarakat
terhadap MPR
9. Adanya kunjungan tamu
undangan dari dalam dan luar
negeri
10. Adanya penilaian kinerja
(rewards) dari instansi lain
33. Kesimpulan: Strategi WO
Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang
1. Kelemahan:
– Rendahnya managemen SDM
– Masih belum tersedianya aturan-aturan dasar seperti Anjab, SOP, dll.
– Adaya disorientasi dalam bekerja : Seringnya Pejabat dan Pegawai
jarang ditempat
– Kurangnya koordinasi antar unit
– Kurangnya pemanfaatan IT yang sudah tersedia
2. Peluang:
– Adanya dasar hukum yang jelas
– Adanya dukungan dari Anggota
– Adanya permintaan dan perhatian dari masyarakat terhadap MPR
– Adanya kunjungan tamu undangan dari dalam dan luar negeri
– Adanya penilaian kinerja (rewards) dari instansi lain
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Review Visi MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 34
3.
1. Memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh MPR RI
pada akhir periode perencanaan.
√
2. Memberikan gambaran konsistensi kinerja MPR RI selama 5 tahun mendatang
serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi MPR RI. √
3. Memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan
organisasi MPR RI;
√
4. Memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh
organisasi MPR RI;
√
5. Ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; √
6. Dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; √
7. Dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; √
8. Selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi
sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.
√
35. Review Misi MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 35
3.
1. Upaya pencapaian visi organisasi MPR RI dan berlaku
pada periode tertentu;
√
2. Menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas
yang dibebankan oleh undang-undang terkait;
√
3. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi MPR RI atau bersifat unik
terhadap organisasi MPR RI lainnya;
√
4. Menjembatani penjabaran Visi MPR RI ke dalam Tujuan
MPR RI.
√
36. Review Tujuan MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 36
4.
1. Sejalan dengan Visi dan Misi organisasi MPR RI dan
berlaku pada periode jangka menengah;
√
2. Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode
jangka menengah;
√
3. Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh MPR
RI;
√
4. Mengarahkan perumusan:
• Sasaran Strategis,
• Arah Kebijakan,
• Strategi,
• Program,
• Kegiatan dalam rangka merealisasikan misi MPR RI
√
37. Review Indikator Sasaran Strategis MPR RI
dadang-solihin.blogspot.com 37
4.
1. Dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis MPR RI √
2. Setiap sasaran strategis dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran
strategis.
√
3. Dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada
dalam RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi MPR RI
√
4. Sesuai dengan visi, misi, dan tugas fungsi MPR RI. √
5. Memenuhi kriteria SMART: √
• Specific: indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna
ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
√
• Measurable: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas atau harga;
√
• Achievable: indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dicapai; √
• Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara
target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
√
• Time Bond: waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan. √
38. Review Renstra MPR RI
38
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum
1.2. Potensi Permasalahan
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis MPR RI
2.1. Visi
2.2. Misi
2.3. Tujuan
2.4. Sasaran Strategis
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi MPR RI
3.3. Kerangka Regulasi
3.4. Kerangka Kelembagaan
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja
4.2. Kerangka Pendanaan
Bab V Penutup
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan MPR RI
2. Matriks Kerangka Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com
39. Review Renstra MPR RI
39
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:
• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan
dalam Renstra MPR RI periode sebelumnya,
• Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan
pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan
publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan
MPR RI.
1.2. Potensi
Permasalahan
Menjelaskan mengenai:
• analisis permasalahan, potensi, kelemahan,
peluang serta tantangan jangka menengah dalam
lingkup MPR RI maupun nasional
• yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan
penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang
menjadi lingkup kewenangan MPR RI serta
• untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi
MPR RI.
dadang-solihin.blogspot.com
40. Review Renstra MPR RI
40
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis MPR RI
2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai oleh MPR RI pada akhir periode
perencanaan.
2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi
2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan.
dadang-solihin.blogspot.com
41. Review Renstra MPR RI
41
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang
sesuai dengan penugasan RPJMN kepada MPR RI terkait
dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di dalamnya
penjelasan mengenai penugasan MPR RI terkait Program
Lintas.
3.2. Arah Kebijakan
dan Strategi MPR
RI
• Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi MPR
RI secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan
langsung oleh MPR RI tetapi juga mempertimbangkan
keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan
pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.
• Arah kebijakan MPR RI dilaksanakan melalui Program
dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan MPR RI yang bersangkutan.
• Program juga harus dilengkapi dengan sasaran program
(outcome) dari masing-masing Program.
dadang-solihin.blogspot.com
42. Review Renstra MPR RI
42
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.3. Kerangka
Regulasi
• Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka
Regulasi yang dibutuhkan oleh MPR RI dalam pelaksanaan
tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran
peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis MPR RI.
• Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.
3.4. Kerangka
Kelembagaan
Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur
organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi,
baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya
manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM,
baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
dadang-solihin.blogspot.com
43. Review Renstra MPR RI
43
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan
dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator
Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan
Indikator Kinerja Kegiatan.
4.2. Kerangka
Pendanaan
• Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis MPR
RI, meliputi sumber pendanaan dari APBN
(Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.
• Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan
pendanaan yang menggunakan sumber-sumber
pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP
(KPS) dan CSR.
• Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju,
disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan
Maju.
dadang-solihin.blogspot.com
44. Review Renstra MPR RI
44
Bab V Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra
MPR RI yang telah disusun
• arahan dari pimpinan MPR RI yang bersangkutan dalam
pelaksanaan perencanaan strategis MPR RI sehingga
hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan
MPR RI.
• Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan
perencanaan strategis MPR RI yang bersangkutan.
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan MPR RI
2. Matriks Kerangka Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com
45. Matrik Kinerja dan Pendanaan
45
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (Rp 000) Unit
Organisasi
Pelaksana
MPR RI-N-B-
NS-BS
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
MPR RI XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Strategis 1 XXX
- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Strategis 2 XXX
- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX
PROGRAM A XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 1 XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 2 XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 2) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 3) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Dst
dadang-solihin.blogspot.com
46. Matriks Kerangka Regulasi
46
No
Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan
berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggung
Jawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
Penyelesaian
dadang-solihin.blogspot.com