Dokumen ini adalah panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KTSP dikembangkan berdasarkan potensi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik serta lingkungan, dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi dengan tuntutan lokal dan nasional.

1. PANDUAN
PENYUSUNAN
KTSP
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 1

2. LANDASAN
 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
 Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi
 Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan
 Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang
pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23/2006
 Permendiknas No. 41 Thn 2007 tentang Standar Proses
 Permendiknas No. 24 Thn 2007 tentang Standar Sarana
dan Prasarana
 Permendiknas No. 19 Thn 2007 tentang Standar
Pengelolaan
 Permendiknas No. 20 Thn 2007 Standar Penilaian
Pendidikan
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 2
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 2

3. LANDASAN PENYUSUNAN
KTSP
 UU No. 20/2003 pasal 38 (2)
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh
setiap kelompok atau satuan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi
dan supervisi dinas pendidikan atau kantor
departemen agama kabupaten/kota untuk
pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan
menengah.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 3

4. LANDASAN PENYUSUNAN
KTSP
1. PP No. 19/2005 :
a. Pasal 16 (1) Penyusunan kurikulum pada
tingkat satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar dan menengah
berpedoman pada panduan yang disusun
oleh BSNP.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 4

5. LANDASAN PENYUSUNAN
KTSP
1. PP No. 19/2005 :
b. Pasal 17 (2) Sekolah dan komite sekolah, atau
madrasah dan komite madrasah, mengembangkan
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan
silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum
dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi
dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di
bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK,
dan departemen yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs,
MA, dan MAK.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 5

6. PENGERTIAN
Kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) adalah
kurikulum operasional yang
disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan.
(PP No. 19 th 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 6

7. KTSP
merupakan salah satu bentuk realisasi
kebijakan desentralisasi di bidang
pendidikan agar kurikulum benar-benar
sesuai dengan kebutuhan pengembangan
potensi peserta didik di sekolah dengan
mempertimbangkan kepentingan lokal,
nasional dan tuntutan global dengan
semangat Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 7

8. SEMANGAT MBS
 MBS sebagai bentuk otonomi sekolah
memotivasi guru untuk mengubah paradigma
sebagai “curriculum user" menjadi "curriculum
developer".
 Guru mampu keluar dari kultur kerja
konvensional menjadi kultur kerja kontemporer
yang dinamis.
 Guru mampu memainkan peran sebagai "agent
of change"
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 8

9. PRINSIP
PENGEMBANGAN KTSP
P Berpusat pada potensi, perkembangan,
kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya
e Beragam dan terpadu
a Tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni
n Relevan dengan kebutuhan kehidupan
e Menyeluruh dan berkesinambungan
e Belajar sepanjang hayat
g Seimbang antara kepentingan nasional dan
kepentingan daerah
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 9

10. ACUAN OPERASIONAL
KTSP
1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak
mulia
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat
sesuai dengan tingkat perkembangan dan
kemampuan peserta didik
3. Keragaman potensi dan karakteristik
daerah dan lingkungan
4. Tuntutan pembangunan daerah dan
nasional
5. Tuntutan dunia kerja
6. Perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 10

11. 1. Agama
2. Dinamika perkembangan global
3. Persatuan nasional dan nilai-nilai
kebangsaan
4. Kondisi sosial budaya masyarakat
setempat
5. Kesetaraan Jender
6. Karakteristik satuan pendidikan
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 11

12. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Peningkatan iman dan takwa serta
akhlak mulia
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia menjadi dasar pembentukan
kepribadian peserta didik secara utuh.
Kurikulum disusun yang memungkinkan
semua mata pelajaran dapat menunjang
peningkatan iman dan takwa serta akhlak
mulia.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 12
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 12

13. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat
sesuai dengan tingkat perkembangan dan
kemampuan peserta didik
Kurikulum disusun agar memungkinkan
pengembangan keragaman potensi, minat,
kecerdasan intelektual, emosional, spritual,
dan kinestetik peserta didik secara optimal
sesuai dengan tingkat perkembangannya.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 13
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 13

14. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Keragaman potensi dan karakteristik
daerah dan lingkungan
Daerah memiliki keragaman potensi,
kebutuhan, tantangan, dan keragaman
karakteristik lingkungan, oleh karena itu
kurikulum harus memuat keragaman tersebut
untuk menghasilkan lulusan yang dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan
daerah.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009 14
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 14

15. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Tuntutan pembangunan daerah dan
nasional
Pengembangan kurikulum harus memperhatikan
keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan
nasional.
Tuntutan dunia kerja
Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk
membekali peserta didik memasuki dunia kerja
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka
yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 15

16. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Kurikulum harus dikembangkan secara berkala
dan berkesinambungan sejalan dengan
perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni.
Agama
Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan
toleransi dan kerukunan umat beragama, dan
memperhatikan norma agama yang berlaku di
lingkungan sekolah
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 16

17. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Dinamika perkembangan global
Kurikulum harus dikembangkan agar peserta
didik mampu bersaing secara global dan
dapat hidup berdampingan dengan bangsa
lain.
Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Kurikulum harus mendorong wawasan dan
sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk
memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 17

18. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
Kurikulum harus dikembangkan dengan
memperhatikan karakteristik sosial budaya
masyarakat setempat dan menunjang
kelestarian keragaman budaya.
Kesetaraan Jender
Kurikulum harus diarahkan kepada
pendidikan yang berkeadilan dan mendorong
tumbuh kembangnya kesetaraan jender.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 18

19. ACUAN OPERASIONAL KTSP
Karakteristik Satuan Pendidikan
Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan
visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan
pendidikan.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 19

20. Mekanisme
LINGKUP SNP
PENYUSUNAN KTSP kriteria
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Analisis : • Pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Kekuatan/
kelemahan TIM
• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
• Peluang/ • penyiapan dan
tantangan
• Dokumen penyusunan Naskah
Standar isi,
SKL, Standar
draf, KTSP
• review dan
Pengelolaan,
Standar Pro-
diberlaku-
revisi, serta
ses, Standar kan
Penilaian, dan finalisasi,
Panduan
Penyusunan
• pemantapan
KTSP dan penilaian
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 20

21. ISI / MUATAN
KURIKULUM
TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN
(KTSP)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 21

22. .
PRINSIP
KTSP
PENGEMBANGAN
DOKUMEN 1
 BAB I . PENDAHULUAN
 BAB II . TUJUAN
PENDIDIKAN
 BAB III. STRUKTUR dan
MUATAN
KURIKULUM
 BAB IV. KALENDER
PENDIDIKAN
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
22
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN

23. .
PRINSIP
KTSP
PENGEMBANGAN
DOKUMEN II
A. SILABUS DARI SK/KD YANG
DIKEMBANGKAN PUSAT.
B. SILABUS DARI SK/KD YANG
DIKEMBANGKAN SEKOLAH
(MULOK, MAPEL
TAMBAHAN)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 23

24. .
PRINSIP
PENGEMBANGAN
KTSP
(Dokumen 1)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 24

25. .
PRINSIP
Bab I. PENDAHULUAN
PENGEMBANGAN
 Latar Belakang (dasar pemikiran
penyusunan KTSP)
 Tujuan Pengembangan KTSP
 Prinsip Pengembangan KTSP
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 25

26. .
PRINSIP
Bab II. TUJUAN
PENGEMBANGAN
1. Tujuan pendidikan (Disesuaikan dengan jenjang
satuan pendidikan)
3. Visi Sekolah
Cita-cita bersama warga sekolah dan segenap
pihak yang berkepentingan, yang
menggambarkan dan memberikan inspirasi,
motivasi, dan kekuatan untuk kepentingan masa
mendatang
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 26

27. BAGAIMANA MENYUSUN VISI
Visi Sekolah/madrasah:
 Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
 Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan
 Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras
dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
 Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite
sekolah/madrasah;
 Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap
pihak yang berkepentingan;
 Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 27

