Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007: Standar PengelolaanYani Pieter Pitoy
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, dan bidang kesiswaan. Standar ini bertujuan memastikan pengelolaan pendidikan berjalan efektif dan bermutu.
5.permendiknas no. 19 tahun 2007,18022008(pengelolaan)MA'ARIF NU CILACAP
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi manajemen.
Setiap dua tahun diadakan pemilihan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Palopo. Untuk periode 2013-2015 akan diadakan pemilihan wakasek dalam waktu dekat ini.
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan rencana kerja, dan beberapa bidang pengelolaan sekolah/madrasah seperti kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran.
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007: Standar PengelolaanYani Pieter Pitoy
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, dan bidang kesiswaan. Standar ini bertujuan memastikan pengelolaan pendidikan berjalan efektif dan bermutu.
5.permendiknas no. 19 tahun 2007,18022008(pengelolaan)MA'ARIF NU CILACAP
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi manajemen.
Setiap dua tahun diadakan pemilihan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Palopo. Untuk periode 2013-2015 akan diadakan pemilihan wakasek dalam waktu dekat ini.
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan rencana kerja, dan beberapa bidang pengelolaan sekolah/madrasah seperti kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran.
Dokumen tersebut merupakan program kerja waka kurikulum MTsN VII Koto untuk tahun 2012-2013. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, tugas dan fungsi waka kurikulum, serta muatan kurikulum di sekolah tersebut sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Buku ini membahas tentang pengembangan kurikulum di sekolah. Terdiri dari 6 bab yang membahas tentang pandangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, pengembangan tujuan kurikulum, pengembangan isi dan organisasi kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Buku ini bertujuan membantu pengembangan kurikulum di sekolah secara terencana dan sistematis.
Panduan ini memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta memperhatikan potensi dan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. KTSP disusun secara beragam dan terpadu serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Instrumen validasi ktsp dok 1 & 2 baruNanang Yusup
Dokumen tersebut merupakan instrumen validasi dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berisi pedoman pengisian lembar validasi dan daftar aspek-aspek yang akan divalidasi untuk memastikan kesesuaian KTSP dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Dokumen tersebut merupakan pedoman standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program sekolah termasuk visi, misi, tujuan, rencana kerja jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 menetapkan standar proses pembelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan proses pembelajaran melalui silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Adm pendidikan ke 6 tata usaha sekolah permendiknas no 24 tahun 2008ujangjm
Peraturan ini menetapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang mencakup kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki. Standar tersebut meliputi kualifikasi pendidikan minimal dan sertifikasi yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Kompetensi yang diatur mencakup aspek kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
Dokumen tersebut merupakan program kerja waka kurikulum MTsN VII Koto untuk tahun 2012-2013. Dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, tugas dan fungsi waka kurikulum, serta muatan kurikulum di sekolah tersebut sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Buku ini membahas tentang pengembangan kurikulum di sekolah. Terdiri dari 6 bab yang membahas tentang pandangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, pengembangan tujuan kurikulum, pengembangan isi dan organisasi kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Buku ini bertujuan membantu pengembangan kurikulum di sekolah secara terencana dan sistematis.
Panduan ini memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta memperhatikan potensi dan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. KTSP disusun secara beragam dan terpadu serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pedoman standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi perencanaan program (visi, misi, tujuan, rencana kerja), pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Instrumen validasi ktsp dok 1 & 2 baruNanang Yusup
Dokumen tersebut merupakan instrumen validasi dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berisi pedoman pengisian lembar validasi dan daftar aspek-aspek yang akan divalidasi untuk memastikan kesesuaian KTSP dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Dokumen tersebut merupakan pedoman standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program sekolah termasuk visi, misi, tujuan, rencana kerja jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 menetapkan standar proses pembelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup perencanaan proses pembelajaran melalui silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Adm pendidikan ke 6 tata usaha sekolah permendiknas no 24 tahun 2008ujangjm
Peraturan ini menetapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang mencakup kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki. Standar tersebut meliputi kualifikasi pendidikan minimal dan sertifikasi yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Kompetensi yang diatur mencakup aspek kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial.
