Dokumen tersebut membahas mengenai rencana strategis MPR RI untuk periode 2015-2019, meliputi analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan MPR RI; penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; serta analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Dokumen ini bertujuan menyusun kerangka kerja rencana strategis MPR RI berdasarkan evaluasi pencapaian sebelumnya dan aspirasi masyarakat.
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanMuhammad Sholeh
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan kesehatan di Indonesia. Ia menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, serta aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan institusional. Dokumen ini juga membahas tantangan ilmu administrasi dalam mendukung pembangunan, termasuk reorientasi
Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Keempat UUD 1945Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan nasional Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses perencanaan melalui Repelita dan RPJMN, paradigma perencanaan yang bergeser dari sentralistik menjadi partisipatif, serta perubahan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN.
Dokumen tersebut membahas mengenai rencana strategis MPR RI untuk periode 2015-2019, meliputi analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan MPR RI; penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; serta analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Dokumen ini bertujuan menyusun kerangka kerja rencana strategis MPR RI berdasarkan evaluasi pencapaian sebelumnya dan aspirasi masyarakat.
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan kesehatanMuhammad Sholeh
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan kesehatan di Indonesia. Ia menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, serta aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan institusional. Dokumen ini juga membahas tantangan ilmu administrasi dalam mendukung pembangunan, termasuk reorientasi
Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Keempat UUD 1945Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan nasional Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses perencanaan melalui Repelita dan RPJMN, paradigma perencanaan yang bergeser dari sentralistik menjadi partisipatif, serta perubahan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN.
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan administrasi publik dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain pentingnya reformasi struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan sumber daya manusia aparatur negara guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan 4 agenda strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk tahun 2015-2019 yang mencakup pembentukan payung hukum, reformasi birokrasi, gugus tugas, dan teladan kepemimpinan. Gugus tugas akan terdiri atas berbagai pelaku untuk merumuskan strategi, mensosialisasikan, melakukan kajian, dan mengevaluasi pelaksanaan GNRM.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
- Pancasila sebagai kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia
- Mencakup pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kehidupan beragama
Renstra BNN 2015-2019 memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan visi BNN menjadi lembaga yang profesional dalam menangani narkoba dengan menetapkan tujuan peningkatan kualitas penanggulangan narkoba dan sasaran strategis penguatan regulasi, pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta peningkatan kualitas SDM.
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, penyusunan RKPD tahun 2017, rencana kerja pemerintah 2017, serta beberapa prinsip dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi fungsi DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis SKPD, proses perencanaan, syarat perencanaan, fungsi/manfaat perencanaan, apa itu pembangunan, tantangan dalam pembangunan daerah, pembangunan daerah
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD menurut UU 17/2014 serta proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan sinergi antar pelaku pembangunan di daerah.
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Terdapat lima poin utama sinergi antara pusat dan daerah yaitu perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kelembagaan dan aparatur daerah, serta pengembangan wilayah.
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah untuk periode 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan visi pembangunan jangka panjang. Dokumen ini juga menjelaskan perbedaan antara kebijakan dan regulasi serta proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampungbarita
Makalah ini membahas penerapan kode etik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Dokumen menjelaskan bahwa dinas tersebut memiliki kode etik yang dituangkan dalam peraturan daerah dan gubernur, namun penerapannya masih kurang memadai. Beberapa aturan etika sering dilanggar oleh pegawai seperti disiplin kerja dan pelaporan, serta perlu pengembangan SDM dan pembinaan disiplin."
Pembangunan Administrasi Publik Dalam Mendukung RB dan GGTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan administrasi publik dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain pentingnya reformasi struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan sumber daya manusia aparatur negara guna mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan 4 agenda strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk tahun 2015-2019 yang mencakup pembentukan payung hukum, reformasi birokrasi, gugus tugas, dan teladan kepemimpinan. Gugus tugas akan terdiri atas berbagai pelaku untuk merumuskan strategi, mensosialisasikan, melakukan kajian, dan mengevaluasi pelaksanaan GNRM.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
- Pancasila sebagai kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia
- Mencakup pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kehidupan beragama
Renstra BNN 2015-2019 memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan visi BNN menjadi lembaga yang profesional dalam menangani narkoba dengan menetapkan tujuan peningkatan kualitas penanggulangan narkoba dan sasaran strategis penguatan regulasi, pemberantasan peredaran gelap narkoba, serta peningkatan kualitas SDM.