28. .
PRINSIP
1. Misi Sekolah
PENGEMBANGAN
arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,
menjadi dasar program pokok sekolah dengan
penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik
dan mutu lulusan yang diharapkan
3. Tujuan Sekolah
dirumuskan dan ditetapkan serta dikembangkan,
mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan
nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 28

29. BAGAIMANA MENYUSUN MISI
Misi sekolah/madrasah:
 Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional;
 Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
 Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
 Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang
diharapkan oleh sekolah/madrasah;
 Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program
sekolah/madrasah;
 Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-
satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
 Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan
termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik
yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
 Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang
berkepentingan;
 Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan
dan tantangan di masyarakat.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 29

30. BAGAIMANA MENYUSUN
TUJUAN
Tujuan sekolah/madrasah:
 Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka
menengah (empat tahunan);
 Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta
relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan
oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;
 Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan
termasuk komite sekolah madrasah dan diputuskan oleh rapat
dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
 Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap
pihak yang berkepentingan
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 30

31. .
PRINSIP III
BAB
STRUKTUR DAN MUATAN KTSP
PENGEMBANGAN
A. Struktur KTSP
merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh
oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Muatan lokal dan
kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur
kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
B. Muatan KTSP, meliputi:
 Mata pelajaran
• Muatan lokal
 Kegiatan pengembangan diri
 Pengaturan beban belajar
 Ketuntasan belajar
 Kenaikan kelas dan kelulusan
 Penjurusan
 Pendidikan kecakapan hidup
 Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 31

32. A. STRUKTUR KTSP
Berisi “Struktur Kurikulum Tingkat Sekolah” yang
disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan
sekolah terkait dengan upaya pencapaian SKL.
Pengembangan Struktur Kurikulum dilakukan dengan
cara antara lain:
 Mengatur alokasi waktu pembelajaran “tatap muka” seluruh
mata pelajaran.
 Memanfaatkan 4 jam tambahan untuk menambah jam
pembelajaran pada mata pelajaran tertentu atau
menambah mata pelajaran baru.
 Mencantumkan jenis mata pelajaran muatan lokal dalam
struktur kurikulum.
 Tidak boleh mengurangi mata pelajaran yang tercantum
dalam standar isi
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 32

33. B. MUATAN KTSP
1. Mata Pelajaran
 Terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang ditempuh
dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai
kelas X sampai dengan kelas XII.
 Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA dibagi ke dalam
dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum
yang diikuti oleh seluruh peserta didik, kelas XI dan XII
merupakan program penjurusan yang terdiri atas tiga
program yaitu program IPA, IPS, dan Bahasa.
 Jumlah mata pelajaran di kelas X minimal 16 mata
pelajaran, kelas XI dan XII minimal 13 mata pelajaran
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 33

34. .
PRINSIP
2. Muatan Lokal
PENGEMBANGAN
Berisi tentang: Jenis, Strategi Pemilihan dan
pelaksanaan muatan lokal yang diselenggarakan
oleh sekolah. Dalam pengembangannya
mempertimbangkan hal-hal sbb:
 Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang
bertujuan untuk mengembangkan kompetensi
sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah,
termasuk keunggulan daerah.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 34

35. .
PRINSIP
PENGEMBANGAN
 Substansi muatan lokal ditentukan oleh
satuan pendidikan;
 Substansi yang akan dikembangkan,
materinya tidak sesuai menjadi bagian dari
mata pelajaran lain, atau terlalu luas
substansinya sehingga harus dikembangkan
menjadi mata pelajaran tersendiri;
 Merupakan mata pelajaran wajib yang
tercantum dalam Struktur Kurikulum;
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 35

36. .
PRINSIP
 Bentuk penilaiannya kuantitatif (angka).
PENGEMBANGAN
 Setiap sekolah dapat melaksanakan mulok
lebih dari satu jenis dalam setiap semester,
mengacu pada: minat dan atau karakteristik
program yang diselenggarakan di sekolah
 Peserta didik boleh mengikuti lebih dari satu
jenis mulok pada setiap tahun pelajaran,
sesuai dengan minat dan program mulok
yang diselenggarakan sekolah.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 36