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Standar tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini dan bertujuan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan ini menetapkan tujuan, prinsip, cakupan, dan pembagian peran dalam penjaminan mutu pendidikan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi standar minimal pada tingkat satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Standar kompetensi ini digunakan sebagai pedoman penilaian kelulusan peserta didik.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi standar minimal pada tingkat satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Standar kompetensi ini digunakan sebagai pedoman penilaian kelulusan peserta didik.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang Standar Penilaian Pendidikan.
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianSofyan Nardi Saputra
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional. Standar penilaian pendidikan berlaku untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianArfa Mantoeng
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional. Peraturan ini mengatur bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menetapkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep ikhtiar, tawakal, ikhlas, sabar dan syukur dalam agama Islam.
2. Tawakal erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar, yakni bertawakal setelah berusaha semaksimal mungkin.
3. Dokumen tersebut juga membahas beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang konsep-konsep tersebut.
Dokumen ini berisi profil LP Maarif Nu Cilacap yang mencakup visi, misi, tujuan, dan legalitas lembaga. Visi lembaga adalah penegasan identitas dan penguatan kelembagaan, sedangkan tujuannya meliputi peningkatan kapasitas lembaga dan pendidik serta optimalisasi sarana prasarana pendidikan.
LP Maarif NU Cilacap bervisi memperkuat identitas dan kelembagaannya. Misi meliputi memperkuat identitas NU, kelembagaan, sumber daya, organisasi, manajemen berbasis IT, dan peran dalam pendidikan. Tujuan meningkatkan ajaran NU, kapasitas kelembagaan, tenaga pengajar, fasilitas, organisasi, koordinasi, dan manajemen berbasis IT. LP Maarif NU Cilacap memiliki berbagai satuan pendidikan dan struk
Khotbah mengenai dua ibadah penting di bulan Dzulhijjah yaitu haji dan kurban. Ibadah haji wajib bagi yang mampu sesuai al Quran, sedangkan ibadah kurban bersumber dari tradisi Nabi Ibrahim yang rela menyembelih putranya atas perintah Allah.
Rapat koordinasi KKMI membahas strategi peningkatan kualitas madrasah melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, penerapan standar nasional pendidikan, serta pengembangan prestasi akademik dan non-akademik siswa di bidang akhlak, IT, bahasa, olahraga, dan seni.
Rapat mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas LP Ma'arif Cilacap tahun ajaran 2013/2014. Agenda rapat meliputi persiapan tes, seragam, buku tulis, koordinasi pengawasan, sosialisasi kurikulum 2013, pemasaran sekolah, pemetaan sarana prasarana, penguatan tim, pelaksanaan acara, dan website. Seluruh pelaksanaan akan dikoordinasikan dengan institusi terkait dan disesuaikan dengan kondis
Dokumen ini membahas agenda rapat PC NU Kalisabuk Cilacap yang mencakup pengembangan kurikulum Aswaja NU, doktrinasi siswa, pengawasan lembaga pendidikan, dan evaluasi kinerja LP Ma'arif. Rapat juga membahas kerangka kerja pengawasan yang meliputi berbagai standar pendidikan dan rencana kerja tiga bulan ke depan untuk memajukan lembaga pendidikan.
Rapat ini membahas penguatan struktur organisasi Aswaja NU dan LP Ma'arif Cilacap, konsolidasi visi pendidikan Ma'arif, serta agenda kerja jangka pendek seperti persiapan tes, seragam, buku-buku keagamaan, dan mekanisme keuangan. Tujuannya adalah memajukan lembaga pendidikan NU melalui pemahaman filosofi Ke-NU-an dan komitmen bersama.
1. PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
2. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
.
Pasal 1
(1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan
yang berlaku secara nasional
(2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478