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, penyusunan RKPD tahun 2017, rencana kerja pemerintah 2017, serta beberapa prinsip dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi fungsi DPRD, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis SKPD, proses perencanaan, syarat perencanaan, fungsi/manfaat perencanaan, apa itu pembangunan, tantangan dalam pembangunan daerah, pembangunan daerah
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD menurut UU 17/2014 serta proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan sinergi antar pelaku pembangunan di daerah.
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Terdapat lima poin utama sinergi antara pusat dan daerah yaitu perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kelembagaan dan aparatur daerah, serta pengembangan wilayah.
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah untuk periode 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan visi pembangunan jangka panjang. Dokumen ini juga menjelaskan perbedaan antara kebijakan dan regulasi serta proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampungbarita
Makalah ini membahas penerapan kode etik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Dokumen menjelaskan bahwa dinas tersebut memiliki kode etik yang dituangkan dalam peraturan daerah dan gubernur, namun penerapannya masih kurang memadai. Beberapa aturan etika sering dilanggar oleh pegawai seperti disiplin kerja dan pelaporan, serta perlu pengembangan SDM dan pembinaan disiplin."
1. Menuju Satpol PP yang Humanis,
Profesional, dan Berwibawa
Tunjung Sulaksono
HUT Satpol PP Kab Bantul ke-69
Trirenggo Bantul, 12 Maret 2019
2. Sekilas Sejarah Satpol PP
• Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon
(PP No. 1/1948 tgl 30 Oktober 1948)
• Detasemen Polisi Pamong Praja (10 Nopember 1948)
• Kesatuan Polisi Pamong Praja (KepMendagri
No.UP.32/2/21 tgl 3 Maret 1950)
• Kesatuan Pagar Baya (Permen Pemerintahan Umum &
Otda No. 10/1962)
• Kesatuan Pagar Praja (Surat Menteri Pemerintahan
Umum & Otda No.1 Tahun 1963).
• Polisi Pamong Praja (UU No.5 Tahun 1974)
• Satuan Polisi Pamong Praja (UU No.22/1999) smp skrg
3. Satpol PP Zaman Now
• Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat
daerah yang dibentuk untuk: (1) menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, (2) menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman serta (3)
menyelenggarakan perlindungan masyarakat
(PP No. 16 Tahun 2018)
4. Visi
• Menjadi Penegak Peraturan Perundang-
Undangan Daerah yang Professional untuk
terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul
yang tertib dan tenteram"
5. Misi
• Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
dan budaya kerja yang responsif.
• Mewujudkan penegakkan peraturan
perundang-undangan daerah yang demokratis
dan partisipatif.
• Membangun sinergitas dengan organisasi
perangkat daerah dan masyarakat untuk
mendukung terciptanya ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
6. Tantangan
• Sbg ujung tombak pemda dlm upaya memelihara
ketertiban umum & ketenteraman masyarakat, aparat
Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi
berbagai kendala dan tindakan reaktif masyarakat
dalam melaksanakan tugas
• Citra satpol PP sering negatif akibat benturan2 yang
kadang kala sulit utk dihindari dlm pelaksaan tugasnya
• Citra negatif bisa muncul krn: 1) kelemahan internal
organisasi, maupun 2)persepsi masy yg terlanjur
terbangun
• Tanpa upaya sistematis utk melakukan perubahan,
akan berdampak munculnya distrust dari publik
7. Strategi “Double Track”
• Dlm paradigma governance, menumbuhkan
kepercayaan masy. mrp kunci keberhasilan
penyelesaian urusan2 publik
• Karena terkait dengan faktor internal dan
eksternal, ada 2 dimensi yg minimal harus
dilakukan secara simultan:
– Pembangunan Kelembagaan Satpol PP
– Pembangunan Citra Positif Satpol PP
8. Pembangunan Kelembagaan
Satpol PP
• Sistem Kelembagaan pemerintahan mrp sistem
yg menunjukkan relasi antara tugas, fungsi,
kewenangan, dan prosedur antar tingkatan
pemerintahan dlm melaksanakan visi, misi, dan
kebijakan yg diamanatkan.