37. .
PRINSIP

PENGEMBANGAN
Substansinya dapat berupa program
keterampilan produk dan jasa, Contoh:
 Bidang Budidaya: Tanaman hias,
tanaman obat, sayur, pembibitan ikan
hias dan konsumsi, dll.
 Bidang Pengolahan: Pembuatan abon,
kerupuk, ikan asin, baso dll.
 Bidang TIK dan lain2: Web desain,
berkomunkasi sebagai guide, akuntansi
komputer, kewirausahaan dll.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 37

38. .
PRINSIP
PENGEMBANGAN
 Sekolah harus menyusun SK, KD dan
Silabus untuk mulok yang diselenggarakan.
 Materi pembelajaran muatan lokal tidak
harus secara terus menerus diberikan mulai
dari kelas X sd XII. setiap jenis muatan lokal
diberikan minimal satu semester
 Pembelajarannya dapat dilakukan oleh guru
mata pelajaran atau tenaga ahli dari luar
sekolah yang relevan dengan substansi
mulok.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 38

39. .
PRINSIP
3. Pengembangan Diri
PENGEMBANGAN
 Bertujuan memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengembangkan dan
mengekspresikan diri sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta
didik, dan kondisi sekolah.
 Dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- Bimbingan konseling, (kehidupan pribadi,
sosial, kesulitan belajar, karir ), dan atau
- Ekstra kurikuler, Pengembangan
kreativitas dan kepribadian peserta didik,
seperti: Kepramukaan, Kepemimpinan,
Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) .
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 39

40. .
PRINSIP
 PENGEMBANGAN perlu
Bukan Mata Pelajaran dan tidak perlu
dibuatkan SK, KD dan silabus, tetapi
dibuatkan SK, KD dan silabus, tetapi perlu
dibuat programnya.
 Dilaksanakan secara terprogram, rutin,
spontan dan keteladanan.
 Penilaian dilakukan secara kualitatif
(deskripsi), yang difokuskan pada
“Perubahan sikap dan perkembangan
perilaku peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pengembangan
diri”.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 40

41. .
PRINSIP
4. Pengaturan Beban
PENGEMBANGAN
Belajar
 Berisi tentang jumlah beban belajar per
mata pelajaran, per minggu per semester
dan per tahun pelajaran yang dilaksanakan
di sekolah, sesuai dengan alokasi waktu
yang tercantum dalam struktur kurikulum.
 Sekolah dapat mengatur alokasi waktu
untuk setiap mata pelajaran pada semester
ganjil dan genap dalam satu tahun pelajaran
sesuai dengan kebutuhan, tetapi jumlah
beban belajar per tahun secara keseluruhan
tetap.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 41

42. .
PRINSIP Belajar
5. Ketuntasan
PENGEMBANGAN
 Berisi tentang kriteria ketuntasan minimal
(KKM) per mata pelajaran yang ditetapkan
oleh sekolah dengan mempertimbangkan
hal-hal sbb:
 Ketuntasan belajar untuk setiap indikator
adalah 0 – 100 %, dgn batas kriteria ideal
minimum 75 %.
 Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan
minimal (KKM) per MP dengan
mempertimbangkan kemampuan rata-rata
peserta didik, kompleksitas dan daya dukung.
 Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah
batas kriteria ideal, tetapi secara bertahap
harus dapat mencapai kriteria ketuntasan
maksimal (100%).
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 42

43. LINGKUP SNP Kelulusan
6. Kenaikan Kelas dan
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan dan mekanisme
 Berisi tentang kriteria di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kenaikan kelas dan kelulusan, serta
• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: yang
strategi penanganan peserta didik
tidak naik atau tidak lulus yang
diberlakukan oleh sekolah. Program
disusun mengacu pada hal-hal sebagai
berikut:
 Panduan kenaikan kelas yang disusun oleh Dit.
Pembinaan terkait
 Ketentuan kelulusan diatur secara khusus
dalam peraturan tersendiri.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 43

44. 7. LINGKUP
Penjurusan SNP
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
 Berisi tentang kriteria seluruh wilayah hukum
minimal tentang sistem pendidikan didan mekanisme
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
penjurusan serta strategi/kegiatan
• penelusuran bakat, minat dan prestasi
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
yang diberlakukan oleh sekolah, yang
ditentukan dengan mengacu pada
panduan penjurusan yang disusun oleh
Direktorat terkait.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 44

45. LINGKUP SNP Hidup
8. Pendidikan Kecakapan
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
 Bukan mata pelajaran tetapi substansinya
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
merupakan bagian integral dari semua
• mata pelajaran.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 Tidak masuk dalam struktur kurikulum
secara khusus.
 Dapat disajikan secara terintegrasi dan
atau berupa paket/modul yang
direncanakan secara khusus.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 45

46. 1. Pendidikan Berbasis
LINGKUP SNP
Keunggulan Lokal dan Global
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
 Program pendidikan yang dikembangkan dengan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan
daya saing global.
• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 Substansinya mencakup aspek: Ekonomi, Budaya,
Bahasa, TIK, Ekologi, dan lain-lain, yang semuanya
bermanfaat bagi pengembangan kompetensi
peserta didik.
 Dapat merupakan bagian dari semua mata
pelajaran yang terintegrasi, atau menjadi mapel
Mulok.
 Dapat diperoleh peserta didik dari satuan
pendidikan formal lain dan atau satuan pendidikan
nonformal.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 46

47. LINGKUP BAB. SNP IV
• Kalender Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. pendidikan yang
Berisi tentang kalender
digunakan oleh sekolah, yang disusun
• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
berdasarkan kalender pendidikan yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat,
disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik
dan masyarakat, dengan memperhatikan
aturan kalender pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Standar Isi.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 47

48. LINGKUP SNP
KTSP
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DOKUMEN II
• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
(SILABUS)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 48

49. LINGKUP SNP
SMA / MA
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
A. SILABUS MATA PELAJARAN
• Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
- KELAS X – 16 MAPEL
- KELAS XI, XII – IPA – 13 MAPEL
- KELAS XI, XII – IPS – 13 MAPEL
- KELAS XI, XII – BAHASA – 13 MAPEL
B. SILABUS MULOK dan MAPEL LAIN (jika
ada)
C. SILABUS KEAGAMAAN (khusus MA)
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 49

50. LINGKUP SNP
Pengembangan KTSP kriteria
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah
 Disusun bersama-sama oleh guru, komite
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sekolah/pengurus yayasan, konselor (BK),
• dan nara sumber, Pendidikan meliputi:
Lingkup Standar Nasional dan disupervisi oleh
Dinas Pendidikan.
 Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua
Komite sekolah dan Kepala Dinas
Pendidikan
 Mengacu pada SI, SKL, Standar proses,
standar penilaian dan panduan penyusunan
KTSP yang disusun oleh BSNP serta UU
20/2003 dan PP 19/2005.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 50

51. LINGKUP SNP
 Tim penyusun KTSP pada satuan pendidikan
• terdiri atas guru, konselor, dan adalah kriteria
Standar Nasional Pendidikan (SNP) kepala sekolah
sebagaitentang sistem pendidikan anggota.
minimal ketua merangkap di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melibatkan komite sekolah dan nara sumber,
• serta pihak lain yang terkait.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 Penyusunan KTSP merupakan bagian dari
kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini
dapat berbentuk rapat kerja dan atau
lokakarya sekolah/madrasah dan atau
kelompok sekolah/madrasah yang
diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum
tahun pelajaran baru.
DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 51

52. DIKLAT/BIMTEK KTSP 2009
DEPDIKNAS – DIT. PEMBINAAN SMA HALAMAN 52