• Kelembagaan yg baik memperhatikan dasar-2
pembentukan kelembagaan yg kuat dan
berkekuatan hukum, namun harus memiliki
muatan lokal yg menjiwai organisasi yang
dijalankan sbg bagian dari visi organisasi.
9. Pembangunan Kelembagaan
Satpol PP
• Pengembangan kelembagaan minimal harus
memuat aspek2 antara lain:
– Regulasi
– Aktivitas (Program dan kegiatan)
– Struktur organisasi
– Sumber daya manusia
– Sarana prasarana
10. Regulasi
• seperangkat peraturan yg mengatur ttg tujuan
yg hendak dicapai, strategi mencapai tujuan,
dan pedoman utk laksanakan strategi, serta
kewenangan, dan tugas dan fungsi lembaga
dlm rangka mencapai tujuan dari organisasi
11. Aktivitas (Program dan kegiatan)
• Program dan kegiatan satpol PP
perlu di re-desain agar lebih
banyak mencegat persoalan di
hulu, bukan di hilir
• Tindakan2 preventif melalui
sosialisasi, “sapa warga”,
kegiatan2 inklusif bersama
warga, perlu diperbanyak utk
mendekatkan satpol PP dg
warga sekaligus memupus
predikat “seram” yg mungkin
ada
• (credit foto: tribunjogja)
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
• Pada satu sisi, struktur organisasi dan tata kerja
harus mampu menjamin pencapaian visi-misi secara
efektif
• Namun pada sisi lain, struktur organisasi harus
didesain untuk bisa dinamis untuk merespon
perubahan
• Perubahan adalah suatu keniscyaan, organisasi harus
secara cepat merespon perubahan tsb
13. SDM
• Sumberdaya manusia adalah elemen
terpenting yang dibutuhkan sbg pelaksana
kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga
• SDM harus selalu diupayakan utk mendekati
idealitas dalam hal kualitas serta kuantitas
personil Satpol PP
• Kualifikasi harus sesuai kebutuhan organisasi,
kuantitas harus sesuai perbandingan ideal
14. Sarpras
• Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk
mencapai visi-misi organisasi, baik berupa
pendanaan, peralatan, maupun dukungan
fasilitas
15. Strategi SDM
• Strategi pengembangan SDM harus sudah
dimulai sejak tahap perencanaan rekrutmen
• Tidak cukup dg memprioritaskan yg bisa
beladiri, tetapi juga yang memiliki
kemampuan dan kemauan utk membangun
dialog (tes psikologi/kejiwaan utk mencari
karakter sesuai yg diinginkan)
• Pola pendidikan yang selaras dengan strategi
pengembangan SDM
16. Pembentukan Citra Positif
• Pada saat bersamaan, pembangunan
kelembagaan harus dijalankan bersamaan dengan
pembangunan citra positif melalui media (massa,
elektronik, maupun medsos: facebook, twitter,
instagram )
• Pelaksanaan program/kegiatan satpol PP perlu
diliput dengan menonjolkan karakter yang
dikehendaki, misal: humanis, profesional,
berwibawa
17. Strategi
• Pengelolaan web satpol PP harus lebih serius (admin
khusus, tidak bisa disambi2)
• Satpol harus meliput kegiatan2 dan menampilkan foto-foto
yg menampilkan nuansa2 yg dikehendaki tadi
• Satpol harus segera mengimbangi berita yang negatif
dengan berita-2 yg positif
• Menjalin kemitraan dg kawan2 media (media gathering,
dsb)
• Membuat branding, tagline, tagar yg menggambarkan
karakter yg diinginkan, misal: Dialog First!
22. PENUTUP
• Kewibawaan Satpol PP bukan diukur dari
pakaian dan atributnya, melainkan dilihat dari
konsistensinya menegakkan aturan secara
proporsional dan profesional. Sepanjang
Satpol PP “tidak dapat dibeli”, masyarakat
akan menaruh rasa hormat dan segan. (Sadu
Wasistiono, 2010)